Kordinator aksi AMPK, Abdi mengarahkan bahwa Akhir akhir ini dugaan korupsi di Maluku Utara semakin tak terbendung setelah di tetapkan eks Gubernur Maluku Utara sebagai tersangka oleh KPK RI pada tahun 2024, dalam kasus suap dan gratifikasi terkait proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian ijin di lingkungan pemerintah provinsi maluku utara, baik pemberi suap dari Kepala Dinas, ASN, hingga Pihak Swasta yang saat ini tengah viral di berbagai media resmi di Indonesia.

Lanjut dia, sementara kedatangan pihaknya ke KPK RI tak lain adalah meminta klarifikasi atas pengakuan eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba bahwa dirinya telah menerima uang melalui ajudannya dari beberapa pihak swasta sebelum di tangkap oleh KPK dan salah satunya adalah haji robert selaku Direktur Utama PT NHM, Terkait dengan Dugaan dan indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Sementara pihak swasta lainnya yaitu Stevi Tomas Selaku Direktur eksternal PT Trimega Bangun Persada Tbk di bawah payung Harita Nickel Sudah di Tetapkan Tersangka Oleh KPK RI.

Tak hanya itu saja, disampaikan abdi bahwa dari berbagai media resmi dan berbadan hukum saat ini tengah viral itu, menyebutkan adanya Dana yang masuk ke rekening AGK oleh Direktur PT NHM yang diduga Kuat sebagai modus kepentingan bantuan penanganan bencana nasional COVID-19.

“Bahkan diduga ada modus permohonan bantuan dari Pemerintah Daerah Provinsi Malut dan Gubernur AGK kepada Haji Robert untuk penanganan penyebaran virus COVID-19 dengan alasan belum dikucurkan dana COVID-19 pada waktu itu,” bebernya.

Lebih lanjut dia, lebih menarik lagi bahwa Bantuan yang digelontorkan Haji Robert / NHM selama penanganan COVID-19 di Maluk Utara tidak main-main.

Nilai bantuannya mencapai lebih dari Rp 300 miliar mulai dari uang tunai, bantuan sembako untuk masyarakat, donasi vaksin senilai lebih dari Rp10 miliar rupiah, mesin PCR yang ditempatkan di site dan RSUD Tobelo, 7 unit ventilator / alat bantu nafas, mesin produksi oksigen ke RSUD Chasan Boesoirie, alat rapid tes, Alat Pelindung Diri (APD) Full Protection Kit, masker, hand sanitizer, obat ivermectin hingga menyewa lebih dari 20 hotel yang tersebar di wilayah Ternate dan Tobelo untuk dijadikan fasilitas isolasi mandiri dan karantina.

Atas perihal inilah, ia menduga bahwa Haji Robert di duga melanggar UU no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau pasal 13, sebagaimana telah di ubah telah di ubah dengan UU no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menurut abdi dari pernyataan tersebut, Haji Robert mengelak pengakuan Abdul Gani Kasuba yang saat ini telah viral di berbagai media resmi di Indonesia bahwa dirinya tidak berurusan dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara karena semua aktifitas ijin pertambangan  dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Sementara Haji Robert tercatat menjadi Direktur Utama PT NHM pada tanggal 3 bulan 4 Tahun 2020, artinya pengurusan ijin masih menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara.

Pada tahun 2009-2014 penerbitan ijin menjadi kewenangan bupati, 2014-2020 kebijakan tersebut direvisi penerbitan ijin tambang menjadi kewenangan gubernur dan pasca diterbitkanya uu cipta kerja kewenangan IUP bergeser menjadi kewengan pusat dalam hal ini kementian ESDM dan Kementrian Investasi.

Sementara PT NHM Memiliki IUP di Halmahera Utara selama 23 tahun tersisa 5 tahun lagi masa berlaku habis.

