“Tentu saja, inisiatif surat pengajuan tsb ayak diapresiasi dan sangat positif. Ini bentuk lain dari tekanan keras agar Israel segera menghentikan aksi genosidanya dan mematuhi hukum internasional,” apresiasi Fadli Zon, lewat akun X pribadinya, Sabtu (25/5/2024).

Paling penting juga, kata Fadli, inisiatif ini merupakan upaya mendorong dunia yang lebih tertib, beradab, dan tanpa impunitas. Namun, ia mempertanyakan keputusan jaksa ICC yang juga akan menangkap tiga pemimpin Hamas yaitu Ismail Haniyeh, Mohammed Diab Ibrahim Masri, dan Yahya Sinwar.

“Publik internasional bisa mencerna Netanyahu dan Menhan Gallant yang ditangkap. Tapi jika tokoh perlawanan Hamas Palestina juga akan ditangkap, ini sulit diterima dan absurd,” kata Fadli.

Pihak Palestina menurut Fadli adalah korban, bukan pelaku kejahatan.

“Bahkan jika krisis di Gaza saat ini lantaran diduga disulut serangan perlawanan 7 Oktober lalu, ini tidak bermakna bahwa Hamas diduga memikul tanggung jawab kejahatan perang dan kemanusiaan. Ini juga tak bisa dijadikan dalih oleh Israel untuk melakukan genosida,” terangnya.

Seharusnya, kata politisi Gerindra itu, jaksa ICC melihat dari spektrum yang lebih komprehensif, termasuk dari sudut sejarah. Karena itu, menurut dia, komunitas internasional harus menyerukan penolakan penangkapan para pemimpin pejuang perlawanan.

“Tindakan perlawanan pada 7 Oktober tahun lalu tidak hadir dari ruang hampa, tapi akumulasi dari banyak variabel yang masuk akal dan dapat diterima. Selama lebih dari tujuh dasawarsa, rakyat Palestina didera berbagai penderitaan berat, dibunuhi, dijarah, diusir, dikriminalisasi, dan didiskriminasi,” imbuh Fadli.

Mereka kata Fadli adalah korban dari kebijakan standar ganda dunia dan kebisuan komunitas internasional.

“Penderitaan lebih parah lagi terjadi di Jalur Gaza karena sejak 2007 diblokade, sehingga wilayah kantung itu menjelma sebagai penjara terbesar di dunia dengan tidak terpenuhinya akses kebutuhan mendasar manusia bahkan yang paling minimal. Aspek-aspek inilah yang harus dipahami jaksa ICC,” ungkapnya.

Kita harus mendorong komunitas internasional untuk memastikan langkah-langkah konkret berikutnya, kata Fadli. Jika tidak, itu hanya akan menjadi pepesan kosong.

“Ada sejumlah langkah konkret yang bisa dilakukan. Pertama, kita harus menggalang kekuatan global untuk mendukung para hakim ICC agar secepatnya menerbitkan surat perintah penangkapan tersebut,” paparnya.

“Kita harus memastikan para hakim tersebut aman, berani, independen dan obyektif. Kita harus melawan pihak-pihak yang menyerang balik ICC. Saya mengecam ancaman dari beberapa anggota DPR AS kepada ICC,” lanjutannya.

Kedua, memastikan bahwa surat penangkapan yang akan diterbitkan ICC tersebut hanya menyasar pelaku utama kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan di Gaza.

“Sekali lagi, memasukkan tiga tokoh pejuang Hamas yang akan ditangkap tidak dapat diterima. Semua orang melihat secara terang benderang bahwa Israel pelaku genosida sebenarnya terhadap lebih dari 35.000 penduduk Gaza, mayoritas adalah perempuan dan anak-anak. Israel membumihanguskan Gaza, hampir dua juta warga Gaza kini berstatus pengungsi, bantuan kemanusiaan dihambat bahkan diserang, dan terakhir terungkap kuburan-kuburan massal warga Gaza,” tekan Fadli.

Langkah konkret ketiga, mendesak komitmen 124 negara anggota ICC untuk mematuhi keputusan ICC untuk menangkap para pelaku kejahatan perang dan kemanusiaan di Jalur Gaza.

“Jika panel hakim ICC benar-benar telah menerbitkan keputusan surat penangkapan terhadap pelaku kejahatan perang dan kemanusiaan di Jalur Gaza, harus dipastikan bahwa semua negara anggota ICC mendukung keputusan tersebut, termasuk pembekuan aset,” katanua.

