Berbagai hiruk-pikuk menyambut hari kemerdekaan adalah suatu momen di mana ekspresi masyarakat direfleksikan, seolah tonggak kemerdekaan hanya pada 17 Agustus itu saja, sementara kurang-lebih 300-an hari yang lain adalah ‘ketidakmerdekaan’.

Hari ini, kita memasuki usia 76 Tahun kemerdekaan, berbeda dengan sebelumnya, hari ini kita merayakan kemerdekaan dibawah ancaman Pandemi COVID-19 yang hamper setiap hari merenggut nyawa anak bangsa. Banyak yang menyebut kita sedang ‘dijajah’ oleh wabah, karena itu kita harus segera merdeka darinya.

Tidak ada upacara bendera, tidak ada perayaan, tidak ada lomba, seluruh negeri sedang menderita dan berdukacita. Hampir keseluruhan refleksi adalah tentang upaya-upaya agar lepas dari jeratan dan ‘jajahan’ pandemi.

Lantas, apakah jika tanpa pandemi kita bisa membangun klaim kemerdekaan? Apakah masa depan Indonesia adalah suatu kepastian yang memungkinkan bendera merah-putih tetap terikat dan diarak naik ke puncak tiang tertinggi?

Pertanyaan ini sangat retoris. Tetapi menurut saya, mengukur hari kemerdekaan tidaklah sebatas perayaan-perayaan dan euforia satu hari. Kemerdekaan haruslah menjadi kebahagiaan yang abadi.

76 tahun yang lalu, sejarah seolah mencatat suatu momen di mana Soekarno dan Hatta diculik dan dibawa ke Rengasdengklok sebagai akibat dari perbedaan pendapat antara kaum tua dan kelompok muda yang revolusioner. Peristiwa yang kemudian berlangsung cepat hingga naskah proklamasi yang diketik pada malam itu juga menghadirkan kemerdekaan bagi sebuah bangsa di pagi harinya.

Sebuah momen yang sangat epik, bersamaan dengan terbitnya matahari, terbitlah Indonesia.

Namun begitu, hari itu seolah menjadi periode baru bagi bangsa Indonesia modern, akibatnya periode sebelumnya hanya dianggap sebagai sejarah tekstual.

Padahal jika kita mengambil seluruh timeline sejarah, maka paradigma kemerdekaan tidak hanya akan berhenti pada semangat satu malam sebelum hari merdeka. Ada begitu banyak peristiwa heroik di masa lampau dalam menentang penjajahan dan kolonialisme, sebutlah perang Diponegoro, Peristiwa Buleleng, Perang Banjar, perjuangan sultan Hasanuddin, Perang Aceh hingga perlawanan Baabullah Datuk Syah di Ternate yang berhasil mengusir koloni Portugis.

Kesemuanya itu adalah peristiwa-peristiwa yang menyadarkan kita bahwa kemerdekaan bukanlah sesuatu yang diraih hanya dengan satu malam atau Ketika sebuah naskah ide negara diketik satu halaman untuk kemudian dibacakan pada besok harinya.

Perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia dari segala bentuk penjajahan sesungguhnya memakan waktu yang berabad-abad, ada jutaan nyawa yang sudah gugur demi memperjuangkan Hasrat untuk berdiri sendiri, terbebas dari penindasan bangsa lain.

Hari ini, kemerdekaan kita baru berusia 76 Tahun, itu adalah waktu yang masih sangat sedikit dibanding penderitaan berates-ratus tahun dibawah kolonialisme. Karenanya, sangat disayangkan jika hari ini euforia kemerdekaan hanya direfleksikan pada tonggak tanggal 17 bulan Agustus saja.

Hari ini, kita hidup dibawah tekanan yang sangat massif, kita lupa bahwa kemerdekaan yang dikehendaki bukan hanya sekedar bebas dari penjajahan kemudian bebas membentuk suatu system administrasi baru yang lepas dari para kompeni, kemerdekaan tidaklah terbatas pada peralihan berkas dan atribut, kemerdekaan seharusnya memiliki nilai yang fundamental, suatu semangat abadi menuju masa depan Indonesia yang tetap utuh.

Konteks kemerdekaan Indonesia dalam proklamasi yang dibacakan oleh Ir. Soekarno sesungguhnya tidaklah terbatas pada peralihan kekuasaan, namun juga peralihan situasi. Jika di bawah kolonialisme Belanda, Indonesia ditindas, maka kemerdekaan harus beralih pada kebebasan setiap individunya tanpa takut ditindas oleh siapapun.

