Dalam aksinya, Koordinator Pusat BEM SI Kaharudin mengatakan bahwa aksi ini digelar sebagai pengingat untuk Presiden Jokowi agar pro kepada rakyat. Bukan sebaliknya.

“Saya melihat tidak ada perbaikan. Kami memperingatkan Presiden Jokowi soal ini,” kata dia, di tengah-tengah aksi.

BEM SI pun membawa beberapa kajian untuk Presiden, dimana kajian itu berisi beberapa hal (bidang) terkini, sebut saja salah satunya soal ekonomi untuk solusinya. Hal itu kata dia, agar ada perbaikan di pemerintahan Jokowi.

Hal lainnya yang disinggung oleh BEM SI ialah soal utang. Selama Presiden Jokowi berkuasa, utang negara menurut dia terus mengalami peningkatan.

“Oleh karena itu kami khawatirkan tumbuh terus di tangan Presiden Jokowi,” tegasnya.

Hal lainnya yang diingatkan oleh BEM SI ialah soal pemberantasan korupsi di tanah air. Menurut dia, sejauh ini pemerintahan Jokowi justru melakukan pelemahan KPK.

Hal itu dapat dilihat dari dipecatnya 58 pegawai KPK melalui tes wawancara kebangsaan (TWK).

“Katanya penguatan, justru pelemahan KPK. Makanya kami beri kajian. Kalau tidak terima kajian kami, maka kami akan kembali (aksi) lagi,” ancamnya.

BEM SI pun mengeluarkan 12 tuntutan (rakyat) dalam aksinya. Di antaranya, menuntut dan mendesak pemerintah untuk mencabut Perppu No. 11 Tahun 2021 tentang UU Cipta Kerja Omnibus Law.

Kemudian, massa juga menuntut dan mendesak pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif masih rendah.

Hal lainnya, yakni menuntut dan mendesak pemerintah untuk mengembangkan SDA dan SDM yang ada di dalam negeri tanpa menjadikan utang luar negeri sebagai salah satu sumber pembangunan negara.

Disambut Moeldoko
Tuntutan BEM SI pun disambut oleh pemerintah, dalam hal ini Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko. Moeldoko bahkan mengundang mahasiswa untuk ke kantornya. Membicarakan atau berdialog soal apa yang disampaikan oleh mahasiswa.

“Untuk itu saran saya kepada kalian, mahasiswa untuk datang ke Kantor Staf Presiden (KSP), karena kalau di sini banyak keterbatasan,” serunya, di tengah massa.

Moeldoko mengaku akan senang jika mahasiswa datang. Ia memberikan kesempatan itu. Datangkan perwakilan mahasiswa untuk bertemu dengannya.

Berapa saja yang datang (perwakilan) dipersilahkan olehnya. Pun dari berbagai macam kampus mana saja dipersilahkan olehnya.

“Mari kita berbicara. Nanti saya jelaskan 12 poin yang kalian sampai tadi. Kita akan berdiakusi. Itu akan lebih bagus,” tekannya.

“Tetapi, saya sampaikan bahwa pemerintah memiliki cara-cara yang cukup efektik untuk mengelola feedback dari berbagai pihak,” sambungnya.

Moeldoko mengapresiasi sikap kritis BEM SI. Bagi dirinya, mahasiswa memang harus demikian, karena mahasiswa mewakili suara rakyat.

Aksi BEM SI, kata dia, cukup bagus. Cukup tertib. Tidak melakukan tindakan-tindakan anarkis.

“Saya juga mengapresiasi pemikiran-pemikiran kalian, mahasiswa sebagai feedback jalannya pemerintahan. Hal itu ditunjukkan adanya 12 poin yang disebutkan tadi,” akunya.

Pantauan parade.id, yang tergabung dalam BEM SI antara lain IMM, Poltek Jakarta, 11 Maret, UNJ, BEM STT NF, BEM UNSOED, BEM FT UNY, Poltekes Tangerang, Poltek Negeri Lampung, Universitas Pelita Bangsa, IT PLN, STEBI, Universitas Sriwijaya, BEM FTIK, Universitas Indraprasasta, Universitas Krisdapayana, dll.

Jumlah massa diperkirakan 450-500 orang. Dipimpin seorang koordinator lapangan yang bernama Alfian dari UNJ. Ia juga Ketua BEM-nya.

Aksi dimulai pada pukul 11.00 WIB dan usai sekitar pukul 17.30 WIB.

(Sur/PARADE.ID)

Artikel Unjuk Rasa BEM SI Diapresiasi KSP Moeldoko pertama kali tampil pada Parade.id.

Menurut Moeldoko, pihaknya ingin menyampaikan bahwa pemerintah dalam menghadapi situasi pandemi ini tidak bisa sendirian, butuh partisipasi seluruh elemen masyarakat sangatlah diperlukan.

“Oleh karena itu kami mengundang para tokoh agama untuk turut berpartisipasi dalam penanggulangan COVID-19,” ungkap Moeldoko, dikutip akun @KSPgoid, Sabtu (17/7/2021).