Fadli menyatakan bahwa omitmen DPR di berbagai forum parlemen untuk mendukung Palestina termasuk penyelesaian genosida yang terjadi di Jalur Gaza.

Ia bahkan menyokong sekitar 100 anggota parlemen Inggris yang baru-baru ini mendesak pemerintah untuk mendukung ICC terkait surat penangkapan terhadap petinggi-petinggi Israel termasuk Netanyahu.

“Ini akan menjadi angin segar bagi DPR untuk terus menyuarakan perjuangan bangsa Palestina di banyak forum parlemen,” pungkasnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Ketua BKSAP Dukung ICC Tangkap Netanyahu pertama kali tampil pada Parade.id.

“Bukan hanya sekedar tunduk kpd FIFA, seharusnya @PSSI juga bisa tunduk dan menjaga harga diri bangsa dan konstitusi kita, UUD45 tentang penjajahan. Jelas kok kalimatnya. Cc mas @erickthohir Apakah PSSI & Indonesia punya pandangan berbeda tentang penjajahan?” kritik Mardani, kemarin.

Menurut Mardani, penting bagi pemerintah mengoreksi dan mengkaji ulang keinginan PSSI atas sikapnya terhadap ‘Israel’, karena jika dibiarkan bisa dipolitisasi oleh ‘Israel’ sebagai sikap permisif dan bentuk penerimaan RI terhadap kejahatan penjajahan mereka atas Palestina.

“Indonesia punya sikap tegas mengawal konstitusi UUD45. Bukan hanya di ipoleksosbudhankam, ketegasn RI di masa Soekarno jg dlm bidang olahraga, pernah menolak bertanding dgn negara penjajah israel thn 1958,” demikian tertulis di akun Twitter-nya.

Menurut Mardani, kita harusnya bangga punya konstitusi anti penjajahan. Diplomasi ke FiFA agar menghormati itu.

“Konstitusi Indonesia sangat jelas menjunjung sikap anti penjajahan, karena tdk sesuai dgn prikemanusiaan dan prikeadilan, maka kedatangan Timnas U-20 israel harus ditolak di Indonesia, sebagai bagian menjunjung tinggi & menegakkan konstitusi,” dorongnya.

“Jika alasan PSSI hanya tuan rumah kegiatan FIFA, kita harus kritisi FIFA atas sikap politiknya terhadap Rusia yg ditolak ikut piala dunia krn menjajah/penjajahan, lalu apa namanya yg dilakukan israel terhadap Palestina? Apa beda Rusia dan Israel, FIFA standart ganda?”

Namun, sampai hari ini pembunuhan, pembakaran dan pengusiran terus terjadi dengan brutal. Penjajahan brutal di depan mata. “Ketika FIFA Standar ganda, PSSI harusnya bawa nilai2 konstitusi negara kita,” tegas Mardani.

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menjamin keamanan Timnas Israel yang akan datang ke Indonesia selama Piala Dunia U-20. Jaminan keamanan tersebut, menurutnya, sudah menjadi tanggung jawab Indonesia sebagai tuan rumah.

“Bahwa sesuai kontrak tuan rumah, negara menjamin kedatangan siapa pun yang bermain di sini, apakah itu Olimpiade, kejuaraan dunia bola basket, kalau kita tidak bisa mengambil posisi, menjamin, mengamankan, mungkin Indonesia jangan lagi bidding event-event internasional,” kata Erick, belum lama ini.

Mewakili Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA), Israel menjadi salah satu tim yang lolos ke putaran final Piala Dunia U-20. Ini akan menjadi pertama kalinya bagi timnas Israel tampil di Piala Dunia U-20.

Menurut Erick Thohir, hal tersebut seharusnya tidak dikaitkan dengan kondisi politik. Karena Indonesia memiliki beberapa rencana untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah event-event besar.

(Rob/parade.id)

Artikel BKSAP Kritik Ketum PSSI soal Timnas ‘Israel’ yang Akan Datang ke Indonesia pertama kali tampil pada Parade.id.

Provokasi tersebut telah menyulut reaksi keras dari warga Palestina. Namun Israel memperluas serangan udara ke Jalur Gaza. Hingga Sabtu, 15 Mei 2021, tercatat 139 warga Palestina tewas termasuk 36 anak-anak akibat serangan udara Israel di Jalur Gaza.

