Namun, Ketua Presidium KON, Andi Kristiyanto, menyatakan bahwa kenaikan tarif bukanlah solusi mendasar yang dibutuhkan para mitra pengemudi saat ini.

Menurut Andi, ada permasalahan yang jauh lebih krusial dan diinginkan sebagian besar mitra pengemudi ojol, yaitu adanya payung hukum yang jelas. Ia khawatir, wacana kenaikan tarif ini hanyalah upaya pengalihan Kemenhub untuk “meninabobokan” proses perumusan payung hukum bagi ojol.

“Jika ditanya apakah kenaikan tarif 15% akan berdampak bagi mitra driver ojol? Jawabnya pasti akan berdampak, namun itu pun plus dan minus,” ujar Andi dalam keterangannya kepada parade.id, Rabu (2/7/2025). Ia menjelaskan bahwa meskipun pendapatan mitra berpotensi meningkat, beban biaya konsumen juga akan naik, yang pada akhirnya dapat memengaruhi jumlah orderan yang diterima mitra ojol (hukum supply and demand).

Andi menambahkan, “Jadi siapa yang diuntungkan dari kenaikan tarif ini? Jawabnya, secara global tetap aplikator yang diuntungkan.”

Oleh karena itu, Andi menegaskan bahwa langkah paling bijak yang dapat dilakukan regulator saat ini adalah mendorong percepatan terbentuknya payung hukum bagi ojek online. Hal ini penting agar pekerjaan sebagai pengemudi ojol mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari negara.***

Artikel KON: Kenaikan Tarif Ojol Bukan Solusi Utama pertama kali tampil pada Parade.id.

Berdasarkan informasi yang beredar, termasuk penampakan pada flyer acara dan beberapa dokumentasi, kehadiran Ketua GMKI Makassar dalam bazar yang diadakan di asrama Papua tersebut telah memicu dugaan kuat mengenai dukungan GMKI Makassar terhadap gerakan Papua merdeka. Brigade Muslim Indonesia (BMI) menilai tindakan ini sebagai langkah keliru yang telah menimbulkan kemarahan di kalangan masyarakat yang menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menghargai pengorbanan para pahlawan.

Menyikapi kondisi ini, Ketua BMI M Zulkifli secara tegas menuntut Ketua GMKI Makassar untuk segera meminta maaf secara terbuka kepada seluruh rakyat Indonesia. BMI memberikan tenggat waktu 2×24 jam.

“Jika permintaan maaf tidak disampaikan, BMI menyatakan akan mengambil beberapa sikap, antara lain:

1. Menduga kehadiran Ketua GMKI Makassar dalam acara tersebut sebagai bentuk dukungan resmi kepada gerakan yang dianggap sebagai perongrong negara, yaitu gerakan Papua merdeka.
2. Meminta aparat kepolisian untuk melakukan pemeriksaan terhadap Ketua GMKI Makassar dengan dugaan tindakan makar.
3. Apabila dalam penyelidikan ditemukan fakta bahwa kehadiran Ketua GMKI adalah bentuk dukungan kepada kelompok perongrong negara, BMI akan meminta pemerintah untuk segera membubarkan GMKI.

BMI juga menegaskan bahwa jika aparat kepolisian tidak segera melakukan proses hukum terhadap Ketua GMKI Makassar, pihaknya akan segera melakukan rapat konsolidasi untuk menentukan sikap lebih lanjut terhadap GMKI Makassar yang dinilai telah mendukung gerakan Papua merdeka.***

Artikel BMI Tuntut GMKI Makassar Minta Maaf, Diduga Dukung Kelompok Pro-Papua Merdeka pertama kali tampil pada Parade.id.

UBN menegaskan bahwa konvoi ini akan dilakukan melalui berbagai jalur: udara, darat, dan laut. Ia menggambarkan skala aksi yang diharapkan jauh lebih besar dibanding simulasi sebelumnya yang pernah digelar di sejumlah kota di Indonesia, di mana peserta melakukan konvoi menggunakan sepeda motor.