Jika dibawah penjajahan Belanda, rakyat Indonesia tidak diberikan Pendidikan yang memadai, maka kemerdekaan harus beralih pada pemenuhan hak-hak Pendidikan bagi seluruh anak bangsa. Jika dibawah penjajahan Belanda, Kesehatan masyarakat Indonesia tidak diperhatikan, maka kemerdekaan haruslah menjamin kesehatan seluruh rakyat kita.

Begitulah seterusnya janji kemerdekaan.

Hari ini kita menghadapi situasi yang sangat pelik, janji-janji kemerdekaan masih jauh dari kata tuntas. Jangan dulu jauh-jauh dengan penderitaan dibawah ancaman COVID-19, sebab optimisme kita belum cukup menjanjikan untuk mengatasi wabah brutal ini. Sebagai sebuah bangsa, kita harus memperbaiki dulu dinamika kebangsaan kita, semangat persatuan sebagai tujuan prinsipil kemerdekaan masih jauh dari kata ideal untuk kita bisa Bersama-sama mengatasi pandemi ini.

Persatuan Indonesia adalah kunci optimisme, karena itu perpolitikan nasional harus dipahami oleh seluruh aktor-aktor politiknya sebagai suatu proses menuju persatuan itu sendiri, bukan memecah-belah layaknya propaganda politik Belanda yang Bernama ‘Devide et Impera’.

Jika kita ingin keluar dari segala situasi sulit maka perpecahan nasional sebagai warisan kontestasi politik yang terakhir harus segera diakhiri, dari situlah kita bisa mengukur optimisme dan masa depan setelah hari ini.

Kesadaran seluruh anak bangsa untuk segera berembug Kembali guna mengalahkan ‘penjajahan’ wabah COVID-19 harus segera terbangun, kebijakan nasional yang berorientasi pada konsensus Bersama harus Kembali ditata, situasi politik yang masih panas harus segera diredam dengan mengesampingkan ego sektoral.

Kita tidak mau jika hanya di hari tujuhbelas Agustus inilah kita mendengar nyanyian lagu Indonesia Raya berkumandang dan melihat bendera merah-putih berkibar, sedangkan di luar dari hari tujuhbelas Agustus ini yang terdengar hanyalah raungan sirine mobil ambulans dan peti-peti mati yang dihantarkan ke pemakaman. Hanya melalui kesadaran kolektif sebagai bangsa lah, kitab isa terbebas dari ini semua.

Kemerdekaan yang paripurna adalah bebas untuk hidup, ada jaminan untuk hidup, ada kepastian untuk menjalankan segala proses kehidupan serta pemenuhan terhadap seluruh hak-hak hidup, sebagaimana cita-cita para pejuang dan pendiri bangsa. Jika tanpa itu semua, kemerdekaan kita tidaklah paripurna.

*Pemerhati Sosial dan Politik, Taupan Iksan Tuarita

Artikel Merdeka yang Paripurna pertama kali tampil pada Parade.id.

Sebelum China modern dengan ketahanan ekonomi baru yang dimulai di era Deng Xiaoping pada tahun 1978, beberapa periode sejarah China patut dicatat sebagai bagian dari fase penting bagi perkembangan peradaban umat manusia. Berbagai invensi berasal dari kebudayaan peradaban ini.

Pada periode negara perang tahun 475-221 SM, teknologi dan berbagai filosofi berperang terlahir di negeri ini, kemudian menyebar dan menjadi acuan bagi seni berperang berbagai bangsa di dunia, salah satunya adalah Sun Tzu, ahli strategi perang, hidup pada periode ini.

Perkembangan China mengalami kemajuan cukup pesat ketika pada tahun 2010 berhasil mengambil alih posisi Jepang sebagai negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia. Tidak berhenti sampai di situ, China diprediksi akan mengambil alih posisi Amerika Serikat dan muncul sebagai raksasa ekonomi baru dunia paling lambat tahun 2030.

Laporan dari Bloomberg Economics tahun 2019 lalu, saat ini tidak ada satu negara pun di dunia yang mampu meniru bagaimana China dalam mentransformasi ekonominya. Terlebih bagi negara-negara Asia lainnya yang masih berkutat dengan persoalan struktural ekonomi seperti penguatan infrastruktur, kestabilan politik maupun ketahanan nasionalnya.

Dengan mengacu pada bekal tersebut, China kini diyakini sedang perlahan menuju pada keadaan yang tidak terkalahkan di banyak aspek. Itulah kenapa, China dapat terus berani menebar ancaman pada eskalasi yang terjadi di kawasan.

