Acara yang diikuti lebih dari lima ratus peserta ini digelar dalam rangka peringatan The International Day to Combat Islamophobia yang dicetuskan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2022 lalu.

Wamenlu Anis Matta dalam pemaparannya menjelaskan topik tentang “Tawaran Indonesia Melawan Islamofobia.” Anis mengatakan, saat ini dunia telah berubah. Karena itu menurutnya, sudah seharusnya Barat yang selama ini mengidap Islamofobia mengambil sikap berdamai dengan Islam.

Munculnya sikap Islamofobia, menurut Anis, didasarkan pada luka sejarah di masa lalu dan imajinasi ancaman di masa kini dan masa depan yang dieksploitasi untuk kepentingan politik.

Indonesia, sebagai salah satu negara muslim terbesar di dunia, harus mengambil peran kepemimpinan dalam melawan Islamofobia dan memproyeksikan Islam di Indonesia sebagai inspirasi rahmatan lil alamin sebagai kontra-narasi.

“Untuk memproyeksikan Islam Indonesia yang moderat, yang damai dan toleran, harus dibarengi dengan kerja-kerja nyata bagi perdamaian dan kemanusiaan,” kata Anis.

Menurut Anis, cara untuk melawan Islamofobia adalah dengan memperbanyak dialog dalam berbagai sektor. Sebab, kata dia, propaganda tidak akan menyelesaikan masalah.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Buya Anwar Abbas juga sependapat dengan Wamenlu Anis Matta bahwa sudah saatnya negara-negara Barat berdamai dengan Islam. Sebab jika tidak, mereka akan berhadapan dengan rakyatnya sendiri yang kian hari semakin banyak yang beragama Islam.

“Islamofobia pada akhirnya akan melemah dan meredup, tetapi tidak menghilang. Sebab di Al-Qur’an ada ayat ‘Walan tardha ankal Yahudu wa lan Nashara’ (Al-Baqarah 120, red). Muatan politiknya akan melemah, tetapi muatan agamua meningkat,” jelasnya.

Indonesia, kata Buya Anwar, dalam upaya memerangi Islamofobia harus berdiri di garda terdepan. Karena itu posisi Indonesia di dunia intgernasional harus semakin kuat dan menguat.

“Caranya kita harus membuat umat Islam menguasai ekonomi bisnis, dan menguasai iptek,” kata Buya Anwar.

Ketua PP Muhammadiyah itu berpandangan, jika umat Islam mampu menguasai ekonomi bisnis dan iptak, maka dunia akan merapat tanpa mempedulikan lagu agama, suku dan negara.

“Saya yakin dan percaya bila umat Islam membangun kekuatan ekonomi dan iptek, maka Islamofobia akan melemah,” tandasnya.

Selain Anis Matta dan Buya Anwar, Webinar yang dimoderatori langsung oleh UBN itu juga menghadirkan Anggota Komisi I DPR Desy Ratnasari dan Anggota Komisi X DPR Ahmad Dhani Prasetyo.***

Artikel Indonesia Negara Muslim Terbesar di Dunia Harus Jadi Garda Terdepan Memerangi Islamofobia pertama kali tampil pada Parade.id.

Kelima tokoh Islam itu menjadi Amicus Curiae ingin menjaga agar tidak dilanggarnya Konstitusi Republik Indonesia serta terjaminnya keadilan yang dilaksanakan melalui kelembagaan MK, sebagai sebuah institusi yang dihasilkan dari rahim reformasi.

Berikut isi surat dari lima tokoh Islam tersebut yang disampaikan untuk Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi:

Jakarta, 17 April 2024

Kepada Yang Mulia,

Majelis Hakim Konstitusi Perkara No, 1 dan 2/PHPU,PRES-XXII/2024
di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
JI. Medan Merdeka Barat No. 6 Gambir, Kota Jakarta Pusat
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110

Perihal: PENDAPAT SAHABAT PENGADILAN DARI KELOMPOK WARGA NEGARA INDONESIA.

Perkenankan kami, DR. Muhammad Rizieg Bin Husein Syihab (Habib Rizieg Syihab), Prof. DR. Din Syamsudin, KH. Ahmad Shabri Lubis S.Pdi, Yusuf Muhammad Martak dan Munarman SH, seluruhnya adalah Warga Negara Indonesia melalui surat ini mengajukan diri sebagai Sahabat Pengadilan.

Kami adalah kelompok warga negara Indonesia yang memiliki keprihatinan mendalam terhadap keberlangsungan dan masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, utamanya dan pertama-tama adalah dalam tegaknya keadilan yang berdasarkan pada asas negara hukum yang berkeadilan.

Dalam kesempatan ini, izinkan kami selaku kelompok warga negara Indonesia sangat berkepentingan untuk ikut serta dan berpartisipasi dalam segala proses untuk menjaga tidak dilanggarnya Konstitusi Republik Indonesia serta terjaminnya keadilan yang dilaksanakan melalui kelembagaan Mahkamah Konstitusi (MK), sebagai sebuah institusi yang dihasilkan dari rahim reformasi.

Adapun pendapat dan masukan serta imbauan kami adalah sebagai berikut;

Pertama : Mahkamah Konstitusi Sebagai lembaga tinggi negara yang dihasilkan dari rahim reformasi, adalah dimaksudkan sebagai Guardian of Contitution (Pasukan Penjaga Konstitusi) yang tugas pokok dan fungsinya adalah untuk mencegah terulangnya praktek- praktek maupun perilaku dari penyelenggara yang melakukan abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan).

