Jakarta (PARADE.ID)- Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ai Sera menyebut bahwa salah ketik di UU Omnibus Law bukan hanya sekadar salah ketik saja.
“Kejadian ini tidak hanya sekadar kesalahan ketik, tp perlu dimaknai sebagai hasil dari proses pembentukan regulasi yang dipaksakan, tergesa2 & mengorbankan prinsip transparansi, partisipasi & akuntabilitas,” kata dia,” Jumat (13/11/2020), di akun Twitter-nya.
Berbagai wacana bermunculan untuk memperbaikinya, salah satunya dengan Distribusi II. Meskipun dianggap cepat dan efisien, namun menurut Mardani cara ini berpotensi menimbulkan masalah baru karena tidak dikenal dan diatur dalam UUD 1945/UU No. 12/2011 juncto UU No. 5/2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
“Jika opsi Distribusi II diambil, justru menunjukkan diabaikannya asas2 pembentukan perundang-undangan yang baik. Ketatnya tahapan pembentukan UU cermin agar pembentuk UU benar2 teliti dan hati-hati ketika merumuskannya.”
Bahkan perubahan titik koma dalam draf RUU yang sudah disetujui dalam rapat paripurna menurutnya merupakan bentuk nyata pelanggaran substansi. Terlebih jika perubahan yang dilakukan setelah ditandatangani oleh Presiden Jokowi.
“Tdk bisa main2, hrs dipertanggungjawabkan secara moral & konstitusional.”
Menurut Mardani, penyusunan suatu UU merupakan persoalan sistem ketatanegaraan dan bukan persoalan teknis administratif semata. Harus melalui berbagai mekanisme ketatanegaraan. Kontroversi yang terus berulang ini juga menunjukkan masih lemahnya proses penyusunan UU.
“Pasal-pasal yang terbukti salah tidak bisa dilaksanakan. Tidak boleh suatu pasal diterapkan sesuai dengan imajinasi penerap pasal, harus sesuai dengan apa yang tertera. Kejadian ini sekaligus bisa memperkuat alasan untuk melakukan uji formal ke MK meski tidak ‘otomatis’.”
Ke depan, kata dia, dari sisi pemerintahan perlu memiliki ahli yang menguasai pengetahuan dan ilmu paripurna mengenai hal teknis perundang-undangan, yang tidak hanya ahli di permukaan saja tapi benar-benar menguasai penyusunan pasal maupun ayat sebuah UU.
(Robi/PARADE.ID)