Moeldoko menjelaskan bahwa tujuan dari dialog bersama para ulama ini adalah untuk menjalin komunikasi yang erat dan terbuka antara pemerintah sebagai umaro dengan ulama untuk menumbuhkan sikap saling percaya satu dengan yang lain.

Selain itu, pemerintah juga ingin mendapatkan input dari masyarakat, terkait penanganan pandemi dan implementasi PPKM Darurat.

“Kita juga ingin mengajak para tokoh agama untuk membangun narasi publik yang positif & konstruktif sbg pembentuk opini publik dalam rangka meningkatkan kesadaran, kewaspadaan & kehendak masyarakat dalam menekan lonjakan kasus COVID-19,” imbuh Moeldoko.

Untuk menghindari lonjakan aktivitas dan kerumunan masyarakat di luar rumah, pemerintah melalui Kemenag RI telah mengeluarkan SE No.17/2021 tentang Peribadatan selama Idul Adha dan Juknis Pelaksanaan Qurban tahun 2021 di wilayah PPKM Darurat.

Pembatasan ini dilakukan mengingat data dari Gugus Tugas Nasional COVID-19 pada Rabu, 14 Juli 2021 menunjukkan adanya penambahan kasus harian COVID-19 yang mencapai angka 54.517 kasus positif, yang mana hal tersebut merupakan rekor tertinggi selama pandemi.

“Hal ini harus menjadi alarm bahaya bagi kita semua,” tegas Moeldoko.

Para ulama yang hadir pada rapat itu menyatakan kesanggupannya untuk berpartisipasi. Caranya dengan menyerukan kepada umat tentang pentingnya menjaga protokol kesehatan dan memperhatikan situasi genting pandemi.

Para tokoh agama juga memberikan masukan kepada pemerintah, terutama terkait dengan narasi yang dibangun oleh pemerintah yang seharusnya dibuat dalam bentuk yang lebih sensitif.

“Pemerintah perlu menggandeng masyarakat dan tokoh lokal demi menghindari istilah seperti pembatasan masjid atau pembatasan ibadah yang menyulut gelombang penolakan,” ujar Pengasuh Pesantren Mahasina Bekasi, Nyai Badriyah Fayumi.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Prof Dr Abdul Mu;ti menambahkan perlunya narasi penyejuk yang memperlihatkan sensitifitas terhadap problem yang dihadapi masyarakat.

“Aparat jangan sampai di lapangan menjadi kurang sensitif dan himbauannya bermuatan kekerasan. Ini yang perlu kita antisipasi sedemikian rupa, jangan sampai ada kesan bahwa pemerintah berhadap-hadapan dengan umat Islam,” ujar Mu’ti.

Penceramah asal Jogjakarta, KH Ahmad Muwafiq menyatakan perlunya upaya pemerintah untuk menampung cara-cara yang dilakukan masyarakat lokal dalam menghadapi pandemi.

Sementara guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Dr Azyumardi Azra menyarankan perlunya forum dialog dari lima agama lainnya untuk menjamin inklusivitas umat agama yang lain.

Pertemuan ini dihadiri oleh Menteri Koperasi PMK Muhadjir Effendy, Menteri Polhukam Mahfud MD dan sepuluh ulama dari penjuru Indonesia.

Ulama yang turut hadir selain di atas ialah Habib Jindan, KH Ust. Das’ad Latif, KH. Cholil Nafis, ustaz Yusuf Mansur, Gus Reza Ahmad Zahid dan Prof. Dr. Masyitoh Chusnan.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Antisipasi Lonjakan Aktivitas Jelang Iduladha, KSP Bertemu dengan Sepuluh Ulama pertama kali tampil pada Parade.id.

Melalui program “Satu Data Indonesia”, yang didukung penyedia teknologi, diharapkan bisa sejalan dengan penerapan SPBE serta memungkinkan terselenggaranya aksesibilitas data antar-instansi pemerintah serta mendorong transparansi dan akuntabilitas di dalam pemerintahan.

Penegasan tersebut dalam penyelenggaraan WebSummit Satu Data Indonesia hari kedua yang mengusung tema SPBE dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Ketua Asosiasi Big Data Indonesia (ABDI) Dr. Rudi Rusdiah M.A mewakili penyelenggara mengungkapkan bahwa infrastruktur SPBE yang ditargetkan pemerintah rampung pada tahun 2021 menghadapi beragam tantangan yang membutuhkan solusi dari berbagai pemangku kepentingan.

Ia menyebut penyedia solusi teknologi informasi dan teknologi seperti Huawei, XL Axiata, BigBox dan pengembang teknologi lainnya perlu untuk dilibatkan guna membantu mewujudkan efisiensi dalam merealisasikan implementasi SPBE.

