Penilaian tersebut diutarakan Ketua Umum Aksi Relawan Mandiri Himpunan Alumni IPB (ARM HA-IPB), Ir. Ahmad Husein, M.Si. saat beramah-tamah dan berdiskusi dengan 25 jurnalis dari berbagai media baik cetak, radio dan televisi, serta berita daring (online news) di Hotel Sofyan Cut Meutia, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/3). Acara media gathering ini bertujuan mempererat hubungan ARM sebagai lembaga kemanusiaan berbasis perguruan tinggi dengan media yang selama ini sudah terjalin dengan baik.

Dalam peristiwa bencana dan krisis kemanusiaan lainnya, papar Husein, media mengambil peran yang sangat penting mengingat komunitas yang terdampak membutuhkan informasi kritis.

“Karena itu di tingkat global dikenal istilah ‘Information is Aid’ (Informasi adalah Bantuan) – merujuk pada peran informasi yang membantu masyarakat ketika menghadapi dan melewati bencana,” ujarnya.

Mereka membutuhkan informasi, paralel dengan kebutuhan mereka terhadap air, obat-obatan, dan hunian yang layak serta aman.

“Melalui informasi yang akurat dan tepat waktu, masyarakat dapat mengetahui bencana yang akan atau tengah terjadi, cara menghindari bahaya, lokasi bantuan, dan bagaimana berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk pemerintah,” kata Husein, yang lebih dari satu dekade berpengalaman dan bekerja di dunia kemanusiaan.

ARM HA-IPB menyoroti pula pentingnya kolaborasi antara media, pemerintah, masyarakat, akademisi, dan dunia usaha dalam upaya menyediakan informasi kebencanaan yang lebih akurat dan terpercaya. Kolaborasi antara media, pemerintah, dan masyarakat sangat penting dalam menyebarkan informasi bencana yang akurat dan dapat dipercaya.

Media sebagai bagian dari pentaheliks penanggulangan dan kesiapsiagaan bencana memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi tersebut kepada masyarakat luas, sehingga setiap informasi yang diproduksi haruslah akurat, jelas, dan mudah dipahami.

Terkait dengan program rekrutmen relawan, khususnya alumni dari almamater IPB University, ARM HA-IPB melihat Generasi Z (Gen-Z) memiliki potensi besar untuk berperan aktif dalam kegiatan kemanusiaan. Meskipun kerap dicitrakan sebagai generasi yang mudah mengeluh, takut ketinggalan pergaulan, tetapi sesungguhnya Gen-Z punya kepedulian sesama yang cukup tinggi.

Dengan kecanggihan teknologi dan keterampilan digital yang dimiliki, Generasi Z, yang lahir antara 1997 – 2012, dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam menyebarkan informasi dan menggalang dukungan untuk berbagai kegiatan kemanusiaan. Salah satunya, ujar Husein, adalah dengan melibatkan mereka sebagai relawan (volunteer).

“Penting bagi media, pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi dalam menyediakan  ruang dan dukungan kepada Gen-Z untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan kemanusiaan, sehingga mereka dapat mengembangkan empati, kepedulian, dan keterampilan sosial yang lebih baik,” jelas Husein.

Pertemuan ini juga dihadiri Ketua Umum HA-IPB Dr. Ir. H. Walneg S. Jas, MM, para anggota Dewan Pembina dan Pengawas, jajaran Pengurus, dan relawan ARM HA-IPB.

Ketua Umum DPP HA-IPB yang sekaligus Ketua Dewan Pembina Yayasan Aksi Relawan Madani Mandiri, Dr. Ir. H. Walneg S. Jas, MM, menekankan bahwa media adalah satu stakeholder penting ARM HA-IPB.

“Semoga pertemuan ini semakin mempererat kolaborasi ARM HA-IPB dengan rekan-rekan media dalam menyebarluaskan informasi tentang kegiatan kemanusiaan dan kebencanaan yang dilakukan ARM-HA IPB,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, masalah kemanusiaan adalah tanggung jawab kolektif seluruh elemen, tak terkecuali media.