“Ke depan, insya Allah akan ada ribuan pesawat dari seluruh dunia menuju Gaza. Allahu Akbar,” ujarnya penuh semangat. Ia juga menyebut potensi puluhan hingga ratusan kapal laut serta jutaan kendaraan yang akan bergerak menuju Gaza sebagai bentuk solidaritas global.

Inisiatif serupa, menurut UBN, telah diikuti oleh negara-negara seperti Tunisia, Aljazair, Libya, Maroko, Mauritania, dan beberapa negara Eropa. Namun, ia menyoroti bahwa aksi sebelumnya hanya berhasil melibatkan sekitar 1.700 orang dan sempat dihadang, sebagaimana insiden “Flotilla” di mana satu kapal dicegat di tengah laut.

“Kami berharap aksi massal yang lebih besar kali ini akan membuat pihak yang memblokade Gaza kewalahan,” harapannya.

Beberapa tokoh yang akan bergabung dalam gerakan ini di antaranya Buya Anwar Abbas dan Husein ‘Gaza’ sebagai generasi muda yang siap bergerak, serta kehadiran Melly Goeslaw dan Eva Monalisa (Anggota DPR RI).

UBN menegaskan bahwa gerakan ini murni aksi solidaritas global yang telah dirancang sejak Desember 2024, sebagai bentuk kepedulian umat terhadap penderitaan rakyat Palestina pascaserangan 7 Oktober 2024. Ia menekankan pentingnya dukungan logistik dan berharap negara dapat memfasilitasi misi kemanusiaan ini, termasuk penyediaan kapal resmi untuk membawa bantuan ke Gaza.

“Global March ini bukan gerakan politik, tetapi aksi kemanusiaan internasional. Dunia tidak boleh diam. Genosida harus dilawan. Zionis harus dihukum. Netanyahu harus bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan di Gaza,” tegas UBN.

Penahanan sejumlah peserta aksi damai di tengah perjalanan menuju Gaza juga menjadi perhatian. UBN mengingatkan bahwa gerakan internasional ini tidak boleh direpresi karena membawa misi kemanusiaan, bukan agenda politik.

“Jika Indonesia lambat bertindak, sejarah akan mencatat kita sebagai bangsa yang diam saat keadilan dipertaruhkan,” ujarnya.

UBN menjelaskan bahwa proses pendaftaran peserta konvoi damai dilakukan secara sederhana. “Nanti kita buka dulu pendaftaran dengan data dasar seperti nama, nomor WhatsApp, email, jenis kelamin, usia, dan kota asal,” ujarnya. Setelah pendaftaran awal, akan dilakukan proses penyaringan (screening) lebih lanjut dan rapat bersama untuk menentukan langkah berikutnya.

Proses ini bersifat terbuka dan dinamis, menyesuaikan perkembangan situasi. “Kalau target tercapai, misalnya satu juta suara atau peserta, kita bisa segera mengajukan dan melaksanakan rencana ini dengan cepat,” katanya, sembari mengingatkan bahwa kondisi di lapangan masih sangat dinamis, sehingga semua keputusan akan disesuaikan dengan situasi terkini.

Seruan dan Refleksi Tokoh Nasional

Anggota DPR RI, Eva Monalisa, dalam sebuah acara konsolidasi yang dihadiri ulama, tokoh nasional, aktivis, dan relawan di atas menyerukan agar umat Islam dan masyarakat Indonesia tidak tinggal diam di hadapan kejahatan dan pembantaian sistematis terhadap rakyat sipil Palestina, khususnya di Gaza. Ia menyoroti jumlah korban yang mencapai lebih dari 55.000 jiwa, mayoritas anak-anak dan perempuan, dan menegaskan bahwa ini adalah tragedi kemanusiaan dan “luka kita semua”.

