Kebebasan pers dan demokrasi adalah dua sisi mata uang. Tidak bisa dipisahkan. Tanpa itu,  sebuah negara jelas bukanlah negara demokratis.

Kalau toh tetap mengklaim, ngaku-ngaku sebagai negara demokratis, kualifikasinya adalah pseudo democracy. Demokrasi semu.

Dari sisi itu tanda-tanda Indonesia menjadi demokrasi semu,  kian kuat. Tim Lindsay, seorang akademisi dan peneliti dari Universitas Melbourne, Australia  malah menilai Indonesia di bawah rezim Jokowi telah berubah menjadi “Neo New Order.”

Penilaian semacam itu merupakan sebuah ironi. Neo Orde Baru,  mengacu pada pemerintahan otoriter Indonesia di bawah rezim Soeharto selama 32 tahun.

Sementara Indonesia harusnya jauh lebih maju dalam praktik demokrasi. Era Reformasi sudah memasuki dua dasa warsa (21 tahun). Harus lebih mapan dan dewasa secara demokrasi.

Rabu (2/9) malam di sejumlah platform pertemanan heboh. Tulisan     akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun di tempo.co tiba-tiba menghilang. Tak bisa dibuka.

Tulisan tersebut semula tampil di kolom opini dengan judul “Kejahatan Besar Sedang terjadi di Indonesia.”

Ubed, begitu biasa dipanggil menyoroti secara tajam dan keras berbagai praktik penyimpangan dalam kepemimpinan Jokowi.  Namun ketika tautan kolom itu dibuka, opini Ubed menghilang. Tidak bisa dibuka.

Keterangan yang muncul : Page Not found. Sorry you have accesed a page that does not exist or was moved. Halaman tidak ditemukan. Akses halaman sudah tidak ada, atau dipindahkan.

Beberapa saat kemudian artikel tersebut muncul kembali di kolom “Indonesiana.” Judulnya sudah berubah menjadi “Persoalan Besar Sedang Terjadi di Indonesia.”

( Tempo di tekan? )

Menghilangnya dan kemudian dipindahkan artikel Ubed dari Kolom Opini ke kolom Indonesiana, menimbulkan tanda tanya. Pasti sedang terjadi “apa-apa” pada Tempo.co

Kolom opini adalah halaman resmi dari media. Diisi oleh para penulis opini yang kredibel. Memenuhi standar, value media yang bersangkutan. Tulisan bisa datang dari si penulis, atau atas permintaan redaksi. Secara hukum media ikut bertanggung jawab atas publikasi opini tersebut.

Sementara kolom Indonesiana masuk dalam kategori user generated content. Sebuah platform yang disediakan oleh media online untuk menarik dan menampung tulisan pembaca.

Mereka bebas menulis, memilih topik apapun dan mengunggahnya. Ada yang melalui moderasi redaksi. Tapi banyak pula yang bebas tanpa moderasi.

Redaksi tidak bertanggung jawab terhadap konskuensi hukum dari konten tersebut. Sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengunggah.

Tulisan-tulisan tersebut juga bisa dimuat di berbagai media lain, tanpa hak eksklusif. Jadi bebas merdeka!

Satu catatan lagi. Pada kolom opini,  si penulis mendapat honorarium dari media. Pada user generated content tidak disediakan honor. Gratis!

Biasanya para penulis pemula banyak memanfaatkan fitur ini. Namun banyak juga penulis senior yang memanfaatkannya,  sebagai outlet untuk menyebarkan pikiran dan pendapatnya tentang berbagai hal.

Dengan muncul di kolom opini, sesungguhnya tulisan Ubed tidak masuk dalam kategori user generated content. Bahwa kemudian artikel tersebut dipindahkan ke tempat yang “lebih aman” menunjukkan tempo.co dalam tekanan.

Penjelasan redaksi tempo.co  bahwa artikel tersebut “lebih cocok disana” tidak cukup memadai.

Spekulasi semacam itu tidak bisa dihindari. Publik pasti tidak percaya. Cukup diterima dengan senyum, sembari mencoba memakluminya.

tempo.co bersama tirto.id beberapa pekan lalu menjadi pembicaraan publik . Situsnya diretas dan tampilannya diubah oleh hacker.

Serangan terhadap tempo.co dan tirto.id diduga erat kaitannya dengan sikap kritis kedua media terhadap berbagai kebijakan pemerintah di masa pandemi.

Tempo Group belakangan sangat kritis menyoroti kegagalan pemerintahan Jokowi menangani pandemi Covid-19. Mereka juga menyoroti penggunaan influencer dan buzzer yang menghabiskan anggaran negara.

Sementara tirto.id menyoroti langkah TNI AD dan BIN yang bekerjasama dengan Universitas Airlangga menemukan “obat” Covid-19.

Apakah diubah dan digesernya kolom Ubed di tempo.co karena tekanan pemerintah? Atau karena self censorship dari internal redaksi?

Dua-duanya menunjukkan semakin tidak bebasnya pers di Indonesia.

Masih mau mengklaim pers Indonesia bebas?

Masih mau menepuk dada bahwa Indonesia adalah negara demokratis? End.

*Pengamat Politik, Hersubeno Arief

Artikel Kebebasan Pers Kian Terancam pertama kali tampil pada Parade.id.

Kehadiran keduanya menyudahi spekulasi —apakah mereka akan menerima atau tidak—sekaligus membuka sebuah operasi politik, yang dikemas secara kurang apik oleh istana.

Sejak muncul informasi Duo F akan menerima Bintang Mahaputera, pro kontra bermunculan.

Kubu pendukung Presiden Jokowi sangat kecewa dan menyatakan keberatan. Maklumlah keduanya selama ini dikenal sangat kritis dan sering menyerang secara tajam berbagai kebijakan pemerintah.

Mereka menjadi bintang media. Berbagai pernyataannya sering  membuat panas telinga. Apalagi kubu pendukung pemerintah yang berkuping tipis.

Duet keduanya sangat menonjol ketika masih sama-sama menjabat sebagai Wakil Ketua DPR (2014-2019). Oleh kubu pendukung Jokowi,  dijuluki sebagai Duo Gaduh.

