Riky mendesak agar Kementerian tersebut segera melakukan investigasi terkait dugaan kasus pemerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh petugas rutan terhadap warga binaan (narapidana) di lembaga pemasyarakatan tersebut.

Informasi tersebut muncul setelah beberapa keluarga yang membesuk warga binaan mendapatkan laporan terkait dugaan tindakan pemerasan dan kekerasan fisik yang dilakukan oleh oknum petugas Rutan terhadap beberapa narapidana.

Riky menyebut bahwa tindakan ini bukan hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga mencoreng citra lembaga pemasyarakatan yang seharusnya menjadi tempat pembinaan dan rehabilitasi.

“Beragam kasus yang terjadi di Rutan Ruteng Kab. Manggarai sedang dikumpulkan bukti-buktinya dan dalam waktu dekat kami akan sampaikan kepada Kementerian Pemasyarakatan agar segera diusut tuntas, karena ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius,” terangnya.

“Kami meminta Kementerian tersebut untuk turun tangan, memeriksa langsung kondisi di Rutan Ruteng, dan memastikan para narapidana mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku,” imbuhnya.

(Lop/parade.id)

Artikel GPII Desak Kementerian Imipas Investigasi Dugaan Pemerasan di Rutan Kelas II B Ruteng pertama kali tampil pada Parade.id.

Acara pembukaan Muswil ini dihadiri oleh berbagai tokoh masyarakat dan senior GPII yang memberikan dukungan penuh terhadap regenerasi kepemimpinan organisasi pemuda ini.

Beberapa tokoh masyarakat yang turut hadir dalam acara pembukaan Muswil GPII Jakarta Raya di antaranya Haji Muhammad Irsyad (Tokoh Masyarakat), Sidik Dahlan (Dewan Kota Jakarta Utara), Triyono (Koordinator Presidium MD KAHMI Jakarta Utara), serta Rizal Kobar (Ketua PMI Jakarta Utara).

Selain itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam Indonesia (PP GPII) juga hadir dan secara resmi membuka Musyawarah Wilayah tersebut.

Muswil GPII Jakarta Raya ini juga dihadiri oleh perwakilan dari lima Pimpinan Daerah GPII se-Jakarta Raya. Adapun peserta yang hadir yakni, PD GPII Jakarta Pusat, PD GPII Jakarta Selatan, PD GPII Jakarta Utara, PD GPII Jakarta Barat dan PD GPII Kepulauan Seribu.

Acara Muswil yang bertujuan untuk memilih Ketua Umum PW GPII Jakarta Raya periode 2024-2027 ini berlangsung secara khidmat dan lancar tanpa ada kendala.

Setelah melewati beberapa rapat dan musyawarah, Farid Sudrajat terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Jakarta Raya.

Seluruh perwakilan dari Pimpinan Daerah GPII Se-Jakarta Raya yang hadir secara bulat memberikan suaranya kepada Farid Sudrajat, sebagai bentuk kepercayaan terhadap kemampuan kepemimpinannya dalam membawa organisasi menuju kemajuan yang lebih baik.

Farid Sudrajat dalam pencalonannya sebagai Ketua Umum PW GPII Jakarta Raya, membawa visi “Inspirasi, Inovasi, Aksi; Generasi Pemuda Islam Kongkritkan Perubahan”.

Visi ini disampaikannya saat proses screening kandidat oleh peserta Muswil. Farid menyatakan bahwa, “PW GPII Jakarta Raya kedepannya harus mampu menjadi inspirasi, memberikan inovasi dan mewujudkannya dalam aksi yang tentunya diimbangi dengan daya kritis demi mengkongkritkan perubahan ke arah yang lebih baik”.

Setelah terpilih, Farid menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh para peserta musyawarah dan para senior GPII.

“Saya akan menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab dan terus berkolaborasi dengan semua pihak untuk memajukan Gerakan Pemuda Islam Indonesia Jakarta Raya,” ujar Farid dalam pidato penerimaannya.

Dengan terpilihnya Farid Sudrajat sebagai Ketua Umum PW GPII Jakarta Raya periode 2024-2027, diharapkan semangat baru dan sinergi yang lebih kuat akan tercipta untuk terus membangun dan mengembangkan potensi pemuda dalam berbagai bidang, serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Jakarta Raya.*

Artikel Farid Sudrajat, Ketum PW GPII Jakarta Raya Terpilih pertama kali tampil pada Parade.id.