“Dukungan Huawei Indonesia dan penyedia teknologi lainnya diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengakselerasi pengintegrasian banyaknya pusat data-pusat data yang masih bersifat silo dan tersebar di daerah-daerah. Solusi TIK yang tepat diharapkan juga akan mampu membantu pemerintah dalam menjawab beragam tantangan dalam pembangunan infrastruktur SPBE, seperti penghematan belanja TI, utilisasi, kapasitas, skalabilitas dan tuntutan-tuntutan lain terkait dengan standardisasi yang sesuai regulasi,” ujar Dr. Rudi dalam siaran pers, Jumat.

Kepala Staf Kepresidenan Indonesia Jenderal TNI Purn. Dr. Moeldoko memberikan apresiasinya atas terselenggaranya WebSummit Satu Data Indonesia yang digagas oleh ABDI dan didukung penyedia teknologi serta pelaku industri seperti Huawei, XL Axiata, BRI, Telkom Indonesia dan perusahaan-perusahaan lainnya.

“SPBE dan pengelolaan data secara terintegrasi dengan memanfaatkan keunggulan teknologi mutakhir seperti yang terwujud melalui kebijakan Satu Data Indonesia menjadi keniscayaan untuk merealisasikan visi besar Indonesia Maju Berbasis Inovasi,” kata Moeldoko.

“Ini juga akan menavigasi lahirnya keputusan dan kebijakan-kebijakan penting yang menjadi fondasi terbangunnya tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik yang efisien, efektif dan akuntabel,” ujar Moeldoko.

Ia juga mengatakan bahwa inisiasi-inisiasi seperti ini tidak hanya meningkatkan integritas data pemerintah dan mendorong pelayanan masyarakat untuk menjadi lebih baik, namun juga berperan penting sebagai momentum bagi semua pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, untuk meneguhkan komitmen dan lompatan besar guna terwujudnya Indonesia Maju pada 2045.

Kepada Huawei dan Jacky Chen selaku CEO Huawei Indonesia, Dr. Moeldoko menyampaikan apresiasinya atas dukungan dan komitmennya.

Menanggapi seruan yang ditujukan kepada penyedia solusi TIK untuk mendukung keberhasilan SPBE dan kebijakan Satu Data Indonesia, CEO Huawei Indonesia Jacky Chen mengatakan kesiapan pihaknya dalam berkontribusi. Menurut dia, hal itu merupakan komitmen panjang Huawei sejak hadir di Indonesia lebih dari 20 tahun lalu.

“Kami memiliki teknologi mutakhir, pakar-pakar di bidang pengembangan solusi TIK, dan fasilitas pelatihan SDM TIK Huawei ASEAN Academy paling lengkap dan canggih di kawasan Asia Pasifik yang siap berkontribusi mendukung para pemangku kepentingan dalam penggelaran SPBE serta pengintegrasian data-data pusat dan daerah sesuai dengan kebijakan Satu Data Indonesia,” kata Jacky Chen.

“Kami yakin, implementasi SPBE secara efektif akan membantu pemerintah merampingkan proses birokrasi, menciptakan transparansi, dan yang terpenting adalah meningkatkan kualitas layanan publik yang akan berperan penting dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional, khususnya akibat pandemi global,” tutur Jacky.

Duta Besar Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok dan Mongolia, Drs. Djauhari Oratmangun menambahkan, “Satu Data Indonesia dan E-Government telah menjadi prioritas nasional pemerintah Indonesia merupakan kunci inisiatif strategis dalam mempercepat transformasi digital di negara tercinta berpenduduk 270 juta jiwa ini.

“Lebih penting lagi, kami memanfaatkan momentum 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok dan hampir satu dekade kemitraan strategis yang menyeluruh dengan negara yang telah memiliki 162 unicorn ini, dengan mengadopsi inovasi terdepan seperti AI, Big Data, IoT, Cloud, dan 5G yang dikembangkan oleh perusahaan Tiongkok untuk mendukung perkembangan ekosistem digital yang lebih matang di Indonesia,” tutup Djauhari.

*Sumber: antaranews.com

Artikel Satu Data Indonesia dan SPBE Perlu Dukungan Penyedia Teknologi pertama kali tampil pada Parade.id.

Menurut dia, walau dalam masa pandemi, kegiatan kita tidak boleh berhenti. Sebab pemerintah, kata dia, sampai saat ini terus berjuang memaksimalkan agar Covid-19 selesai dan ekonomi kita tetap berjalanan sebagaimana mestinya.

“Sehingga Presiden melaksanakan program gas dan rem agar Covid-19 dan perekonomian kita meningkat. Bagaimana caranya masyarakat tetap makan dengan mengelontokan Bansos yang cukup besar kepada masyrakat,” ujarnya, Kamis (8/6/2021), di ball room Santika 3 Hotel Santika Mataram, NTB.

Moeldoko juga mengatakan bahwa, untuk mencapai itu maka dunia usaha harus tetap berjalan. Pemerintah pun, kata dia, telag menyuntikan insentif sebesar Rp2,4 juta setiap UMKM.