Pada saat bersamaan kubu oposisi juga menyatakan keberatan atas penghargaan ini. Mereka khawatir penghargaan ini merupakan sogokan agar keduanya diam, atau setidaknya lebih jinak.

Fahri dan Fadli dibully di kedua kubu, dengan motif yang berbeda.

Pencitraan Istana

Heboh itu bermula Senin (10/8). Melalui akun twitternya Menko Pulhukam Mahfud MD mengumumkan Fahri dan Fadli akan mendapat Bintang Mahaputera Nararya.

Pilihan Mahfud menyebut dua nama itu pasti bukan tidak disengaja.

Benar saja. Tak lama setelah cuitan Mahfud,  media ramai-ramai memblow-up. Pro kontra di media sosial bermunculan, melibatkan nama-nama besar.

Tak kurang petinggi media Tempo Group Goenawan Mohammad mengekspresikan kekecewaan. Demikian juga sejumlah buzzer pendukung pemerintah. Mereka menggunakan kata “izinkan kami tidak ikhlas.”

Penjelasan Fahri dan Fadli bahwa penghargaan itu diberikan dalam kapasitas mereka sebagai mantan Wakil Ketua DPR  tidak meredakan kehebohan.

Kubu oposisi mendorong agar keduanya menolak penghargaan tersebut. Jika menerima, berarti pengkhianat.

Belakangan ketika penghargaan diserahkan,  ternyata bukan hanya Fahri dan Fadli yang menerima. Sejumlah mantan pimpinan lembaga negara, mulai dari DPD, MPR juga menerimanya.

Semua pimpinan DPR, termasuk mantan Ketua DPR Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua DPR dari Fraksi Demokrat Agus Hermanto juga menerima bintang.

Hanya mantan Wakil Ketua DPR dari Fraksi PAN Taufik Kurniawan yang tidak. Taufik saat ini tengah menjalani hukuman. Dia divonis 6 tahun penjara setelah dicokok KPK dalam kasus suap.

Jadi harusnya clear. Penghargaan ini diberikan dalam kapasitas keduanya sebagai mantan pimpinan DPR. Tidak ada kait mengait dengan sikap kritis mereka.

Pertanyaannya, mengapa Mahfud hanya menyebut keduanya? Pemerintah juga terkesan membiarkan isu tersebut berkembang  liar.

Saat bertemu di Istana Jokowi juga terkesan memanfaatkan panggung tersebut. Dia secara khusus memberikan penjelasan kepada pers bersama Wapres Ma’ruf Amin didampingi  Duo F.

Jokowi juga mempersilakan Fahri dan Fadli bicara ke media. Terkesan spesial.

Agak sulit untuk membantah bahwa pemerintah, dalam hal ini istana mencoba memanfaatkan momen tahunan itu sebagai ajang pencitraan.

Mereka ingin membangun kesan bahwa pemerintahan Jokowi sangat demokratis. Menghargai perbedaan. Tidak alergi kritik, bahkan yang sangat keras seperti biasa dilakukan oleh duet Fahri dan Fadli.

Pemeritahan Jokowi selama ini mendapat banyak kecaman dari dalam dan luar negeri sebagai pemerintahan  anti kritik.

Pengamat dari Universitas Melbourne, Australia Tim Lindsey bahkan menyebutnya sebagai “Neo New Order.”

Neo Orde Baru mengingatkan kita pada pemerintahan yang represif di masa Soeharto.

Sampai batas tertentu operasi public relation itu cukup berhasil. Duo F menjadi pelengkap penderita. Menolak salah. Menerima juga salah.

Publik, terutama kalangan oposisi kini tengah menunggu. Apakah setelah mendapat penghargaan, Duo F akan menjadi lebih jinak?

Bila benar, maka kecurigaan mereka bahwa Bintang Mahaputera Nararya itu berupa sogokan. Suap agar keduanya diam, atau setidaknya lebih jinak,  mendapat pembenaran.

Namun melihat track record keduanya, kalau toh benar itu merupakan upaya rasuah politik, efektivitasnya sangat diragukan.

Fadlizon secara formil  bagian dari pemerintah. Partai Gerindra adalah pendukung pemerintah. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto  pembantu Jokowi. Namun dia tetap bersikap kritis. Sikapnya tidak berubah.

Bagimana dengan Fahri?

Ini masih perlu dibuktikan. Publik mulai curiga ketika dia bersama pengurus DPN Partai Gelora bertandang ke istana dan berselfie ria bersama Jokowi.

Namun bila kita tengok ke beberapa tahun silam, Fahri juga sudah membuktikan sebagai pribadi yang konsisten. Kukuh pada prinsip. Menjadi bagian dari pemerintah, tidak harus kehilangan sikap kritis.

Ketika PKS selama dua periode menjadi bagian dari pemerintahan SBY (2004-2014) Fahri juga tetap kritis.

Dia menjadi “anak nakal” yang sering merepotkan petinggi PKS.

Apalagi dengan posisinya sekarang sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gelora.   Bukan pendukung pemerintah maupun oposisi. Bukan 01, bukan 02. Tidak ada beban apapun.

Waktu yang akan membuktikan. Apakah keduanya jenis politisi yang berbeda? End.

*Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa, Hersubeno Arief

Artikel Duo Fahri dan Fadli Memang Beda? pertama kali tampil pada Parade.id.

Gegara obrolan mereka ditayangkan di channel youtube, Anji dan Hadi jadi korban bully. Tayangannya di-takedown youtube. Keduanya juga dilaporkan ke polisi dan terancam pidana.

Bukan karena mereka setuju dengan pandangan Anji yang kontroversial. Apalagi percaya obat pencegah dan penyembuh corona temuan Hadi. Tapi lebih pada perlakuan yang tidak adil.

Munculnya fenomena Anji dan Hadi adalah dampak kekacauan dan disinformasi dalam penanganan corona di Indonesia. Mereka bisa dikategorikan sebagai korban.

Badan kesehatan dunia WHO bahkan menyebutnya “penyakit” baru yang tidak kalah berbahaya itu dengan sebutan unik. Infodemic. Disinformasi, pengobatan palsu.

