Jakarta (parade.id)- Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, meminta pemerintah memperkuat perspektif kesehatan masyarakat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurutnya, dampak karhutla tidak berhenti pada kerusakan lingkungan, tetapi juga dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan masyarakat akibat paparan asap dan polusi udara.
“Jangan hanya menghitung berapa hektare yang terbakar. Kita juga harus menghitung berapa banyak masyarakat yang terpapar asap dan berapa banyak yang kemudian membutuhkan pelayanan kesehatan,” ujar Netty dalam keterangan, Selasa (1/09/2026).
Netty menilai kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, serta masyarakat dengan penyakit pernapasan dan jantung perlu mendapatkan perhatian khusus ketika kualitas udara memburuk.
“Jangan menunggu masyarakat sakit baru negara bergerak. Ketika kualitas udara mulai memburuk, sistem kesehatan harus sudah bersiap,” katanya.
Menurut Netty, pemerintah perlu memperkuat sistem peringatan dini dampak kesehatan karhutla dengan mengintegrasikan data kualitas udara, wilayah terdampak, kepadatan penduduk, serta tren penyakit seperti ISPA dan gangguan pernapasan lainnya.
Ia juga mendorong kesiapan fasilitas kesehatan di wilayah rawan karhutla, terutama puskesmas dan rumah sakit, melalui penyediaan obat, tenaga kesehatan, alat kesehatan, serta mekanisme pelayanan bagi kelompok rentan.
“Respons kesehatan jangan hanya bersifat reaktif ketika pasien sudah berdatangan ke puskesmas. Harus ada kesiapsiagaan sebelum, saat, dan setelah karhutla,” jelasnya.
Selain dampak fisik, Netty mengingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan dampak psikologis masyarakat yang harus menghadapi asap berkepanjangan, kehilangan tempat tinggal maupun mata pencaharian, dan situasi pengungsian.
“Karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan. Ketika asap mengganggu pernapasan, aktivitas anak terganggu, fasilitas kesehatan terbebani, dan masyarakat mengalami tekanan psikologis, maka ini sudah menjadi persoalan kesehatan masyarakat,” tegas Netty.
Netty menambahkan, penanganan karhutla harus melibatkan koordinasi lintas sektor agar perlindungan masyarakat tidak terlambat.
“Ukuran keberhasilan penanganan karhutla bukan hanya seberapa cepat api dipadamkan, tetapi juga seberapa baik negara mencegah masyarakat jatuh sakit akibat dampaknya,” pungkasnya.*