“Pansus Angket Haji berawal dari Komisi VIII yang  mengalami kemacetan rapat dengan Kementrian agama karena tidak mendapatkan data dan keterangan yang memadai,” kata Cak Imin, panggilan akrabnya, kemarin, lewat akun X-nya.

Ketertutupan Kemenag, kata Cak Imin, yang kemudian membuat Komisi VIII bersepakat membongkar data yang tertutup itu melalui Pansus Angket, terutama penggunaan visa hak jamaah haji reguler yang tidak diberikan kepada jamaah yang sudah antre berpuluh tahun.

“Jadi ini murni urusan pekerjaan komisi VIII yang meminta Pansus angket haji. Fokus pada apakah terjadi penyelewengan penggunaan visa haji,” kata Cak Imin.

“Gak ada urusanya dengan PKB atau PBNU.

Paham !” tegasnya.

Dikutip detik.com, Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menyinggung pembentukan Pansus Haji karena masalah pribadi, untuk menyerang PBNU.

Hal tersebut ia sampaikan ketika menyebut bahwa pelaksanaan haji tahun ini baik-baik saja.

“Soal pansus ya pansus haji ya. Nah ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita, pansus haji kemudian nyerang NU jangan-jangan ini masalah pribadi ini jangan-jangan gitu loh,” kata Yahya dalam konferensi pers di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu (28/7/2024).

“Kami melihatnya nggak ada yang bisa dijadikan alasan yang cukup untuk pansus ini dan masyarakat saya juga bisa melihat lagi,” tambahnya.

Yahya menduga ada kaitan dengan adiknya, Yaqut Cholil Qoumas, yang juga sebagai Menteri Agama RI. Namun tetap yang menjadi sasaran adalah PBNU.

“Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya, misalnya gitu. Itu kan masalah. Jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU ketua umumnya kebetulan saya, menterinya adik saya lalu diincar karena masalah-masalah alasan pribadi begini,” kata Yahya.

Meski menduga ke arah sana, Yahya menyebut masih melihat perkembangan lebih lanjut dari pansus tersebut. Dia juga menyebut banyak juga jemaah NU yang ikut haji, dan mempersilakan mereka untuk bisa ditanyakan terkait pelaksanaannya.

“Kita kan punya jamaah yang berhaji juga ada banyak orang yang bisa ditanyain ya kalau perlu bikin survei ya sebetulnya nggak ada yang menurut saya,” imbuhnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Pansus Haji Ada karena Komisi VIII Mengalami Kemacetan Rapat dengan Kemenag pertama kali tampil pada Parade.id.

Dalam acara tersebut, Kemenag memanfaatkan momentum Ramadan untuk menebar pesan persaudaraan dan perdamaian dengan menggandeng group band GIGI.

Dengan membawakan berbagai tembang andalan, band Gigi mampu tampil menghibur dan memukau ribuan santri dan masyarakat umum yang hadir.

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Muhammad Ali Ramdhani menyebut acara PeaceSantren digelar di pondok pesantren karena sejatinya kehadiran pesantren selalu membawa pesan damai, kasih sayang, serta nilai-nilai moderasi beragama. 

“Kita semua memahami sesungguhnya semakin dalam seseorang memahami agama, maka perilakunya akan semakin baik kepada orang lain dan mampu mentolerir perbedaan yang ada pada setiap individu manusia,” ujar Ali Ramdhani didampingi Plt. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Waryono.

Menurutnya, pesan-pesan damai tidak hanya bisa digaungkan dalam bentuk ceramah atau nasihat, melainkan juga bisa disampaikan melalui ruang-ruang seni seperti musik yang religi.

“GIGI termasuk band yang memiliki album religi yang kuat. Mereka selalu tampil dengan mengedepankan ruang-ruang moderasi,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Basis GIGI Thomas Ramdhan menyampaikan pesan bahwa perdamaian dan penerimaan terhadap segala bentuk perbedaan merupakan cara GIGI untuk terus eksis berkarya selama 30 tahun.