Adapaun kita sebagai bangsa dan negara telah mengalami sebanyak dua rezim, yaitu rezim Orde Lama dan rezim Orde Baru yang telah secara sengaja menyalahgunakan kekuasaan (abuse of power) sehingga negara dan bangsa mengalami goncangan ekonomi, shock of mentality, berbagai peristiwa pelanggaran HAM Berat seperti extra judicial killing, arbitrary detention, konflik berbasis SARA yang kesemuanya berawal dari penyalahgunaan kekuasaan oleh penyelenggara negara, tanpa ada kelembagaan yang mengingatkan dan mencegah serta mampu menghentikan perilaku dan praktek abuse of power tersebut.

Oleh karena itu, kami berharap, Mahkamah Konstitusi, sebagai kekuatan balancing of power yang merupakan bagian dari trias politica, agar dapat kembali meluruskan perjalan bangsa dan negara ini, kembali pada rel konstulitusi yang berdasarkan pada keadilan dan berorientasi pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kedua, Bahwa adalah Kewajiban hakim untuk “menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, sebagaimana telah ditetapkan melalui Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini berlaku untuk seluruh hakim di seluruh lingkup peradilan maupun tingkat pengadilan di Indonesia, termasuk Hakim Konstitusi yang mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden tahun 2024, dalam register perkara Nomor : 1 dan 2/PHPU.PRES-XXI1/2024.

Untuk itu kami berharap, agar Yang Mulia Hakim Konstitusi, secara sungguh-sungguh menggunakan kewenangan yang diatur oleh konstitusi dan perundangan dibawahnya, untuk mencapai tujuan hukum yaitu berupa tegaknya keadilan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, terjaminnya pelaksanaan dan penyelenggaraan negara yang berdasarkan etika dan tidak memberi ruang bagi terjadinya conflict of interest dalam penyelenggaraan negara diseluruh aspek.

Ketiga : kami menilai, setelah dua rezim terdahulu, yaitu rezim Orde Lama dan Orde Baru, yang telah menyelewengkan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang bermula dari adanya conflict of interest dalam penyelenggaraan negara, telah terlihat tanda-tanda dari penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dikarenakan adanya konflik kepentingan (conflict of interest) dari pucuk pimpinan pemerintahan yaitu Presiden R.I.

Dalam sejarah bangsa ini, abuse of power dan conflict of interest ini dilakukan melalui rekayasa peraturan perundangan dan manipulasi otoritas yang berada ditangan Presiden, telah digunakan untuk mempengaruhi lembaga negara lainnya tanpa mendapat koreksi secara ketatanegaraan.

Bahwa putusan Nomor 90/PUU-XI/2023 Mahkamah Konstitusi yang telah menjadi pembuka kotak pandora untuk dimulainya berbagai kerusakan pada berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara selanjutnya.

Untuk itu adalah tepat kiranya secara kelembagaan negara, Mahkamah Konstitusi, mengambil peran untuk meluruskan berbagai penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan yang melenceng dari semangat reformasi.

Keempat : kita semua telah mengalami, betapa buruknya kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersendikan otoritarianisme, diktatorisme, opresif, represif, korupsi, kolusi dan nepotisme serta dinasti politik yang mengakibatkan penyakit kebodohan struktural dan kemiskinan struktural yang sangat bertentangan dengan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana yang tertuang dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945.

Kami mendesak kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi, untuk mengembalikan kehidupan berbangsa dan bernegara kepada tujuan sebagaimana pembukaan UUD 1945.

Akhirnya, kami sebagai sesama anak bangsa yang memiliki hak yang sama untuk menjaga keutuhan, kesatuan dan keberlangsungan NKRI tercinta ini, menghimbau kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi, dalam mengambil keputusan untuk menempatkan kepentingan rakyat, bangsa dan negara diatas kepentingan golongan apalagi keluarga serta menempatkan nurani yang bersih dan jernih, ditengah penderitaan mayoritas rakyat yang tengah terancam kemiskinan struktural dan kebodohan struktural, maupun negara yang terancam posisinya menjadi negara satelit atau ncgara penyangga kepentingan negara imperialis dan ekspansif lainnya.

Sejarah akan mencatat, apakah Yang Mulia Hakim Konstitusi akan menjadi Guardian of Contitution atau Guardian of group regimentation.Kami hingga saat ini, masih meyakini, bahwa Yang Mulia Hakim Konstitusi tetap akan menjadi Guardian of Constitution.

Hormat kami,

DR. Muhammad Rizieg Bin Husein Syihab
Prof, DR. Din Syamsuddin
Yusuf Muhammad Martak Martak
KH. Ahmad Shabri Lubis S.Pdi
Munarman, SH

Dokumen surat tersebut sudah diserahkan kepada pihak MK pada Rabu (17/4/2024) pukul 14.19 WIB untuk ditujukan kepada Majelis Hakim Konstitusi Perkara No, 1 dan 2/PHPU,PRES-XXII/2024.*

Artikel Lima Tokoh Islam Menjadi Amicus Curiae MK pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kita akan secara lantang mengatakan, “ Ya! Kami, Partai Ummat, ya, kami adalah politik identitas!’” tegasnya, dalam Rakernas perdana Partai Ummat, baru-baru ini.

Ia menjelakan, bahwa tanpa moralitas agama, politik akan kehilangan arah dan akan terjebak dalam moralitas yang relatif dalam etika yang situasional.

“Ini adalah proyek besar sekularisme yang menghendaki agama tercerabut, dipisah dari semua sendi kehidupan, termasuk politik. Dengan demikian perlu dipahami bahwa sesungguhnya justru politik identitas adalah politik yang pancasilais,” tegasnya kembali.

Ia pun menyebut bahwa Partai Ummat secara khusus akan melawan dengan cara beradab dan elegan terhadap narasi latah yang kosong dan menyesatkan soal politik identitas ke masyarakat.