“Terpenting agar bagaimana Covid-19 ini bisa terkendali, dan jangan lupa terus menerapkan prokes. Pemerintah juga menganggarman uang untuk mengatasi Covid-19 ini yang cukup besar, yakni Rp695 triliun pada APBN tahun lalu,” terangnya.

Sebagai orang dekat dengan Presiden, ia berharap masyarakat NTB dapat bekerja sama untuk hal di atas. Bisa mengadukannta ke KSP, yang kemudian kata dia, akan diteruskan ke Kementerian terkait serta ke Presiden Jokowi.

Hal itu dijalankan oleh KSP agar kita dapat sama-sama mencari formula baru untuk mendengar setiap keluhan, saran, serta masukan dari banyak masyarakat.

“Salah satunya dengan mendekatkan pelayanan ini yakni untuk mendengarkan persoalan masyarakat secara langsung,” tambahnya.

Masyaraka diingatkan agar jangan sungkan untuk berkomunikasi dengan KSP. KSP, kata mantan Panglima ini selalu terbuka bagi (elemen) masyarakat.

Hadir dalam acara tersebut di antaranya, Panutan sulendra (Deputi III KSP), Febry Calvin (Deputi I KSP), Zuhri (Deputi IV), Albertus Ganjar Prasetyo (dewan paroki ST Maria Imaaculatta mataram), Tgh M. Guntur Alba ( Jamiyah Toriqot Naqsabandiyah NTB), dan Muhamad  Fikri (NW).

Hadir pula Prof Pahrurrozi MA (NW), Irzani (NWDI), I komang Rena (Parisadha Hindu Darma Indonesia), Muhamad Sufyan Assauri (Paskas NTB), Prandy Artha yoga Louk (Gerakan Mahasiswa kristen Indonesia Cab Mataram), Imam Sofyan (Dod Projo NTB), M. Zainudin ( DPW Sahabat Desa Nusantara NTB), serta para ketua LSM, Ormas, awak media, OKP juga elemen masyarakat lainnya berjumlah sekitar 100 orang.

(Moh/PARADE.ID)

Artikel “KSP Mendengar” Bertemu Sejumlah Elemen Masyarakat NTB pertama kali tampil pada Parade.id.

Rupanya menurut pimpinan rombongan adalah dalam rangka “mendengar” berbagai masukan dan kritikan.

Ketua Umum MUI Sumbar (Buya Gusrizal Gazahar Dt. Palimo Basa) ketika menyampaikan berbagai masukan dan kritikan, mengawali pembicaraan dengan mengutip firman Allah swt:

{الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ} [الزمر : 18]

“yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal”. (QS. al-Zumar 39:18)

Beliau pun menyampaikan, bahwa sesuai petunjuk ayat tersebut, jangan hanya sekadar mendengar tapi jadilah orang yang benar-benar mendengarkan dan mengikuti yang terbaik dari apa yang didengar.

Kalau tidak demikian, nanti bisa bersikap “angguakkan nan dek urang, lalukan nan dek awak”.

Banyak hal yang perlu didengar dan diserap oleh KSP dan juga oleh pengambil kebijakan di negara ini.

Terutama tentang sikap masyarakat Minangkabau yang telah menjadi prinsip dalam kehidupan bernegara. Prinsip-prinsip itu telah menempatkan masyarakat Minangkabau sebagai pejuang dan pembela Negara dalam segala situasi dan kondisi.

Agama Islam merupakan jati diri yang tak bisa dilepaskan dari masyarakat Minang dan itu dengan perjuangan dimasukkan menjadi prinsip bernegara yang termaktub dalam berbagai perundang-undangan di negeri ini.

Karena itu tidak ada sedikitpun keraguan bahwa membangun agama berarti membangun bangsa.

Karena itu, berbagai narasi yang memandang sinis agama seolah-oleh sebagai penghambat kemajuan bahkan ada yang menganggapnya sebagai ancaman keutuhan, HARUS DIAKHIRI!

Cukup sudah tuduhan-tuduhan tak beralasan yang dialamatkan kepada Sumatera Barat terutama masyarakat Minangkabau. Jangan ada lagi narasi yang melukai dan membully bila kita ingin bersama dalam suatu ikatan kebangsaan.

Sikap merasa berkuasa dan hanya memandang dari sisi kekuasaan sehingga melahirkan kebijakan tak sensitif terhadap kondisi real umat, jangan diteruskan lagi.

Terkait moderasi beragama, perlu diingat bahwa MUI pernah meluruskan bahwa yang perlu dijabarkan itu adalah “wasathiyyatul Islam” bukan “Islam Wasathiy”. (dalam Rakernas di Mandalika)

Itu bukan sekedar perbedaan dalam istilah tapi membawa pengertian dan pemahaman yang berbeda. Karena itu “moderasi beragama” yang sekarang dilahirkan cenderung berisi konsep-konsep pluralisme beragama dan memuat konsep toleransi bagaikan “sawah tak berpematang” sehingga tak ada batas mana sawah kita dan mana sawah orang lain sehingga sudah merancah saja kemana-mana.