“GIGI ini ada empat orang, yang satunya non muslim, kadang kita juga beda prinsip dan pandangan. Alhamdulillah GIGI sudah 30 tahun dan menjaga 30 tahun berkarya keliling Indonesia,” ujar Thomas.

Sementara itu, Dewa Budjana selaku satu-satunya personel GIGI yang non-muslim, mengaku selama 30 tahun karirnya, band GIGI sudah banyak berkunjung ke berbagai pesantren di Indonesia.

Dalam kunjungannya, Budjana merasa nyaman terhadap perdamaian yang diterapkan di pondok pesantren. 

Gelaran PeacePesantren bertajuk “Ngabuburit Ramadan 1445” ini dihadiri pengasuh Pesantren Sunan Pandanaran KH Mu’tashim Billah, Kabid Pendidikan Madrasah Kemenag DIY Abd. Suud dan jajaran tamu undangan lainnya. *

Artikel Kemenag Gelar PeaceSantren di PP Sunan Pandanaran, Band GIGI Pukau Ribuan Santri pertama kali tampil pada Parade.id.

“Hormati sakralitas lembaga pernikahan. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang agamis. Maka ketika bicara pernikahan atau perkawinan dalam pikiran bawah sadar tentu yang dimaksud pernikahan menurut hukum agama atau kepercayaan masing-masing, tidak ada selain itu,” kata Fuad dalam keterangannya, kemarin.

Fuad mengatakan, pernikahan yang dilakukan pria dan wanita sebagai dasar pembentukan keluarga merupakan jalan ibadah menuju keridaan Tuhan.

“Tidak sah nikah tanpa mengikuti ketentuan agama atau nikah yang tidak mengindahkan syariat agama,” ujarnya.

Fuad mengungkapkan, di dalam pernikahan terdapat rambu-rambu yang ditentukan agama demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Dikatakannya, keinginan membangun keluarga yang sakinah, perlu diikuti dengan ketaatan terhadap rambu-rambu tersebut.

“Agama adalah roh bagi sebuah perkawinan. Bagi umat Islam, akad nikah sebagai landasan terbentuknya ikatan perkawinan disebut mitsaqan ghalizha (perjanjian suci yang kokoh),” tuturnya.

Fuad menegaskan, agama dan perkawinan memiliki keterkaitan dalam kehidupan. “Keterkaitan antara perkawinan dan agama adalah sesuatu yang prinsipil bagi setiap umat beragama yang menjunjung tinggi nilai-nilai agamanya dalam pembentukan keluarga,” pungkasnya. []

Artikel Viral Pria Nikahi Kambing di Gresik, Ini Kata Kemenag pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kita mengundang ormas Islam untuk mengikuti sidang isbat awal Syawal 1443 H yang akan digelar pada 1 Mei 2022,” ujar Adib, dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis (28/4/2022).

“Kita undang juga duta besar negara-negara sahabat,” sambungnya.

Mantan Kepala Kanwil Kemenag Jabar ini mengungkapkan, pihaknya juga mengundang Komisi VIII DPR RI, akademisi dari sejumlah universitas, pimpinan pondok pesantren, serta para pakar dan ahli falak.

Sebab masih pandemi, lanjut Adib, sidang isbat awal Syawal 1443 H digelar secara hybrid, melalui daring dan luring. Secara luring, sidang isbat digelar di Auditorium HM Rasjidi, Kantor Kemenag RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta. Peserta yang mengikuti secara daring kami fasilitasi melalui aplikasi Zoom.

“Pelaksanaan sidang isbat diawali penjelasan posisi hilal oleh Tim Unifikasi Kalender Hijriah Kemenag, dilanjutkan dengan informasi hasil rukyatul hilal yang digelar di 99 titik di seluruh Indonesia. Selanjutnya akan ditetapkan awal Syawal 1443 H dengan mempertimbangkan hasil hisab dan hasil rukyat, serta masukan dari peserta sidang,” katanya.