Dalam acara tersebut ARM juga memperkenalkan beragam produk unggulan untuk dapat digunakan baik dalam penanggulangan bencana maupun perbaikan gizi masyarakat, antara lain berupa makanan kalengan dan ransum bencana siap saji yang diproduksi mitra ARM HA-IPB dari kalangan alumni IPB University.

Ramah-tamah diakhiri dengan penyerahan bingkisan ARM HA-IPB kepada para jurnalis dan berbuka puasa bersama. *

Artikel ARM HA-IPB: Media Bagian Utama dari Komponen Pentaheliks Penanggulangan Bencana pertama kali tampil pada Parade.id.

Seruan itu disampaikan Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Adian Husaini, dalam silaturahmi dengan para jurnalis di markas Dewan Dakwah di Kramat Raya 45, Jakarta, Rabu (27/3).

Acara yang dihadiri oleh 15 media umum dan berbasis Islam tersebut bertujuan untuk memperkuat hubungan kerja yang telah terjalin antara Dewan Dakwah dan media selama ini.

“Salah satu gagasan yang perlu dipikirkan, antara lain, adalah pembentukan kantor berita muslim, dimana potensi semua jurnalis muslim berikut medianya disatukan,” ujar Adian, yang pernah menggeluti dunia kewartawanan selama lebih satu dekade.

Ia mengakui, bagi media-media berbasis Islam, bertahan dalam kondisi industri seperti saat ini tidaklah mudah. Terlebih di era jurnalisme warga (citizen journalism) ketika informasi amat mudah didapat. Publik mengalami banjir informasi.

Dalam situasi demikian, media-media Islam harus mampu tetap menjaga kredibilitasnya.

“Fungsi media untuk mendidik masyarakat (to educate), terus diperlukan. Di sisi lain, dibutuhkan kreativitas untuk memastikan media-media Islam mampu berkembang,” ujar Adian.

Para jurnalis, lanjutnya, misalnya dapat mengangkat isu yang menjadi kepentingan bersama dan mem-viralkannya kepada umat.

Dalam kesempatan itu, Adian Husaini menegaskan jalur yang diambil Dewan Dakwah untuk berkhidmat di bidang pendidikan dan dakwah Islam sebagaimana amanat dan teladan pendiri Dewan Dakwah, Mohammad Natsir.

Fokus di dunia pendidikan bukanlah tanpa alasan.  Pendidikan menjadi krusial mengingat sumber daya manusia (SDM) umat masih perlu diperbaiki kualitasnya. Apalagi mengingat fenomena yang sudah menyebar di benak masyarakat kiblat pendidikan yang baik adalah ke Barat.

“Padahal pendidikan Barat  tidak menjawab problematika umat dan malah membuat umat berputar-putar di tempat serupa. Pendidikan yang berkah adalah pendidikan Islami,” ujarnya.

Karena itu, ia memandang para jurnalis dan media-media Islam perlu bekerja sama dengan Dewan Dakwah menjawab tantangan zaman dan membangun persepsi publik  tentang urgensi pendidikan Islami.

Jurnalis muslim, lanjut Adian, harus memandang tugasnya sebagai bagian dari jihad untuk mengubah pola pikir masyarakat tentang hegemoni sekulerisme dalam dunia pendidikan ke pendidikan Islam. Salah satunya mengubah persepsi selama ini bahwa pendidikan yang berhasil dilihat dari kuantitas lulusannya.

“Indikator keberhasilan pendidikan bagi Dewan Dakwah yang utama bukanlah kuantitas melainkan kualitas. Lulusannya  menjadi sosok yang cinta ilmu, cinta dakwah, dan berakhlak mulia,” ungkap Adian, yang meraih gelar doktornya di Institut Pemikiran Islam dan Peradaban – Universitas Islam Internasional Malaysia (ISTAC-IIUM) di bidang pemikiran dan peradaban Islam.

Media gathering Dewan Dakwah juga diisi dengan pemaparan profil Hudaya Safari Tour & Travel yang merupakan sayap usaha Dewan Dakwah dalam penyediaan layanan haji dan umrah.

