“Penamaan OPM oleh panglima  TNI yang sebelumnya KKB menurut saya suda sangat tepat sebab, organisasi OPM suda sangan brutal dalam melakukan penyerangan terhadap masyarakat sipil TNI dan Polri kita” Ujar Jufri.

Selain itu, situasi dan perkembangan yang terjadi di Papua, telah memperlihatkan pergerakan kelompok separatis OPM semakin intens melakukan penyerangan.

Muhammad Jufri, sudah sepatutnya pemerintah mengambil langkah cepat dan tepat dalam menumpas dan memberantas kelompok separatis bersenjata di Papua, karena aksi penyerangan yang dilakukan kelompok itu sudah sangat meresahkan dan menghawatirkan masyarakat.

“Jika pembiaran terus dilakukan, bukan tidak mungkin masyarakat Papua akan semakin bersikap apatis terhadap Pemerintah Pusat dan kelompok separatis semakin leluasa menggiring masyarakat untuk mendukung cita-cita perjuangan kelompok OPM tersebut,” kata Jufri dalam rilisnya diterima media, Kamis (02/04/2024).

Sebab, lanjut Jufri, persoalan Papua bukan hanya persoalan pembangunan infrastruktur dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi, melainkan persoalan kedaulatan suatu bangsa,” sambungnya.

Menurut dia pemerintah dan institusi TNI Polri kita harus tegas, semua pihak harus menyampingkan ego sektoral terkait pelabelan nama teroris dan pelaku kriminal terhadap OPM.

Jufri melihat, kelompok OPM sangat jelas ingin memisahkan diri dari NKRI dan mereka terus melancarkan propaganda internasionalnya kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) agar PBB menekan dan menjatuhkan sanksi tegas kepada Indonesia terkait persoalan Hak Asasi Manusia (HAM).

Padahal, kata Jufri, yang Kelompok OPM ini lakukan agar pemerintah Indonesia mengalami ambiguitas dalam penanganan kelompok separatis, karena menyangkut isu HAM.

“Bahwa situasi dan kondisi Papua juga merupakan persoalan kedaulatan negara maka pemerintah dan Institusi TNI Polri kita harus tegas dalam menangani kelompok OPM. Sebab, ini suda mangancam kedaulatan negara NKRI,” imbuhnya.

Kita tau kelompok OPM ini buka kelompok separatis kriminal biasa namun kelompok OPM ini ingin memisahkan diri dari NKRI.

“Sebab, sudah sangat jelas dan terang benderang jika mereka adalah kelompok OPM yang mengancam kedaulatan, karena mereka memiliki persenjataan, struktur, simbol/bendera, uniform, dengan konsep perjuangan ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” terangnya.

Lebih lanjut, Sekretaris HMI MPO Jakarta Raya itu memberi dukungan kepada pemerintah, dan Institusi TNI Polri untuk tidak perlu takut dengan isu HAM, karena ini mengenai teritoris Indonesia dan tidak boleh ada campur tangan pihak luar terhadap urusan politik dalam negeri.

“Mau sampai kapan lagi korban berjatuhan baik dari aparat keamanan maupun warga sipil jika pemerintah dan institusi TNI Polri kita tidak meresponnya dengan cepat, apalagi berkaitan dengan isu Papua Merdeka,” katanya.

Menurut dia, penamaan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Menjadi Organisasi Papua Merdeka (OPM)  Oleh panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto suda sangat tepat sebab ini bisa mempercepat penganan konflik di papua agar tidak terjadi lagi korban yang berjatuhan.

TNI merupakan institusi yang paling ideal sebagai ujung tombak dalam upaya penumpasan kelompok separatis KKB dengan memberikan tugas operasi militer disertai fasilitas dan operasional penuh untuk menumpas OPM sampai ke akar-akarnya.

Selain Itu Jufri Juga Mendorong TNI Polri Agara lebi tegas menumpaskan Kelompok OPM dan jufri juga berpesan jangan takut Soal HAM.

“Kita tau bentuk dari HAM adalah menghindari tindakan represif oleh apart kepada warga sipil.

Namun persoal papua di luar dari Tindakan HAM Sebab Kelompok OPM itu suda mengakui dirinya adalah tentara Pembebasan bukan lagi warga sipil jadi ini suda menjadi domain aparat TNI Polri kita untuk tegas menumpaskan kelompok OPM di Bumi NKRI ini” tutupnya. *

Artikel Sekum HMI MPO Jakarta Raya Nilai Penamaan OPM kepada KKB Sudah Tepat pertama kali tampil pada Parade.id.