GPII merasa berbahagia atas hal itu. Dan ia berharap, nobar yang diselenggarakan dapat meningkatkan partisipasi anak-anak muda dalam dunia politik.

“Kami berbahagia atas antusiasme yang luar biasa dari seluruh peserta yang turut ambil bagian dalam acara nobar kami. Kami berharap acara ini dapat meningkatkan partisipasi anak muda dalam politik, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai visi dan misi calon wakil presiden,” katanya.

Hadir perwakilan relawan masing-masing pendukung pada nobar kemarin malam itu, di antaranya Syahrul, relawan pendukung pasangan Ganjar-Mahfud; Wisnu, mewakili relawan Anie-Muhaimin (AMIN); dan Adih Wijaya, mewakili relawan Prabowo-Gibran.

Ketiga nama-nama di atas adalah mahasiswa. Dan ketiganya saling memberikan komentar saat debat cawapres berlangsung.

Syahrul, mahasiswa dari STAI Sadra, mengomentari penampilan cawapres Gibran, yang menurut dia tampak mengusai debat—dengan menaruh curiga sehingga anak presiden itu bisa menguasainya.

“Dari proses debat ini, sangat wajar kalau kita menduga ada kecurangan yang menguntungkan cawapres 02, di mana hanya Gibran yang benar-benar menguasai materi debat hari ini,” kata dia, di keterangan yang sama.

“Sangat disayangkan bila ini benar terjadi, apalagi kita ini kan maunya wakil presiden yang berpengalaman. Bukan wakil presiden yang lolos jalur paman,” lanjut Syahrul.

Sementara itu, Wisnu, mahasiswa Stikes Husada, juga turut memberikan perhatian kepada cawapres 02, Gibran. Menurut dia, Gibran perlu lebih banyak mengikuti acara debat di luar KPU.

“Agar tidak ada kecurigaan seperti ini. Atau mungkin, kalau berani, ya, adu gagasan saat kampanye di daerah,” kata dia, menanggapi komentar Syahrul.

“Semoga di debat malam ini, Mas Gibran enggak salah sebut asam folat jadi asam sulfat lagi, ya?” sindirnya di tengah debat.

Pendukung Gibran, Adih Wijaya dari Universitas Dian Nusantara, mengomentari penampilan Muhaimin, cawapres 01, dengan menyinggung Menteri Desa Tertinggal—kakanya Muhaimin.

“Cak Imin ini kan kakaknya menjabat Menteri Desa Tertinggal. Jadi pantas kalau saat ini Cak Imin-nya tertinggal,” kata di tengah-tengah debat.

Nobar yang diadakan oleh Korps Mahasiswa GPII ini dikatakan Rivaldy, untuk menggalang semangat partisipasi masyarakat luas dalam Pemilu 2024. Maka diadakan perbincangan santai seperti yang disampaikan oleh masing-masing perwakilan pendukung.

“Meski diiringi dengan berbagai macam tanggapan dan roastingan, acara ini tetap berjalan aman dan damai sampai selesai. Ini menunjukan kedewasan dari masing-masing pendukung paslon yang hadir,” kata Rivaldy.

Acara berlangsung dengan suasana damai dan hangat di antara para pendukung dan relawan masing-masing paslon yang hadir.

“Acara ini merupakan bentuk kontribusi nyata dalam mengedukasi masyarakat, khususnya anak muda tentang pentingnya peran aktif dalam proses demokrasi,” kata dia.

Di akhir acara, Rivaldy mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang ikut menyukseskan nobar pada malam itu. “Kami berharap semangat ini terus terjaga hingga momen penting pemilihan mendatang,” imbuhnya.

Nobar berlangsung dengan sederhana—meriah di halaman Gedung Pimpinan Pusat GPII pada tanggal 22 Desember 2023.