Di samping itu juga melahirkan kaburnya batas-batas yang jelas antara ikhtilaf (perbedaan) dan inhiraf (penyelewengan).

Sebenarnya Islam itu punya anti body tersendiri dalam ajarannya. Bila dia dipahami dan diamalkan secara utuh, dia akan mampu berinteraksi bahkan menjawab dinamika perkembangan yang ada.  Jadi, tak perlu membuat-buat konsep tersendiri dalam menyikapi berbagai macam persoalan yang berkembang termasuk masalah “kebangsaan” karena rentan ditunggangi.

Kekhawatiran yang muncul, tak lebih dari kedangkalan meihat kondisi umat dan juga dipengaruhi oleh sekulerisme radikal yang harus dihentikan. Apalagi konsep itu dijalankan oleh orang-orang yang tidak bersesuaian antara sikap dan pernyataan. Mereka bersembunyi di balik narasi dan tulisan sedangkan implementasi tak bersesuaian.

Dalam hal ini, para ulama akan membuat kesimpulan bukan hanya dari konsep yang tertulis dan terucap tapi juga fakta yang diperbuat.

Lisanul maqal, lisanul kitabah dan lisanul hal/waqi’ menjadi satu kesatuan dalam menimbang program moderasi tersebut.

Saran MUI Sumbar, bicarakan secara mendalam dengan Majelis Ulama dan evaluasi secara mendalam langkah-langkah dakwah dan kembalikan kepada konsep mendasar dalam ajaran Islam.

Terkait Palestina, umat Islam di Indonesia sangat memahami ikatan persaudaraan yang telah terjalin dan bantuan umat di Tanah Air tentu akan tertuju kepada para pejuang yang terdepan membela hak-hak rakyat Palestina. Negara dalam hal ini, mesti hadir dalam semangat itu.

Jangan biarkan orang perorang merusak semangat itu karena itu adalah peran yang harus dijalankan oleh umat dan bangsa kita.

Berbagai masukan dari Ketua-ketua MUI Sumbar seperti “berhentilah melakukan kriminalisasi ulama”, “jangan teruskan RUU BPIP karena persoalan mendasar tidak akan terjawab dengan merevisi draft tsb” dan “jangan ada kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada adu domba antar umat baik internal maupun eksternal”.

Terakhir, kami berpesan agar komunikasi dan interaksi seperti ini, diintensifkan agar terjalin rasa dan pemahaman. Mari bersama kalau memang ingin merawat kebersamaan!!!

*Ketua MUI Sumatra Barat Buya Gusrizal Gazahar Dt. Palimo Basa dalam akun fanpage Facebook-nya

Artikel Jangan Hanya Menjadi Orang yang “Mendengar”, tapi Jadilah Orang yang “Mendengarkan” pertama kali tampil pada Parade.id.

Salah satunya menurut Said risiko dari tugas Ngabalin ialah akan berpengaruh kepada keluarganya. “Bahkan bisa sampai ke akhirat karena dosa,” katanya, belum lama ini, di akun Twitter-nya.

“Jika tugas pak Ngabalin sbg pejabat @KSPgoid termasuk bekata-kata kasar ke pihak yg mengeritik pemerintah.”

Sebelumnya telah ramai, bahwa Ngabalin menyebut mantan Ketua PP Muhammadiyah sekaligus mantan Ketua KPK Busro Muqoddas berotak sungsang. Ngabalin menyebut demikian karena Busro mengkritisi KPK atas TWK yang belakangan ini menjadi buah bibir di tengah masyarakat.

Berikut tulisan Ngabalin yang dituang olehnya di akun Instagram milikinya, beberapa waktu lalu sembari menampilkan berita Busro yang kritik KPK:

“otak2 sungsang seperti busro muqqaddas ini merugikan persyarikatan. Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah dan pendidikan ummat yang kuat&berwibawa kenapa harus tercemar oleh manusia prejudice seperti ini. Cocoknya mas busro membuat LSM anti korupsi atau masuk parpol sekalian. Rasanya anda tdk cocok mkd pimpinan Muhammadiyah.”

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Pengamat Politik Usul Gaji Ngabalin Dinaikkan pertama kali tampil pada Parade.id.

“Ini bukti komitmen Pembangunan Indonesia-sentris yang dicanangkan Presiden, dimana Tanah Papua menjadi prioritasnya,” ujar Moeldoko saat memberi sambutan pada Gathering Sponsorship PON XX 2021 Papua di Hotel Mulia Jakarta, Kamis, sebagaimana siaran pers.

Moeldoko mengatakan sebagaimana telah disampaikan Presiden Jokowi bahwa PON XX Papua sebagai suatu hal yang unprecedented, atau belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah PON.

Penyelenggaraan PON XX di Papua menunjukkan kemajuan pembangunan infrastruktur olahraga di Tanah Papua yang masif.

Bagi Presiden, kata Moeldoko, pelaksanaan PON dan PEPARNAS adalah penguatan jatidiri bangsa Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai ke Merauke, dari Asia sampai ke Pasifik, dari tanah Melayu sampai ke kepulauan Melanesia.