Dalam sepekan terakhir, dua media asing berpengaruh The New York Times dan The Guardian menyoroti kekacauan penanganan Covid di Indonesia. Sikap pemerintah Indonesia dinilai meremehkan. Mendorong pengobatan palsu.

Para pejabat pemerintah lebih percaya kepada obatan-obatan buatan dukun. Quack remedies, begitu Richard C Paddock dari New York Times menyebutnya.

Kita tentu masih ingat, sebelum ditemukan pasien positif pada awal Maret, para petinggi negara sangat yakin bahwa Indonesia kebal dari Covid.

Mereka malah menjadikannya sebagai bahan candaan. Menhub Budi Karya Sumadi yakin orang Indonesia kebal. Alasannya karena sering makan nasi kucing. Sejenis nasi bungkus murah yang banyak dijual di kota Yogyakarta.

Budi akhirnya menjadi pejabat tinggi pertama yang kena Covid. Syukurlah kemudian dia berhasil sembuh.

Menkes Terawan juga menyampaikan pesan sangat meremehkan soal masker. Menanggapi petanyaan wartawan soal mahalnya harga masker, Terawan malah menyalahkan masyarakat. Salah sendiri kenapa beli?

Menurutnya yang harus menggunakan masker adalah mereka yang positiv covid, bukan yang sehat.

Dalam berbagai kesempatan Presiden Jokowi juga kedapatan tidak mengenakan masker dengan baik di ruang publik.

Dia hanya mengenakan masker yang menutupi dagunya. Hidung dan mulutnya dibiarkan terbuka.

Mentan Syahrul Yasin Limpo mengaku Litbang Departemen Pertanian menemukan kalung anti Covid. Kalung itu terbuat dari pohon ekaliptus, yang selama ini dikenal sebagai bahan minyak kayu putih.

Syahrul sangat serius dengan temuannya itu. Dia berharap kalung itu jadi terobosan. Memutus mata rantai penyebaran Covid.

Gubernur Bali Wayan Koster meyakini minuman tradisional arak Bali sebagai obat ampuh penyembuh covid.

Dengan sangat pede dia mempromosikannya kepada Menko Marinvest Luhut Panjaitan dan Menteri Pariwisata Wisnutama.

Koster berharap keampuhan Arak Bali bisa menjadikannya sebagai komoditi yang menembus pasar internasional.

Lantas apa bedanya Syahrul dan Koster dengan Hadi Pranoto? Sama-sama mengaku menemukan obat anti virus.

Soal kompetensi medis, ketiganya juga sama-sama tidak punya.

Kalau dianggap menyesatkan publik, menyebarkan kabar bohong, bukankah dampaknya lebih berat yang dilakukan Syahrul dan Koster.

Syahrul dan Koster pejabat publik. Punya pengaruh besar. Ucapan dan tindakannya mendapat coverage media yang sangat luas.

Hadi hanya profesor abal. Begitu kedoknya terbongkar, ambyar semua bualannya. Orang tidak percaya.

Penyanyi Dangdut Iis Dahlia pernah mengenakan kalung Syahrul dan membagikan infonya kepada 12 juta followernya.

Dia mengaku merasa aman dan lebih terlindungi setelah mengenakan kalung itu.

Penyanyi lawas Yuni Shara juga mengaku membentengi diri dengan mengenakan kalung ekaliptus ketika keluar rumah.

Baik Iis dan Yuni menggunakan kosa kata yang sama. “Bangga menggunakan produk Indonesia.”

Netizen menghubung-hubungkan pemakaian jimat anti corona itu setelah mereka sebelumnya bertemu Presiden Jokowi di istana. Jokowi mengundang para seleb untuk membantu sosialisasi penanganan corona.

Jadi apa bedanya Anji dengan Is Dahlia dan Yuni Shara? Apa bedanya Hadi dengan Syahrul dan Koster.

Lebih serius lagi pertanyaannya, “Apa bedanya Menkes Terawan sebagai figur yang harusnya paling bertanggung jawab dalam penanganan pandemi dengan Anji dan Hadi?”

Terawan juga semula sangat meremehkan Covid. Menganggap kita tak perlu mengenakan masker. Dia juga sempat membagikan jamu kepada pasien pertama Covid ketika sembuh.

Terawan merayakannya sambil memberi bingkisan jamu yang katanya biasa diminum Presiden Jokowi.

Inilah yang disebut oleh the Guardian “Negara dengan dampak terparah di Asia Tenggara terhambat oleh kurangnya pengujian, buruknya komunikasi dari pemerintah, dan promosi obat palsu.”

Sementara The New York Times menyebut penggunaan pengobatan palsu justru didorong oleh mereka yang seharusnya tahu lebih baik. Maksudnya tentu para pejabat pemerintah.

Kalau Anji dan Hadi harus dipenjara, bagaimana dengan Terawan, Syahrul dan Koster?

Kalau publik harus didisiplinkan dan didenda bila tidak mengenakan masker di area publik, bagaimana dengan Presiden Jokowi?

Dia sering mengenakan masker yang tak sesuai standard. Tidak proper. Hanya jadi asesoris.

Bukankah negara kita negara hukum. Ada persamaan di mata hukum. Equality before the law.

Ayolah berlaku adil.
Pepatah mengajarkan. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari.

Lha ini para pejabat yang harus jadi teladan, bukan lagi kencing berdiri. Mereka sudah kencing sambil berlari.

Terus rakyatnya disuruh kencing gaya apa? End.

*Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa, Hersubeno Arief

Artikel Dukun-dukun dan Jimat Corona pertama kali tampil pada Parade.id.

Cara mereka dalam menangani pandemi Corona, menunjukkan banyak kemiripan. Jadi tidak terlalu salah bila ada yang menilai, kualitas keduanya berada dalam satu level. 11-12.

Jangan anggap ini becanda. Apalagi hoax. Penilaian itu datangnya dari seorang wartawan New York Times Richard C Paddock. Jadi ini bukan penilaian main-main.

New York Times adalah sebuah media dengan reputasi tinggi. Sangat berpengaruh di AS. Didirikan tahun 1851. Usianya hampir dua abad.

Sementara Paddock, sebagai wartawan jam terbangnya juga sangat tinggi.