“Hasil sidang isbat awal Syawal 1443 H akan diumumkan melalui telekonferensi pers yang disiarkan TVRI sebagai tv pool,” tandasnya.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Kemenag Undang Ormas Islam dan Perwakilan Dubes pada Isbat Awal Syawal pertama kali tampil pada Parade.id.

Proses penjaminan halal dilakukan BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), sdgkan yg memeriksa lapangan/audit itu lembaga pemeriksa Halal/LPH (Lembaga Pemeriksa Halal), sdgkan yg menetapkan kehalal suatu produk adlh sidang fatwa MUI yg melibatkan pihak terkait,” kata dia, kemarin.

Ia menjelaskan, bahwa Undang-Undang (UU) mengatur BPJPH itu sebagai administrasi pendaftaran. Sedangkan pemeriksaan halal di lapangan/ audit oleh LPH.

Jadi, kata dia, penetapan halal atau ditolak itu di sidang Komisi Fatwa MUI. Baru BPJPH boleh menerbitkan sertifikat setelah ditetapkan halal oleh MUI.

“Klo ditolak MUI ya balik,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Logo ‘halal’ baru yang diubah oleh Kemenag boleh dikatakan buat ramai publik. Pasalnya, pertama karena logo ‘halal’ yang baru tidak seperti representasi ‘bahasa’ halal.

Ada pula yang berkomentar, logo ‘halal’ terbaru cenderung mengesankan, menggambarkan etnis tertentu. Namun Kemenag dapat menjelaskan, melalui filosofi yang termaktub dalam laman Kemenag.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Kiai Cholil Jawab soal Perubahan Logo Halal oleh Kemenag pertama kali tampil pada Parade.id.

“Mulai hari ini dibuka pendaftaran SNPDB untuk siswa MAN Insan Cendekia, MAN Program Keagamaan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri,” ujar Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah M. Isom Yusqi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Isom mengatakan SNPDB akan dibuka dalam dua jalur, tes dan prestasi atau non tes dengan kuota terbatas. Pendaftaran jalur tes dibuka dari 10 Januari hingga 14 Februari 2022. Sementara pendaftaran jalur prestasi dibuka dari 10 Januari hingga 7 Februari 2022.

“Pendaftaran dilakukan secara daring atau online melalui https://snpdb-madrasah.kemenag.go.id,” kata dia.

Ia menjelaskan MAN Insan Cendekia merupakan salah satu purwarupa madrasah unggulan berbasis asrama di Indonesia. Pendirian MAN Insan Cendekia bertujuan mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dalam bidang Keimanan dan Ketakwaan (IMTAK), menguasai IPTEK, dan wawasan keislaman dan kebangsaan yang baik.

Di samping itu, keberadaan MAN Insan Cendekia ini diharapkan dapat berfungsi menjadi model dan inspirasi bagi madrasah-madrasah lain di sekitarnya.

“Saat ini terdapat 23 MAN Insan Cendekia di seluruh Indonesia. Dari 23 MAN IC, total daya tampung siswa yang bisa diterima berjumlah 2.460, putra dan putri,” kata dia.

Dalam proses pendaftaran, setiap calon siswa hanya dapat memilih maksimal dua lokasi MAN IC saja. Setiap calon peserta didik harus menentukan jurusan dari saat pendaftaran,.

Sementara MAN Program Keagamaan (MAN PK) merupakan salah satu program peminatan unggulan nasional dalam bidang keagamaan berbasis asrama yang menjadi bagian dari MAN Reguler yang sudah ada.

Penekanan MAN PK pada kurikulum keagamaan yang padat serta penekanan pada penguasaan Bahasa Arab dan Inggris. Selain tes umum, akademik dan potensi akademik, setiap calon siswa MAN PK juga harus mengikuti tes wawancara, baca kitab kuning, dan tes lisan bahasa Arab-Inggris.