Pelaksanaan PON dan Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) di Papua tahun 2021 juga tidak terlepas dari upaya percepatan pembangunan kesejahteraan Tanah Papua serta semangat dan jiwa berolahraga yang melekat serta identik dengan Tanah Papua.

Moeldoko mengatakan permintaan Presiden bahwa PON XX tahun 2021 harus dilaksanakan pada tahun ini menunjukkan kesiapan yang sudah luar biasa.

Menurutnya, keseriusan, perhatian, dan afirmasi Presiden ditegaskan setidaknya dalam tiga Rapat Terbatas/Sidang Kabinet yang secara khusus membahas PON, serta terbitnya tiga Instruksi Presiden yang berkaitan dengan PON dan percepatan pembangunan Papua.

“Singkatnya, dalam sejarah penyelenggaraan PON sejak 1948, belum ada PON yang mendapat perhatian se-luar biasa ini dari seorang Kepala Negara,” kata Moeldoko.

Moeldoko sendiri juga telah menugaskan tiga tim untuk terjun langsung ke tiga wilayah di Papua, yakni Jayapura, Mimika dan Merauke pada bulan ini.

Tim yang dipimpin langsung oleh Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani bertugas untuk memonitor perkembangan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX secara langsung.

“Saya dan jajaran KSP akan terus mengawal PON sampai tuntas,” jelas Moeldoko.

Moeldoko merinci, di Jayapura, Deputi V KSP Jaleswari bersama KONI Pusat, PB PON, dan Gubernur Papua turut membuka perhelatan Chief de Mission Meeting atau CDM Meeting.

Pada CDM Meeting ini, para perwakilan kontingen PON dari setiap provinsi hadir dan membahas serta menyepakati berbagai aturan pertandingan, rancangan acara, dan semua masalah terkait.

Bersama PB PON, serta kepala daerah baik Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura, Moeldoko mendorong promosi PON melalui peran TVRI di Papua.

Tidak hanya itu, warga Papua khususnya generasi muda juga dilibatkan sebagai panitia acara CDM Meeting PON.

“Inilah modal kita untuk suksesnya PON dan PEPARNAS,” ujar Moeldoko.

Di Mimika, Moeldoko juga melihat antusias pemerintah Kabupaten Mimika dalam mempersiapkan venue PON dengan dukungan APBD Kabupaten untuk venue cabang olahraga biliar, panjat tebing, futsal, dan terjung payung.

“Memang beberapa proses penyelesaian sedang berjalan, dan akan selesai segera. Saya mengapresiasi antusiasme pemerintah Kabupaten Mimika untuk memberikan dukungan,” jelas dia.

Sementara itu, di Kabupaten Merauke juga serupa. Moeldoko menjelaskan, fasilitas akomodasi dan transportasi serta venue-venue yang akan digunakan untuk penyelenggaraan enam cabang olahraga juga sudah siap, termasuk Stadion Kaltapal yang megah untuk cabang olahraga sepak bola putri.

Moeldoko menambahkan, PON XX di Papua akan menjadi event olahraga terbesar di kawasan Pasifik.

“Kelengkapan fasilitas olahraga yang telah kita bangun di empat klaster pertandingan di Papua saat ini juga merupakan yang terlengkap dan terbaik di kawasan Pasifik selain fasilitas olimpiade di Australia,” jelas dia.

Mantan Panglima TNI ini pun percaya, selain siap menjadi tuan rumah PON, Papua juga siap melayani event olahraga internasional dan regional lainnya.

“Faasilitas tersebut menunjukkan kesiapan Papua untuk menjadi hub dan sentra perekonomian di Kawasan Pasifik,” imbuhnya.

Menutup pidatonya, Moeldoko menegaskan kembali empat target sukses PON XX yakni sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses administrasi, dan sukses pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat.

“Oleh karena itu, saya mengajak agar semua yang hadir malam ini, baik dari pemerintahan ataupun swasta bersama seluruh elemen bangsa, agar turut mensukseskan event historis ini,” tutup Moeldoko.

*Sumber: antaranews.com

Artikel KSP: PON Papua Bukti Komitmen Pembangunan Indonesia-sentris pertama kali tampil pada Parade.id.

Atas penolakan inj, kubu KLB datar responya. Tidak resah, apalagi gusar. Biasa-biasa saja. Bahkan cenderung mendukung keputusan itu. “Keputusan kemenkumham itu sudah tepat” kata Marzuki Alie, ketua Dewan Pembina Partai Demokrat kubu KLB.

Tak ada beban, santai saja, dan tak merasa kecewa. Sebaliknya, kubu KLB mengatakan bahwa ini bukti tidak adanya intervensi kekuasaan.

Persepsi “tak ada intervensi kekuasaan” Ini penting. Disini perang opini mulai dimainkan. Selama ini, publik curiga bahwa ada tangan kekuasaan yang bermain di belakang Moeldoko. Dengan ditolaknya KLB oleh Kemenkumham, kubu KLB ingin menghapus kesan adanya orang istana tersebut.