Menyikapi situasi yang semakin kacau itu, Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang berfokus kepada diplomasi (parlemen), menyampaikan sikap.

Pertama, mengutuk pengusiran warga Palestina di Yerusalem Timur sebagai tindakan brutal yang tak dapat dibiarkan.

“Mendesak DK PBB untuk mengambil langkah nyata terhadap pelanggaran yang terus berulang dilakukan Israel termasuk memberikan sanksi internasional; mengecam meluasnya ketegangan dan kekerasan khususnya di Jalur Gaza yang menyebabkan seratusan korban jiwa warga sipil Palestina yang tak berdosa,” demikian kata Ketua BKSAP Fadli Zon, kemarin, di akun Twitter-nya.

BKSAP DPR juga meminta agar kita berusaha semaksimal mungkin di semua lini mendukung Palestina termasuk di Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestine; mengusulkan agar OKI dan GNB dapat segera melakukan pertemuan khusus untuk membahas situasi terkini terkait tindakan brutal Israel terhadap Palestina.

“Meminta negara-negara Arab dan Islam memutuskan hubungan diplomatik atau perdagangan dengan Israel; menyerukan negara-negara Islam untuk membentuk front bersama melawan proyek normalisasi dengan Zionis; menyerukan kepada PBB dan OKI agar membentuk badan khusus rehabilitasi dan recovery Gaza dan Tepi Barat yang dibombardir Israel.”

Selain itu, BKSAP DPR mendesak agenda kemerdekaan bangsa Palestina harus segera dibicarakan di meja diplomasi internasional sesegera mungkin secara  adil, terbuka, dan menjunjung tinggi nilai kesetaraan dan kemanusiaan; konsisten berjuang bersama Palestina hingga misi Palestina Merdeka terwujud.

Kedua, dalam sikapnya, BKSAP DPR turut mengapresiasi dan mendukung penuh pertemuan darurat yang digelar DK PBB dan OKI pada Minggu, (16/5) serta sangat mengharapkan pertemuan tersebut dapat menghasilkan keputusan konkrit terutama untuk menyelamatkan nyawa warga Palestina dan menghidupkan kembali proses negoisasi.

“Menilai kegagalan DK PBB dlm mengambil tindakan tegas terhadap Israel dapat menggerus kredibiltas institusi global antarpemerintah tersebut. Terkait hal itu, terdapat urgensi mendesak untuk memperkuat peran PBB termasuk agar PBB lebih demokratis dan independen serta berwibawa.”

Selanjutnya, BKSAP DPR menegaskan bahwa kutukan dan kecaman terhadap Israel selama lebih dari tujuh dekade terbukti tak membuat jera Israel. Sebaliknya, Israel justru makin percaya diri bahwa dunia internasional tak akan melakukan tindakan konkrit apapun untuk melawan mereka.

Karena itu, komunitas global harus mengambil langkah lebih nyata dan sungguh-sungguh untuk menghentikan arogansi Israel melalui segala cara termasuk mempertimbangkan gagasan pengiriman penjaga perdamaian internasional ke zona konflik di bawah bendera PBB, menggagas ‘petisi internasional’ anti-Zionis Israel, dan mengefektifkan gerakan the Boycott, Divestment, and Sanctions (BDS) terhadap Israel.

Situasi mencemaskan terkini terkait kebiadaban Israel adlh momentum bagi PBB untuk menegakkan hukum-hukum internasional antara lain Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 242 tahun 1967 yang meminta Israel menarik pasukan militernya dari kawasan yang telah diduduki sejak perang 1967, Resolusi DK PBB Nomor 298 tahun 1971 yang menyatakan bahwa semua upaya yang diambil Israel untuk mengubah status Yerusalem termasuk penyitaan lahan adalah illegal, dan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 181 tahun 1947  yang menetapkan Yerusalem sebagai wilayah yang berada di bawah kewenangan internasional dan diberikan status hukum dan politik yang terpisah.

Ketiga, BKSAP DPR mengimbau agar menggalang secara luas solidaritas dan dukungan, terutama politik, dari anggota parlemen sedunia untuk menjaga harapan pendirian Negara Palestina yang berdaulat, demokratis, dan layak.

“Mendesak realisasi rekonsiliasi dan persatuan bangsa Palestina dalam mengupayakan hak-hak dasar mereka.”

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel BKSAP DPR: Aksi Brutal Israel terhadap Palestina Harus Dihentikan pertama kali tampil pada Parade.id.