Eva Monalisa menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton, merujuk pada amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan. “Kita menyaksikan penderitaan mereka tidak dengan kepasifan, tapi dengan langkah-langkah nyata, salah satunya konvoi damai menembus blokade Gaza,” jelasnya. Ia mengajak seluruh elemen untuk menyatukan visi, narasi, dan aksi, serta menjadikan langkah ini sebagai bagian dari diplomasi dunia dan jihad kemanusiaan.

Pengalaman Lapangan dan Kritik Kebijakan

Ketua Dewan Pembina Mer-C, dr. Sarbini, membagikan pengalamannya dalam misi rahasia ke Gaza pada 2007. Ia menekankan pentingnya tindakan konkret dan terstruktur dalam membantu rakyat Palestina, serta mengkritisi pendekatan pemerintah yang dianggapnya kurang praktis dan terkoordinasi.

“Kita berusaha apapun yang bisa kita lakukan, lakukanlah agar kita bisa menjadi satu perangkat, satu barisan,” serunya. Ia juga menyoroti pentingnya bantuan dasar seperti makanan sebagai bentuk nyata solidaritas.

Refleksi Ustaz Felix Siauw: Kemanusiaan, Akidah, dan Peran Indonesia

Ustaz Felix Siauw menyampaikan keprihatinan mendalam atas tragedi di Gaza dan mempertanyakan implementasi akidah umat Muslim di tengah situasi kemanusiaan yang berat. Ia menyoroti kontras antara ajaran akidah dan aksi nyata, serta mengapresiasi keberanian relawan internasional yang berangkat ke Gaza meski bukan Muslim.

Felix Siauw menegaskan pentingnya persatuan umat dan peran Indonesia dalam membebaskan pemikiran (liberation of mind), sebagaimana disampaikan Prof. Abdul Fattah al-Awaisi. Ia menutup dengan seruan untuk berkorban demi persatuan dan kepedulian, mengingatkan bahwa pengorbanan adalah kunci perubahan dan kemenangan.

Ustaz Bachtiar Nasir menutup seruannya dengan mengajak masyarakat Indonesia untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, segera mempersiapkan diri, mengajak keluarga dan kerabat untuk bergabung, serta menyiapkan paspor. Jadwal keberangkatan akan diputuskan bersama dalam waktu dekat.

“Silakan bergabung dan berhimpun bersama para tokoh serta saudara-saudara kita lainnya dalam gerakan ini. Saatnya kita bersatu, menembus segala batas dan hambatan yang ada,” pungkasnya.***

Artikel Konvoi Damai Menembus Blokade Gaza: Seruan Solidaritas, Refleksi Tokoh, dan Tantangan Kemanusiaan pertama kali tampil pada Parade.id.

Direktur Center For Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi, mendesak Kepala Kejaksaan Agung atau Kapolri untuk turun tangan langsung. Uchok menyoroti dugaan keterlibatan oknum penegak hukum dalam aktivitas ilegal ini.

“Kapolri kemarin sudah bicara di depan anak buahnya dalam rapat analisa dan evaluasi jelang HUT Bhayangkara ke-79, dia (Kapolri) katakan usut tuntas tambang ilegal dan jangan ada yang main-main, dan ini masih banyak yang main,” ujar Uchok, menyayangkan masih maraknya praktik ilegal ini meskipun ada komitmen dari pimpinan Polri dalam keterangan yang diterima redaksi, Sabtu (28/6/2025) malam.

Para aktivis hukum dan lingkungan setempat mengkritik bahwa praktik penambangan dan distribusi batu bara ini berlangsung secara terang-terangan, mengesankan bahwa penegakan hukum lemah di hadapan kepentingan ekonomi. Dampak lingkungan yang diakibatkan sangat parah, meliputi kerusakan vegetasi, pencemaran aliran air, dan ancaman longsor akibat lubang tambang yang ditinggalkan oleh para pelaku.

“Kalau dibiarkan, Berau bukan hanya kehilangan hutan, tapi juga kehilangan masa depan. Tambang ilegal ini bukan sekadar kejahatan ekonomi, tapi juga kejahatan lingkungan,” kata Bang Sis, seorang aktivis hukum dan warga setempat.