(Verry/parade.id)

Artikel Nobar Debat Cawapres Korps Mahasiswa GPII Menarik Perhatian Relawan dan Masyarakat Umum pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kami melakukan pengamatan dan pengkajian sebagai upaya kontrol sosial akibat kesimpangsiuran terkait kepemilikan lahan Fasum dan Sasos, serta patut diduga adanya penjualan aset yang dilakukan,” demikian kata Koordinator GPII dan KMUP, Farid Sudrajat, dalam keterangannya kepada media, Jumat (23/6/2023).

Selain itu Farid mengaku melakukan pengamatan di beberapa aset Jakpro, dengan beragam masalah yang menurutnya tak kunjung dituntaskan baik Jakpro ataupun anak perusahaanya PT JUP.

“Dari pengamatan yang dilakukan bahwa adanya aset yang dikuasai oleh pihak lain tanpa adanya perikatan. Dan banyaknya aset yang tidak terinventarisir dengan jelas, baik aset meliputi Fasum dan Fasos, serta identitas pengembangnya,” ungkapnya.

“Sejalan dengan apa yang menjadi tugas PT JUP selaku anak perusahaan yang melakukan manejemen aset Jakpro, kami menilai Jakpro dan JUP patut diduga lalai dalam menjalankan tugasnya untuk menginventarisir aset sehingga dapat menimbulkan potensi kerugian negara akibat aset yang belum terinventarisir serta dikuasai oleh pihak lain tanpa perikatan,” sambunganya.

Patut diketetahui, kata Farid, bahwa pengelolaan keuangan negara harus bisa menjamin keamanan keuangan negara dan menghindarkan terjadinya kerugian negara.

Menurut UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

“Dalam konteks menjaga peran aktif mahasiswa dalam melakukan kontrol sosial kami GPII bersama KMUP melakukan survei lapangan untuk mengamati aset pemerintah provinsi yang seharusnya di kelola oleh Jakpro dan JUP.”

“Temuan kami menyatakan bahwa: telah dilakukan pengamatan kepada salah satu objek aset Fasum dan Fasos yang dikuasai pihak lain dengan deskripsi lokasi sebagai berikut: Alamat Lokasi: Jl.Lindung, Penjagalan, Penjaringan, Jakarta Utara; Perkiraan Luas: 3.500 M2; Peruntukuan: Zona Jalur Hijau.”

Pada saat dilakukan survei lapangan Farid mengatakan menemukan adanya sebuah objek aset yang tidak terdaftar dalam inventaris perusahaan dan juga tidak terdapat papan plang pemberitahuan yang sesuai.

“Ketidakadaan inventarisasi dan papan plang pemberitahuan dapat memiliki beberapa implikasi yang perlu diperhatikan: Risiko kehilangan atau pencurian objek aset yang tidak teridentifikasi dan potensi kesalahan dalam manajemen inventaris dan pengawasan aset perusahaan,” katanya.

Berdasarkan poin-poin itu dan hasil dokumentasi melalui pengamatan dapat diketahui kata Farid, bahwa Jakpro dan JUP tidak melakukan penyusunan rencana aksi penyelesaian aset Fasum dan Fasos yang dikuasai pihak lain, beserta upaya lain dengan dilakukannya langkah-langkah pengamanan fisik dan dokumen.

“Perlu diketahui bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan Negara,” katanya.

Pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kata Farid, dalam era otonomi daerah, pemerintah telah memberikan kesempatan yang luas bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Dimana pemerintah daerah dapat mengatur sendiri beberapa aspek kehidupan di daerahnya, baik aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, maupun budaya.

Dalam aspek ekonomi, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membentuk suatu BUMD.

Namun katanya, beberapa fakta menunjukan belum optimalnya BUMD baik dari sisi keuangan maupun kinerja.

“Dengan kondisi ini, dan ditambah adanya praktik mismanagement yang mengarah pada inefisiensi dan kecurangan, maka BUMD perlu dan penting untuk melakukan pembenahan sehingga terjadi percepatan pelayanan publik. Jakpro, tercatat sebagai BUMD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bergerak di tiga bidang bisnis yaitu properti, infrastruktur dan utilitas,” paparnya.

Sejarah Jakpro berawal dari Pluit, Jakarta Utara. Perusahaan properti dan infrastruktur milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini awalnya sebuah Badan Pengelola Lingkungan (BPL) yang didirikan pada tahun 1960 dengan tanggung jawab mengelola kawasan Pluit. Selanjutnya pada September 1997 didirikan PT Pembangunan Pluit Jaya dengan limpahan aset dari eks BPL Pluit.