Acara diakhiri dengan penyerahan bingkisan dan buka puasa bersama jajaran pengurus dan staf Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. *

Artikel DDII Menyerukan Media Islam untuk Saling Sinergi pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kami mengecam keras tindakan intimidasi oleh pengawal Firli terhadap jurnalis yang sedang melakukan tugasnya, apalagi ini di ruang publik,” kata Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh Juliaman, di Banda Aceh, Jumat.

Pernyataan sikap organisasi pers yakni disampaikan bersama oleh para Ketua AJI Banda Aceh, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di kantor AJI Banda Aceh.

Sebelumnya, dua jurnalis Aceh diduga diintimidasi oleh pengawal Ketua KPK Firli Bahuri saat meliput pertemuan Firli bersama Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Aceh di warung Sekretariat Bersama (Sekber) wartawan Aceh, Kamis (9/11) malam.

Keduanya adalah Raja Umar wartawan Kompas TV dan Kompas.com, dan pewarta Puja TV (TV lokal Aceh) Lala Nurmala. Saat itu, Firli bersama JMSI sedang ngopi dan makan durian di Sekber wartawan.

“Intimidasi tersebut dilakukan seorang yang mengaku polisi menggunakan pakaian bebas, dan saat itu mengawal kegiatan Firli di Aceh. Yaitu berupa pemaksaan penghapusan foto dan video yang telah diambil oleh kedua jurnalis ini,” ujar Juliamin.

Sementara itu, Ketua IJTI Aceh Munir Noer menyatakan bahwa pemaksaan penghapusan foto dan video tersebut merupakan salah satu upaya penghalangan kerja-kerja jurnalistik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pada Pasal 18 ayat 1.

“Seharusnya, kepolisian memahami dan menghargai kerja jurnalistik yang merupakan perwujudan dari pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Tetapi ini dilakukan upaya penghalangan,” kata Munir.

Ketua PWI Aceh Nasir Nurdin menuturkan, kejadian ini kembali mengingatkan bahwa masih banyak anggota kepolisian yang belum memahami kerja-kerja jurnalistik di lapangan.

Apalagi, wartawan tersebut juga sudah menjalankan kerja-kerja sesuai kode etik jurnalistik. Mereka menggunakan ID card media dan juga telah memperkenalkan diri sebelum peliputan.

“Tidak boleh ada larangan bagi jurnalis melakukan peliputan, apalagi di tempat umum, dan peristiwa ini juga terjadi di markas wartawan (Sekber),” kata Nasir.

Maka dari itu, lanjut Nasir, organisasi pers di Aceh mengecam keras dan meminta Mabes Polri dan Polda Aceh untuk mengusut dugaan intimidasi terhadap wartawan tersebut.

“Kita minta kasus ini diusut, karena tidak ada yang berhak untuk melarang jurnalis melakukan peliputan di tempat publik,” demikian Nasir Nurdin.

Sementara itu, JMSI Aceh menyatakan bahwa Ketua KPK RI ngopi dan makan durian bersama pihaknya merupakan agenda organisasi, tidak dalam kerangka memberikan keterangan pers atau hal lainnya.

Bahwa kemudian, sehubungan tempat warung kopi itu merupakan tempat berkumpulnya para jurnalis, beberapa wartawan yang mengetahui Firli Bahuri sedang ngopi dan makan durian di Warkop Sekber langsung mendatangi warkop sekber untuk mewawancarai Firli Bahuri.

Terkait dengan pemberitaan adanya intimidasi dari pengawal Firli kepada jurnalis Kompas TV, mereka membantahnya.

“Dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut tidak benar, dan itu di luar konteks JMSI Aceh sebagai panitia,” kata Ketua JMSI Aceh Hendro Saky.

Terkait kesalahpahaman di lapangan dengan pihak pengawalan Firli Bahuri, lanjut Hendro, itu sama sekali bukan kehendak atau perintah Firli Bahuri, melainkan hanya dinamika dan teknis wartawan dalam meliput pemberitaan, bukan sesuatu hal yang disengaja.