Investigasi lebih lanjut juga mengungkap adanya aktivitas bongkar muat batu bara ilegal di kawasan Jetty Letter S, Jalan Poros Labanan, Kecamatan Teluk Bayur, Berau. Aktivitas ini seringkali dilakukan secara sembunyi-sembunyi, terutama pada malam hari, yang mempersulit pengawasan dari instansi terkait.

Menanggapi hal ini, pemerintah setempat, termasuk Kepala KUPP Kelas IIA Tanjung Redeb dan Kepala Seksi Intelejen Kejari Berau, telah berjanji untuk menindaklanjuti. Mereka akan memanggil pemilik jeti dan KUPP Kelas II Tanjung Redeb untuk dimintai keterangan terkait dugaan penampungan batu bara ilegal di kawasan Sungai Segah.

“Jika terbukti ilegal, proses hukum akan dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.”

Warga Berau berharap pemerintah segera mengambil tindakan tegas dan konsisten terhadap kegiatan tambang ilegal ini. Langkah ini diharapkan dapat meminimalisir dampak lingkungan yang parah dan menjaga kelestarian alam di Kabupaten Berau untuk generasi mendatang.***

Artikel Aktivis Desak Penindakan Tegas Aktivitas Tambang Ilegal di Berau yang Berlanjut pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kami mengapresiasi peran polri dalam pengamanan pemilu serentak, satgas premanisme hingga ikut andil dalam menjaga ketahanan pangan,” kata Bintang, belum lama ini.

Menurutnya institusi Polri dinilai berhasil menjaga ketertiban masyarakat dan kondusifitas keamanan dalam negeri, termasuk dalam pengamanan pemilu, hingga penanganan premanisme di Indonesia.

Slogan PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) yang merupakan gagasan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, menunjukan aspek bagaimana interaksi Polri dengan masyarakat.

“Kehadiran polri yang presisi mampu membuat polri semakin dekat dengan masyarakat,” ujarnya.

Bintang juga mengingatkan kepada Polri untuk tetap memastikan organisasinya sehat, khususnya dalam aspek tata kelola Sumber Daya Manusia (SDM).

“Polri ke depan harus lebih memperhatikan masalah mental anggota yang dilengkapi senjata, dengan cara menghadirkan coolling system terhadap mental anggota,” tutur Bintang Wahyu Saputra.

Di sisi lain, Bintang yang saat ini menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (MP2MI) tersebut mengharapkan, Polri menjadi institusi yang selalu menjaga stabilitas nasional, terlebih saat ini situasi global sedang terjadi gejolak.

“Situasi geoglobal yang tidak menentu, wajib menjadikan Polri sebagai garda terdepan menjaga stabilitas nasional,” pungkasnya.*

Artikel Ketum PB SEMMI Sampaikan Apresiasi di HUT Polri ke-79 pertama kali tampil pada Parade.id.

Dalam pernyataannya, Koalisi menegaskan bahwa pemberian gelar tersebut bukanlah penghormatan, melainkan justru menodai perjuangan korban dan pejuang HAM yang selama puluhan tahun menuntut keadilan dan pengungkapan kebenaran. Koalisi juga menolak agenda sistematis negara yang dinilai tengah berupaya merombak narasi sejarah resmi Indonesia dengan menyingkirkan suara dan kesaksian korban pelanggaran HAM berat. Demikian dilansir laman KontraS.

Aksi ini secara khusus ditujukan kepada Fadli Zon, Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), yang memiliki kewenangan mengusulkan nama calon Pahlawan Nasional kepada Presiden. Koalisi mengecam Fadli Zon karena dinilai aktif mendorong wacana tersebut dan menyebarkan narasi menyesatkan, termasuk pernyataannya di media dan akun resmi Instagram @kemenkebud yang menyangkal terjadinya perkosaan massal dalam Peristiwa Mei 1998.