“Olehnya itu, kami mendesak agar KPK segera mengungkap dugaan keterlibatan Haji Robert dalam kasus eks Gubernur Maluku Utara dan aliran dana yang mengalir kurang lebih 300 miliar ke pemerintah provinsi dengan dugaan modus bantuan Covid-19 waktu itu,” tegasnya.***

Artikel AMPK Bakal Geruduk KPK Desak Tangkap Haji Robert pertama kali tampil pada Parade.id.

Hakim meyakini Sambo melakukan pembunuhan berencana terhadap ajudannya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir Yosua. Sambo diyakini menjadi otak pembunuhan tersebut.

“Menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan,” kata Ketua Majelis Hakim Singgih Budi Prakoso, Rabu (12/4/2023).

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dipimpin Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso memvonis Sambo dengan hukuman mati. Sambo diyakini bersalah karena menjadi otak pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua.

Vonis ini lebih berat dari tuntutan penjara seumur hidup Jaksa Penuntut Umum (JPU). Ferdy  Sambo kemudian mengajukan banding pada 15 Februari 2023.

(Rob/parade.id)

Artikel Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Tolak Banding Ferdy Sambo pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kita tidak boleh lupa bahwa setiap orang punya hak untuk membela diri di depan hakim dan pengadilan tetapi yang lebih penting untuk kita Sadari bahwa setiap orang juga punya hak untuk membela diri di depan publik dan masyarakatnya. #SelamatBebasMasAU,” tulis Fahri Hamzah di akun Twitter-nya, Selasa (11/4/2023).

Di cuitan lainnya, Fahri kemudian menyinggung laku zalim pihak tertentu, yang kemungkinan ada hubungannya dengan apa yang diterima Anas Urbaningrum selama di lapas Sukamiskin.

“Karena setiap orang dilahirkan merdeka, maka harus menjadi kesadaran yang mendalam agar jangan pernah mudah merampas kebebasan orang. Dan yang lebih penting dalam politik adalah jangan pernah dizalimi orang karena kita tidak tahu masa depan orang yang kita dizalimi,” katanya.

Menurut Fahri, kita bisa saja mengatakan bahwa setiap mantan narapidana ingin membersihkan namanya karena pada dasarnya memang mereka bersih setelah dihukum. Tapi kata dia, kemarahan dan keinginan balas dendam adalah cermin dari hukum yg rusak dan bobrok yg selalu menciptakan dedam pada yang dihukum.

“Hukum yang baik adalah hukum yang menyadari bahwa hanya Tuhan yang berhak menghukum sementara kita manusia terutama aparat penegak hukum harus mengambil sifat sifat yang mulia dari Nya agar pantas dan layak menghukum sesama manusia. inilah kalimat yg saya sering ulang dari dulu. Karena hukum yang benar dan yang baik adalah yang menciptakan penerimaan dari mereka yang dihukum di satu Sisi dan pada Sisi yang lain menciptakan kerendahan hati dan bahkan mungkin perasaan takut apabila telah Berbuat tidak adil kepada sesama manusia yang dihukum,” terangnya.

Ia mengaku risih menyaksikan aparat hukum yang menepuk dada dan merasa sangat berkuasa karena berhasil memaksa dan menghukum sesama manusia.

“Hari ini saya melihat mereka mulai gelisah dan gundah gulana karena boleh jadi orang yang mereka pernah hukum kini kembali membuat perhitungan.”

Namun, ia berharap, semoga bulan Ramadan ini membimbing kita untuk bersikap dewasa. Dan semua pihak baik yang pernah dizalimi maupun yang pernah menzalimi sama-sama datang ke satu titik perjumpaan untuk saling memaafkan dan saling menerima.

“Dan itulah makna kita bermaaf-maafan di bulan Syawal nanti,” tandasnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Sambut Kebebasan Anas Urbaningrum, Fahri Hamzah Sindir Mereka yang Menzalimi pertama kali tampil pada Parade.id.