“Kami menyesalkan adanya framing negatif terkait dengan pemberitaan ngopi JMSI Aceh dan Ketua KPK RI Firli Bahuri. Apalagi yang hadir dan ngopi bersama Firli juga merupakan wartawan anggota JMSI Aceh,” ujar Hendro Saky.

*sumber: Antara

Artikel Organisasi Pers Aceh Kecam Dugaan Intimidasi Jurnalis oleh Pengawal Ketua KPK pertama kali tampil pada Parade.id.

“Sejak regulasi tersebut terbit pada 2020, Koalisi Advokasi Permenkominfo 5/2020 telah meminta agar Kominfo membatalkan aturan tersebut. Pada 21 Mei 2021 misalnya, 25 organisasi masyarakat sipil dari sejumlah negara, termasuk Indonesia, mengirim surat terbuka agar Menteri Komunikasi dan Informatika Johny G. Plate mencabut beleid itu,” demikian siaran pers AJI, Kamis (21/7/2022).

Sebelumnya, Kominfo memberi batas waktu pada seluruh PSE agar mendaftar paling lambat 20 Juli 2022. Jika tidak, Kominfo mengancam akan memberikan sanksi administratif hingga pemutusan akses atau pemblokiran terhadap platform maupun situs.

Ketentuan PSE tersebut tidak hanya untuk platform media sosial besar seperti Google, Meta Group, Tiktok tetapi tapi juga berlaku untuk situs-situs berita.

“AJI menilai beleid tersebut tidak hanya persoalan administratif semata, melainkan sebagai upaya agar PSE tunduk pada ketentuan Permenkominfo 5/2020.

Pasal-pasal bermasalah
AJI Indonesia mengidentifikasi 4 pasal krusial di dalam Permenkominfo 5/2020 yang berisiko mengancam kebebasan pers secara langsung di Indonesia. Pertama, Pasal 9 ayat (3) dan (4) yang memuat ketentuan PSE swasta tidak memuat informasi yang dilarang.

Kriteria informasi dilarang tersebut meliputi yang melanggar undang-undang, meresahkan masyarakat, dan mengganggu ketertiban umum. Kriteria “meresahkan masyarakat” dan “mengganggu ketertiban umum” tersebut cukup lentur atau karet karena membuka ruang perdebatan, terlebih lagi jika menyangkut konten yang mengkritik lembaga negara atau penegak hukum.

“Apalagi di dalam Permenkominfo tersebut tidak diatur klausul yang ketat mengenai standar, tidak melibatkan pihak independen yang berwenang untuk menilai konten, dan tidak memuat klausul soal mekanisme keberatan dari publik.”

Dampaknya, bisa jadi berita dan konten yang mengungkap soal isu pelanggaran HAM seperti di Papua, pada kelompok LGBTQ atau liputan investigasi yang membongkar kejahatan, bisa dianggap meresahkan, mengganggu, atau dinilai hoaks oleh pihak-pihak tertentu, bahkan oleh pmerintah dan lembaga penegak hukum.

“Pengaturan yang karet/lentur dalam Permenkominfo 5/2020 justru menjadi pintu masuk penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenang-wenangan.”

Kedua, Pasal 14 mengatur permohonan pemutusan akses atau blokir terhadap informasi yang meresahkan atau mengganggu ketertiban umum bisa dilakukan oleh masyarakat, kementerian/lembaga, aparat penegak hukum dan lembaga peradilan.

Ketentuan ini berisiko membuka pintu bagi siapa saja, termasuk mereka yang memiliki agenda politik, dapat mengajukan blokir terhadap konten/berita yang sebenarnya memuat kepentingan publik, tapi dinilai sepihak meresahkan publik atau mengganggu ketertiban umum.

Ketiga, Pasal 21 dan Pasal 36 memuat ketentuan PSE wajib memberikan akses sistem elektronik dan data elektronik ke kementerian/lembaga untuk pengawasan dan ke APH u/ penegakan hukum. AJI menilai ketentuan ini berisiko menjadi pintu bagi pemerintah untuk mengawasi kerja media.