Pernyataan ini dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap penyintas kekerasan seksual dan penyangkalan atas fakta sejarah yang telah diverifikasi lembaga-lembaga independen seperti Komnas HAM dan Komnas Perempuan.

Koalisi menilai, keterlibatan Fadli Zon dalam proyek revisi sejarah ini merupakan bagian dari strategi sistemik untuk mencuci tangan negara atas kejahatan masa lalu, khususnya pada masa Orde Baru yang penuh praktik represi, kekerasan negara, penghilangan paksa, dan pembungkaman kebebasan sipil. Dalam aksi tersebut, peserta membawa poster, spanduk, dan materi visual seruan perlawanan, serta menggelar pertunjukan teatrikal, pembacaan kutipan buku, dan diskusi terbuka tentang kekerasan sistematis era Orde Baru.

Sebagai bagian dari aksi, Koalisi juga menyerahkan dua buku dokumentasi sejarah berjudul “Kita Merawat Ingatan: Tolak Gelar Pahlawan Nasional Soeharto” (2.183 halaman) dan “Kita Merawat Ingatan: Dengarkan Suara Korban, Jangan Putihkan Dosa Orde Baru” (473 halaman) kepada Direktorat Sejarah Kementerian Kebudayaan. Kedua buku tersebut memuat kesaksian korban, data investigatif, dan rekomendasi dari lembaga-lembaga kredibel seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, TGPF, dan Tim Relawan untuk Kemanusiaan, yang menegaskan negara tidak bisa lagi menghindar dari tanggung jawab menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat, khususnya Mei 1998.

Koalisi juga mengingatkan bahwa hingga kini pemerintah belum menunjukkan itikad serius menindaklanjuti berkas-berkas pelanggaran HAM berat masa lalu melalui Kejaksaan Agung, sebagaimana diamanatkan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Dalam aksi tersebut, Koalisi menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain:

– Mengecam dan menolak keras pernyataan Fadli Zon yang menyangkal adanya kekerasan seksual dalam Peristiwa Mei 1998.

– Menuntut Fadli Zon mencabut pernyataan tersebut, memberikan klarifikasi, dan meminta maaf secara terbuka kepada korban.

– Mendesak pembatalan pengangkatan Fadli Zon sebagai Ketua GTK dan menolak pengusulan nama Soeharto sebagai Pahlawan Nasional.

– Menuntut Kementerian Kebudayaan menghentikan proyek penulisan “sejarah resmi” Indonesia yang dinilai berpotensi mengaburkan fakta sejarah pelanggaran HAM berat.

– Mendorong penulisan sejarah nasional yang partisipatif dan inklusif dengan menempatkan suara korban sebagai bagian sentral memori kolektif bangsa.

– Mendesak Jaksa Agung menindaklanjuti berkas penyelidikan Komnas HAM dengan membentuk Tim Penyidik ad hoc sesuai mandat UU Pengadilan HAM.

– Menolak segala upaya rehabilitasi politik terhadap figur bermasalah dari rezim Orde Baru, termasuk wacana gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto.

– Menyerukan kepada masyarakat sipil, akademisi, media, dan komunitas korban untuk terus mengawal narasi sejarah bangsa agar tidak jatuh ke dalam revisi yang menyesatkan dan ahistoris.

Koalisi menegaskan pentingnya pengungkapan kebenaran, keadilan, dan pemulihan bagi para korban sebagai bagian dari ingatan kolektif bangsa yang adil dan bermartabat.*

Artikel Koalisi Sipil Gelar Aksi Tolak Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto pertama kali tampil pada Parade.id.

Tanggapan Chaerul Awaluddin muncul usai dikonfirmasi Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) DKI Jakarta melalui Chat WhatsApp, menyusul temuan kejanggalan lelang yang sebelumnya diungkap Center for Budget Analysis (CBA). CBA menyoroti penetapan PT. Hikmah Hidup Gemilang sebagai pemenang dengan penawaran yang jauh lebih tinggi dibanding peserta lain.