Dia pernah meliput di berbagai belahan dunia. Pernah ditempatkan sebagai koresponden di Moskow, Bangkok, Singapura, dan Jakarta.

Sebelum bekerja di New York Times dia pernah bekerja di The Los Angeles Times dan The Wall Street Journal.

“Pujian” Paddock atas Jokowi itu muncul dalam laman New York Times edisi Asia Pasific 31 Juli lalu.

Judulnya rada panjang. “In Indonesia, False Virus Cures Pushed by Those Who Should Know Better.”

Terjemahan secara bebasnya : Di Indonesia penyembuhan palsu virus, justru didorong oleh mereka yang seharusnya tahu lebih baik.

Paddock benar. Presiden, para menteri, gubernur, dan para kepala daerah setingkat walikota dan bupati adalah figur yang seharusnya lebih tahu soal pencegahan dan penyembuhan virus.

Namun sikap mereka yang tidak tegas, kebijakan yang berubah-ubah. Anti ilmu pengetahuan dan medis, serta lebih percaya kepada pengobatan “dukun.” Quack remedies, begitu Paddock menyebutnya, memperparah situasi.

Terhitung tanggal 28 Juli lalu angka resmi yang tertular virus made in China itu sudah tembus di atas 100 ribu. Sudah melebihi jumlah yang terinveksi di China, sebagai negeri asal virus.

Angkanya dipastikan masih akan terus bertambah. Jubir Covid pemerintah yang baru ditunjuk, Wiku Adisasmito menyebut angka tersebut masih jauh dari puncak. Artinya jumlahnya akan terus bertambah. Krisis kesehatan semakin parah.

(Meremehkan)

Sebagai Presiden, Jokowi dinilai meremehkan pandemi. Dia juga menyampaikan pesan yang beragam dan tidak konsisten.

Jokowi juga terlambat mengambil langkah menutup sekolah, aktivitas bisnis, dan membatasi perjalanan.

Pada bulan Mei Jokowi menyerukan warga untuk berdamai dengan Corona. Sebulan kemudian dia mengancam akan memecat para menterinya yang bekerja seadanya dan tidak menyadari krisis.

Pada bulan Juni dia kembali menyerukan agar masyarakat disiplin menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan.

Di luar sikap Jokowi yang membingungkan, para menteri dan pejabat di bawahnya juga punya andil kian memperparah situasi.

Menteri Pertanian Sahrul Yasin Limpo mengklaim telah menemukan kalung anti Corona. Gubernur Bali I Wayan Koster mendorong penggunaan minuman tradisional arak yang direbus sebagai obat hirup.

Pemerintah juga merekrut para artis sebagai influencer, dan menyebarkan informasi yang salah.

Para influencer dan pakar gadungan juga mendorong berbagai pengobatan “dukun” melalui medsos. Situasi tambah parah karena muncul berbagai hoax, termasuk penggunaan thermogun bisa mengakibatkan kerusakan otak.

Penyanyi dangdut Iis Dahlia, tulis Paddock, termasuk salah satu influencer yang direkrut.

Kepada 12 juta followernya di Instagram, Iis mengaku merasa lebih aman dan terlindungi setelah memakai “jimat” kalung ekaliptus.

Situasi di Indonesia, dalam penilaian Paddock mirip dengan yang terjadi di Kenya, Afrika dan AS.

Gubernur Nairobi, ibukota Kenya meyakini konsumsi minuman keras cognac bisa mencegah dan menyembuhkan virus.

Presiden Trump terus mempromosikan hydroxychloroquine, obat yang digunakan untuk mengobati malaria, sebagai obat coronavirus meskipun ada bukti medis yang bertentangan.

Trump juga dikenal anti masker. Namun dalam beberapa pekan terakhir akhirnya dia mengalah dan bersedia memakai masker.

Sikap Presiden dan para pejabat tinggi ini bertolak belakang dengan pernyataan juru bicara pemerintah Wiku Adisasmito.

Dia mendesak publik tetap disiplin dan mematuhi protokol kesehatan. Jangan percaya kepada takhayul dan pengobatan yang tidak jelas, kendati itu berasal dari pejabat publik dan selebritas.

“Pada saat darurat, kita semua membutuhkan fakta nyata yang jujur, berbasis ilmiah, untuk memberi kita harapan, ketenangan, dan kejelasan,” kata Wiku, profesor kebijakan kesehatan dari Universitas Indonesia.

Mantan Wapres Jusuf Kalla yang kini memimpin Palang Merah Indonesia (PMI) menilai Menkes Terawan punya andil besar dalam memperparah penanganan pandemi.

“Sampai bulan Maret sikap Terawan sama seperti Presiden Trump. Oh ini hanya flu biasa,” ujar Kalla.

Hmmm rupanya bukan hanya Presiden Jokowi yang kelasnya sama dengan Presiden Trump.

Menkes Terawan, kalau merujuk Jusuf Kalla, kelasnya ternyata juga sama. 11-12 juga. End.

*Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa, Hersubeno Arief

Artikel Presiden Jokowi Selevel dengan Presiden Trump pertama kali tampil pada Parade.id.

Tone pemberitaan media sesungguhnya netral. Tidak ada judul yang sensasional. Hampir semua media menurunkan berita yang seragam.

Sebagai partai politik baru, mereka sedang mengenalkan diri kepada Jokowi sebagai seorang Presiden. Kepala negara.

Acara itu merupakan rangkaian safari silaturahmi dengan para pemimpin lembaga negara, tokoh politik dan tokoh masyarakat.

Tapi masalahnya menjadi lain ketika foto para petinggi Gelora, selfie bersama Jokowi.

Foto-foto itu menyebar dengan cepat di medsos dan platform pertemanan. Mereka dibully habis. Komentar-komentarnya dijamin bikin panas telinga.

Banyak yang menganggap Gelora bagian dari rezim. Dibentuk untuk menggembosi PKS. Partai yang kini dinilai menjadi satu-satunya yang konsisten menjadi oposisi.

Mereka juga dianggap berkhianat kepada umat. Ketika umat sedang pasang kuda-kuda, posisi berhadap-hadapan dengan rezim pemerintah karena RUU HIP, mereka malah “merapat.”