Mereka pun dalam acara tersebut menunjukkan hasil karyanya. Berikut karya di antara mereka:

Athan Siahaan

Linda Panggabean

Hikmawati Arsiyd

M Rizky Jumbriyono

Dewi Marda

Tru Fatmah

Ukke Wahyu

Tema di atas diambil menurut CEO Indonesia Fashion Parade 2023, Athan Siahaan untuk merespons isu Indonesia karena dinilai menjadi salah satu negara penyumbang sampah terbesar di dunia. Dimana satu bulan bisa mencapai 7 ribu ton.

“Kami mengambil tema itu agar pakaian-pakaian yang masih ada dan masih layak pakai itu bisa didaur ulang sehingga bisa digunakan kembali dan bisa mempunyai daya jual kembali. Dan karena penikmat fesyen beberapa tahun lalu dengan sekarang berbeda—jadi tida salah kami mengeluarkan koleksi yang lalu untuk dihidupkan kebali,” ungkapnya.

(Juf/parade.id)

Artikel Karya Desainer di Indonesia Fashion Parade 2023 pertama kali tampil pada Parade.id.

CEO Indonesia Fashion Parade 2023, Athan Siahaan, memberikan alasan mengapa tema itu yang diambil—bertujuan untuk merespons isu Indonesia karena dinilai menjadi salah satu negara penyumbang sampah terbesar di dunia. Dimana satu bulan bisa mencapai 7 ribu ton.

“Kami mengambil tema itu agar pakaian-pakaian yang masih ada dan masih layak pakai itu bisa didaur ulang sehingga bisa digunakan kembali dan bisa mempunyai daya jual kembali. Dan karena penikmat fesyen beberapa tahun lalu dengan sekarang berbeda—jadi tida salah kami mengeluarkan koleksi yang lalu untuk dihidupkan kebali,” ungkapnya.

Dalam acara tersebut, hadir para desainer seperti: Athan Siahaan sendiri, M Rizky Jumbriyono, Linda Panggabean, Hikmawati Arsiyd, Dewi Marda, Tru Fatmah, Ukke Wahyu, Arlinawati, dan Sari Soentoro. Masing-masing menjelaskan dan mempertunjukkan hasil karyanya.

Hasil karya tersebut diperagakan oleh seorang model. Athan menjelaskan karyanya yang digunakan model.

Karya Athan, bahannya digunakan seperti bahan ulos tetapi bukan ulos adat. Ulos tersebut ia modifikasi dengan sentuhan kekinian—dirajut kembali, sehingga memiliki daya jual kembali.

Sementara itu, hasil karya M Rizky Jumbriyono dijelaskan olehnya, bahwa konsep yang dibawa adalah konsep Kalimantan Tengah. Karyanya hasil daur ulang dari jas berwarna hitam.

“Itu baju kebesaran paskibraka yang sudah pudar warnanya. Saya cuci kembali dan saya aplikasikan dengan kain lebaran tahun lalu, sehingga sesuai dengan tema kita hari ini,” ia menjelaskan.

Linda Panggabean, menjelaskan bahwa pakaian yang diperagakan itu tampilannya bernama Ulos Sadum. Sadum, kata dia, memiliki arti kumpulan keindahan yang hidup jadi satu (motifnya).

Jadi kata dia, sadum itu motifnya sebagaimana orang Batak memandang dunia adalah indah. Dimana di kain itu pohon yang berwarna-warni, rumah, dan ada burung yang berwarna-warni

Alasan dia mengangkat ulos karena ia meyakini banyak orang Batak yang menyimpannya—untuk acara adat.

“Dan biasanya ulos akan disimpan di dalam lemari dan dibiarkan begitu. Oleh karena itu di acara ini saya menampilkan itu dengan didesain lebih modern, dengan motof klasik—untuk menggambarkan betapa indahnya dunia ini,” penjelasannya.

Hikmawati Arsiyd, menampilkan karyanya dengan butterfly. Filosofinya adalah kupu-kupu dan sains.

Dewi Marda, menampilkan karyanya dengan mengambil motif Bekasi. Dimana Bekasi itu kata dia ada unsur sejarahnya, budaya, flora dan fauna, juga warna.

