Kendari (PARADE.ID)- Gerakan Nasional Pemuda Indonesia (GeNPI) membeberkan dugaan aktivitas penambangan ilegal di dalam kawasan hutan yang dilakukan oleh PT Narayana Lambale Selaras (NLS) di Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara.
Ketua Umum GeNPI DKI Jakarta Arnol Ibnu, mengatakan, dalam aktivitas ilegal tersebut, PT Narayana Lambale Selaras (NLS) diduga melakukan perambahan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di dalam kawasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) miliknya kemudian kawasan Hutan Lindung (HL) yang dilalui jalan hauling menuju pelabuhan.
“Ini jelas pelanggaran yang tidak dapat ditolerir dan dibiarkan. Maka berdasarkan hasil rapat kami perusahaan tersebut akan kami laporkan,” tegas Arnol, Senin (14/9/2020).
Arnol menerangkan, bahwa PT NLS berada di atas kawasan hutan yang ditetapkan menteri kehutanan dengan penunjukan nomor 465/Menhut-II/2011 pada tanggal 9 agustus 2011 sehingga perusahaan tersebut diduga melanggar pasal 38 Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
“PT. NLS kami duga melanggar pasal 38 UU Nomor 41, karena berada di atas kawasan yang di tunjuk melalui SK 465 tertanggal 9 Agustus 2011,” ucapnya.
Lebih lanjut, Arnol menjelaskan, bahwa perusahaan tersebut telah di ingatkan anggota DPR Bombana karena berpotensi merusak sumber air warga kabaena timur, namun tidak di indahkan serta institusi yang berwenang justru membiarkan aktifitas perusahaan tersebut.
“Sebenarnya sudah di tegur anggota DPR Bombana karena perusahaan tersebut berpotensi merusak sumber air warga, namun tidak di indahkan kemudian di biarkan juga aktifitas mereka sama institusi berwenang,” ungkapnya.
Untuk itu, lanjut Arnol, dalam waktu singkat, pihaknya akan menempuh langkah-langkah hukum guna menghentikan seluruh aktivitas PT Narayana Lambale Selaras (NLS), dan oknum-oknum instansi terkait yang terlibat membirkan adanya aktifitas perusahaan tersebut.
“Minggu ini akan kami laporkan perusahaan tersebut dengan yang turut serta di mabes polri dan kementrian LHK,” pungkasnya.
(Lendi/PARADE.ID)