Sebagian besar petinggi Gelora memang dikenal sebagai mantan petinggi PKS.

Anis Matta bahkan pernah menjadi Presiden PKS. Dia tampil ketika partai itu dilanda huru hara. Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq ditangkap KPK.

Bersama Anis ada Waketum Fahri Hamzah, Sekjen Mahfudz Sidiq, Bendum Achmad Rilyadi. Semuanya mantan pentolan PKS.

Ada nama-nama lain, figur populer seperti Ketua DPP Bidang Seni Budaya Deddy Mizwar, mantan politisi PPP dan peragawati senior Ratih Sanggarwati.

Selain mereka, ada satu figur yang tampilannya cukup mencolok dan mencuri perhatian. Posisinya persis berdiri di sebelah kanan Anis Matta ketika memberi penjelasan ke media.

Namanya Aubrey Dian Agustin, generasi muda Gelora. Aubrey lulusan master dari Sekolah Bisnis ITB itu tampil tanpa jilbab.

Cukup menarik dan unik. Mantan petinggi partai dakwah, mendirikan partai Islam, tapi kadernya tidak berjilbab. Kalau menggunakan terminologi PKS, tidak syar’i.

Tampilan Aubrey cukup menjelaskan posisioning Gelora, berbeda dengan PKS. Lebih terbuka.

(Kemarahan publik)

Kemarahan publik —utamanya kelompok keumatan— semakin menyadarkan kita, betapa dalamnya pembelahan yang terjadi di tengah masyarakat.

Pada Pilpres lalu mereka mayoritas berdiri di belakang paslon Prabowo-Sandi (02). Lawan sengit Jokowi-Ma’ruf (01).

Residu Pilpres antara kelompok pendukung paslon 01 vs 02, atau biasa dikenal sebagai cebong vs kampret, masih terus berlanjut hingga kini. Intensitasnya bahkan semakin meningkat.

Salah urus dan kegagalan pemerintah menangani pandemi, memunculkan spesies baru bernama Bongpret. Mereka adalah para pendukung Jokowi yang kecewa. Menjadi pengkritik keras rezim, kendati tidak bergabung dengan kelompok oposisi.

Penjelasan Fahri Hamzah, sebagai partai baru mereka tidak mau terjebak dalam pertarungan dua kubu yang berseteru. Apalagi secara naif harus ikut-ikutan marah ke pemerintah, sesungguhnya sangat wajar. Namun bagi kelompok yang sedang marah ini, tetap tidak bisa diterima.

Apa boleh buat, citra yang melekat pada Fahri selama ini adalah figur yang vokal dan kritis kepada pemerintah.

Begitu juga halnya penjelasan dan ajakan Anis Matta. Dalam situasi pandemi semacam ini harusnya semangat kolaborasi yang harus diutamakan, tidak mempan.

Siapapun yang bertemu dan dianggap mendekat Jokowi, harus dihajar. Diposisikan sebagai lawan yang harus dihabisi. Penjelasan serasional apapun, tidak bisa diterima.

Kondisi masyarakat yang terpuruk dalam perpecahan yang begitu dalam, sesungguhnya menjadi tanggung jawab Jokowi. Baik sebagai seorang Presiden, sekaligus kepala negara.

Dia harus bertindak sebagai Bapak yang mengayomi seluruh elemen anak bangsa.

Seluruh energi Jokowi harusnya dicurahkan untuk mempersatukan seluruh kekuatan. Hanya dengan begitu kita bisa bersama-sama menghadapi dan keluar dari krisis multi dimensional akibat pandemi.

Itulah legasi yang akan dikenang oleh bangsa Indonesia atas kepemimpinan Jokowi.

Sayangnya logika Jokowi semakin menjauh dari logika publik. Bukan mengatasi perpecahan, dia malah sibuk mencoba melanggengkan kekuasaan melalui politik dinasti. Gibran anak tertuanya menjadi calon walikota Solo. Menantunya Bobby Nasution mengincar jabatan sebagai calon walikota Medan.

Jokowi bahkan turun langsung, memastikan Gibran memenangkan pemilihan dengan segala cara. Termasuk tawaran jabatan untuk rival yang disingkirkannya.

Harusnya Jokowi segera siuman dari amnesia politik. Ada realitas yang mengerikan dan harus segera dicegah. Bangsa ini sedang menuju jurang keterpurukan yang sangat dalam.

Jangan biarkan istana, tempat sakral yang menjadi simbol kedaulatan rakyat, menjadi tempat yang harus dihindari. Sehingga siapapun yang bertandang ke sana dicaci maki, dimusuhi. End.

*Pengamat Politik, #Hersubeno Arief

Artikel Kontroversi Partai Gelora pertama kali tampil pada Parade.id.

Data pribadinya di Telkomsel dibobol hacker . Disebar di media sosial. Jadi konsumsi publik. Dia mengancam akan menggugat Telkomsel.

Di luar Denny, kebocoran data karena aksi kejahatan sesungguhnya sudah lama marak.

Korbannya terbanyak adalah para aktivis, kelompok kritis penentang pemerintah.

Sepanjang pekan kemarin, di berbagai group pertemanan (WAG) hampir setiap hari muncul pemberitahuan. Akun WA salah satu anggota dibajak. Salah satunya milik seorang purnawirawan marsekal, mantan Kepala Staf TNI AU.

Sebagian kasus pembobolan, maupun pembajakan, bersifat politik. Tapi banyak juga yang motifnya bersifat kriminal. Penipuan receh berupa peminjaman uang, jual beli barang murah, dan yang lebih serius pembobolan rekening bank.

Kasus yang bikin heboh adalah pembobolan rekening bank milik wartawan senior Ilham Bintang. Kasus ini tengah bergulir di pengadilan. Rabu (8/7) Pengadilan Negeri Jakarta Barat mulai menyidangkan kasusnya.

Lima terdakwa pelaku pembobolan termasuk Desar (20) otak komplotan yang berasal dari Palembang Sumatera Selatan. Tiga orang terdakwa lainnya disidangkan secara terpisah.

Kasus ini modusnya lebih sederhana dibandingkan dengan aksi para hacker yang melakukan aksi untuk kepentingan politik.