“Siapakah yang lebih baik perkataannya, dari orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan kebajikan dan berkata, ‘Sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim yang  berserah diri’,” katanya mengutip ayat suci di Alquran.

Hal di atas disebut Ridho penambahan perjuangannya Partai Ummat. Ada enam penambahan perjuangan Partai Ummat termasuk soal politik identitas.

Lainnya, Partai Ummat dikatakan oleh Ridho akan menggalakan pengkaderan untuk mencetak kader-kader ideologis yang memiliki kecerdasan teoritis maupun praktis dengan mental manusia tauhid yang merdeka seutuhnya, yang bebasa dari rasa inperior dan superior, yang bebas merasa takut ke selain Allah, dan siap memperjuangkan tegakan keadilan dan lawan kezaliman demi menggapai rida Allah semata.

“Katakanlah, kita ini semua, katakanlah, sesungguhnya salatku, sesungguhnya ibadahku, sesungguhnya hidupku, matiku, hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam’,” kembali ia mengutip ayat di Alquran.

Selain itu, Partai Ummat akan membangun struktur organisasi yang berstandar modern, yang efektif dan efisien tata kelolanya, yang  terintegrasi dengan kemajuan digitalisasi serta diisi dengan kolaborasi dan koordinasi antar kader yang solid dan konsisten.

Dalam semangat yang sama, ia melanjutkan, Partai Ummat juga akan membangun perjuangan dari masjid sebagaiman Rasulullah s.a.w melakukan setelah hijrah. Bagi umat Islam, selain tempat ibadah, masjid seharusnya menjadi pusat inkubasi ide dan juga etalase gagasan, menjadi ruang pertemuan pikiran, untuk menyusun rencana dan strategi keumatan dan menjadi titik nol sebuah perjuangan, termasuk di dalamnya jihad politik.

“Dilarang di masjid seharusnya bukan politik gagasan, tapi politik provokasi. Keduanya sangatlah berbeda, yang seharusnya dilarang bukanlah politik persatuan tetapi politik segregasi. Politik pecah belah. Sekali lagi, keduanya sangatlah berbeda,” ia mengingatkan.

Masih dalam poin penambahan perjuangan Partai Ummat, Ridho mengutip kalimat yang cukup populer, “1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak”—Partai Ummat dengan ini mengajak segenap anak bangsa lainnya, ormas-ormas, kalangan kampus dan partai politik lainnya untuk berkolaborasi dan berlomba-lomba untuk membangun Indonesia.

Dalam hal pilpres, pileg, maupun pilkada, Partai Ummat dikatakannya akan memeras isi pikirannya memberikan gagasan-gagasan terbaiknya, merumuskan rencana dan strategi baiknya, menugaskan kader-kader terbaiknya, insya Allah untuk memenangkan pemilu 2024.

Ia yakin, insya Allah pada saatnya nanti, Allah mengizinkan Partai Ummat, untuk memegang setangkup kekuasaan. Partai Ummat pun akan menegakkan keadilan-keadilan multidimensional, keadilan-keadilan komprehensif, keadilan-keadilan distributif, lewat rancangan, lewat perbaikan, penegakan UU serta peraturan, lewat upaya-upaya konkret yang responsif atas dasar platform perjuangan dan yang jelas tidak akan pernah berkompromi dengan bentuk kezaliman.

“Akhir kata, kader-kader Partai Ummat, siapkan dirimu semua. Kita sambut bersama badai perjuangan di depan sana. Kita ini pejuang, bukan pecundang, maka kepada kata menyerah, kita katakan pantang. Rayakan perjuangan ini. Allah bersam kita semua. Allahu akbar,” tutupnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Ketum Partai Ummat: Kami adalah Politik Identitas, Politik yang Pancasilais pertama kali tampil pada Parade.id.

Hal seperti ini pun kata Yusril wajar dan sah dalam negara demokrasi.

“Bung Karno juga mengatakan hal yang sama dalam pidatonya di sidang PPKI Tahun 1945 sejenak setelah penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta. Tetapi kompromi harus tetap ada antara golongan Islam dan golongan Kebangsaan,” kata dia, Ahad (12/2/2023).

Adapun mengenai hukum-hukum agama di bidang peribadatan seperti salat lima waktu, salat sunat, puasa, zakat, haji dan lain-lain, Pemerintah kata dia tidak boleh mencampuri aspek hukumnya. Begitu juga dengan ibadat-ibadat agama lain.

Negara, kata dia, wajib menghormati semua aturan itu. Sebab, tugas negara dalam hal peribadatan ini menurutnya adalah memfasilitasi, membantu dan memberikan jaminan pelaksanaan ibadat-ibadat itu terlaksana dengan leluasa tanpa hambatan.

“Inilah negara Pancasila, bukan negara Islam dan bukan pula negara sekuler,” ia mengingatkan.

Yusril mengatakan bahwa di negara Islam urusan ibadat keagamaan Islam langsung ditangani negara. Masjid dan pemeliharaannya dibangun dan dibiayai oleh negara.

“Imam dan khatib semuanya pegawai negara. Di Saudi Arabia, Pakistan dan Malaysia semuanya begitu,” kata Yusril.

Sementara di Republik Sekuler Philipina, misalnya, agama dan negara dipisahkan total. Gereja Katolik Philipina berada di luar struktur negara Philipina. SPBN dan APBD tidak boleh digunakan untuk membantu kegiatan lembaga agama apapun di Philipina. Agama sepenuhnya urusan swasta.