KLB Demokrat di Deli Serdang Sumatera Utara itu memang unik. Beda dari KLB pada umumnya. Sebab, ada keterlibatan tokoh eksternal, dan bahkan dianggap menjadi aktor sentralnya, yaitu Moeldoko. Posisinya sebagai Kepala Staf Presiden (KSP). Melekat posisinya sebagai orang penting istana. Dan publik sulit melepaskan kesan itu.

Dengan kekalahannya di Kemenkumham, ini jadi modal bagi pihak KLB untuk menghapus kesan itu. Tapi, reaksi datar dan tanpa beban atas kekalahan kubu KLB di Kemenkumham justru semakin menambah kecurigaan publik. Image bahwa ada sekenario besarbdi balik KLB itu tidak serta merta hilang.

Mungkinkah Moeldoko betul-betul akan dikalahkan dan dijadikan tumbal di KLB Demokrat? Atau ini bagian kecil dari sekenario yang belum selesai? Hanya bisa dijawab setelah putusan PTUN.

Kabarnya, kubu KLB akan ke PTUN. Langkah yang publik telah menebaknya. Marzuki Alie cs infonya telah mempersiapkan kelengkapan datanya. Diantaranya terkait AD/ART partai dan hilangnya sejumlah nama dari jajaran pendiri partai. Nah, ini bukti bahwa permainan belum selesai.

Kubu Agus Harimukti Yudhoyono (AHY) tak perlu buru-buru merayakan kemenangan. Permainan babak selanjutnya baru akan dimulai. Boleh jadi akan ada banyak kejutan.

Jika sidang di PTUN digelar, siapa pemenangnya? Disini, perang elit politik akan menentukan nasib: apakah Moeldoko tersingkir? Atau Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harmukti Yudhoyono (AHY) yang akan tergusur?

Saat itu, akan ada lobi-lobi tingkat tinggi. Rencana AHY untuk sowan ke istana menjadi bagian dari lobi tingkat tinggi itu. Istana nampak dingin, dan belum ada respon. Dingin kepada AHY, belum tentu dingin terhadap SBY. Pertemuan SBY-Jokowi boleh jadi akan digelar tanpa tercium media.

Keputusan final di PTUN adalah bagian yang menyangkut tidak saja harga diri, tapi juga masa depan politik kedua belah pihak. Di PTUN, nasib Jend (Purn) Moeldoko dan Mayor (purn) AHY akan dipertaruhkan.

Jika kubu KLB Moeldoko menang di PTUN, maka akan ada fenomena politik baru di negeri ini. Terbukanya peluang bagi siapa saja untuk kudeta dan ambil alih partai lain. Terutama mereka yang sedang berkuasa. Ini akan menjadi awal bagi petaka demokrasi di Indonesia.

Tapi, jika kubu KLB kalah di PTUN, maka memori kegagalan ini akan dikenang oleh rakyat Indonesia di sepanjang sejarah. Bahwa demokrasi mesti dijaga proses dan mekanismenya secara wajar dari intervensi dan kudeta pihak luar.

Saat itu, nama istana akan bersih kembali. Kekalahan KLB di PTUN menjadi poin bagi istana untuk meyakinkan rakyat bahwa memang tidak ada intervensi kekuasaan. Rakyat akan percaya itu. Lepas ada tidaknya deal-deal politik tingkat dewa dibalik keputusan PTUN itu.

Seandainya kubu KLB kalah di PTUN, lalu ada KLB jilid dua, itu bukan masalah bagi demokrasi kita. Selama tidak ada pihak luar, terutama dari lingkaran kekuasaan, rakyat akan menyambutnya sebagai sesuatu yang normal dan wajar.

Jakarta, 10 April 2021
*Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa, Tony Rosyid

Artikel Ditolak Kemenkumham, Moeldoko Berpeluang Menang di PTUN pertama kali tampil pada Parade.id.

Pelantikan Deputi tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2020 tentang Pengangkatan Deputi di Lingkungan Kantor Staf Presiden tertanggal 15 Juni 2020.

Adapun kelima orang yang dilantik yakni Febry Calvin Tetelepta sebagai Deputi I Kepala Staf Kepresidenan, Abetnego Panca Putra Tarigan sebagai Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Panutan S Sulendrakusuma sebagai Deputi III Kepala Staf Kepresidenan, Juri Ardiantoro sebagai Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan dan Jaleswari Pramodhawardani sebagai Deputi V Kepala Staf Kepresidenan.

Dalam sambutannya di acara pelantikan tersebut, Moeldoko menegaskan amanah diberikan kepada para Deputi KSP atas dasar sebuah prestasi. Jabatan deputi di lingkungan KSP adalah sebuah penilaian yang panjang.