Pelakunya juga tidak perlu pinter-pinter amat. Tidak perlu jago banget IT. Desar, si otak komplotan, menurut keterangan polisi hanya tamatan sekolah dasar (SD).

Betapa rentannya keselamatan para pengguna telefon seluler dan nasabah bank. Kasus ini tidak mungkin terjadi jika tidak melibatkan orang dalam. Baik berupa kesengajaan, maupun keteledoran karena tidak menjalankan SOP secara benar.

Tidak adanya perlindungan yang maksimal. Data pribadi dan tabungan dalam jumlah ratusan juta, bahkan miliaran rupiah bisa menguap dalam sekejap.

Sedihnya operator maupun bank tidak bisa dituntut dan dimintai pertanggungjawaban.

Dalam kasus Ilham Bintang, operator telefon seluler Indosat dan Bank Commonwealth bebas melenggang. Padahal mereka punya andil kelalaian yang menyebabkan terjadinya kejahatan.

Kasus ini bermula ketika komplotan Desar mendapatkan data pribadi Ilham dari Sistem Laporan Informasi Keuangan (SLIK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kok bisa?

Menurut polisi salah satu tersangka adalah karyawan sebuah bank swasta.

Dengan data Slik dari OJK yang lengkap, seperti kata Ketua Majelis Hakim Kamaluddin, mereka kemudian mendatangi gerai Indosat di Bintaro.

Dengan KTP palsu, mereka kemudian minta penggantian kartu perdana milik Ilham. Berdasarkan rekaman CCTV yang diperoleh Ilham, proses penggantian kartu berlangsung tidak lebih dari 6 menit.

Prosedur verifikasi salah satunya dengan menyebutkan tiga nomor terakhir yang dihubungi, tidak dilakukan.

Dengan menguasai nomor Indosat milik Ilham mereka kemudian sukses membobol akun bank pemilik tabloid sohor Cek & Ricek (almarhum) di Bank Commonwealth.

Saat proses pembobolan bank, telefon seluler Ilham sedang tidak aktif. Dia tengah berada di Australia menjenguk anaknya.

Ilham menyesalkan mengapa yang menjadi tersangka hanya para pembobol, padahal ada unsur kelalaian dan kehati-hatian dari petugas Indosat maupun Bank?

Harusnya hakim menghadirkan pegawai Indosat yang melayani komplotan. “Itu penting untuk mengurai tanggung jawab Indosat,” ujar Ilham.

Begitu juga bagian IT Commonwealth Bank. Mereka harus menerangkan kepada hakim bagaimana mekanisme kerjanya. Tidak bisa urusan nasabah, apalagi menyangkut dana ratusan juta sampai miliaran rupiah hanya diserahkan kepada mesin.

Sejauh ini Commonwealth tetap bersikukuh dan menganggap mesin ITnya sudah bekerja benar.

Kasus ini berdampak serius terhadap para pelanggan telefon seluler, maupun nasabah bank. Juga bisa menghancurkan kepercayaan publik terhadap otoritas pemerintah, industri telefon seluler dan perbankan.

Betapa mudahnya data dari OJK bocor. Betapa mudah mengambil-alih nomor telefon milik orang lain. Dan betapa mudahnya membobol rekening di perbankan.

Setelah kasus Ilham meledak, industri jasa telekomunikasi, perbankan dan OJK berjanji akan memperbaiki SOPnya.

Namun, kata Ilham, bulan Mei lalu kasus serupa kembali terulang. Seorang pemakai Indosat kartunya dibobol. Tabungannya sebesar Rp 675 juta di BRI amblas disikat komplotan penjahat.

Negeri ini benar-benar makin tidak aman. End.

*Hersubeno Arief, Pengamat Politik

Artikel Negeri Ini Semakin Tidak Aman pertama kali tampil pada Parade.id.

Postingan (feed) Tito di Akun instagramnya Ahad (5/7) langsung viral.

Bagaimanapun Tito bukan orang sembarangan. Kelasnya bukan netizen alay yang sedang galau. Curcol (curhat colongan) di medsos.

Dia pelaku sekaligus pernah menjadi pemegang otoritas tertinggi di PT BEI (2015-2018).

Jauh sebelum menjadi Dirut PT BEI Tito adalah pelaku di pasar saham. Setelah lengser, dia kembali menjadi salah satu pemain besar.

Boleh dibilang hidupnya dari pasar saham. Dia bahkan dikenal sebagai maestro pasar modal Indonesia.

Tito juga punya program membantu para pebisnis pemula yang tengah membangun perusahaan rintisan (start-up). Melalui IDX Incubator dia membantu sejumlah start-up masuk ke bursa saham, dan mendapatkan permodalan.

Jadi feed Tito di akun Instagramnya harus disikapi sangat serius. Bursa saham Indonesia sedang tidak baik-baik saja.

Bismilahirohmanirohim, tulis Tito memulai feed-nya.

“Ya Allah, ya Tuhan kami. Saat ini pasar modal Indonesia sedang dalam cobaan berat. Engkau nyalakan api membara meluluh lantakan harga saham. Angin kencang Engkau tiupkan mengkocar-kacirkan para pemodal. Gempa menggoyang, menghancurkan dan menjatuhkan para pelaku. Bahkan hawa dingin Engkau hembuskan, membekukan langkah para regulator dan otoritas,” tulisnya.

Dari unggahan itu kita dapat menangkap apa yang membuat risau Tito. Bursa saham sedang hancur-hancuran. Para pelakunya kocar-kacir. Sementara regulator dan otoritas (pemerintah) kebingungan. Tak melakukan apa-apa.

Feed berikutnya memberi signal kondisi eknomi Indonesia yang menggiriskan (menakutkan). Orang Jawa menyebutnya nggegirisi! Menakutkan, mengerikan!

“Ya Allah Yang Maha Kuasa. Industri pasar modal selalu menjadi signal perekonomian nasional. Saat ini panasnya api, dingin es, goyangnya gempa membuat industri pasar modal Indonesia penuh ketidak-pastian.”

“Ya Allah ketidakpastian ini berdampak sistemik ke tata kelola Industri finansial lainnya, baik perbankan maupun asuransi, pada akhirnya bisa melemahkan daya beli masyarakat,” tulisnya.