“Negara kita memilih jalan tengah antara Negara Islam dengan Negara Sekuler seperti contoh tadi. Negara terlibat dalam pendidikan agama untuk menjaga moral masyarakat dan memfasilitasi serta membantu pelaksanaan ibadat agama-agama yang ada di negara ini,” pungkasnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Pesan Yusril Kalau Ingin Kaidah Hukum Islam Masuk dalam Norma Hukum Positif pertama kali tampil pada Parade.id.

Alasannya dia karena politik formal hari ini adalah langkah strategis dan paling logis untuk anak-anak muda mengubah nasib bangsanya. Mengubah bagaimana arah bangsa ini berjalan 10-20 tahun ke depan.

“Dan yang paling memungkinkan dan realistis adalah anak-anak muda ini masuk ke partai-partai yang memang punya kecenderungan menjadi partai-partai penguasa. Ini perlu dilakukan sebab, kalau tidak masuk ke partai-partai penguasa itu sama saja seperti pemain berbakat ada di klub bola yang medioker. Dimana setiap tahun dalam liga hanya berpikir menghindari degradasi. Tidak lagi bicara tentang skudeto. Tidak lagi bicara tentang bagaimana mencapai juara liga,” ujarnya, kemarin, di Jakarta.

Juara liga itu menurut dia adalah perubahan terkait nasib bangsa ke depan—kemudian anak-anak muda yang berbakat dari generasi muda Islam dan gerakan Islam, khususnya Muhammadiyah harus masuk ke partai yang memang nasionalis. Partai-partai yang tidak melanggar UUD 1945 dan Pancasila.

“Sebab keberpihakan Islam adalah Pancasila. Sebagaimana kita ketahui founding father kita, Bung Karno, mengambil saripati Pancasila itu lebih banyak nilai-nilai keislamannya: Ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilamn sosial. Itu adalah saripati Islam,” terangnya.

“Kemudian anak-anak muda Islam ini harusnya berbondong-bondong masuk ke partai nasionalis, seperti PDI Perjuangan,” sambungnya.

PDI Perjuangan itu menurut dia adalah gambaran partai yang bernafaskan Islam pada era modern hari ini. Bung Karno, lanjut dia, sebagai tokoh sentral, sprit PDI Perjuangan adalah kader Islam, pergerakan Islam, yang lahir dari pemikiran tokoh-tokoh besar Islam di republik ini: HOS Cokroaminoto, Kiai Dahlan, dan banyak tokoh-tokoh Islam lainnya.

Bahkan kata Ilham, Bung Karno sebagai sebuah falsafah dan tokoh sentral PDI Perjuangan hidupnya banyak diwarnai malah pemikiran Islam modern. Pun wasiatnya ketika sebelum wafat, Bung Karno ingin diimani oleh Buya Hamka, seorang tokoh Muhammadiyah.

“Kemudian keranda (mayatnya) ingin ditutup oleh bendera Muhammadiyah. Ini menandakan bahwa sesungguhnya kader-kader Muhammadiyah misalkan secara khusus, harus berbondong-bondong masuk ke PDI Perjuangan, secara logikanya,” ungkap Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan itu.

Mengapan kemudian hari ini menjadi sangat jarang anak-anak muda Muhammadiyah masuk ke PDI Perjuangan, diperhaikan olehnya karena, akibat dari sistem Orde Baru yang menginfiltrasi, mengintimidasi partai-partai nasionalis agar tidak dimasuki oleh anak-anak muda Islam. Dipaksa, difusi, pada satu partai Islam, sehingga kita kalah tarung narasi, kita kalah tarung kekuasaan pada zaman Orde Baru sampai hari ini.

“Dan ini harus dilawan dan didobrak. Maka saya selaku kader Muhammdiyah, Ketua PP Pemuda Muhammdiyah menyarankan kader-kader muda Muhammadiyah yang berpotensi untuk berpolitik dan mempunyai spirit berpolitik yang baik bersama-sama masuk ke PDI Perjuangan, menjadi struktur PDI Perjuangan, melakukan kerja-kerja politik untuk rakyat melalui PDI Perjuangan, karena garis PDI Perjuangan ini adalah garisnya Muhammadiyah,” ajaknya.

Kalau ada satu partai yang dikatakan yang dibidangi oleh Muhammadiyah, maka kata Ilham PDI Perjuangan ini badan Muhammadiyah sesungguhnya.

“Selain Bung Karno, Megawati Soekarnoputri adalah putri dari Fatmawati. Fatmawati adalah tokoh Aisyiyah, putri dari Hasan Din, Ketua Muhammadiyah cabang Bengkulu ketika itu. Dan Bung Karno sendiri ketika dibuang ke Bengkulu, menjadi guru Muhammadiyah dan menjadi pengurus di Dikdasmen (pada hari ini)—bidang pendidikan Muhammadiyah pada hari ini. Kurang apa lagi?” ia menerangkannya.

“Dan Puan pun juga, bagian keluarga besar dari Aisyiyah, karena memang neneknya (Famawati, red) Aisyiyah. Rasanya kemudian—anak-anak muda Muhammadiyah harus mengisi ruang-ruang politik dan paling realistis dalah partai nasionalis. Bagaimana bisa bicara memperbaiki bangsa kalau yang kita masuki adalah partai-partai yang setiap pemilu hanya berpikir lolos atau tidak parlementary threshold. Lolos atau tidak untuk ke Senayan. Agak rumit,” sambungnya.

Alasan konkret tidak masuk ke partai Islam, apalagi Muhammadiyah dipandang umum adalah representasi PAN dan Partai Ummat (sekarang), menurut dia ketika sudah masuk ke politik praktis, tidak bisa dilihat hanya sebagai sebuah doktrin tetapi bagaimana perjalanan kader-kader organisai muda Islam ini, ketika masuk ke dalam ruang politik kekuasaan bisa memawarnai sesuai dengan spirit organisasi keislaman masing-masing (latar belakang anak-anak mudanya). Dan yang paling memungkinkan hari ini kita harus masuk partai penguasa.