“Setiap calon peserta hanya dapat memilih satu pilihan MAN PK. Saat ini ada 10 MAN PK yang akan menerima 500 siswa. Rata-rata menerima 48 siswa, kecuali MAN 1 Surakarta menerima 68 siswa. Untuk siswa baru MAN PK akan mendapat beasiswa sampai lulus, sehingga orang tua tidak lagi memikirkan biaya hidup di asrama,” kata dia.

Sementara Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri (MAKN) adalah MAN yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam. Tahun 2017, Kementerian Agama membangun piloting MA Kejuruan Negeri di dua lokasi, yaitu di Ende (NTT) dan Bolaang Mongondow (Sulut).

“Masing-masing MAKN akan menerima 96 siswa, sehingga totalnya ada 192 kursi,” kata Isom.

Isom mengatakan peserta SNPDB terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Tahun pelajaran 2018/2019, SNPDB diikuti 13.419 peserta. Selang satu tahun, pendaftar naik menjadi 13.976. Lonjakan pendaftar terjadi pada tahun pelajaran 2020/2021 yang mencapai 17.344 calon siswa dan SNPDB tahun pelajaran 2021/2022 diikuti 17.422 peserta.

*Sumber: Antara

Artikel Pendaftaran Seleksi Siswa Baru Madrasah Aliyah Dibuka Senin Ini pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kegiatan ini kami buat, untuk memberikan apreasiasi kepada seluruh pihak yang telah berandil besar dalam gerakan zakat dan wakaf di Indonesia,” ujar Kasubdit Edukasi, Inovasi, dan Kerja Sama Zakat dan Wakaf Kemenag, Wida Sukmawati, dalam keterangannya, Senin (29/11/2021).

Apresiasi akan diberikan antara lain kepada Provinsi dengan jumlah penghimpunan wakaf uang terbesar, kampung zakat terbaik, Lembaga Zakat patuh syariah, dan sistem akuntansi zakat.

Wida menjelaskan Malam Apresiasi Festival Literasi Zakat Wakaf merupakan puncak rangkaian Festival Literasi Zakat Wakaf 2021 yang telah digelar sejak 31 Agustus 2021.

Festival Literasi Zakat Wakaf 2021 dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase awareness dan fase festival. Fase awareness ditujukan untuk memperkenalkan dan memberikan pemahaman awal mengenai zakat dan wakaf. Hal ini ditandai dengan peluncuran Audio Drama dan Soundtrack Literasi Zakat Wakaf oleh band Maliq & D’Essentials.

Sedangkan Fase Festival diisi dengan webinar nasional bersama pemerintah, pegiat zakat dan wakaf, dan masyarakat umum melalui aplikasi Zoom.

“Kami mengundang seluruh masyarakat Indonesia untuk dapat bergabung menyaksikan Malam Apresiasi Festival Literasi Zakat Wakaf ini secara daring, melalui kanal Youtube Bimas Islam TV,” tutup Wida. []

Artikel Kemenag Akan Gelar Malam Apresiasi Festival Literasi Zakat Wakaf pertama kali tampil pada Parade.id.

Ucapan seperti itu dikatakan oleh Yusril juga tidak ada manfaatnya bagi kemaslahatan umat Islam dari ormas mana pun juga.

“Kalau kita gunakan istilah zaman Orde Baru dulu, ucapan Menag itu dapat mengganggu kerukunan internal umat beragama. Padahal salah satu tugas Kementerian Agama adalah menjaga dan memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama,” katanya, Senin (25/10/2021).

Bagi dirinya yang mempelajari hukum tatanegara dan sejarah ketatanegaraan RI, keberadaan Kementerian Agama itu bukanlah “hadiah” dari siapa pun. Keberadaan Kementerian Agama itu adalah konsekuensi logis dari negara berdasarkan Pancasila yang kita sepakati bersama.