Kemudian setelah merger dengan PT Pembangunan Pantai Utara Jakarta, PT Pembangunan Pluit Jaya berubah menjadi PT Jakpro pada 15 Desember 2000 sebagai subholding bagi Badan Usaha Milik Daerah bidang properti milik Pemerintah DKI Jakarta.

Selain itu Jakpro juga mengembangkan usahanya dengan mendirikan PT JUP, yang telah ditugaskan untuk mengelola kebutuhan DKI Jakarta dalam distribusi minyak & gas, manajemen aset & properti, pabrik pengolahan air, manajemen parkir, pembangkit listrik.

“Salah satu tugas PT JUP  mengelola asset & properti milik PT Jakpro berupa lahan dan bangunan, serta perawatan ruang terbuka hijau” ungkapnya.

(Verry/parade.id)

Artikel GPII Bersama KMUP Menyoal Fasum dan Fasos yang Dikelola Jakpro dan JUP pertama kali tampil pada Parade.id.

“Ini bagian dari ikhtiar Pemerintah Pusat sebagai pemulihan ekonomi pasca pandemi,” kata Husni dalam rilisnya, kemarin.

Ia menjelaskan hal di atas karena kondisi ekonomi yang sulit tidak hanya dirasakan oleh Indonesia tetapi juga negara-negara lain termasuk Uni Eropa. Hal ini disebabkan dua hal yaitu pemulihan ekonomi yang belum pulih karena pandemi Covid-19 dan dampak perang Rusia-Ukraina.

“Saat ini pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit karena recovery Covid-19 dan terdampak perang Rusia-Ukraina yang berefek ke sektor pangan dunia dan energi”, terang Husni.

Husni juga menjelaskan akibat dampak yang ditimbulkan perang Rusia Ukraina menyebabkan suply chain pasokan energi dunia mengalami tekanan yang signifikan menyebabkan APBN TA 2022 mengalami perubahan dari asumsi awal Indonesian Crued Price/ICP sebesar 63 USD per barel menjadi 100 USD per barel pada pembahasan rapat kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah pada 19 Mei 2022 lalu.

Lebih lanjut Husni menjelaskan bahwa BBM bersubsidi dirasa lebih menguntungkan kalangan mampu ketimbang rakyat miskin sehingga penyaluran subsidi lebih tepat disalurkan kepada kalangan yang lebih membutuhkan.

“KORPMA GPII juga mendukung penyaluran subsidi tepat sasaran sebagai langkah strategis Pemerintah pulihkan ekonomi”, paparnya.

Pencabutan subsidi ini tentu tidak populis. Namun, kata dia, langkah ini diambil karena saat ini penerimaan APBN sedang baik—tapi terbebani oleh subsidi BBM.

“Per Juli 2022 penerimaan APBN mencapai 1.551 triliun. Tapi kita hanya mendapat surplus sebesar 0,57 persen atau 106,1 triliun rupiah, disebabkan beban subsidi pertalite dan solar,” tandasnya.

(Verry/parade.id)

Artikel KORPMA GPII Dukung Pencabutan Subsidi Pertalite dan Solar pertama kali tampil pada Parade.id.

Eka menjelaskan mengapa agenda itu digelar. Kata dia, bahwa Sekolah Demokrasi diselenggarakan agar kader-kader GPII se-Jakarta Raya dapat memiliki pemahaman mengenai penyelenggaraan pemilu dan pemilihan pada tahun 2024.

Dimana pemuda penerus bangsa harus memastikan bahwa penyelenggaraan demokrasi nanti dapat dilaksanakan dengan baik, jujur dan adil supaya tercipta pemimpin yang baik.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PP GPII Eri Roffi mengatakan bahwa kegiatan ini untuk mengenalkan, mempelajari, dan mempraktikkan prinsip dan nilai-nilai demokrasi—adalah salah satu fungsi paling penting dan esensial dari cita-cita kemerdekaan untuk menjadi bangsa yang demokratis. Oleh sebab itu, pendidikan demokrasi didorong untuk dapat diimplementasikan di generasi muda milenial yang cerdas dalam berpolitik praktis.