“Masuk partai yang berkuasa dan akan berkuasa minimal sampai di 10 tahun ke depan, menurut survei akademik yang terukur. Dan hari ini sisa-sisanya tiga partai, so far. Jadi kita bisa masuk pada ruang kebijakan yang berpihak pada Islam. Contoh, berapa banyak hari ini secara monumental kita punya islamic center di setiap kabupaten/kota? Islamic center yang bukan hanya berpikir kecil—yang berpikir hanya masjid tetapi mesti yang bisa mengakomodasi semua kepentingan masyarakat. Saat ini hal seperti itu mungkin sedikit atau bahkan tidak ada. Itu kan bisa diterapkan di kekuasaan,” urainya.

Kekuasaan itu menurut dia mesti diraih melalui kemenangan politik. Kemenangan politik itu melalui partai-partai yang memang punya basis massa konkret, punya mesin politk yang berjalan dan punya sumber daya yang mumpuni.

“Dan rasanya partai, yang bahasanya ‘menjual partai Islam’, buktinya setiap pertarungan politik, berpikir bukan menjadi pemenang pemilu tetapi bagaiman lolos di dalam parlemen. Dan bahkan saja berkompromi dengan kekuasaan demi mereka lolos,” tandasnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Bicara Pentingnya Aktivis Islam Bergabung ke Partai Nasionalis pertama kali tampil pada Parade.id.

“PBB meyakini bahwa lima sila dalam Pancasila itu adalah sejalan dengan ajaran-ajaran Islam; melaksanakan tuntunan ajaran Islam dalam kehidupan bermasayarakat dan bernegara adalah sekaligus melaksanakan lima sila dari Pancasila itu,” tegas Ketum PBB itu, Jumat (30/12/2022).

PBB pun melihat tidak ada konflik antara Islam, Pancasila dan Negara RI. Semua berjalan seiring dan setujuan mencapai keridhaan ilahi.

“Karena itu PBB berjuang mempertahankan keutuhan NKRI dan bercita-cita menjadikannya sebagai bangsa dan negara besar yang berpengaruh di dunia ini,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Yusril juga menyatakan bahwa PBB ini partai tengah, partai ummatan wasatan. Sejauh hal-hal itu dapat dikompromikan sesuai tuntunan Islam, PBB melakukannya.

“Kami mengedapankan cara-cara damai dan dialog dalam memecahkan segala persoalan. Sampai sejauh ini setelah lebih dua dekade keberadannya, PBB belum pernah terlibat dalam tindak kekerasan, apalagi menggunakan cara-cara teror dalam mencapainya,” tambahnya.

PBB pun menurut Yusril konsisten melakukan perjuangan menempuh cara-cara yang sah dan konstitusional. Ia pun mengajak siapa saja yang berpikiran moderat dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam di tengah tantangan dunia modern untuk bergung ke PBB.

“Di partai ini, rasionalitas berpikir dan spiritualitas Islam yang mecerahkan hati nurani kita padukan bersama-sama,” ajaknya.

PBB sendiri telah resmi menjadi peserta Pemilu 2024. Resminya PBB menjadi peserta Pemilu 2024 ini setalah KPU Pusat mengumumkannya pada 14 Desember 2022, malam hari.

PBB mendapatkan nomor urut 13. Ada belasan partai politik yang ikut lolos sebagai peserta Pemilu 2024.

(Rob/parade.id)

Artikel PBB adalah Partai Berasaskan Islam, Tegas Yusril Ihza Mahendra pertama kali tampil pada Parade.id.

Mencemaskan? Ya. Kecemasan itu tidak hanya karena bencana ekonomi, tapi juga mengakibatkan kekisruhan politik, kegagalan kehidupan sosial-budaya, dan terlantarnya tatanan nilai-moral yang ditawarkan agama. Dunia menjadi serba virtual (semu), bahkan tak ada lagi kategori-kategori moral yang mengikatnya, tatkala tak ada lagi ukuran-ukuran nilai yang membatasinya.

Posmo ini, sebagai kritik teori, kemudian merembet ke bidang literatur atau sastra, terutama berkaitan dengan persoalan hermeneutic. Sekarang ini posmo telah menjadi kecenderungan aliran baru yang memasuki semua disiplin humanities ilmu,ilmu sosial.

Bagi kebanyakan’intelektual barat, mereka antusias terhadap filsafat posmodernisme, tidak lain untuk memenuhi kebutuhan terhadap memudarnya ideolog1 sosialisme yang selama ini diharapkan mampu menghadapi sistem kapitalisme.

Dalam hal ini, mengikuti apa yang dikatakan oleh J. F. Lyotard dalam tulisannya yang hampir klasik berjudul: “The Postmoderism Condition” ( 1984), secara gampangnya kita bisa mendefinisikan “posmodernisme” sebagai ketidak percayaan terhadap kemampuan pemikiran besar dari gagasan,gagasan positivisme selama ini (metanarratives).

Pemikiran posmodemisme, oleh karena itu, merupakan reaksi yang mencarri . terhadap bentuk penindasan kapitalisme dan sekaligus juga menolak kekuasaan birokrasi sosialisme otoriter.