Perbedaan batik Bekasi dengan batik lainnya menurut dia, batik Bekasi itu cenderung lebih ngejreng. Warnanya terang-terang.

Bahan dari hasil karyanya terbuat dari sisa-sisa batik hasil cuci gudang. Dikumpulkannya. “Sebab sampahnya itu luar biasa. Sampai berkarung-karung. Jadi saya pilih dan saya pakai untuk acara ini,” ia menjelaskan.

Tru Fatmah, menampilkan karyanya dengan tema ‘Beutiful of Tenun’. Alasan ia mengangkat tema itu pada karyanya karena merasa tenun itu sangat indah. Kali ini ia aplikasikan tenun Kalimantan.

Ukke Wahyu, menampilkan perpaduan jins dengan tenun. Kedua, ia menampilkan perpaduan rompi dengan kain tenun. Pun dengan sarung, ia katakan, dari tenun. Tenun Badui.

Arlinawati, menampilkan karya daerahnya sendiri, yakni dari Padang: Baju Kurung. Alasan dia untuk menjaga kekayaan daerahnya karena sejauh ini Baju Kurung masih dipakai oleh anak-anak sekolah pada hari Jumat.

Sari Soentoro, menampilkan karyanya dengan mengangkat tema The Power Lurik. Alasan dia mengangkat tema itu karena ia merasa bahwa kain lurik seperti termajinalkan. Ke model, ia kombinasikan kain lurik dengan syal dari berbagai daerah, seperti dari NTT.

(Juf/parade.id)

Artikel Road to Indonesia Fashion Parade 2023: Rejuvination pertama kali tampil pada Parade.id.

“Bahwa pihak RI memiliki komitmen yang besar untuk melanjutkan program KF-X/IF-X, mengingat hal ini merupakan program strategis guna menguasai teknologi tinggi di bidang industri pertahanan,” ia menyampaikan.

Bukti komitmen Pemerintah RI itu, kata Wamenhan, sudah ditindaklanjuti di antaranya dengan telah dilakukannya pembayaran Cost Share pada Tahun 2022 dan mengirimkan Engineer PTDI serta Pilot Test secara bertahap.

“Sejak arahan Menhan terkait kelanjutan Program KF-X/IF-X, Kemhan telah melaksanakan koordinasi dengan kementerian terkait agar program berjalan sesuai harapan Presiden RI, yang di antaranya melakukan negosiasi ke-6 yang menghasilkan Joint Agreement (JA) pada 11 November 2021 dan telah dikirimkan 37 Engineer PTDI serta 2 Pilot Test RI untuk mengikuti partisipasi di KAI Korsel”, ungkapnya, di akun Twitter resmi Kemhan RI.

Wamenhan menjelaskan soal tujuan program tersebut. Yakni untuk mewujudkan kemampuan Bangsa Indonesia dalam penguasaan teknologi pesawat tempur (Perpres 136/2014), dengan target capaian dapat memproduksi secara terbatas komponen (wing, tail dan pylon) KF-X/IF-X, kemudian dapat melakukan final assembly, uji terbang maupun re-sertifikasi IF-X, juga dapat melaksanakan operasional serta pemeliharaan pesawat IF-X dan melakukan modifikasi/upgrade pesawat IF-X.

“Pemerintah RI mendukung pembentukan kembali Joint Program Management Office (JPMO) demi tercapainya tujuan program kedua belah pihak.”

(Rob/parade.id)

Artikel Wamenhan Menegaskan Kelanjutan Program Pengembangan Pesawat Tempur KF-X/IF-X pertama kali tampil pada Parade.id.

“Secara umum, dalam catatan saya, ada beberapa alasan kenapa usulan itu sangat tidak wajar dan perlu ditolak. Pertama, merujuk kepada UU No. 8 Tahun 2019 ttg Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, jelas disebutkan bahwa urusan haji ini bukan hanya semata-mata soal ekonomi, tapi juga menyangkut hak warga negara dalam beribadah, di mana negara seharusnya hadir memberikan perlindungan dan pelayanan yang terbaik,” katanya, Jumat (27/1/2023).

