“pertukaran data lintas negara inilah yang Indonesia akan coba perjuangkan di level G20, supaya ada tata kelola yang lebih baik diantara negara-negara anggota G20. Kami merasa sangat senang karena bisa berdiskusi mengenai pemahaman Cross-Border Data Flow,” kata juru bicara Kominfo, sekaligus salah satu ketua DEWG G20, Dedy Permadi, dalam siaran pers, dikutip Minggu.

Kominfo mengharapkan ekosistem yang berhubungan dengan data dan telekomunikasi bisa memberikan masukan kepada mereka mengenai arus data lintas negara.

Isu ini penting untuk didiskusikan dalam forum internasional karena tiap negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam tata kelola data pribadi. Kominfo mengutip laporan Bank Dunia pada 2021, sekarang terdapat tiga jenis kebijakan pengelolaan data pribadi yang diterapkan berbagai negara di dunia.

Pertama, tata kelola “open data transfer”, tidak ada batasan atau hanya sedikit batasan pada pertukaran data pribadi lintas batas. Dari 116 negara yang disurvei Bank Dunia, ada 39 negara yang menerapkan kebijakan ini, antara lain Kamboja, Pakistan dan Arab Saudi.

Kedua, “conditional transfer”, keseimbangan antara kewajiban melindungi data pribadi dan kebutuhan keterbukaan transfer data. Terdapat 66 negara yang menggunakan pendekatan ini, antara lain Indonesia, Argentina, Korea Selatan, Afrika Selatan dan negara yang tergabung dalam Uni Eropa.

Ketiga, kebijakan “limited transfer”, ada persyaratan untuk aliran data pribadi lintas negara, termasuk untuk perusahaan dan organisasi lainnya. Sebanyak 11 negara menggunakan kebijakan ini, yaitu China, Rusia dan Vietnam.

Selain perbedaan tata kelola, Kominfo melihat ada tiga tantangan lainnya dalam isu keamanan data yaitu serangan ransomware, rekayasa sosial (social engineering) dan perusakan data siber.

Indonesia, kata Dedy, berada di peringkat 16 untuk negara yang paling sering menjadi target serangan siber.

Kominfo juga menyatakan pemerintah akan ikut serta dalam memperkuat regulasi, tata kelola, teknologi dan sumber daya manusia.

*Sumber: Antara

Artikel Kominfo Ajak Pemangku Kepentingan Dukung Isu Arus Data Lintas Negara pertama kali tampil pada Parade.id.

Isu pertama berupa konektivitas dan pemulihan pascapandemi (Connectivity and Post- Covid-19 Recovery) dikutip dari siaran pers Kominfo, Senin.

Pembahasan mengenai konektivitas dan pemulihan menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate akan diarahkan agar dapat mendukung ekspansi kegiatan ekonomi untuk pemulihan pascapandemi.

“(Hal itu diwujudkan) melalui pembahasan konsep dan pemahaman bersama terkait konektivitas digital, peningkatan G20 Innovation League menjadi G20 Innovation Network, dan pembuatan antologi praktik terbaik (best practice) isu keamanan digital sebagai prasyarat keberlangsungan kegiatan usaha,” kata Johnny.

Isu prioritas kedua berkaitan dengan Literasi Digital dan Keterampilan Digital (Digital Skills and Digital Literacy). Menurut Johnny, fokus isu ini berkaitan dengan pengembangan peningkatan kesiapan masyarakat dalam kegiatan ekonomi digital.

Hal itu dilakukan melalui penyiapan G20 Toolkit for Measuring Digital Skills, pembuatan antologi dan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan partisipasi kaum rentan (vulnerable groups), serta penyusunan antologi kerangka kerja regulasi dan best practice yang mendukung peningkatan kecakapan dan literasi digital lanjutan.

Ketiga, isu prioritas Arus Data Lintas Batas Negara (Cross Border Data Flow and Data Free Flow with Trust) yang mendorong pembahasan tata kelola arus data lintas batas.

Pembahasan dilakukan untuk melanjutkan diskusi mengenai definisi “trust” dalam Data Free Flow with Trust dan prinsip arus data lintas batas yang disampaikan di Presidensi G20 Arab Saudi yaitu lawfulness, fairness, transparency, and reciprocity, serta mendorong penyusunan rekomendasi kebijakan untuk penggunaan identitas digital.

Isu dalam tiga prioritas presidensi G20 Indonesia di masing-masing Working Group (WG) dan Engagement Group (EG) G20 telah disusun ke dalam tiga klaster, yaitu Global Health, Transformasi Ekonomi Digital, dan Transisi Energi.

Kementerian Kominfo mengidentifikasi potensi irisan berbagai isu prioritas di masing-masing working group dan engagement group terkait isu digital yang dibahas dalam DEWG.

“Koordinasi antar-working groups dan engagement groups sangat penting dalam memastikan streamlining isu digital pada Presidensi G20 Indonesia,” kata Johnny.

Pertemuan kali ini, menurut Menkominfo ditujukan untuk mengidentifikasi potensi irisan isu digital lintas WG dan EG. Hasil dari diskusi diharapkan dapat menjadi subject-for-discussion, sebagai referensi awal pemetaan kebutuhan koordinasi yang perlu didorong lebih lanjut”.

Mengingat isu Digital Economy memiliki aspek multi dimensi yang dapat beririsan dengan isu-isu lainnya, Kementerian Kominfo mendorong agar sinergi antar Kementerian dan Lembaga yang menjadi pengampu pada seluruh working groups dan engagement groups dapat semakin ditingkatkan,” kata Johnny.

Johnny mengajak pemangku kepentingan untuk menyepakati streamlining isu digital. Hal itu ditujukan agar dapat membuka serta mengawal berbagai diskusi dan koordinasi lanjutan lain berkaitan dengan pembahasan isu digital.

*Sumber: Antara

Artikel Kominfo Bawa Tiga Isu Prioritas pada DEWG G20 2022 pertama kali tampil pada Parade.id.