Sebagai reaksi terhadap kapitalisme mutakhir, maka dari sudut pandangan sosiologis, sudah jelas bahwa posmodernisme sangat peduli terhadap resiko,resiko sosial, budaya. clan ekonomi yang dihadirkan oleh posmodemiti. Yakni suatu keadaan pos modern yang dilukiskan sebagai perkembangan mutakhir dari konsumerisme, pengorganisasian kembali kota,kota pada akhir abad kedua puluh, pengaruh,pengaruh yang diakibatkan oleh berituk tegnologi baru terhadap kehidupan sosial, konsekuensi dari turisme global clan meningkatkan resiko kerusakan alam clan lingkungan akibat kapitalisme dunia yang tak terkendali.

Menjelang berakhirnya abad XX dapat disaksikan perubahan yang begitu pesat, cepat, kompleks, dan terkadang paradoksal.8 Mencemaskan? Ya. Kecemasan itu tidak hanya karena bencana ekonomi, tapi juga mengakibatkan kekisruhan politik, kegagalan kehidupan sosial-budaya, dan terlantarnya tatanan nilai-moral yang ditawarkan agama. Dunia menjadi serba virtual (semu), bahkan tak ada lagi kategori-kategori moral yang mengikatnya, tatkala tak ada lagi ukuran-ukuran nilai yang membatasinya.

Huston Smith, seorang ahli agama agama Amerika Serikat, pernah menyinggung bahwa keengganan manusia untuk menerima kebenaran, antara lain, terjadi karena sikap menutup diri yang timbul dari refleksi agnostik atau keengganan mengetahui kebenaran yang diperkirakan justru akan lebih tinggi nilainya daripada yang sudah ada pada manusia.

Padahal, kata Smith, kalau saja kita membuka diri untuk menerima kebenaran itu, maka mungkin kita akan memperoleh kebaikan dan energi yang kita perlukan. Itu dikatakan Smith dalam sinyalemennya tentang sikap orang Barat terhadap Islam. Tetapi kiranya hal itu berlaku lebih umum, yaitu bahwa halangan kita menerima kebenaran ialah keangkuhan dan belenggu yang kita ciptakan untuk diri kita sendiri.

Belenggu itu dikenal dengan sebutan “hawa nafsu” (dari bahasa Arab, hawâ al-nafs, yang secara harfiah berarti “keinginan diri sendiri”). Inilah sumber pribadi untuk penolakan kebenaran, kesombongan, dan kecongkakan kita menghadapi hal- hal dari luar yang dirasa tidak sejalan dengan kemauan atau pandangan kita sendiri, betapapun benarnya hal dari luar itu. Hawa nafsu juga menjadi sumber pandangan-pandangan subjektif dan biased, yang juga menghalangi kita dari kemungkinan melihat kebenaran (Q., 45: 23).

Seorang disebut menuhankan keinginan dirinya jika dia memutlakkan diri dan pandangan atau pikirannya sendiri. Biasanya orang seperti itu mudah terseret kepada sikap-sikap tertutup dan fanatik, yang amat cepat bereaksi negatif kepada sesuatu yang datang dari luar, tanpa sempat mempertanyakan kemungkinan segi kebenaran dalam apa yang datang dari luar itu. Inilah salah satu bentuk kungkungan atau perbudakan oleh tirani vested interest (Q., 2: 87-88 dan 5: 70).

Meskipun ayat suci itu melukiskan kelakuan kalangan tertentu dari Bani Isra’il (bangsa Yahudi), namun “the moral behind the story” jelas berlaku untuk semua golongan. Pelajaran moral itu berada di sekitar bahaya penolakan kebenaran (kufr) karena kecongkakan (istikbâr) dan sikap tertutup karena merasa telah banyak ilmu (ghulf). Hanya dengan melawan itu semua melalui proses pembebasan diri (self liberation), seseorang akan mampu menangkap kebenaran dan, pada urutannya, hanya dengan kemampuan menangkap kebenaran itu seseorang akan dapat berproses untuk pembebasan dirinya.

Inilah sesungguhnya salah satu makna esensial kalimat persaksian (syahâdah) yang bersusunan negasi-konfirmasi “Lâ ilâha illallâh” itu, dipandang dari sudut efeknya kepada peningkatan harkat dan martabat kemanusiaan pribadi seseorang. Pembebasan pribadi yang diperolehnya, yang membuat seorang manusia merdeka sejati, akan menghilangkan dari dirinya sendiri setiap halangan untuk melihat yang benar sebagai benar dan yang salah sebagai salah.

Bentuk-bentuk subjektivisme, baik yang positif maupun yang negatif, yaitu perasaan senang atau benci kepada sesuatu atau seseorang, tidak akan menjadikan pandangannya kabur dan kehilangan wawasan tentang apa yang sungguh-sungguh benar atau salah, dan yang baik atau buruk. Orang yang semacam itu mampu mengalahkan kekuatan tirani (thâghût), terutama kecenderungan tirani diri sendiri pada saat ia menjadi sombong karena merasa tidak perlu kepada orang lain (Q., 96: 6-7).

Orang yang terbebas itu juga selalu sanggup kembali kepada yang benar, tanpa terlalu peduli dari mana datangnya kebenaran itu.

Maka ia termasuk yang mendapatkan “kabar gembira” (kebahagiaan) dan dinamakan “ulû al-albâb”, “mereka yang berakal-pikiran” atau “kaum terpelajar” (Q., 39: 17-18). Sebutan “mengikuti yang terbaik daripadanya” dalam Q, 39: 17-18, menunjukkan adanya acuan kepada sikap kritis dan pertimbangan matang, sehingga pengikutan itu pun dapat sepenuhnya dipertanggungjawabkan.

Oleh karena itu, ketika mendengar hal-hal yang dipercaya sebagai sumber kebenaran pun orang yang bertauhid tidaklah tunduk secara “membabi-buta”, namun tetap kritis dan berdasarkan pertimbangan akal yang sehat (Q., 25: 73).

