Jakarta (parade.id)- Kemarin, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar menyaksikan penandatanganan kerjasama (PKS) dari Program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF)-Carbon Fund dengan Provinsi Kalimantan Timur.
“Melalui kerjasama ini, Provinsi Kalimantan Timur menerima pembayaran berbasis kinerja atau Result Based Payment (RBP) Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Lahan Gambut, plus (REDD+) dengan penerima manfaat sampai ke tingkat tapak,” kata Siti.
Sebelumnya, Siti menjelaskan, RI telah menerima pembayaran pertama dari program FCPF-Carbon Fund USD 20,9 Juta (setara Rp303 Miliar) melalui BPDLH, dan pembayaran secara penuh USD 110 Juta (hampir Rp1,7 triliun) akan diberikan setelah finalisasi verifikasi oleh pihak ketiga (auditor independen).
“Dari dana advance payment tersebut, yang akan disalurkan ke Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp260 miliar, dengan mekanisme penyaluran melalui APBD sebesar Rp110 miliar dan melalui Lembaga Perantara (yang ditunjuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur) sebesar Rp150 miliar,” kata dia, tertulis di akun Twitter-nya.
Anggaran yang disalurkan melalui APBD dikatakan oleh Siti ditujukan untuk mendukung implementasi FCPF-Carbon Fund melalui penguatan kebijakan dan kapasitas institusi dan SDM serta operasionlisasinya untuk pemerintah provinsi dan 8 pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan yang disalurkan melalui Lembaga Perantara akan disalurkan ke masyarakat pada 441 desa di 7 kabupaten dan 1 kota di l Kalimantan Timur.
Sebagian dana yang diterima RI di tingkat pusat (KLHK) kata dia akan digunakan untuk penguatan kebijakan REDD+ di tingkat nasional.
“Pada lebih 250 Kepala Daerah lainnya yang hadir diberikan gambaran pentingnya melihat persoalan perubahan iklim sebagai sistem hulu-hilir. Dimana bagian hulunya didominasi antara kebijakan pemerintah, dan partisipasi masyarakat, serta bagian hilirnya adalah hasil kegiatan yang direfleksikan dengan jumlah dan nilai karbon,” terangnya.
‘Sesungguhnya yang terciptanya a/ kondisi lingkungan yang baik seperti kota yang hijau, indah asri, gambut yang basah, mangrove dan hutan yang hijau lebat, sungai bersih serta ada pendapatan masyarakat (distribusi income dari kebijakan-kebijakan dan kerja-kerja Kepala Daerah),” ia melanjutkan.
Saat ini sudah ada dana RBP 100 juta USD dari program RBP-GCF yang sedang disiapkan penyalurannya ke beberapa provinsi. Dengan kemajuan ini dalam bentuk kerjasama teknik luar negeri, bersama Pemda dan masyarakat dalam satu derap maka ada optimisme, target NDC bisa dicapai.
(Rob/parade.id)