Zul menyampaikan itu untuk mengingatkan kepada pihak tertentu yang selama ini terkesan membela segala tindakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua, atau yang disebutnya sebagai KKB OPM kepada masyarakat setempat.

“Pengikut OPM disiksa, kalian teriak HAM. Wahai anak Indonesia, wahai para aktivis HAM, di mana suara kalian saat mereka menyiksa dan membunuh saudaramu?” tanya Zul.

“Kami tentu saja sepakat dengan penegakan HAM di mana pun, termasuk Papua tetapi bukan berarti kita harus tebang pilih terhadap persoalan HAM yang ada di Papua, termasuk tindakan melanggar HAM yang dilakukan oleh para kelompok KKB OPM kepada saudara-saudara kita di Papua sana,” Zul melanjutkan.

Zul protes dengan pihak atau aktivis tertentu itu. “Kami protes keras kepada para manusia-manusia yang tidak memiliki nurani yang selalu mengatasnamakan dirinya pejuang HAM,” protesnya.

“Saat kelompok KKB terbunuh atau teraniaya kalian teriak HAM. Sekarang, kami ingin tanya di mana suara kalian saat saudara-saudara kami penduduk Papua dan pendatang disiksa dengan cara sadis? Di mana suara kalian, wahai manusia berhati iblis?!” Zul melanjutkan dengan tanya.

Zul menilai, suara HAM soal di atas tidak adil, terlebih jika menyinggung Defianus Kogoya.

BMI tidak ingin ketidakadilan ini terus berjalan hanya karena alasan HAM atau tekanan negara luar atau seakan hanya kelompok OPM yang dianggap manusia—karena dinilai sedang berjuang untuk lepas dari NKRI.

“Kami ingin NKRI tetap utuh. Dan kami ingin Indonesia bersih dari para perongrong negara. Kami minta kiranya pemerintah, dalam hal ini Bapak Presiden Jokowi untuk mendengarkan tuntutan kami,” pinta Zul.

Tuntutan itu antara lain: Mendukung TNI/Polri dalam memberantas separatis/KKB di Papua dan meminta kepada pemerintah untuk segera mengerahkan pasukan terbaik untuk membumihanguskan seluruh kelompok OPM dan pengikutnya di tanah Papua;

Mengusut dan menindak secara tegas segala bentuk pelanggaran HAM tanpa tebang pilih; Tangkap semua anggota KKB OPM hidup atau mati;

Tangkap kembali Delfianus Kagoya, Anggota KKB dan lakukan proses hukum sesuai aturan berlaku; Meminta kepada seluruh jaksa dan hakim untuk memberi tuntutan dan vonis hukuman seberat mungkin kepada seluruh Anggota KKB yang menjalani proses hukum; Dukung Otsus;

Cabut beasiswa seluruh  mahasiswa(i) dan pulangkan semua mahasiswa(i) yang terindikasi sebagai pendukung gerakan OPM;

Tutup semua Asrama Papua yang terindikasi sebagai tempat melakukan doktrinasi kepada mahasiswa untuk mendukung Gerakan Papua Merdeka. Soal ini, BMI melihat karena banyak mahasiswa Papua terprovokasi menyuarakan penegakan HAM pasca viralnya penganganianyaan yang dialami oleh Anggota KKB OPM Delfianus Kogoya.

“Menurut kami sah-sah saja adek-adek berteriak soal HAM tetapi harusnya adek-adek ini adil dan tetap meminta supaya negara melakukan proses hukum kepada Delfianus Kogoya. Mereka harus  ingat orang itu adalah anggota KKB yang terlibat berbagai tindak kekerasan di sana dan pantas untuk diberi hukuman yang seberat mungkin melalui proses hukum,” papar Zul.

Untuk hal-hal di atas, Negara diminta Zul tidak perlu takut dengan aksi teror mereka. Mereka, kata Zul, wajib diperangi karena kita wajib menjaga keutuhan NKRI.

Lain hal, BMI melayangkan protes keras kepada aparat kepolisian Papua. BMI protes karena aparat kepolisian membebaskan pengikut OPM yang dimaksud Zul.

“Kami ingin penjelasan, apakah karena polisi di Papua ini takut atau apa. Kalau takut, maka itu Kapolda Papua mending diganti saja,” tandas Zul.

(Rob/parade.id)

Artikel Jangan Tebang Pilih soal HAM di Papua pertama kali tampil pada Parade.id.