“Mengubah komposisi biaya yang harus ditanggung jamaah dalam porsi yang drastis sangatlah tak bisa dibenarkan,” lanjutnya.

Kedua, kata Fadli, bahwa asumsi-asumsi yang mendasari kenaikan tersebut juga tidak riil. Angka inflasi global sepanjang tahun lalu diperkirakan hanya 8,8 persen. Di dalam negeri, angka inflasi kita juga hanya 5,5 persen. Harga minyak dunia dan avtur juga cenderung turun dan stabil. Penurunan tersebut jelas bisa mengurangi komponen biaya penerbangan.

“Selain itu, pemerintah Arab Saudi juga telah menyampaikan bahwa secara umum harga akomodasi haji tahun ini akan 30 persen lebih murah dibanding tahun lalu, saat masih berada di tengah pandemi. Sehingga, di tengah semua penurunan tersebut, jelas ada masalah tata kelola yang serius jika pemerintah justru menaikkan porsi biaya yg harus dibayarkan oleh jamaah haji Indonesia. Bahkan jika besaran kenaikannya lebih dari 73 persen,” paparnya, tertulis di akun Twitter-nya.

Ketiga, masih menurut Fadli, pada awal Januari 2023, KPK sudah mengingatkan pemerintah bahwa ada persoalan serius dalam hal tata kelola penyelenggaraan ibadah haji kita. Menurut hasil kajian Direktorat Monitoring KPK, ada tiga titik rawan korupsi dana penyelenggaraan haji, yaitu biaya akomodasi, biaya konsumsi, dan juga biaya pengawasan.

“Menurut temuan KPK, kerugian negara yang timbul dari tiga celah tadi cukup besar, mencapai Rp160 miliar. Selain itu, ini yg paling serius, @KPK_RI juga menengarai penempatan dan investasi dana haji kita tidak optimal, sehingga perolehan nilai manfaat dana haji kita jauh lebih kecil daripada yg seharusnya bisa didapat,” katanya

Menurut dia, ini adalah temuan serius yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah. Jangan sampai masalah dalam tata kelola penyelenggaraan ibadah haji kemudian dialihkan tanggungannya kepada para jemaah.

“Jangan lupa, jamaah haji kita sdh menyetorkan uang ke bank selama belasan, bahkan hingga lebih dri dua puluh tahun untuk berangkat haji, namun ketika giliran mereka berangkat, mereka membayar biaya sgt mahal hanya krn pemerintah tak becus mengelola uang umat. Ini dzalim namanya.”

Seluruh jalur investasi dan penempatan dana haji ini mestinya menurut dia diaudit khusus terlebih dahulu, termasuk audit khusus kepada BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji), untuk mengetahui posisi sustainabilitas pengelolaan dana haji kita ke depannya. Jangan sampai para jemaah kita, yang sebagian besar hanya petani dan orang-orang kecil, dengan dalih prinsip istitha’ah (kemampuan) berhaji, harus menanggung kesalahan tata kelola keuangan haji ini.

“Dan keempat, biaya yang harus dibayar oleh jamaah haji Indonesia jauh lebih mahal dibandingkan jamaah haji negeri jiran Malaysia. Padahal, jumlah jamaah haji kita terbesar di dunia. Jamaah reguler saja mencapai 203.320 orang. Kalau kita bandingkan dengan negeri jiran, pemerintah Malaysia menetapkan biaya haji dalam dua golongan, yaitu B40 (bottom 40) atau penduduk dengan pendapatan 40 persen terbawah; dan kategori Bukan B40 untuk selebihnya,” ungkapnya.