“Pancasila Sila keempat secara jelas mengekspresikan demokrasi di negara kita, demokrasi yang ingin diwujudkan dalam bentuk musyawarah untuk mencapai mufakat. Selain memerlukan institusi dan prosedur-prosedur formal, keberhasilan demokrasi sangat tergantung pada kapasitas kita sebagai pemuda masyarakat dan pegiat pemilu untuk turut serta dalam proses demokrasi,” ungkapnya saat memberikan sambutan di pembukaan Sekolah Demokrasi, pada Sabtu, diterima parade.id Ahad.

Menurutnya, suasana yang demokratis adalah suasana yang terbuka dan mendorong pemuda untuk berani mempunyai pendapat, berani berpikir sendiri dan menyuarakannya. Untuk itu, kata dia, literasi Kepemiluan adalah salah satu tema yang penting dalam masyarakat kita saat ini dan itu sedang kita dorong juga secara serius melalui berbagai kegiatan lainnya.

Literasi kepemiluan dijelaskam olehnya, bahwa merupakan puncak literasi karena tidak sekadar mendorong keterampilan kognitif untuk menganalisis validitas atau kebenaran informasi, tetapi juga mendorong individu untuk memahami dan menjalankan hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia.

“Dengan literasi kepemiluan, individu bukan hanya dituntut untuk menjadi cerdas, tetapi juga menjadi bermanfaat dan bertanggung jawab. Jadi, literasi ini juga sangat kental dengan penguatan karakter.
Untuk itu, menanamkan literasi ini dalam bentuk sekolah demokrasi sangat penting, khususnya melalui diskusi empiris dan interaksi dengan pengawas Pemilu dan penyelenggara Pemilu tambahnya,” kata dia.

“Berargumen secara objektif itu bukan kemampuan yang natural, tetapi harus dilatih dan diasah secara sistematis. Kalau tidak diasah, menurutnya, kualitas pemahaman demokrasi akan rendah,” sambungnya.

Ia mengajak kita harus mengembangkan kemampuan yang diperlukan itu di ruang-ruang khusus melalui pembelajaran dalam interaksi antara stakeholder seperti Bawaslu dan KPU serta Peserta Pemilu.

“Untuk itu, siapa lagi kalau bukan pemuda sebagai lokomotof gerakan demokrasi kita bisa mengembangkan kemampuan-kemampuan yang diperlukan untuk bisa berpartisipasi secara cerdas dan sehat dalam proses demokrasi,” jelasnya.

Sekolah Demokrasi sangat menginspirasi para kader-kader yang ada di wilayah Jakarta Raya, salah satunua Ketua PD GPII Jakarta Barat Agung Maulana yang juga merupakan peserta agenda tersebut.

Agung merasa bahwa Sekolah Demokrasi ini sangatlah bagus untuk bekal pemuda dalam proses berdemokrasi tahun 2024 mendatang. Ia pun memberi saran agar agenda inspirasi ini dapat dilaksanakan secara bertahap dari kegiatan utamanya diselenggarakan pada dua hari ini.

“Ke depannya dibuat follow up atau pendampingan kader dalam memahami demokrasi hingga penyelenggaraan demokrasi 2024,” usulnua.

Sekolah Demokrasi tersebut dihadiri oleh seluruh utusan atau perwakilan dari setiap Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Islam Indonesia (PD GPII) se-Jakarta Raya, dengan tujuan agar seluruh kader GPII di wilayah Jakarta Raya memahami sistem teknis pelaksanaan pemilu hingga pengawasan sistem penyelenggaraan pemilu tahun 2024.

Sekolah Demokrasi GPII ini dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Sunardi sekaligus mengisi keynote speaker. Dibuka oleh Wakil Ketua umum PP GPII Eri Moch Roffi.

Kemudian, materi-materi diisi oleh Komisioner KPU dan BAWASLU di setiap Kota, yang ada di Jakarta antara lain, Nur’aini Komisioner KPU Jakarta Barat, Musfir Komisioner KPU Jakarta Pusat, Ahmad Dahlan Komisioner KPU Jakarta Pusat, Cecep A Rukman Komisioner BAWASLU Jakarta Pusat, Sakhroji KPU Jakarta Timur, Dody Wijaya KPU Jakarta Selatan, dan Mahyudin Komisioner BAWASLU DKI Jakarta.

