Koordinator lapangan (Korlap) yang juga pengurus P-KCDMR Yana Mulyana mengatakan, bahwa intinya warga sudah tidak percaya lagi terhadap pelayanan. Ketidakpercayaan itu meliputi beberapa hal yang dipertanyakan sehingga mereka turun ke jalan.

“Bukan hanya dana desa (DD) saja ada, melainkam ada soal lainnya juga kang,” pengakuannya kepada awak media di kantor desa.

Ia menjelaskan sekaligus menanyakan, misal soal kejelasan surat pernyataan di atas materai yang dibuat per tanggal 15 Juni 2022 oleh Kades Cidamar. Mereka pun medesak menandatangani atau membuat surat pengunduran diri.

“Jelasnya meminta pertanggungjawaban Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cidamar juga,” tegasnya.

BPD sebagai perwakilan masyarakat Desa Cidamar atas kinerjanya, didesak untuk membuat surat pemakjulan atau surat hak angket atas ajuan wargra.

“Pemberhentian kades atas dasar warga sudah tidak percaya lagi atas kepemimpinan sebagai pucuk pimpinan di desa ini,” tegas Yana.

Hal senada masih paparnya, sesuai dengan undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum (UU)—kemerdekaan berpendapat di muka umum, bila sejumlah tuntutan tidak dikabulkan maka warga akan terus minta keadilan—meminta kades mengundurkan diri.

“Ya, itu mengenai kinerja selama ini dan termasuk BPD sudah tidak membela kesejahteraan kepentingan warga. Aksi ini tentunya bukan kepentingan pribadi atau golongan tetapi atas nama warga sini,” pungkasnya.

Sementara itu, Camat Cidaun Sofyan Sauri berharap melalui aksi saat ini bisa memecahkan permasalahan-permasalahan, yang selama ini warga aspirasi dan pernyataan sejumlah tuntutan terkait soal Kades dengan beraudensi.

“Intinya menindaklanjuti laporan dari warga dan mengajak bisa menjaga saling menghargai bukan kekerasan tapi aksi damai,” katanya, saat sempay beraudiensi di aula Desa Cidamar.

Kapolsek Cidaun AKP Mardi mengapresiasi aksi tersebut. Ia mengatakan sangat menghargai apa disampaikan warga dan ini merupakan suatu niatan baik untuk kepentingan masyarakat.

“Pada intinya jaga kondusifitas dan kamtibnas untuk menyampaikan aspirasi baik dan santun,” pintanya.

(Sop/parade.id)

Artikel Mosi Tidak Percaya kepada Kades Cidamar, Cianjur pertama kali tampil pada Parade.id.

Hal itu sebagaimana yang disampaikan oleh Hidayat Nur Wahid, politisi dari PKS. Presiden maksimal hanya dua periode dengan masing-masing menjabat selama 5 tahun lewat Pemilu.

“Padahal Indonesia negara hukum. Kepala Desa memang boleh sampai 3 periode, tetapi Kepala Negara (Presiden) maksimal 2 periode @ 5 tahun via Pemilu,” kata dia, Rabu (30/3/2022).

UUD 1945 yang mengatur soal itu ada di pasal 7, kata dia. Saat Presidennya SBY, pun demikian. Dua periode. Dia (SBY), legowo taati ketentuan ini: dua periode saja.

Hidayat mengomentari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang mendukung Presiden Jokowi untuk menjabat tiga periode. Mereka beralasan selama ini Jokowi selalu mengabulkan permintaan para kepala desa. Demikian dikutip cnnindonesia.

Terbaru, Ketua Umum Apdesi Surtawijaya mengajukan 5 tuntutan ke Jokowi. Apdesi meminta pencairan honor kades setiap bulan, penambahan dana operasional 3 persen dari dana desa, pengubahan stempel desa, penyederhanaan proses pencairan SPJ, dan pemberian diskresi untuk penggunaan BLT Desa.

Surtawijaya mengatakan Jokowi telah berjanji mengabulkan semua permintaan. Dengan demikian, kepala desa akan membayar utang dengan mendukung Jokowi 3 periode.

“Apa yang kita inginkan, Beliau kabulkan. Sekarang kita punya timbal balik, beliau peduli sama kita. Teman-teman sepakat tadi, tiga periode, lanjutkan,” kata Surtawijaya saat ditemui di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3).

Surtawijaya menyebut seluruh kepala daerah akan mendukung rencana itu. Dia juga mengklaim 50 persen masyarakat pedesaan akan mendukung Jokowi 3 periode.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Kades Boleh Tiga Periode, Presiden Maksimal Dua Periode pertama kali tampil pada Parade.id.

“Ini patut menjadi contoh. Cianjur harus terbebas dari narkoba melalui program desa bersinar,” ujarnya, kemarin.

Bupati Herman pun berharap agar semua desa juga aktif mengantisipasi sekecil apa pun kemungkinan adanya narkoba di wilayahnya masing-masing.

Selain itu, Bupati Herman juga mengajak 354 desa yang ada di Cianjur untuk terus dan ikut menggulirkan program bebas dan bersih narkoba di lingkungannya.

(Kades) yang menerima penghargaan oleh BNN ialah Acep Ganda. Ia Kades di Cipendawa, Pacet, Cianjur, Jawa Barat.

Ia menerima penghargaan tersebut oleh BNN dalam program Desa Bersih Narkoba. Pemberian tersebut dalam momen Hari Anti Narkotika

Kades Acep menerima penghargaan tersebut langsung di Jakarta.

(Isa/PARADE.ID)

Artikel Bupati Cianjur Apresiasi Kades yang Menerima Penghargaan dari BNN pertama kali tampil pada Parade.id.