“Pancasila adalah jalan tengah antara negara ‘berdasarkan Islam’ dgn negara sekular yang ‘memisahkan urusan keagamaan dgn urusan kenegaraan’ seperti dikatakan Prof Supomo dalam sidang BPUPKI. Keberadaan Kementerian Agama telah diusulkan oleh Muhammad Yamin dalam sidang BUPKI,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Di negara kita, lanjutnya kendati mayoritas Islam dan tidak dinyatakan sebagai agama resmi negara seperti di Malaysia, tapi kita bukan negara sekuler yang memisahkan urusan agama dari negara seperti Philipina. Negara mestinya bersikap pro-aktif mendukung terlaksananya ajaran-ajaran agama.

“Di negara yang menjadikan Islam sebagai agama resmi negara spt Malaysia, Raja (Yang Dipertuan Agung) adalah Ketua Agama Islam. Semua urusan keagamaan Islam ditangani langsung oleh negara. Sebaliknya di negara yang secara resmi menyatakan dirinya negara sekuler seperti Philipina, negara samasekali tidak terlibat menangani urusan agama.”

“UUD Philipina tegas menyatakan ‘separation of church and state’. Negara dilarang mengalokasikan anggaran untuk agama apapun.”

Ia pun kembali menekankan bahwa keberadaan Kementerian Agama bukanlah hadiah buat siapa-siapa. Keberadaan Kementerian Agama dengan tugas utama menangani menyelenggarakan dan memfasilitasi urusan agama itu adalah konsekuensi logis dari negara berdasarkan Pancasila.

“Negara berdasarkan Pancasila menjadikan ajaran-ajaran agama sebagai sumber motivasi dan inspirasi dalam membangun bangsa dan negara. Karena itu negara berkewajiban melayani dan memfasilitasi kepentingan umat bergama dalam melaksanakan tuntunan ajaran agamanya.”

Konsep bernegara seperti itu, kata dia, adalah khas Indonesia yang berurat-berakar dari pengalaman sejarah berabad-abad lamanya. Karena itu, kata dia, kita tidak perlu mencontoh bangsa lain. Kita punya problema sendiri yang perlu kita pecahkan sendiri, yang kita anggap sesuai dengan kira sendiri.

Sebab itu, pertahankan dan kembangkan keberadaan Kementerian Agama sebagai salah satu ciri khas konsep bernegara kita yang berdasarkan Pancasila. Menteri Agama seyogiyanya fokus menangani dan memecahkan berbagai problema keagamaan di negara kita.

“Omongan soal Kementerian Agama adalah hadiah buat umat Islam seluruhnya atau hadiah khusus bagi NU saja tidak ada gunanya. Omongan seperti itu hanya bikin gaduh, membuang energi dan tidak menguntungkan siapapun.”

“Saya tunjukkan link Sejarah Kementerian Agama di web Kementerian Agama sendiri. Apa yang ditulis di situ, hemat saya mendekati kebenaran sejarah pembentukan Kementerian Agama.
https://kemenag.go.id/artikel/sejarah.”

Yaqut yang mengucapkan hal itu beralasan untuk memotivasi santri. Apa yang ia ucapkan juga dikatakan untuk kalangan internal (NU).

(Sur/PARADE.ID)

Artikel Ucapan Yaqut soal Kemenag Dikomentari Ketum Partai Bulan Bintang (PBB) pertama kali tampil pada Parade.id.

“Azan adalah panggilan salat, sehingga dikumandangkan pada waktunya. Durasi azan juga tidak lama,” kata dia, dalam siaran pers, Sabtu (16/10/2021).

Suara azan di Indonesia sendiri dikatakan olehnya sudah diatur sejak 1978, Tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar dan Musala. Dan ia menilai bahwa aturan untuk diterapkan itu masih relevan hingga saat ini.

“Instruksi No Kep/D/101/1978 diterbitkan seiring meluasnya penggunaan pengeras suara oleh masjid/langgar/mushalla di seluruh Indonesia, baik untuk azan, iqamah, membaca ayat Al-Qur’an, membaca doa, peringatan hari besar Islam, dan lainnya,” terangnya.

Instruksi ini, kata Kamaruddin, antara lain mengatur tentang penggunaan pengeras suara ke luar dan ke dalam. Kumandang azan menggunakan pengeras suara ke luar.