“Pemerintah dan aparat dengan mudah bisa mengakses data pribadi dan membuka ruang pelanggaran hak privasi, termasuk pada jurnalis-jurnalis yang menjadi target.”

Ketua Bidang Internet AJI Indonesia, Adi Marsiela mendesak agar Dewan Pers menolak beleid ini karena meningkatkan risiko serius pada jurnalis dan media.

“Dewan Pers harus ikut turun tangan meminta Kominfo membatalkan Permenkominfo 5/2020,” kata dia.

Selain itu, Adi mengimbau jurnalis mulai meningkatan kesadaran terkait privasi dan keamanan digital. Salah satunya dengan mempelajari kerentanan penggunaan platform atau aplikasi sejak awal, karena sebelum Permenkominfo 5/2020 berlaku, kerentanan dan risiko itu sudah ada.

“Risiko tersebut smakin besar saat ini, karena Permenkominfo tersebut mewajibkan seluruh PSE memberikan akses ke lembaga & kementerian untuk pengawasan.”

(Rob/PARADE.ID)

Artikel AJI: Permenkominfo 5/2020, Ancaman Baru bagi Kebebasan Pers pertama kali tampil pada Parade.id.

Melalui Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, kasus tersebut dilihatnya terus berulang (intimidasi) terhadap jurnalis telah menunjukkan bahwa negara tidak kunjung serius memastikan perlindungan kepada mereka.

“Intimidasi seperti ini masih terlalu sering dialami oleh jurnalis, terutama mereka yang meliput isu-isu yang sensitif atau kontroversial,” katanya, Jumat (15/7/2022).

Jurnalis yang melakukan kerja jurnalistik seharusnya mendapat perlindungan bukan intimidasi. Apalagi dalam kasus ini, jurnalis tersebut sedang meliput di kompleks perumahan kepolisian.

Amnesty Internasional Indonesia pun mendesak agar Kapolri dan Kapolda Metro Jaya untuk segera mengusut kasus intimidasi ini dan memastikan intimidasi terhadap jurnalis di manapun  tidak terulang lagi. Demikian dikutip laman amnesty.id, Jumat.

Apa yang dialami oleh dua jurnalis, ditanggapi Kepala Biro Provos Polri Brigjen Benny Ali, dengan permohonan maaf atas intimidasi yang terjadi pada Kamis (14/7/2022) ketika mewawancarai petugas kebersihan di lingkungan rumah dinas Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo.

“Pertama-tama saya selaku Karo Provos mengucapkan permohonan maaf atas tindakan anggota kami yang kurang pemahaman terhadap kejadian kemarin. Memang kejadian kemarin itu bukan di TKP,” kata Benny Ali kepada wartawan di Mabes Polri, Jumat (15/7/2022).

Beny menambahkan, meskipun intimidasi itu terjadinya bukan di tempat kejadian perkara, namun anggotanya saat itu tengah melakukan pengamanan terstruktur di lingkungan rumah Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo.

“Tapi itu merupakan tempat yang dia tinggali. Jadi, dia itu melaksanakan pengamanan terstruktur. Mungkin pemahaman anggota kami ini dengan pemberitaan-pemberitaan itu, ini sudah menyangkut privasi, empati,” katanya, dikutip tvonenews.com.

Menurut Beny, hal tersebut ditujukan untuk menjaga kondisi korban, dalam hal ini Putri Candrawathi, istri dari Irjen Ferdy Sambo dan juga anak-anaknya yang usinya masih muda.

Menurut informasi dari CNN Indonesia, pada tanggal 14 Juli, seorang jurnalis CNN Indonesia dan seorang jurnalis 20Detik melakukan wawancara dengan tetangga dan warga sekitar rumah Ferdy Sambo.

Saat kedua jurnalis mewawancarai seorang petugas kebersihan, tiga orang laki-laki menghampiri mereka dan mengambil paksa handphone yang digunakan jurnalis untuk merekam. Tiga laki-laki itu juga menghapus semua video dan foto hasil peliputan di area tersebut dan melarang kedua jurnalis tersebut meliput terlalu jauh dari tempat kejadian penembakan.

