Jakarta (parade.id)- Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) Kalimantan Barat menyatakan sikap kritis terhadap penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kian memprihatinkan di wilayah tersebut. Organisasi mahasiswa ini menilai dampak karhutla sudah mengganggu seluruh roda kehidupan masyarakat, mulai dari meliburkan aktivitas pendidikan, mengancam kesehatan, hingga melumpuhkan ekonomi.
Koordinator BEM PTNU Kalimantan Barat, Syahroni, menegaskan penanganan karhutla tidak boleh hanya menjadi ajang seremonial tanpa hasil.
“Penanganan karhutla tidak boleh sekadar dijadikan panggung politik atau sekadar kunjungan formalitas tanpa solusi nyata. Penanganan karhutla harus dilakukan secara terukur, sistematis, dan menyelesaikan masalah dari hulu ke hilir,” kata Sahroni dalam keterangannya kepada media baru-baru ini.
Atas dasar itu, BEM PTNU Kalbar menyampaikan tiga tuntutan tegas kepada Pemerintah Pusat.
Pertama, mendesak penetapan status karhutla di Kalimantan sebagai Bencana Nasional. Sahroni menyebut langkah ini penting agar penanganan asap dan pemadaman bisa dilakukan secara terkoordinasi penuh dengan dukungan total pemerintah pusat.
“Langkah ini krusial agar penanganan penanggulangan asap dan pemadaman dapat dilakukan secara terkoordinasi penuh dengan dukungan total dari pemerintah pusat, bukan sekadar penanganan reaktif saat api membesar,” ujarnya.
Kedua, BEM PTNU Kalbar mendesak aparat penegak hukum dan pemerintah mencabut izin operasional perusahaan yang terbukti secara sah terlibat atau menjadi penyebab karhutla berdasarkan hasil penyelidikan hukum yang obyektif.
“Negara tidak boleh mengorbankan keselamatan rakyat demi melindungi korporasi,” tegas Sahroni.
Ketiga, dan yang paling tegas, BEM PTNU Kalbar mendesak Presiden RI segera mengevaluasi total kinerja Menteri Kehutanan dan mencopotnya dari jabatan.
“Sektor kehutanan membutuhkan figur pemimpin yang profesional, berkompeten, dan memiliki kapasitas nyata dalam menyelesaikan krisis ekologi, bukan jabatan yang ditempati sekadar atas dasar loyalitas politik,” kata Sahroni.
Ia menambahkan, pemerintah harus hadir dengan solusi konkret dan permanen, bukan penanganan yang berulang setiap tahun tanpa penyelesaian akar masalah.
“Rakyat tidak boleh terus-menerus dikorbankan untuk menghirup asap racun setiap tahunnya,” pungkas Sahroni.