Chaerul Awaluddin secara tegas menyatakan bahwa proses lelang pekerjaan tersebut bukan kewenangan KSOP Teluk Bayur. “Untuk proses lelang pekerjaan dimaksud bukan kewenangan kami di KSOP Teluk Bayur,” jelas Chaerul Awaluddin dikutip media, Senin (23/6/2025). Ia lantas mengarahkan IPJI DKI Jakarta dan pihak lain untuk melakukan klarifikasi langsung ke Pokja Panitia Pelelangan di Kementerian Perhubungan.

Respons ini menempatkan tanggung jawab mekanisme lelang pada unit kerja di tingkat Kementerian, mengisyaratkan KSOP Teluk Bayur berperan sebagai satker pelaksana, bukan pembuat keputusan tender.

Menanggapi pernyataan Kepala KSOP Teluk Bayur yang mengalihkan tanggung jawab, Uchok Sky Khadafi, Direktur Eksekutif CBA, memberikan respons keras. Menurut Uchok, pernyataan semacam itu seringkali menjadi dalih untuk lepas tangan dari masalah.

“Pernyataan ‘bukan kewenangan kami’ itu adalah dalih klasik yang sering diucapkan ketika ada indikasi penyimpangan. Padahal, KSOP Teluk Bayur adalah Satuan Kerja yang mengusulkan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek ini,” tegas Uchok Sky Khadafi.

Uchok menambahkan bahwa meskipun proses tender ada di Pokja Kementerian, Satuan Kerja atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tetap memiliki peran besar dan mengetahui seluk-beluk lelang. “Tidak mungkin mereka tidak tahu sama sekali. Ini justru menimbulkan pertanyaan besar, ada apa di balik pelemparan tanggung jawab ini?” imbuhnya.

CBA mendesak KPK dan BPK untuk tidak terpengaruh dengan pernyataan tersebut dan tetap fokus mengusut tuntas keterlibatan semua pihak, termasuk KSOP Teluk Bayur.

Sebelumnya, IPJI DKI Jakarta, di bawah kepemimpinan Heri Soelaiman, telah mendesak KPK dan BPK agar mengusut tuntas dugaan rekayasa lelang ini, menyebutnya sebagai “tamparan keras bagi upaya pemberantasan korupsi.”

IPJI DKI Jakarta kini akan menindaklanjuti arahan Kepala KSOP Teluk Bayur dengan segera mengonfirmasi langsung kepada Pokja Panitia Pelelangan di Kementerian Perhubungan.

”Kasus ini menjadi penting dalam upaya memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara,” tegas Heri.***

Artikel CBA Desak KPK Usut Lelang Pelabuhan Carocok Painan yang Diduga Bermasalah pertama kali tampil pada Parade.id.

Aksi dimulai di depan kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jakarta, kemudian berlanjut dengan long march ke Kedutaan Besar Amerika Serikat dan Kedutaan Mesir. Dalam demonstrasi ini, tiga tuntutan utama disampaikan:

1. Penghentian perang antara Iran dan Israel.

2. Stop genosida di Gaza, Palestina, serta dukungan untuk kemerdekaan Palestina.

3. Desakan kepada PBB dan pemerintah AS untuk menghentikan seluruh konflik bersenjata di dunia.

Said Iqbal, Presiden Partai Buruh, menegaskan bahwa perang merupakan tragedi kemanusiaan yang merusak masa depan pekerja. “Perang memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Ratusan ribu, bahkan jutaan buruh bisa kehilangan pekerjaan akibat dampak perang,” ujarnya lewat video singkat yang diterima media, kemarin.

Partai Buruh dan serikat pekerja Indonesia menyerukan penolakan tegas terhadap segala bentuk perang. Mereka juga mendesak pemerintah Mesir, melalui Kedubesnya di Jakarta, untuk membuka perbatasan Rafah antara Mesir dan Gaza agar bantuan kemanusiaan dapat masuk.