“Saya ingin membangun tradisi agar regenerasi dalam KSP menjadi baik. Semua punya kesempatan menjadi deputi. Organisasi ini agar berjalan lebih baik, tidak ada penilaian yang subyektif bukan atas dasar suka atau tidak suka,” tegas Moeldoko dalam siaran pers di Jakarta, Senin.

Menurut Moeldoko, jabatan deputi di KSP memiliki tanggungjawab sangat besar dalam membantu kerja Presiden dan Wakil Presiden. Terlebih dalam masa pandemi seperti saat ini, di mana dibutuhkan kerja keras, cepat dan tepat untuk menanggulangi persoalan yang ada.

Dia menyampaikan setidaknya terdapat empat sektor yang harus menjadi perhatian para deputi agar penanganan COVID-19 dapat optimal.

Keempat sektor tersebut adalah sektor kesehatan terkait ketersediaan obat, perluasan testing dan tracking.

Selain itu faktor sosial juga harus mendapat perhatian khusus, yang berhubungan dengan ketepatan bansos, pengendalian angka kemiskinan dan daya beli masyarakat.

Berbagai insentif dan stimulus diberikan pemerintah, agar semua bisa perjalan dengan baik.

“Kita harus bisa menjaga ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, UMKM dan investasi. Sehingga ekonomi tetap bergerak dan tumbuh di tengah pandemi ini,” ujar Moeldoko.

Dengan formasi deputi yang sudah lengkap, Moeldoko meyakini para deputi bisa menjalankan tugas dengan baik, sehingga para deputi dituntut mampu menjalankan transformasi kepemimpinan(leader), yaitu menjadi role model tim kedeputian yang dipimpinnya.

“Seorang deputi harus bisa menciptakan iklim kerja kreatif dan inovatif sehingga timnya dapat memberikan masukan out of the box,” ungkap Moeldoko.

Adapun pelantikan para Deputi KSP dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan berupa menjaga jarak serta membatasi undangan yang hadir.

Berikut profil lima deputi KSP yang dilantik hari ini:

Febry Calvin Tetelepta
Dilahirkan di Ambon, Maluku pada 14 Februari 1969. Memperoleh gelar sarjana filsafat dari Universitas Kristen Indonesia Ambon, Maluku dan Magister Hukum dari UKI Jakarta. Menjadi Tenaga Ahli Utama KSP sejak 2015 membidangi masalah infrastruktur dan perhubungan. Pada 2015, Febry juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Lembaga Sensor Film (LSF). Dia memiliki pengalaman sebagai komisaris pada sebuah perseroan milik swasta. Febry dilantik menjadi Deputi I KSP Bidang Infrastruktur, Energi dan Investasi sejak 22 Juni 2020.

Abetnego Panca Putra Tarigan
Dikenal sebagai aktivis LSM bidang lingkungan, Abetnego dipercaya sebagai Deputi II KSP Bidang Pembangunan Manusia. Lahir di Pematang Siantar, Sumatera Utara pada 1 Juni 1976. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Institut Bisnis Nusantara (IBN) Jakarta. Saat ini sedang menyelesaikan studi di Program Pasca Sarjana Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, Jakarta. Abetnego pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif Sawit Watch, Direktur Eksekutif Walhi . Sejak 2016 menjadi Tenaga Ahli Utama KSP yang membidangi isu lingkungan.

Panutan S Sulendrakusuma
Panutan dikenal sebagai akademisi bidang ekonomi dan pernah menjabat sebagai Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Kalbe. Meraih gelar doktor bidang manajemen keuangan dari Universitas Indonesia. Panutan meraih dua gelar sarjana strata satu dari Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran dan Sarjana Hukum dari UI. Gelar magister teknik dan manajemen industri diperolehnya dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Dilantik menjadi Deputi III KSP bidang Perekonomian sejak hari ini (22/6/2020). Lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat pada 17 Oktober 1967.

Juri Ardiantoro
Doktor sosiologi lulusan University of Malaya, Malaysia ini dikenal sebagai pegiat isu tentang pemilihan umum. Pria kelahiran Brebes, Jawa Tengah pada 6 April 1973 ini pernah menjadi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat pada 2016-2017. Pada 2018, dia dilantik menjadi Tenaga Ahli Utama (TAU) KSP dan sejak 22 Juni 2020 dilantik menjadi Deputi IV KSP Bidang Informasi dan Komunikasi Politik. Selain menjabat sebagai Deputi IV KSP, Juri juga masih menjadi salah satu ketua di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Jaleswari Pramodhawardani
Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ini dikenal sebagai pengamat isu militer serta pertahanan dan keamanan. Dilahirkan di Surabaya, Jawa Timur pada 11 Agustus 1964. Meraih gelar sarjana strata satu dari FISIP Untag 1945 Jakarta. Sedangkan gelar S2 diperoleh dari Pusat Studi Kajian ilmu Wanita UI. Jaleswari menjabat sebagai Deputi V KSP sejak 2016 hingga 2019. Kini dia dilantik kembali menjadi Deputi V KSP Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Lima Deputi Kantor Staf Presiden Dilantik pertama kali tampil pada Parade.id.