Bila kita cermati Tito menulis dengan penuh nada ketakutan. Harap-harap cemas, dan karena merasa mentok, akhirnya hanya bisa menyerahkan semuanya kepada Allah Yang Maha Kuasa.

Rontoknya bursa saham memang sudah terbukti bersifat sistemik. Tahun 1929 bursa saham Wall Street di New York rontok. Peristiwa yang dikenal sebagai Black Tuesday ini mendorong hancurnya perekonomian negeri Paman Sam.

Krisis besar melanda. Amerika Serikat mengalami Great Depression (1930). Kemudian menyebar ke seluruh dunia.

Hancurnya pasar saham Indonesia dampaknya pasti tidak sebesar kejatuhan bursa saham Wall Street. Namun dipastikan akan sangat serius bagi Indonesia.

Ekonomi hancur-hancuran akibat salah kelola, dihajar lagi dengan pandemi Corona. Wabah global juga menghancurkan ekonomi semua negara. Dunia diambang Great Depression Part 2.

Sulit bagi pemerintah untuk membayangkan akan mendapat bantuan dari negara-negara lain, atau otoritas perekonomian dunia. Semua negara sedang butuh bantuan.

Wajar bila Tito terkesan ketakutan. Kalkulasi manusia sudah tak mampu lagi menjawabnya. Tidak ada jalan lain kecuali mengadu kepada Allah Yang Maha Kuasa.

Bagi yang kenal Tito sikap ini mengejutkan. Seorang teman yang mengaku kenal dekat secara bercanda menyatakan “luar biasa kalau Tito sudah mengadu ke Tuhan.” Pasti sudah sangat-sangat serius.

Dia bukan pribadi yang anti Tuhan. Bahkan ke media dia selalu mengaku kesuksesannya berkat doa Ibunya yang rajin salat tahajud. Tapi dia pribadi yang rasional dan tidak relijius-relijius amat.

Dengan meminjam sudut pandang Tito, kita memahami apa yang tengah terjadi. Kegalauan dan ketakutannya memperkuat kekhawatiran sejumlah kalangan. Ekonomi Indonesia sedang dalam bahaya.

Tidak seindah seperti digambarkan oleh Menko Marinvest Luhut Panjaitan. Bank Dunia status Indonesia dinaikan dari negara dengan penghasilan menengah ke bawah (middle lower income), menjadi menengah atas (upper middle income).
Apa artinya status itu, kalau masyarakat tak punya daya beli?

Ya Allah Yang Maha Pengasih, ampunilah kami. Ampunilah para pemimpin kami. Selamatkan bangsa kami. Amin…end

*Pengamat Politik, Hersubeno Arief

Artikel Postingan Mengerikan Mantan Dirut Bursa Efek Indonesia pertama kali tampil pada Parade.id.

“PDIP tidak setuju dengan usulan tersebut karena justru hadir sebagai bentuk ketidakadilan baru,” ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam rilis yang disebar ke media Kamis (18/6).

Sikap partai, lanjut Hasto, konsisten dengan apa yang diperjuangkan Bung Karno memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Sesuai spirit Dasa Sila Bandung.

Pernyataan Hasto yang terkesan ujug-ujug, sekonyong-konyong itu tentu membuat kita sejenak bingung. Ada apa ini?

Bukankah isu pemindahan ibukota Palestina ke Abu Dis —sebuah desa dekat Yerusalem Timur ini — merupakan isu yang sudah cukup lama?

Usulan itu muncul bersamaan dengan keputusan Israel memindahkan ibukotanya dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Dari tracking media, Presiden Jokowi pada tanggal 17 Desember 2017 sudah menyerukan agar negara-negara anggota organisasi konferensi Islam (OKI) menolak dan mengecam keputusan Presiden Trump mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel.

Jadi isu itu sudah heboh lebih dari dua tahun lalu. Yang menjadi isu utama pemindahan ibukota Israel. Bukan usulan Abu Dis menjadi ibukota masa depan Palestina.

Abu Dis hanya isu kembangan. Mengalihkan tuntutan rakyat Palestina bahwa Yerusalem adalah ibukota sah Palestina. Ya semacam gula-gula dari AS dan sekutunya, termasuk Arab Saudi, bagi rakyat Palestina.

Dari sisi media, rilis Hasto itu sesungguhnya tidak layak berita. Karena tidak aktual. Dari teknis media tidak ada newspegnya. Tidak ada cantolan berita. Bahasa mudahnya, ya masuk kategori berita yang ujug-ujug tadi.

Kalau mau aktual, harusnya PDIP memilih isu keputusan Donald Trump memberlakukan UU Hak Asasi Manusia Etnis Uighur. UU itu baru disetujui Trump pada tanggal 7 Juni 2020.

Itu baru keren. Baru gagah. Pasti liputannya lumayan besar, dan akan mendapat banyak dukungan.

Melalui UU itu pemerintah AS diberikan kewenangan untuk mendeteksi pejabat China yang bertanggung jawab atas “penahanan paksa, penyiksaan, dan kekerasan” terhadap kaum Uighur dan minoritas lainnya.

Kelihatannya berita yang muncul sekonyong-konyong itu erat kaitannya dengan kontroversi RUU Haluan Idiologi Pancasila (HIP).

RUU usulan PDIP itu sekarang ini ditolak oleh warga sak-Indonesia. Termasuk Presiden Jokowi!

Isu Palestina dipilih, walau tidak aktual tapi relatif lebih aman. Keuntungan lain bisa dikait-kaitkan dengan Bung Karno yang rumusan Pancasilanya coba dimasukkan kembali dalam RUU HIP.

Sementara isu Uighur, walau aktual jelas langsung menyinggung Cina. Bohir yang sedang membiayai berbagai infrastruktur di Indonesia.

Banyak kepentingan politik di negara tirai bambu itu. Juga kepentingan oligarki yang didominasi para taipan.

Tujuan dan target politik yang ingin dicapai sudah bisa diduga. Tidak terlalu sulit membacanya.

Pertama, PDIP ingin mengajuk hati rakyat, khususnya umat Islam. PDIP bukan musuh umat Islam. Justru mendukung sepenuhnya sikap umat Islam dan para pegiat HAM. Sikap AS harus dikecam. Harus dilawan. Jadi musuh bersama.