“Kami mendesak PBB, Amerika Serikat, dan negara-negara lain, termasuk pemerintah Indonesia, untuk bersikap tegas: Stop perang Iran-Israel! Hentikan genosida!” tegas Said Iqbal.

Aksi ini menjadi bagian dari gerakan global yang menuntut perdamaian dan keadilan bagi rakyat Palestina serta penghentian konflik di berbagai belahan dunia.*

Artikel Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja Gelar Aksi Besar Tolak Perang pertama kali tampil pada Parade.id.

Gangguan layanan sistem perbankan yang terjadi pada Maret hingga Hari Raya Idul Fitri lalu, seperti disampaikan Direktur Utama Bank DKI, Agus Haryoto Widodo, bukan hanya membuat geger nasabah, tetapi juga memunculkan dugaan adanya kebocoran dana dalam jumlah fantastis.

Kini, penyidik Bareskrim Polri turun tangan. Menurut sumber internal Bank DKI, pihak yang tengah diperiksa dalam penyelidikan ini adalah PT Artajasa, perusahaan yang diketahui menjadi vendor penyedia layanan infrastruktur transaksi Bank DKI.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mendesak agar penyidik tidak ragu menyeret siapa pun yang terlibat. Ia menegaskan, PT Artajasa wajib dimintai pertanggungjawaban jika terbukti lalai atau bahkan terlibat dalam insiden yang membuat Bank DKI dan nasabahnya merugi besar.

“Kami dengar penyidik Bareskrim sudah menyelidiki peran PT Artajasa. Ini penting, karena kerugian bisa menyentuh Rp100 miliar. Jangan sampai perusahaan swasta seenaknya bermain-main dengan sistem perbankan rakyat,” tegas Uchok Sky kepada wartawan, Jumat (13/6).

Yang mengejutkan, Uchok mempertanyakan posisi dan kepemilikan PT Artajasa. Ia menyebut, perusahaan ini didirikan oleh Lintasarta, dan sahamnya dimiliki oleh pihak-pihak yang dekat dengan sistem keuangan negara, termasuk Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (YKKBI) dan PT Multivisi Komputama.

“Apakah Artajasa ini milik Bank Indonesia? Atau perusahaan swasta murni yang kebetulan dekat dengan lingkaran otoritas keuangan?” tanya Uchok Sky dengan nada sinis.

Artajasa dikenal luas sebagai penyedia jaringan ATM Bersama dan sistem pembayaran antarbank. Jika benar perusahaan sebesar itu gagal menjaga keamanan sistemnya, publik patut khawatir: berapa banyak bank lain yang bisa jadi korban selanjutnya?

Uchok bahkan menyerukan agar seluruh jajaran direksi dan komisaris PT Artajasa dipanggil secara resmi oleh Bareskrim demi mempercepat penyelidikan.

“Tolong panggil itu, komisaris dan direksinya! Jangan kasih ruang bagi korporasi besar yang lalai dan membuat uang rakyat hilang. Ini bukan main-main, ini uang publik,” tutup Uchok dengan geram.

Sampai berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari pihak PT Artajasa terkait perkembangan penyidikan. Namun, tekanan publik dan lembaga pengawas terus menguat agar kasus ini diungkap secara transparan dan tuntas.***

Artikel Tanggapan CBA soal Dugaan Bareskrim Mulai Sidik PT Artajasa: Jangan Sampai Lolos pertama kali tampil pada Parade.id.

“Bagaimana nih @YLKI_ID @BPKN_RI apakah betul seperti ini? Jika benar apa yg akan kalian lakukan utk melindungi konsumen?” tulis akun X @NenkMonica.

Video yang telah tayang sebanyak 36 ribu (dilihat terakhir pada hari Rabu, 18 Juli 2025, pukul 06.40 WIB) itu menarasikan bahwa ada potensi kerugian akibat praktik hangusnya kuota internet pelanggan. Ia mengutip temuan atau data dari Indonesian Audit Watch (IAW), yang menyebut angka kerugiannya bisa mencapai Rp63 triliun per tahun.

