Jakarta (parade.id)- Sidang perdana judicial review presidential threshold (JR PT) 20 persen Partai Buruh digelar pada Rabu, 23 Agustus 2023.
Penanggung Jawab Aksi Nasional Partai Buruh, Makbullah Fauzi atau Buya, sapaan akrabnya mengatakan bahwa sidang perdana ini adalah untuk menggagalkan PT 20 persen menjadi nol persen agar calon presiden (Capres) yang ada tidak hanya datang dari segelintir partai penguasa saja.
“PT 20 persen ini adalah biang keladi utama untuk melanggengkan kekuasaan para penguasa yang ada pada saat ini sekaligus melanggengkan kebijakan jahat dan tidak adil kepada kaum buruh dan kelas pekerja di Indonesia, contoh Omnibus Law UU Cipta Kerja dan UU Kesehatan,” keterangannya, kemarin, kepada media.
PT 20 persen itu menurut Buya juga membuta kaum buruh dan kelas pekerja dipaksa memilih Capres dan Cawapres yang hanya diusung oleh segelintir partai yang saat ini berkuasa di Senayan, yang diduga kuat kebijakan-kebijakannya hanya akan melanjutkan kebijakan penguasa sebelumnya yang amat tidak pro kepada keadilan bagi kaum buruh dan kelas pekerja di Indonesia.
“Menghapus sistem ambang batas PT 20 persen, berarti Republik Indonesia, khususnya Mahkamah Konstitusi tetap menjunjung tinggi UUD 45 sebagai acuan utama dari seluruh produk hukum yang ada di seluruh Indonesia sekaligus juga seluruh Rakyat Indonesia diberikan hak demokrasinya untuk memilih Capres dan Cawapres sesuai pilihan hati dan nuraninya demi menghapuskan seluruh produk aturan hukum yang telah tidak adil bagi seluruh kaum buruh dan kelas pekerja di Indonesia,” terangnya lagi.
Ia berharap Mahkamah Konstitusi berpihak pada buruh dan kelas pekerja.
“Dengan munculnya Capres dan Cawapres yang baru, yang memiliki kemampuan mumpuni untuk memimpin Republik Indonesia, yang kelak akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan adil bagi pro kepada kaum buruh dan kelas pekerja, serta seluruh Rakyat Indonesia dengan mencabut seluruh produk-produk hukum yang ada pada saat ini, yang amat jahat kepada kaum buruh dan kelas pekerja, serta telah merendahkan martabat kaum buruh di Indonesia menjadi budak di negeri sendiri,” paparnya lugas.
(Rob/parade.id)