Berkenaan dengan firman Ilahi ini, A. Hassan mengatakan: “Tunduk dan sujud dengan buta tuli waktu mendengar Al-Quran itu ialah sifat munâfiqîn. Hamba-hamba Allah yang terpuji, tidak begitu, tetapi sujud dengan ikhlas dan dengan pengetahuan.”

Dengan perkataan lain, orang yang bebas dari perbudakan hawa nafsunya akan menjadi manusia yang terbuka, kritis, dan selalu tanggap kepada masalah-masalah kebenaran dan kepalsuan yang ada dalam masyarakat.

Dan sikap tanggap itu ia lakukan dengan keinsafan sepenuhnya akan tanggung jawabnya atas segala pandangan dan tingkah laku serta kegiatannya dalam hidup ini (Q., 17: 36).

Oleh karena itu, seorang yang bertauhid akan dengan bebas mampu menentukan sendiri pandangan dan jalan hidupnya menurut pertimbangan akal sehat dan secara jujur tentang apa yang benar dan salah, yang baik dan buruk, akan selalu tampil sebagai seorang yang berani, penuh percaya kepada diri sendiri, dan berkepribadian kuat. Karena tidak terkungkung oleh keangkuhan dirinya dan tidak menjadi tawanan egonya, maka ia berani mengatakan tentang apa yang sebenarnya, meskipun mengandung kemungkinan (dalam jangka pendek) merugikan dirinya sendiri atau mereka yang dicintainya.

Demikian pula, karena rasa percaya kepada diri sendiri itu ia berani bersikap jujur dan adil, sekalipun terhadap mereka yang kebetulan karena sesuatu hal dibencinya. Ini semuanya tersimpul dari beberapa ajaran Kitab Suci (Q., 5: 105; 4: 135; 5: 8).

Maka, kiranya jelas bahwa terdapat korelasi positif antara tawhîd dengan nilai-nilai pribadi yang positif seperti iman yang benar, sikap kritis, penggunaan akal sehat (sikap rasional), kemandirian, keterbukaan, kejujuran, sikap percaya kepada diri sendiri, berani karena benar, serta kebebasan dan rasa tanggung jawab.

Semua itu muncul dari rasa keadilan (al-‘adl) dan pandangan serta perbuatan positif kepada sesama manusia (al-ihsân), Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu sekalian menegakkan keadilan dan kebaikan …(Q., 16: 90).

*Muhammad Hanif

Peserta LKK III advance training HMI BADKO KEPRI-RIAU

Artikel Islam di Tengah Arus Postmodernisme pertama kali tampil pada Parade.id.

Dan menurut beliau, bahw ‘semua agama benar’ adalah menurut Pancasila, karena untuk hidup bersama-sama di Indonesia.

“Tapi dalam keyakinannya masing2 pemeluk agama tetap yg benar hanya agama saya,” katanya, Rabu (15/9/2021).

Bagi kami, umat Islam, kata beliau, yang benar adalah hanya agama Islam. Kita wajib  meyakininya agar iman menancap di hati.

Namun, dalam bingkai NKRI, kata beliau, kita tak boleh menyalahkan agama lain apalagi menodainya. Kita, dalam kehidupan sosial berbangsa dan bernegara harus punya bertoleransi kepada umat beragama lain.

“Posisi TNI dan pemerintah tentu mengayomi semua umat beragama,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Jangan justru ada yang sama kemudian kita membeda-bedakannya, apalagi dipertentangkan dan yang beda jangan disama-samakan.

“Namun kita tetap harus saling  memaklumi dan menghargai. Begitulah makna toleransi yg saya pahami.”

(Sur/PARADE.ID)

Artikel Ketua MUI: Toleransi Itu Memaklumi, Bukan Menyamakan pertama kali tampil pada Parade.id.

Kritik datang dari politisi, pemuka agama, dan pegiat media sosial.

Politisi PKS Mardani Ali Sera misalkan, menyebut bahwa tema yang diusung aneh dan terkesan tendensius. Bahkan Mardani merasa tema yang diusung itu membuka luka lama saat dikatakan musuh Pancasila itu agama.

Menurut dia, BPIP mestinya menyatukan, bukan buat kontroversi. Ada ide tema lain yang lebih visioner dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional.

“seperti ‘Pandangan Santri dalam bahaya Perubahan Iklim’. Atau ‘Santri untuk Indonesia bebas korupsi. Tapi mengubah tema hanya permukaan,” katanya, Jumat (13/8/2021).

Mardani pun tampak mengusulkan, bahwa BPIP perlu evaluasi total. Paradigma BPIP mestinya menyatukan dan menguatkan peran agama dalam bingkai harmoni.

Sementara itu, menurut politisi Gerindra Fadli Zon jelas sekali BPIP membenturkan Islam dan nasionalisme dengan mengangkat tema terkait ‘Hormat Bendera’ dan ‘Lagu Indonesia Raya’. Ia pun menyarankan agar tema itu diubah.

“Memecah belah bangsa!” kata dia.

Selain itu, menurut Fadli, bahwa tema lomba BPIP tersebut menunjukkan betapa dangkalnya BPIP memahami Islam dan Pancasila.

“Ini produk Islamophobia akut dan cenderung menuduh Islam mempermasalahkan hormat bendera dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Segeralah ganti tema agar tdk memecah belah bangsa,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Sedangkan menurut ustaz Hilmi Firdausi, menyangkut tema tersebut ia tampak ingin menjawab bahwa tak ada soal dengan hormat bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan. Sebab menurutnya fatwa ulama tanah air dan guru-guru kita memperbolehkan menghormati bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan.

“Yg ga boleh itu menyembah bendera & menyanyikan lagu dangdut koplo saat upacara bendera,” kata dia.