Berikut teks narasi dari video tersebut dengan pengisi suara laki-laki dikutip redaksi:

Guys, guys, ini loh kasus korupsi terbaru yang sangat mengebohkan. Bahkan hampir sama dengan kasus Pertamina kemarin, guys. Nih, kuota hangus negara rugi Rp63 triliun per tahun. IAW itu Indonesia Audit Watch mendesak Presiden Prabowo bertin…. Ini kejadian itu seperti ini, guys. Kita beli kuota. Misalnya kuota internet kita itu per bulan itu 100 GB. 100 GB, ya. Jadi, misalnya kita 30 hari kalau nggak bisa menghabiskan 100 GB, itu kebakar. Hangus.

Nah, di luar negri, di Amerika, itu kalau kita udah beli, ya kan, logikanya kayak gini. Kalau kita udah beli kota, itu sama aja hak kita. Terserah kita mau makainya seberapa lama, itu nggak ada istilah hangus. Kalau di Amerika.

Di Indonesia, itu dibikin hangus. Ini kalau dipikir-pikir, iya ya. Kuota sisa kita itu dikemanain? Ya kan, kok tiba-tiba hangus? Nah, ternyata itu adalah potensi korupsinya, guys. Mainnya, markupnya di situ. Main korupsinya. Dan ini berlangsung dari tahun 2009 kalau hingga tahun sekarang, ini nih udah total koruksinya itu 600 triliun, gila enggak? karena seperti kita tahu itu tuh bisa diuangkan guys, kuota itu masih bisa ditarik lagi, diproduksi ulang atau di diawur ulang lagi, itu kan kayak apa ya? aneh banget ya, cuma di Indonesia ini kuota bisa hangus kalau di luar negeri nggak ada yang kayak gitu, ini nih mari kita kawal terus, ini nih gede guys, 600 triliun gila, dari tahun 2009.

Suara Anggota DPR

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PAN, Okta Kumala Dewi, angkat suara soal temuan potensi kerugian negara akibat praktik hangusnya kuota internet pelanggan.

Okta menyampaikan praktik hangusnya kuota yang dinilai merugikan pelanggan. Ia menilai, model bisnis yang membiarkan kuota yang telah dibayar hilang begitu saja bukan hanya soal teknis, tapi menyangkut prinsip keadilan dan transparansi.

“Saya sangat prihatin atas temuan ini. Kuota internet yang sudah dibeli masyarakat adalah hak yang tidak boleh hilang tanpa jejak. Ini bukan semata masalah teknis, ini soal transparansi dan keadilan. Negara tidak boleh diam,” ujar Okta dikutip detik.com, Ahad (8/6/2025).

Ia pun mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) serta Kementerian BUMN untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan kuota oleh operator seluler.

“Masyarakat berhak tahu ke mana perginya kuota yang tidak terpakai dan bagaimana pencatatannya di laporan keuangan perusahaan,” lanjutnya.

Selain itu, ia juga mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut turun tangan untuk menyelidiki potensi penyimpangan yang mungkin terjadi dalam praktik ini. Menurut data yang ada, praktik kuota hangus ini sudah berlangsung sejak 2009 bisa membuka ruang penyimpangan sistemik yang merugikan negara.

“Kalau praktik ini sudah terjadi selama lebih dari satu dekade, dan nilainya mencapai puluhan triliun per tahun, maka ini bukan lagi kelalaian, melainkan potensi penyimpangan. Harus diusut tuntas,” tegasnya.

Ia pun mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) serta Kementerian BUMN untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan kuota oleh operator seluler.

“Masyarakat berhak tahu ke mana perginya kuota yang tidak terpakai dan bagaimana pencatatannya di laporan keuangan perusahaan,” lanjutnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Kuota Hangus karena Penggunaan Tanggal Pemakaian Habis Merugikan Konsumen? pertama kali tampil pada Parade.id.