Jakarta (PARADE.ID)- Adanya kabar bahwa 1 pasal dihapus di Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) Omnibus Law terus menjadi pertanyaan oleh sejumlah pihak. Di antaranya oleh pengamat dan politisi.
Pengamat Haris Rusly misalnya, mengaku bingung dengan draft mana yang mesti ditandatangani nanti oleh Presiden. Pun ia bingung yang mana sebetulnya ditandatangani sebelumnya oleh DPR RI atas hal itu.
“Sobat, ini memang sangat lucu ya ketika Menkopolhukam nya dijabat seorang pakar hukum tata negara @mohmahfudmd, kita sebagai rakyat tak tahu draft yg mana yg di sah kan oleh DPR, draft yg mana yg dikirim DPR ke pemerintah & draft yg mana yg akan diteken oleh Presiden @jokowi…,” demikian cuitannya, Sabtu (24/10/2020).
Politisi Demokrat Benny K Harman meminta agar rakyat ikut memonitor atas adanya dugaan tersebut. Selidiki pula siapa dan apa motifnya jika benar adanya 1 pasal yang dihapus.
“Benarkah Naskah OL Ciptaker Terbaru, 1 Pasal 4 Ayat Hilang?. Jika benar, ini kecerobohan fatal yang tiada maaf untuk pembuatnya. Merendahkan martabat Institusi DPR dan terutama bikin malu presiden,” kata dia.
Namun, bila kedua orang itu masih mempertanyakan kebenaran ada 1 pasal yang dihapus, berbeda dengan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid yang memberitahukan bahwa dihapusnya 1 pasal itu tampak benar adanya.
“‘Penghapusan pasal 46 UU Ciptaker olh Setneg, krn typo/salahketik’. OMG! Dulu saat awal RUU Ciptaker diajukan, saya&publik kritik keras psl 170 RUU Ciptaker yg jelas2 bertentangan dg 2 psl UUDNRI 1945,” cuitannya.
Tetapi, kata Hidayat justru pemerintah “ngeles” dengan dalih “salah ketik”. Hidayat pun mengatakan ini justru semakin ruwet atas adanya penghapusan 1 pasal ini di mata publik.
(Robi/PARADE.ID)