Kedua, memulihkan kerusakan politik yang sudah terjadi.Tidak benar bahwa PDIP anti agama. Tidak benar PDIP mendukung kebangkitan kembali Partai Komunis Indonesia (PKI).

Beberapa hari sebelumnya Ahad (14/6) Hasto juga membuat rilis. PDIP setuju mencantumkan TAP MPRS No XXV tahun 1966 Tentang Larangan PKI, dan menghapus pasal yang memeras Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila.

Hanya saja PDIP masih mencoba menawar.

Partainya, kata Hasto, menyetujui penambahan klausul larangan terhadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila seperti marxisme- komunisme, kapitalisme-liberalisme, radikalisme serta bentuk khilafahisme.

Coba perhatikan frasa kata radikalisme dan khilafahisme. Frasa itu dimasukkan berbarengan dan sejajar dengan marxisme-komunisme.

Selama ini umat Islam merasa radikalisme-khilafahisme merupakan frasa yang digunakan pemerintah dan khususnya PDIP untuk memojokkan. Membuat umat Islam seakan-akan anti Pancasila.

Pasti banyak yang belum lupa ketika memperingati Pekan Pancasila bersamaan dengan peringatan hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2017 muncul slogan “Saya Pancasila, Saya Indonesia.”

Slogan ini diperkenalkan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo dalam status di akun Instagram-nya pada 26 Mei 2017.

Tagar #SayaPancasilaSayaIndonesia bergema dimana-mana. Kampanye ini dirancang oleh Badan Ekonomi Kreatif.

Sekarang yang terjadi malah terbalik. Melalui RUU HIP justru PDIP yang mendegradasi Pancasila. Dari sumber segala sumber hukum, diturunkan derajatnya hanya sekelas UU.

(Ikut buang badan)

Kontroversi RUU HIP ini benar-benar membuat PDIP babak belur. Dalam Bahasa Rocky Gerung “Banteng sedang kejeblos gorong-gorong.”

Bukan hanya parpol pendukung pemerintah yang balik badan menarik dukungan. Pemerintah melalui Menkopolhukam Mahfud MD mengembalikan RUU itu ke DPR.

Presiden Jokowi malah melangkah lebih jauh. Dia bertindak cepat, bertemu sejumlah senior purnawirawan TNI di Istana Bogor, Jumat (19/6).

Para purnawiran TNI-Polri dipimpin mantan Wapres Try Sutrisno menolak RUU HIP. Tidak dicantumkannya TAP MPRS tentang larangan PKI membuat tanduk para senior TNI langsung berdiri.

PDIP dinilai sudah nekad menabrak The biggest taboo. Isu PKI ini benar-benar tidak boleh dilanggar.

Kepada para purnawirawan, Jokowi menegaskan “Ini (RUU HIP) 100 persen adalah inisiatif dari DPR, jadi pemerintah tidak ikut campur sama sekali,” ujarnya dikutip dari rilis Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden.

Pemerintah juga dengan tegas menutup pintu terhadap komunisme. “Pemerintah tidak pernah ragu,” tegasnya.

Langkah politik dan pernyataan Jokowi ini merupakan pukulan telak dan beruntun bagi PDIP.

Kalau melihat gaya politik Jokowi, ada kemungkinan Jokowi juga akan segera bertemu dengan Ormas-ormas keagamaan dan elemen penting penentang RUU HIP. Meredam gejolak, dan –meminjam istilah anggota DPR dari PDIP Aria Bima– buang badan.

Banteng moncong putih itu benar-benar ditinggalkan sendirian oleh sekutunya. Yang lebih menyedihkan kini “Petugas Partai” yang ditempatkannya sebagai presiden juga memilih posisi berseberangan.

Inilah untuk pertamakalinya Jokowi menyatakan secara terbuka menentang sikap dan pilihan politik PDIP. Sebaliknya PDIP tampaknya juga sudah tampaknya mulai gerah dengan Jokowi.

Bila kita cermati dari empat poin rilis Hasto soal Palestina, detil-detil poinnya merupakan sindiran halus kepada Presiden Jokowi.

Hasto menggunakan pintu masuk isu Palestina untuk megembalikan ingatan publik saat Indonesia dipimpin oleh Presiden Soekarno dan kaitannya dengan Pancasila.

Saat itu Indonesia dengan semangat politik yang bebas aktif, berperan besar dalam berbagai gerakan menentang imperialisme dan mewujudkan perdamaian dunia.

Saat dunia mengalami krisis, muncul ketegangan di berbagai belahan dunia, maka seharusnya Indonesia mengambil peran. Sebuah peran yang pernah dimainkan oleh Bung Karno.

Sayangnya dalam penilaian Hasto, saat ini energi bangsa lebih banyak terkuras ke dalam. Penuh hiruk pikuk siapa dapat apa.

Semangat outward looking sebagaimana pernah digelorakan dan diperankan Bung Karno harus dikembalikan. Indonesia harus kembali mengambil tanggung jawab tersebut.

“Sebab di tengah berbagai sikap dan tindakan elite yang terlalu melihat ke dalam, energi bangsa terkuras dan melupakan tanggung jawab Indonesia bagi dunia,” tegas Hasto.

Kritik atau tepatnya otokritik Hasto sangat pas menggambarkan posisi Indonesia di bawah Jokowi.

Situasi politik dalam negeri hiruk pikuk dengan isu-isu yang memecah belah bangsa. Contoh terbaru adalah kontroversi RUU HIP.

Peran Indonesia dalam kancah internasional benar-benar mundur ke belakang.

Boro-boro menjadi pemimpin dunia. Presiden Jokowi bahkan tercatat lima kali berturut-turut tidak hadir dalam Sidang Majelis Umum Dewan Keamanan PBB.

Apakah krisis politik akibat RUU HIP ini akan menjadi langkah awal yang nyata pecah kongsi PDIP-Jokowi? End.

*Pengamat Politik, Hersubeno Arief

Artikel RUU HIP: PDIP-Jokowi Pecah Kongsi? pertama kali tampil pada Parade.id.