Jakarta (PARADE.ID)- Sekjend Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Ramidi Abdul Majid menyoalkan surat edaran terkait tunjangan hari raya (THR) yang dicicil dari Menaker. Harusnya, menurut dia, pemerintah tidak mengeluarkan surat edaran THR itu, karena masih ada perusahaan yang belum melunasi cicilan THR tahun lalu.
“Bahkan sampai di bulan Februari 2021 lalu masih banyak perusahaan yang belum melunasi cicilan THR,” kata dia, Senin (5/4/2021).
Persoalan THR menurut dia adalah persoalan yang normatif. Sehingga harusnya tidak ada tawar menawar, apalagi dengan terbitnya surat edaran dari Menaker soal itu.
“Kita tidak pernah menginstruksikan agar melakukan perundingan soal THR, karena hal itu (THR) memang harus dibayarkan, bukan untuk dirundingkan. Dan harus dibayarkan sebelum sekian hari lebaran,” terangnya.
Pemerintah harusnya peka terhadap persoalan hari ini, dimana banyak buruh yang terdampak karena pandemi. Ia menyebut ada sekitar 24.000 lebih buruh yang terdampak Covid-19.
“Kita juga sudah sampaikan hal ini ke KSP bahwa ada persoalan, di antaranya THR yang dicicil,” katanya.
Namun tampaknya hal itu dianggapnya biasa, karena negara Indonesia tidak mengandung prinsip ketenagakerjaan.
Soal lain, yakni terkait uji materil ke Mahkamah Konstitusi (MK), Ramidi merasa kecewa terhadap persidangan yang berlangsung. Ditambah lagi DPR RI yang dianggapnya sangat tidak serius menyikapi gugatan para buruh terhadap UU Ciptaker ini.
“Mereka tidak hadir. Kalaupun hadir dari unsur pemerintah, itu pun juga tidak ada masukan atau usulan,” ungkapnya.
Maka secara prinsipil, buruh meminta kepada MK untuk tidak lagi memberikan kesempatan pandangan kepada mereka (DPR dan atau pemerintah) terkait UU Ciptaker.
(Rgs/PARADE.ID)