(Rob/parade.id)

Artikel Sekolah Demokrasi GPII: Siap Kawal Pesta Demokrasi 2024 pertama kali tampil pada Parade.id.

Apresiasi Eri lahir karena dilihatnya soal kelangkaan minyak goreng beberapa waktu lalu di bawah mantan Mendag Lutfi telah teratasi oleh Zulhas

“Dengan di-reshuffle-nya menteri sebelumnya (Lutfi) ini memang langkah terbaik. Saya mengaspresiasi sekali langkah yang diambil Presiden Joko Widodo, karena secara langsung atau tidak langsung hal tersebut sesuai dengan saran dan masukannya—untuk kepentingan masyarakat sudah dikabulkan oleh Presiden,” kata dia, lewat siaran pers, kepada parade.id, Rabu (6/7/2022).

Tindaklanjutnya dengan adanya Mendag yang baru ini, ia berharap Zulhas mampu memberikan dan membuat trobosan terbaik. Hal itu tentunya kata dia bisa menyelesaikan permasalahan jangka pendek.

“Mengapresiasi langkah-langkah jangka pendek dan cepat dari Bapak Menteri Zulkifli Hasan atas launching-nya ‘Minyak Kita’ yang kece dan terjangkau dengan harga murah dan distribusi mudah tentunya,” terangnya.

Namun, demikian, ia menunggu terobosan jangka panjang dan benar-benar bisa membuat regulasi yang bisa mengendalikan harga-harga bahan pokok, yang tentunya tidak harus mengutamakan impor tetapi harus memprioritaskan hasil-hasil petani lokal.

Bila perlu kata dia Kementrian Perdagangan lebih konesentrasi ke pengawasan produksi dan pemasaran bahan pokok sehingga meminimalisir permainan mafia bahan pokok yang dapat mengakibatkan harga-harga bahan pokok naik melambung yang tidak wajar.

Eri sempat melakukan kritik keras karena kelangkaan serta melambungnya harga minyak goreng.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Waketum GPII Apresiasi Kebijakan Jokowi Pilih Zulhas Gantikan Lutfi pertama kali tampil pada Parade.id.

Menurut dia, islamofobia yang terjadi di India seperti kasus Nupur Sharma menunjukan bahwa gerakan islamofobia atau penciptaan opini menimbulkan rasa takut pada ajaran agama Islam—itu nyata adanya. Ia pun mendukung respons yang diambil oleh pemerintah Indonesia.

“Kasus Nupur (omongan) ini fenomena gunung es gerakan Islamphobia dan ini bukan baru sekarang terjadi. Namun karena yang mengucapkan adalah jubir resmi partai penguasa di India maka sudah betul sikap pemerintah Indonesia yang mengajukan protes resmi dengan memanggil Duta Besar India untuk Indonesia,” kata dia.

Sikap tegas itu menurut dia perlu dilakukan Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.

“Karena Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seru sekalian alam,” terangnya.

Eri menegaskan, respon cepat partai BJP yang menonaktifkan Nupur Sharma dari tugas-tugas BJP dan Kepolisian India yang telah memulai penyelidikan dengan tuduhan melakukan tindakan pemecah belah menurut dia juga patut diapresiasi. Tapi permintaan maaf secara resmi dari pemerintah India perlu dilakukan pada umat Islam dunia.

“GPII sebagai organisasi kepemudaan Islam yang menjadi bagian ummat Islam Indonesia akan ikut bersama mempromosikan Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang damai pada dunia dan menolak sikap Islamphobia yang diusung oleh beberapa orang atau kelompok yang bermotif politik dan ekonomi semata dengan mengobarkan kebencian dan permusuhan antar ummat beragama dunia,” pungkasnya.

Diketahui sejumlah Ormas Islam seperti MUI, PP Syarikat Islam dam ormas Islam lainnya telah melakukan protes keras dan sebagian telah mendatangi Kedubes India di Jakarta: menuntut Pemerintah India meminta maaf pada umat Islam se-dunia pada Jumat 10 Juni 2022 lalu.