Menurut data Aliansi Jurnalis Independen (AJI), sepanjang 2021 ada setidaknya 43 kasus kekerasan terhadap jurnalis, termasuk sembilan kasus teror dan intimidasi. Kebebasan pers merupakan hal yang penting untuk menjamin pemenuhan hak atas informasi.

Dalam hukum internasional, hak untuk menyampaikan dan menerima informasi termasuk dalam jenis kebebasan berekspresi, sehingga termasuk dalam hak asasi fundamental. Hak atas kebebasan berpendapat dan menyampaikan informasi dijamin di pasal 19 di Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) serta Komentar Umum No. 34 terhadap Pasal 19 ICCPR.

Dalam kerangka hukum nasional, hak tersebut juga telah dijamin dalam Konstitusi Indonesia, yaitu Pasal 28E dan 28F UUD 1945, serta pada Pasal 14 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.UU 40/1999 tentang Pers juga menyebutkan bahwa jurnalis dilarang dihalang-halangi saat meliput berita. Ancaman pidananya berupa hukuman penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp 500 juta.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Intimidasi Jurnalis, Amnesty Internasional Indonesia Angkat Suara pertama kali tampil pada Parade.id.

Hasil penjualan medali emas dengan 23 karat tersebut sebesar 103,5 juta dolar. Dijual di Heritage Auctions.

Ini adalah medali Hadiah Nobel Perdamaian termahal yang pernah dijual. Rekor sebelumnya adalah harga 4,76 juta dolar yang diambil pada tahun 2014 oleh medali 1962 yang diberikan kepada ahli biologi molekuler Amerika James Watson, yang membantu menemukan struktur DNA. Hasilnya akan disumbangkan ke UNICEF, badan kemanusiaan PBB yang membantu anak-anak, yang akan digunakan untuk membantu anak-anak yang terkena dampak invasi Rusia ke Ukraina. Demikian dikutip forbes.com.

Sebelum penjualan, Muratov menggambarkan pelelangan sebagai “tindakan solidaritas” dengan Ukraina, menurut New York Times, dan mengatakan kepada Associated Press bahwa dia sangat prihatin dengan masa depan anak-anak yang menjadi yatim piatu selama krisis.

Institut Nobel Norwegia yang memberikan hadiah perdamaian mendukung penjualan medali untuk amal, yang disebut Direktur Olav Njølstad sebagai “tindakan kemanusiaan yang murah hati.”

Muratov terinspirasi untuk menjual medalinya oleh Niels Bohr, seorang ilmuwan Denmark yang menjual Hadiah Nobel Perdamaiannya sendiri untuk mengumpulkan dana bagi Finlandia setelah diserbu oleh Uni Soviet pada tahun 1939, menurut New York Times.

Muratov adalah salah satu pendiri dan editor lama Novaya Gazeta, sebuah surat kabar independen yang didirikan pada tahun 1993 menggunakan hadiah uang dari Hadiah Nobel Perdamaian mantan presiden Soviet Mikhail Gorbachev sendiri. Surat kabar itu menangguhkan penerbitan pada Maret setelah menghadapi tekanan dari Kremlin atas laporannya tentang invasi ke Ukraina, dengan mengatakan mereka berharap untuk melanjutkan kegiatan setelah konflik berakhir.

Ketika Muratov dan jurnalis Maria Ressa, yang bekerja di Filipina, bersama-sama dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian pada Oktober, Muratov mengatakan kepada media bahwa dia pikir penghargaan itu seharusnya diberikan kepada pemimpin oposisi Rusia Alexei Navalny.

(Irm/PARADE.ID)

Artikel Jurnalis Rusia Lelang Medali Hadiah Nobel Perdamaian untuk Ukraina pertama kali tampil pada Parade.id.

“Membunuh jurnalis adalah mengubur cakrawala, membunuh jurnalis adalah kejahatan perang. PALESTINE NOT A LONE!” demikian yang disampaikan Sekjen Konfederasi KASBI, Sunarno, Ahad (15/5/2022), dalam pesan singkatnya kepada parade.id.