Sebab, ini merupakan panggilan. Sedang kegiatan salat, kuliah atau pengajian dan semacamnya menggunakan pengeras suara ke dalam.

“Jadi dalam instruksi yang usianya lebih 40 tahun ini sudah diatur, kapan menggunakan pengeras suara ke luar, kapan ke dalam,” paparnya.

Hal tersebut selain menimbulkan kegairahan beragama dan menambah syiar kehidupan keagamaan, pada sebagian lingkungan masyarakat kadang juga menimbulkan ekses rasa tidak simpati disebabkan pemakaiannya kurang memenuhi syarat.

“Agar penggunaan pengeras suara oleh masjid/langgar/mushalla lebih mencapai sasaran dan menimbulkan daya tarik untuk beribadah kepada Allah, saat itu, tahun 1978, dianggap perlu mengeluarkan tuntunan pengeras suara untuk dipedomani oleh para pengurus masjid/langgar/mushala di seluruh Indonesia,” jelas Kamaruddin.

Pada bagian akhir instruksi tersebut, ditegaskan bahwa ketentuan ini berlaku pada masjid, langgar dan musala di perkotaan yang masyarakatnya cenderung majemuk dan heterogen. Sedangkan pada masyarakat pedesaan yang cenderung homogen, bisa berjalan seperti biasa.

“Sesuai dengan kesepakatan di daerahnya,” katanya.

Berikut Instruksi Dirjen Bimas Islam tahun 1978 tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar dan Musala:

Aturan Penggunaan Pengeras Suara
a. Pengeras suara luar digunakan untuk azan sebagai penanda waktu salat
b. Pengeras suara dalam digunakan untuk doa dengan syarat tidak meninggikan suara
c. mengutamakan suara yang merdu dan fasih serta tidak meninggikan suara

1. Waktu Subuh
a. Sebelum waktu subuh dapat dilakukan kegiatan dengan pengeras suara paling awal 15 menit sebelum waktunya. Kesempatan ini untuk pembacaan ayat suci Al-Qur’an.
b. Kegiatan pembacaan Al-Qur’an dapat menggunakan pengeras suara ke luar. Sedangkan ke dalam tidak disalurkan agar tak mengganggu orang yang sedang beribadah dalam masjid. Azan subuh menggunakan pengeras suara ke luar.
c. Azan waktu subuh dilakukan menggunakan pengeras suara ke luar
d. Salat subuh, kuliah subuh dan semacamnya menggunakan pengeras suara (bila diperlukan untuk kepentingan jamaah) dan hanya ditujukan ke dalam saja.

2. Waktu Zuhur dan Jumat
a. Lima menit menjelang Zuhur dan 15 menit menjelang waktu Zuhur dan Jumat supaya diisi bacaan Al-Qur’an yang ditujukan ke luar.
b. Demikian juga suara Azan bilamana telah tiba waktunya.
c. Bacaan salat, doa, pengumuman, khutbah dan lain-lain menggunakan pengeras suara yang ditujukan ke dalam.

3. Asar, Magrib, dan Isya
a. Lima menit sebelum azan pada waktunya, dianjurkan membaca Al-Qur’an.
b. Pada waktu datang waktu salat, dilakukan azan dengan pengeras suara ke luar dan ke dalam.
c. Sesudah azan, sebagaimana lain-lain waktu, hanya ke dalam.

4. Takbir, Tarhim, dan Ramadan
a. Takbir Idulfitri, Iduladha dilakukan dengan pengeras suara ke luar. Pada Idulfitri dilakukan malam 1 Syawal dan hari 1 Syawal. Pada Iduladha dilakukan 4 hari berturut-turut sejak malam 10 Dzulhijjah.
b. Tarhim yang berupa doa menggunakan pengeras suara ke dalam. Tarhim zikir tidak menggunakan pengeras suara.
c. Pada bulan Ramadan sebagaimana pada siang hari dan malam biasa dengan memperbanyak pengajian, bacaan Al-Qur’an yang ditujukan ke dalam, seperti tadarus dan lain-lain.