Suara dalam rekaman itu mengaku sebagai sebagai juru bicara (jubir) Komnas Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM) Sebby Sambom.

Namun, menurut Ketua Brigade Muslim Indonesia (BMI), M Zulkifli, OAP mengindahkan ajakan itu. Terbuktii, tanggal 16 Januari 2023, kondisi Kota Jayapura dan Wamena tetap kondusif.

“Masyarakat di tanah Papua mengindahkan propaganda yang dikeluarkan Jubir OPM itu pasca penangkapan Gubernur Papua oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saya pikir masyarakat di tanah Papua paham mana wilayah penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi dan mana kepentingan politik Sebby Sambo,” katanya, belum lama ini.

Menurut dia, apa yang disampaikan oleh Jubir OPM itu, provokasi yang sudah barang tentu membuat ketersinggungan bagi masyarakat di Papua yang ingin hidup damai. Ia menekankan bahwa propaganda dalam bentuk provokasi membakar kota-kota di Papua justru agenda kepentingan politik Jubir OPM itu sendiri.

“Kan jelas di voice notes WA itu, dia (Sebby) menyebut apabila tidak terjadi pembakaran dia kembali menyebutkan mereka OAP adalah pengecut. Ini provokasi. Saya menilai bahwa statemen Sebby Sambo itu mempertegas bahwa kelompok teroris Papua Merdeka itu anti NKRI tetetapi Sebby dan Kelompoknya di sisi lainnya tidak anti Lukas Enembe,” ungkapnya.

“Ini kan jelas, ada ketegasan kelompok Sebby sebagai Jubir TPNPB OPM itu pro Lukas Enembe. Akan timbul kecurigaan bahwa seakan-akan Sebby dan Lukas punya hubungan spesial, dan kami khawatir jangan sampai dana triliunan yang dikucurkan pemerintah jutru digunakan untuk membantu gerakan teroris OPM,” ia melanjutkan.

Ia berharap aparat penegak hukum perlu lebih dalam untuk mengetahui hubungan keduanya. “Aparat TNI-Polri sebagai penjaga NKRI untuk menggali hubungan Sebby dan Lukas Enembe. Ada kekhawatiran kami jangan sampai banyak dana otonomi khusus (otsus) yang dikucurkan untuk mendukung gerakan teroris Papua merdeka,” harapnya.

(Verry/parade.id)

Artikel OAP Mengindahkan Ajakan Jubir OPM pertama kali tampil pada Parade.id.

“Mengimbau kepada saudara-saudaraku Orang Asli Papua (OAP) yang sementara Kuliah menuntut Ilmu di kota tempat studi di seluruh Indonesia, termasuk Sulsel, khususnya di kota Makasar untuk lebih fokus belajar menuntut ilmu dan mencari pengalaman di kota studi sehingga kelak dapat kembali ke Papua dapat membangun daerah menjadi lebih baik dan berkembang pesat,” imbauannya, kemarin, Ahad (29/11/2021), dalam keterangan persnya kepada parade.id.

Ia juga mengimbau kepada OAPdi seluruh kota tempat studi untuk tidak terpengaruh hoax dan ajakan sesat kelompok OPM untuk turun ke jalan melakukan aksi dukungan referendum. Sebab menurutnya sampai kapan pun Papua adalah bagian dari NKRI yang tidak dapat dipisahkan.

“eminta kepada seluruh ormas nasional maupun agama untuk turut serta melakukan aksi bela Negara dengan cara bersinergi dengan aparat TNI dan Polri untuk membubarkan dan menghalau seluruh aksi-aksi yang mengarah kepada dukungan kelompok pro referendum teroris separatis Papua di mana pun berada.”

Apabila imbaunnya itu tidak digubris, atas alasan kebebasan berpendapat-melakukan aksi untuk mendukung gerakan tersebut atau mendukung aksi radikalis dan teroris lainnya yang jelas-jelas bertujuan untuk merongrong keutuhan NKRI, maka ia akan mengajak seluruh Masyarakat di seluruh Indonesia yang merasa cinta NKRI untuk bersama-sama secara tegas bertindak.

“Mengatakan bahwa kita juga punya hak untuk turun menghalau mereka, karena kita adalah rakyat Indonesia yang punya kewajiban untuk Bela Negara,” kata Ketua Brigade Muslim Indonesia (BMI).

(Verry/PARADE.ID)

Artikel Wakil Ketua Kesbang Sulsel Tanggapi Isu Aksi Ultah OPM di Makassar pertama kali tampil pada Parade.id.