“Secara keseluruhan, biaya total ongkos naik haji di Malaysia dan Indonesia relatif sama, berada di limit Rp100 juta. Namun, biaya yang harus dibayarkan jamaah B40 di Malaysia hanya sebesar MYR10.980 (Rp38,59 juta). Sedangkan jamaah yang tergolong Bukan B40 juga hanya membayar MYR12.980 (Rp45,62 juta). Sisanya ditanggung oleh lembaga Tabung Haji,” sambungnya.

Dengan jumlah jamaah haji yang besar, kata dia, jika dikelola dengan benar, mestinya akumulasi dana haji yang terkumpul bisa mendatangkan nilai manfaa besar untuk jamaah haji kita, bukan mendatangkan nilai manfaat untuk pihak lain sebagaimana ditengarai KPK.

Dengan empat catatan tadi, ia menekankan, tidak sepantasnya beban pembiayaan haji ditanggungkan sebesar-besarnya kepada calon jemaah haji yang sudah menyetorkan uang dan mengendapkan saldonya di bank.

“Tidak bisa BPKH dan Kemenag @Kemenag_RI mengajukan dalih keberlangsungan penyelenggaraan haji secara sepihak, tanpa ada audit investigasi yg menyeluruh terhadap pengelolaan dana haji selama ini. Kenaikan biaya haji adalah hal yang niscaya. Namun besarannya pastilah tidak setinggi sebagaimana yang telah diusulkan oleh Kemenag dan BPKH,” kata Fadli.

Sebagai catatan, biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi diusulkan Kemenag naik menjadi Rp98,89 juta per jemaah, atau naik Rp514,88 ribu jika dibandingkan BPIH tahun lalu. Namun, dari besaran BPIH tersebut, biaya yang harus ditanggung jemaah mencapai 70 persen, atau Rp69,19 juta per orang.

Sementara, sisanya (30%), atau 29,7 juta, dibayarkan dari nilai manfaat pengelolaan dana haji. Besaran kenaikan ini menurut Fadli sangat tidak wajar. Sebab, tahun lalu saja, biaya yang harus ditanggung jamaah haji hanya sebesar Rp39,8 juta per orang.

“Jadi, jika tahun ini jamaah haji kita dipaksa untuk membayar Rp69,19 juta, kenaikannya lebih dari 73 persen,” tandasnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Usulan Kemenag Menaikkan Porsi Pembiayaan yang Ditanggung Jemaah Haji Menyalahi Prinsip pertama kali tampil pada Parade.id.

“Ini bukan saja tindakan yang sangat memalukan, akan tetapi juga tindakan yang tidak beradab. Tindakan ini beberapa waktu yang lalu menuai konflik di beberapa tempat di Swedia. Mengecam keras dan sangat menyesalkan tindakan yang dilakukan oleh kelompok ekstrim kanan yang dipimpin oleh Rasmus Paludan,” demikian keterangannya kepada media, Senin (23/1/2023).

Menurut dia, kelompok ini benar-benar telah melakukan pelanggaran berat terhadap prinsip keharusan menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak beragama. “Paludan dan kelompok ekstrem ini secara sengaja terus menebar xenofobia, rasialis, dan sekaligus islamofobia,” katanya.

Swedia seharusnya, kata dia, sudah menjadi negara di mana hak dan kebebasan beragama setiap warga dijamin secara hukum dan politik. Sebab itu penerintah Swedia harus menindak tegas Paludan dan semua pihak yang melindungi tindakan kelompok ekstrimis ini.

Jika tidak, maka ekstrimisme dan islamofobia akan terus menyebar dan membahayakan kemanusiaan di mana-mana.

“Akan tetapi saya heran, meskipun sudah dilakukan beberapa kali, pemerintah Swedia belum menindak tegas Paludan. Ini sama saja pemerintah melakukan pembiaran terhadap islamofobia dan betentangsn dengan keputusan PBB untuk melawan Islamofobia,” akunya.

Ia, MUI, meminta kepada Duta Besar Swedia untuk Indonesia agar menyampaiksn penjelasan secara terbuka terkait dengan kasus ini dan berjanji akan menindak serta menghentikan seluruh bentuk ekstrimisme.