Sementara itu pegiat media sosial, Ismail Fahmi menekankan lebih ke perubahan tema, yang kekinian, misal Pandangan Islam tentang Climate Change, Kerja Lintas Agama, dll.

“Sekedar sharing ide buat mimin BPIP. Anak-anak santri NU,MU, anak2 gen Z, millenial, KPoppers, mereka concernnya ke topik: climate change, tanam mangrove, bantu covid lintas agama, dll,” tulisnya di akun Twitter-nya.

Kompetisi yang diadakan oleh BPIP tersebut berhadiah (uang pembinaan) jutaan Rupiah. Juara pertama mendapatkan Rp7.000.000. Juara kedua Rp5.500.000.

Juara ketiga Rp3.500.000. Juara harapan 1-10 masing-masing mendapatkan Rp750.000. Juara 1-3 selain mendapatkan uang, juga mendapatkan tropi dan sertifikat. Sedangkan untuk juara harapan selain uang, juga mendapatkan sertifikat.

Artikel-artikel yang dipilih, tertulis dalam poster tersebut, akam dibukukan. Pengumpulan artikel berlangsung dari tanggal 10 Agustus-5 Oktober 2021. Pengumuman pemenang tanggal 20 Oktober 2021.

“#SalamPancasila

Halo #SobatPancasila dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2021 Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menggelar lomba: Kompetisi Penulisan Artikel Tingkat Nasional.

…

#LombaPancasila

#BulanPancasila2021

#CeritaPancasila

#BPIP,” demikian ajakan yang diposting di akun Twitter @BPIPRI, kemarin.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Menyoal Tema Lomba yang Diadakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pertama kali tampil pada Parade.id.

Hijrahnya nabi pun menurut Presiden kala itu bisa dijadikan cermin dalam perilaku keseharian kita di masa pandemi Covid-19 ini. Misalnya kepatuhan umat Islam memakai masker, menjaga jarak, dan membatasi mobilitas mencerminkan semangat hijrah dalam perilaku keseharian kita.

Berikut isi lengkap sambutan Presiden untuk Peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1443 melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, kemarin:

Banyak hal yang berubah di masa pandemi Covid-19 ini. Bulan yang lalu kita merayakan Hari Raya Iduladha dengan cara yang tidak biasa.

Sebagian besar dari kita menjalani malam takbir dan salat Id di rumah. Masyarakat pun tidak lagi melakukan takbir keliling seperti biasa.

Itu semua karena kita mematuhi protokol kesehatan demi mengatasi pandemi. Ancaman Covid-19, utamanya varian Delta, telah memaksa kita untuk berubah dan melakukan penyesuaian dalam berbagai kegiatan, termasuk aktivitas keagamaan.

Itu adalah ikhtiar kebaikan. Itu adalah salah satu contoh dari hijrah yang diamanatkan Nabi Muhammad SAW. Kesadaran untuk menjadi lebih baik.

Kesadaran untuk rela berkorban demi hal-hal yang lebih besar. Kesadaran untuk membangun hidup baru yang lebih bermanfaat dan produktif.

Masa pandemi ini juga memberikan pelajaran berharga untuk kita renungkan. Dahulu perjuangan Rasulullah SAW berhijrah dari Makkah ke Madinah telah membuat Islam berkembang pesat.

Menyebar luas dan menjadi kekuatan yang disegani di jazirah Arab.

Dibutuhkan pengorbanan untuk hal-hal yang menghambat kemajuan. Diperlukan kebersamaan, diperlukan keberanian, dan solidaritas untuk mengatasi ancaman.

Perbedaan latar belakang sosial dan budaya justru menjadi kekuatan. Persaudaraan kaum Muhajirim dan Anshor dalam mensukseskan perjuangan Nabi merupakan uswah. Merupakan contoh.

Kepatuhan umat Islam memakai masker menjaga jarak, dan membatasi mobilitas mencerminkan semangat hijrah dalam perilaku keseharian kita. Semua itu untuk menghindari terinfeksi Covid-19, demi keselamatan dan kesehatan bersama.

Serta membangun pola hidup yang lebih sehat dan meninggalkan kebiasaan yang merugikan kesehatan.

Pada kesempatan ini saya mengajak kepada semua umat Islam untuk terus meneguhkan ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah basariah.

Mari kita terus kembangkan budaya moderasi beragama, toleransi, ekslusivitas, dan taawun. Sebarkan nilai-nilai Islam rahmatan lil a’lamin.

Teladani akhlak Nabi dengan mengajarkan kebersamaan dan toleransi, serta menghindari syiar kebencian.

Kita memasuki tahun baru. Hijrah ke tahun 1443 ini bertepatan dengan bulan kemerdekaan republik Indonesia.

Proklamasi 17 Agustus, 76 tahun yang lalu merupakan wujud hijrah kita melepaskan diri dari kolonialisme untuk menjadi bangsa yang merdek dan berdaulat.

Momentum ini harus kita manfaatkan untuk melipat gandakan lahiriah dan batiniah dalam melawan pandemi.

Saya menyampaikan aspirasi dan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para masyaikh, para ulama, para kiai, dan para habaib, juga kepada Pimpinan umat agama lain yang selalu membantu dan bekerja sama dengan pemerintah. Tidak henti-hentinya memanjatkan doa dan melakukan ikhtiar batin untuk kesalamatan bangsa dan Negara.

Mari kita masuki tahun baru dengan penuh harapan, doa dan keyakinan. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi bangsa Indonesia.

Segera dibebaskan dari berbagai wabh dan marabahaya. Aamiin, aamiin, ya rabbal a’lamin.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Sambutan Presiden untuk Peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1443 pertama kali tampil pada Parade.id.