5. Upacara hari besar Islam dan Pengajian
Tabligh pada hari besar Islam atau pengajian harus disampaikan oleh muballigh dengan memperhatikan kondisi dan keadaan jemaah.

“Karena itu tablig/pengajian hanya menggunakan pengeras suara yang ditujukan ke dalam, dan tidak untuk ke luar karena tidak diketahui reaksi pendengarnya atau lebih sering menimbulkan gangguan bagi yang istirahat daripada didengarkan sungguh-sungguh,” tandasnya.

Media yang “usil” menyoroti azan adalah media dari Prancis. Media tersebut bernama Agency France-Presse (AFP).

(Sur/PARADE.ID)

Artikel “Keusilan” Media Asing Menyoroti Azan Dijawab Kemenag, Berikut Instruksi soal Azan pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kami menargetkan masing-masing provinsi ada satu widya pasraman dan atau sekolah Hindu,” kata dia di Denpasar, Jumat.

Khusus di Provinsi Bali bahkan ditargetkan berdiri pasraman formal pada tingkat PAUD atau Pratama Widya Pasraman hingga jenjang SMA (Utama Widya Pasraman) setiap kabupaten.

Program pembangunan pasraman dan atau sekolah berbasis Hindu itu dicanangkan Sunartha, setelah dirinya dilantik menjadi Direktur Pendidikan Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu Kemenag pada 8 Oktober 2021.

Menurut dia, “Pulau Dewata” berpeluang memiliki jenjang pendidikan keagamaan, dengan melihat jumlah pemeluk agama Hindu yang merupakan mayoritas di Bali.

“Kami harapkan di Bali ada masing-masing sebanyak satu Pratama Widya Pasraman (setingkat PAUD), satu Adi Widya Pasraman (setingkat SD), satu Madyama Widya Pasraman (setingkat SMP) dan satu Utama Widya Pasraman (setingkat SMA) di Bali,” ujarnya.

Pihaknya menilai realitas ketimpangan pendidikan Hindu yang selama ini terjadi. Ada perguruan tinggi Hindu negeri dan swasta yang banyak menghasilkan lulusan. Namun, tidak terserap di bawah karena belum memiliki sekolah/instansi.

“Contohnya saja lulusan Pendidikan Agama Hindu,” ujarnya.

Hal tersebut, kata dia, berdampak pada peluang kerja yg terbatas ditambah lagi dengan fakta di lapangan bahwa pengangkatan yg masih “ngambang” antara otonomi daerah dengan pemerintah pusat terkait dengan keberadaan guru agama.

Sunartha menambahkan khusus untuk di Bali, widya pasraman dan atau sekolah Hindu akan mengambil spirit dan semangat “Sad Kerti Loka Bali” dengan tujuan mengajekkan agama, adat, dan budaya Bali secara melembaga dari generasi ke generasi di setiap tingkat dan jenjang pendidikan.

“Pasraman dan sekolah Hindu di Bali tentu harus lahir dan mengusung spirit budaya itu sendiri. Kami berharap juga sejalan dengan program pemerintah daerah dan juga spirit menjaga eksistensi kebudayaan Bali yang adiluhung,” katanya.

Untuk mencapai target-target itu, ia mengharapkan dukungan dari semua pihak mulai dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi keumatan, dan masyarakat luas.

“Kami berharap dukungan dari semua ‘stakeholder’ (pemangku kepentingan). Kita akan terus jaga dan kembangkan pasraman dan sekolah Hindu yang sudah berjalan dengan berbagai evaluasi dan perbaikan serta pendampingan yang lebih intensif,” katanya.

Selain itu, ujar Sunartha, bersama-sama mewujudkan target-target yang ada demi masa depan pendidikan keagamaan Hindu yang lebih baik lagi.

*Sumber: Antara

Artikel Kemenag Targetkan Pembangunan Sekolah Berbasis Hindu di Tiap Provinsi pertama kali tampil pada Parade.id.