Kecaman masih terus mengalir kepada Juru bicara Partai Bharatiya Janata (BJP) Nupur Sharma. Itu setelah dirinya menghina Nabi Muhammad SAW dalam sebuah debat di televisi.

Nupur Sharma adalah juru bicara dari partai yang berkuasa di India. Yakni Partai Bharatiya Janata (BJP) yang juga partainya Perdana Menteri India Narendra Modi. Nupur Sharma berprofesi sebagai advokat.

Sharma menempuh pendidikan sarjana hukum di Universitas Delhi. Kemudian selesaikan gelar magisternya di Sekolah Ekonomi London pada 2011. Sebelum sebagai juru bicara BJP, Sharma sempat menjadi Presiden Persatuan Mahasiswa Universitas Delhi pada 2008.

Ini adalah organisasi sayap pemuda BJP, Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP).

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Tolak Islamofobia, GPII Minta India Minta Maaf kepada Umat Muslim Dunia pertama kali tampil pada Parade.id.

Sebab menurut dia, pada dasarnya, pemilihan timsel ditujukan untuk memilih orang-orang yang mampu memperoleh kepercayaan publik berdasarkan kompetensi yang mereka miliki.

“Karena dalam hal ini kami mendapat laporan dari masyarakat, bahwa telah menemukan salah satu timsel di Provinsi Gorontalo yang punya kedekatan khusus dan terindikasi berafiliasi dengan parpol,” katanya, dalam siaran persnya kepada parade.id, Jumat (27/5/2022).

Eri menyebut dugaan itu ada di Sahmin Madina. Sahmin kata Eri merupakan tim pemikir pemenangan Rahmat Gobel di Gorontalo untuk pemilu legislatif dan pilkada 2024 di sana.

Sahmin, lanjut dia, bahkan dalam kunjungan Rahmat Gobel ke Gorontalo selalu menemani bersama pengurus Nasdem setempat, dan hal tersebut dibuktikan dengan foto digital. Sahmin pun kata Eri pernah keluar negeri, yaitu ke Turki bersama Rahmat Gobel dan pengurus Nasdem Gorontalo, dan hal tersebut berdasarkan data digital dalam foto-foto yang bersangkutan bersama Rahmat Gobel dan pengurus Nasdem Gorontalo.

Untuk itu, Eri meminta kepada Bawaslu untuk mengevaluasi dan meninjau kembali Timsel untuk wilayah Provinsi Gorontalo atas nama Sahmin Madina.

“Untuk itu saya Eri Moch Roffi Wakil Ketua Umum PP GPII meminta kepada Bawaslu RI untuk mengevaluasi dan meninjau kembali keputusan tentang Timsel Wilayah Provinsi Gorontalo atas nama Sahmin Madina,” tandasnya pinta.

(Verry/PARADE.ID)

Artikel Waketum GPII Ingatkan Ini ke Bawaslu Dalam Memilih Timsel Calon Anggota pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kita dukung Presiden Jokowi yang sudah menelepon presiden Putin untuk datang dalam pertemuan G20, meski ditentang oleh negara-negara Barat,” katanya, dalam keterangannya, kepada parade.id, Sabtu (30/4/2022).

Menurut dia, langkah Jokowi yang mengundang Putin ke acara G20 adalah langkah tepat. Dan rakyat Indonesia harus sepenuhnya mendukung sikap presiden, yang menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tetap konsisten menerapkan asas bebas aktif dalam pergaulan internasional.

“AS dan Eropa harus diberi tahu bahwa mereka itu salah dan kurang sopan untuk menegur Presiden Jokowi.”

Jokowi, kata dia, mengambil langkah itu sudah sangat adil dan bijak untuk mengundang Putin.

Perlu diketahui, Jokowi menyampaikan telah mengundang Ukraina dan Rusia dalam KTT G20 Bali. Dalam presidensi Indonesia, Jokowi pun menegaskan RI akan menggunakan G20 sebagai katalisator pemulihan ekonomi dunia yang juga terdampak oleh perang kedua negara.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Mantan Ketum GPI/GPII Dukung Jokowi Undang Putin di G20 pertama kali tampil pada Parade.id.