Di samping itu, hematnya, Kemenlu seharusnya melakukan Diplomatic appeal kepada Dubes Swedia di Jakarta. Berikan peringatan kepada Dubes Swedia agar pelaku ditindak dan penerintah Swedia harus beritikad baik untuk lawan islamofobia.

“Jangan sampai, hubungan persahabatan Swedia-Indonesia ini terganggu karena kasus ini dibiarkan,” pesannya.

Pemimpin partai sayap kanan Denmark Stram Kurs bernama Rasmus Paludan hari Sabtu, (21/1/2023) melakukan pembakaran Al Qur’an di Stockholm, ibu kota Swedia.

Di bawah perlindungan polisi Swedia, ia membakar kitab suci umat Islam itu di dekat gedung Kedutaan Besar Turki.

(Rob/parade.id)

Artikel Pembakar Alquran Menjadi Musuh Semua Orang yang Berpikiran Sehat pertama kali tampil pada Parade.id.

“Jadi tahu enggak, internalnya harus mempersiapkan. Kalau di luar partai apa namanya? Kalau kita jelas kader. Dan jadi kader itu susah. Ngelamar dulu, dapat KTA, masuk struktur,” ungkap Mega.

Bacapres bukan dari yang lain, menurut Mega boleh jadi calon yang bukan dari partai sendiri seperti tidak memiliki kader. Maka menurutnya penting setiap kader turun ke bawah.

“Mengerti apa tidak maksud ibu sebenarnya? Kita maunya membesarkan partai ini. Itu umum keinginan semua partai,” kata Mega.

Adapun soal bacapres yang dimaksud, Mega menahan untuk menyebutnya. “Sing arep diumumke ibu sopo? Ya, entar dulu. Emang aku tergiur mengumumkan? Enggak,” katanya.

“Saya kan Ketum terpilih di kongres partai, institusi tertinggi partai, amanat di kongres diberikan hak prerogatif siapa yang akan dicalonkan. Urusan gue,” katanya lagi.

(Rob/parade.id)

Artikel HUT ke-50 PDIP, Megawati Bicara Bacapres pertama kali tampil pada Parade.id.

Pertama, menolak proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi.

“Sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita. Di lain pihak, sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat dimana dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan Partai Politik. Kami tidak ingin demokrasi mundur,” demikian bunyi sikap atau pernyataan delapan parpol yang menolak Pemilu proporsional tertutup, kemarin.

Lainnya, sistem pemilu dengan proporsional terbuka dinilai oleh mereka merupakan pilihan yang tepat dan telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada 23 Desember 2008 yang sudah dijalankan dalam 3 (tiga) pemilu. “Gugatan terhadap yurisprudensi akan menjadi preseden yang buruk dan tidak sejalan dengan asas Ne Bis In Idem,” dikutip akun Twitter @FPKSDPRRI.

Mereka pun meminta KPU agar tetap menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dengan menjaga netralitas dan independensinya sesuai peraturan perundang-undangan. “Kami mengapresiasi kepada pemerintah yang telah menganggarkan anggaran Pemilu 2024 serta kepada penyelenggara Pemilu, terutama KPU, agar tetap menjalankan tahapan-tahapan Pemilu 2024 yang telah disepakati bersama.”

Delapan parpol yang menolak Pemilu proporsional tertutup itu berkomitmen untuk berkompetisi dalam Pemilu 2024 secara sehat dan damai dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap memelihara stabilitas politik, keamanan dan ekonomi.

Delapan parpol yang menolak dan menyatakan sikap bersama adalah Partai Golkar, PKS, PKB, NasDem, PPP, Demokrat, PAN, dan Gerindra. Untuk Gerindra tidak mengirim perwakilan atau pimpinna tetapi menyatakan menolak.

(Rob/parade.id)

Artikel Alasan Delapan Parpol Menolak Pemilu Proporsional Tertutup pertama kali tampil pada Parade.id.