Pemerintah, kata Sunar, harusnya bisa memiliki power lebih untuk menanggapi tragedi penembakan kepada jurnalis, khususnya membantu krisis Palestina-Israel yang berkepanjangan.

“Mengingat Indonesia punya posisi strategis, di Asean, Asia, bahkan di PBB,” kata dia lagi.

Sebelumnya, jurnalis televisi Al Jazeera Shireen Abu Akleh (51) ditembak mati saat meliput serangan Israel di kota Jenin, Tepi Barat, pada Rabu pagi (11/05/2022). Selain Shireen, kata Kementerian Kesehatan Palestina, wartawan lainnya, Ali Al-Samoudi, juga ditembak dari belakang.

Direktur Institut Kedokteran Forensik di Universitas An-Najah di kota Nablus, Rayyan al-Ali, mengatakan otopsi yang dia lakukan menyimpulkan Shireen ditembak mati di kepala.
Al Jazeera, saluran yang berbasis di Doha, Qatar itu mengatakan wartawatinya “dibunuh dengan darah dingin” oleh pasukan Israel.

Mereka menyebut pembunuhan itu sebagai “kejahatan keji, yang hanya bertujuan untuk mencegah media melakukan tugas mereka.”

“Kami berjanji untuk mengadili para pelaku secara hukum, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha menutupi kejahatan mereka, dan membawa mereka ke pengadilan,” ungkap Al-Jazeera.

Shireen Abu Akleh lahir di Yerusalem pada 1971, dan meraih gelar BA dalam bidang jurnalisme dan media dari Universitas Yarmouk di Yordania.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel KASBI Kecam Penembakan yang Dilakukan Tentara Israel terhadap Jurnalis Al-Jazeera pertama kali tampil pada Parade.id.

“Di Israel, atau di mana pun berada, wartawan atau pewarta harus dilindungi hak-haknya. Sebab dia sedang bekerja, menjalankan profesinya,” kata dia, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/5/2022).

Israel, menurut Hartawan, mestinya mengetahui hal itu. Jangan justru wartawan dijadikan target.

“Jurnalis sebagai garda terdepan melakukan tugas yang mulia mengambil peliputan dan merekam gambar untuk diinformasikan kepada khalayak yang ingin mengetahui situasi dan keadaan perang sudah berlangsung bertahun-tahun,” tukas Hartawan.

“Apalagi Shireen Abu Aqleh kan sudah menunjukkan identitasnya. Itu terlihat pada dadanya (rompi bertuliskan ‘PRESS’),” katanya.

PON pun meminta kepada segenap wartawan atau awak media untuk ikut berempati atas kejadian yang menimpa Shireen Abu Aqleh ini. Agar ke depannya, tidak ada lagi wartawan yang menjadi korban, hanya karena ia menjalankan tugasnya.

Hal yang sama dikatakan Sekjen PON Sonny Eko Kustiawan, bahwa tugas jurnalis di medan perang sangat berisiko tinggi. Apalagi kejadian yang menimpa jurnalis senior Shireen berada di wilayah antara Israel dan Palestina yang merupakan rawan terjadi tembak menembak antarkedua negara itu.

“Dengan kejadian ini, kami Pewarta Online Nusantara (PON) mengutuk tentara Israel yang telah menembak jurnalis Shireen Abu Aqleh. Ini merupakan perbuatan yang keji dan tidak berperikemanuasian dan meminta dunia Internasional untuk mengecam keras tindakan Israel,” tandas Sonny.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel PON Kutuk Keras Tindakan Kekerasan Tentara Israel kepada Wartawan pertama kali tampil pada Parade.id.

Pada kesempatan ini, UBN memberikan wejangan terkait posisi strategis jurnalis. Menurut UBN, seorang jurnalis dapat berperan membersihkan kotoran-kotoran informasi.

“Posisi antum ini positioning. Strategis dalam menjaga umat dari perpecahan,” ungkap UBN.

Untuk mencegah perpecahan di kalangan umat, UBN menekankan pentingnya bertabayun dan menjaga silaturahmi. Sebab menurut dia, perpecahan itu terjadi di mana saja.

“Bukan hanya antum (jurnalis), di tingkat ulama juga terjadi,” kata UBN.

