Jakarta (PARADE.ID)- Pengajian atau acara ceramah yang tiba-tiba saja dibatalkan oleh petinggi Pelni dikomentari politisi Demokrat, Rachland Nashidik. Rachland pun mengaku mulai curiga sumbernya bukan itu, apalagi sampai mencopot pejabat yang menyetujui acara tersebut.
“Semoga seluruh kampanye kalian tentang bahaya ‘Islam radikal’ atau ‘kelompok intoleran’ bersumber dari penghormatan pada hak atas kebebasan beragama,” katanya, kemarin, di akun Twitter-nya.
Bila benar Direksi PT. Pelni melarang kajian Ramadan di tempatnya, menurutnya ini bukan keputusan yang benar. Ia bisa memaklumi upaya mencegah kajian yang bisa digolongkan hate crime, tapi harusnya diperiksa kasus per kasus.
Sebab melarang seluruhnya akan menabrak hak atas kebebasan beragama.
Bila direksi PT. Pelni melarang semua kajian Ramadan, lanjutnya, maka mereka terikat pada konsekuensi yang salah, yakni melarang kegiatan umat semua agama di Pelni. Bila tidak, itu akan menerbitkan tuduhan mendiskriminasi, merusak kerukunan sosial, dan menggerus etos kebhinekaan. Ia berharap tidak ada demikian.
“Bila Direksi Pelni memilih konsekuensi keliru tadi, yakni melarang kegiatan umat dari semua agama di tempatnya, maka mereka melakukan hal yang melampaui kewenangan.”
Pelni harus ingat, kata Rachland, bahwa kebebasan beragama dijamin konstitusi dan hanya bisa diatur oleh UU—bukan oleh selembar surat keputusan direksi.
(Rgs/PARADE.ID)