Dijelaskan UBN, bersilaturahmi merupakan perkara penting yang diperintahkan Allah. Bahkan memutuskan tali silaturahmi adalah salah satu dosa besar selain berzina.

Untuk itu, UBN mengapresiasi langkah sejumlah jurnalis muslim yang melakukan silaturahmi ke ulama. UBN berharap silaturahmi ini terus dilanjutkan di luar momen Idulfitri.

“Silaturahmi media merupakan bentuk bertaqarub. Perintah Allah. Diantara perintah Allah adalah bersilaturahim,” jelas alumni Universitas Islam Madinah, Arab Saudi ini.

Mencegah perpecahan dinilai UBN bukan perkara mudah. Dibutuhkan kedewasaan, dibutuhkan kelapangan hati menyikapi perbedaan.

“Koreksi diri saja. Kalau kita sebagai perekat, jika masih mudah memecah yang tidak bisa akan menyatukan,” ujar UBN. []

Artikel Di Momen Idulfitri, UBN Pesan Ini ke Jurnalis Muslim pertama kali tampil pada Parade.id.

Menurut Ketua Panitia Workshop Media Buruh KSBSI, Edy Irawan, Workshop Media ini untuk menjaring calon-calon jurnalis buruh di KSBSI. Workshop ini juga kata dia adalah pendidikan pertama dan nantinya akan dilanjutkandengan pendidikan berikutnya dengan materi jurnalistik yang lebih dalam, yang membantu jurnalis-jurnalis buruh ini dalam meningkatkan profesionalitas kerja-kerja jurnalistik, baik personal maupun secara tim.

“Ini adalah dasarnya bagaimana nanti kita membuat rilis, video dan lain sebagainya,” terangnya, dalam keterangan resminya, Sabtu (19/2/2022).

Ia pun berharap, jurnalis-jurnalis muda ini mampu menjadi kontributor-kontributor untuk media yang dikelola oleh KSBSI, baik cetak maupun online, seperti KSBSI.ORG, Channel Youtube Media KSBSI TV, Majalah Suara Buruh, Kantorberitaburuh.com dan Kataburuh.com.

“Selain itu, mereka juga berkontribusi di media-media yang dikelola oleh federasi mereka masing-masing,” tandasnya.

Dari hasil penjaringan, ada 15 calon Jurnalis Buruh yang siap berkontribusi di Media KSBSI Digital Network dan Federasi mereka masing-masing.

Dari catatan Media KSBSI Digital Network, jejaring media Federasi yang website resminya aktif, diantaranya: DPP FSB GARTEKS dengan situs fsbgarteks.org; DPP FSB KAMIPARHO dengan situs Kamiparho.org; DPP FSB NIKEUBA dengan situs fsbnikeuba.com; DPP FSB KIKES dengan Channel Youtube ‘KIKES TV‘; DPP FPE dengan situs fpe-sbsi.or.id;
DPP F HUKATAN dengan situs hukatan.org (dalam tahap pengembangan); DPC FSB KAMIPARHO DKI Jakarta dengan Channel Youtube Media Kamiparho Jakarta; PK FSB NIKEUBA ISS Indonesia dengan situs nikeuba.com; dan Program Sosial Dialog KSBSI dengan situs terasksbsi.com.

Workshop Media KSBSI ini dibuka langsung oleh M. Hori Koordinator Wilayah KSBSI Provinsi DKI Jakarta. Hori berharap peserta pelatihan hari ini benar-benar dapat menjadi jurnalis-jurnalis KSBSI dengan tetap mengikuti pendidikan lanjutan dengan materi yang lebih mendalam.

Sementara pemateri dan narasumber perdana ini adalah Andreas Hutagalung dengan materi penulisan dasar dan teknik wawancara dengan pengembangan narasi yang nantinya dapat dipergunakan tidak saja sebagai rilis, namun juga untuk kebutuhan berita-berita video. []

Artikel Media KSBSI Digital Network Gelar Workshop Media, Menjaring Jurnalis Buruh pertama kali tampil pada Parade.id.