Beberapa negara yang berkonfrontasi langsung dengan China seperti Vietnam, Malaysia, Filipina di Laut China Selatan, maupun secara tidak langsung dengan Amerika Serikat yang mengamankan kepentingannya di kawasan.

Jepang sebagai musuh historis China juga turut serta dalam konfrontasi kawasan, terutama pada masalah sengketa dan turut campurnya negara tersebut pada masalah Taiwan.

Terbaru, ancaman China untuk membom nuklir Jepang apabila terus turut campur pada masalah Taiwan.

Sepak terjang China dalam dinamika politik kawasan secara praktis menunjukkan haluan baru persaingannya dengan Amerika Serikat ataupun negara adidaya lainnya. Setelah persaingan berbasis ideologi yang mulai kehilangan relevansi pasca runtuhnya Uni Soviet, persaingan hari ini sepenuhnya berorientasi pada perebutan pasar, pengaruh ekonomi dan sumber daya alam potensial.

Guna mewujudkan agenda tersebut, China mulai melaksanakan berbagai ekspansi pengaruh, bahkan hingga ke negara-negara miskin dengan sumberdaya alam yang belum terkelola di benua Afrika. Yang terbaru, China bahkan sedang mendekati negara-negara Afrika dari Mauritania hingga ke Selatan Namibia agar mereka bisa membangun fasilitas angkatan lautnya.

China mungkin ingin menunjukkan bahwa jika Amerika Serikat dapat menebar pangkalan militernya di seantero Pasifik, maka China juga bisa menaruh pangkalan militernya menghadap langsung ke Samudera Atlantik, tak jauh dari Amerika Serikat.

Guna memperkuat pengaruh ekonomi di kawasan, salah satu proyek raksasa yang sedang digencarkan oleh China adalah OBOR (One Belt One Road) yang kini telah direvisi menjadi proyek Belt Road Initiative (BRI). Proyek ini mengusung semangat historis yang hendak membangun jalur sutra baru baik darat maupun maritim yang dapat mempertajam kepentingan ekonomi China di kawasan.

Proyek BRI ini secara fundamental memiliki pengaruh yang kuat pada lanskap ekonomi dunia. Dengan inisiatif skala global, China tidak hanya sekedar mengincar hegemoni dari negara-negara yang dilalui oleh proyek ini, yang meliputi negara-negara Asia Tenggara, Asia Selatan dan Samudera Hindia, namun juga membendung ekspansi negara-negara barat maupun Amerika Serikat yang selama ini terus-menerus mendikte kebijakan ekonomi dan politik di negara-negara tersebut.

Ekspansi pengaruh China terhadap kawasan memiliki banyak implikasi, yang pertama adalah kewaspadaan terhadap berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi di masa depan. Proyek ekonomi ekspansionis yang dilakukan oleh suatu negara selalu punya kecenderungan yang selalu bermuara pada kepentingan ekonomi negara tersebut ke dalam.

Dengan agenda ekonomi masing-masing, setiap negara pasti menghendaki kepentingan nasionalnya tidak terganggu oleh kepentingan negara asing.

Implikasi lainnya adalah bagaimana China ditempatkan sebagai role model bagi pembangunan ekonomi jangka Panjang. Khusus bagi Indonesia yang nantinya akan menghadapi bonus demografi pada tahun 2045, penguatan fundamental ekonomi dengan mengusung prinsip perluasan lapangan kerja harus menjadi perhatian utama.

Arah kebijakan ekonomi-politik yang terbangun dalam kerjasama bilateral dengan China yang menyertakan klausul impor tenaga kerja dari China daratan harus direduksi, sehingga sektor-sektor yang masih bisa menyerap tenaga kerja nasional bisa terus dipertahankan guna menyambut agenda bonus demografi 2045.

Di sisi yang lain, Indonesia juga perlu hati-hati dalam menempatkan posisi tawarnya dalam pusaran persaingan China vis a vis Amerika Serikat. Selain karena amanat politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia adalah pemimpin negara-negara ASEAN, di mana ASEAN itu sendiri adalah pasar sekaligus juga kekuatan potensial di kawasan Asia Pasifik. Sebab dengan kebijakan ekonomi dan politik  luar negeri yang tepat, maka perjalanan ekspansi pengaruh China di kawasan dapat diarahkan untuk kepentingan nasional yang jauh lebih baik.

*Pemerhati Sosial dan Politik, Taupan Iksan Tuarita

Artikel Ekspansi Pengaruh China pertama kali tampil pada Parade.id.

Menurut perhitungan Reuters, hingga tanggal 24 Juli 2021, angka kematian global akibat virus ini telah melewati 4 juta jiwa dengan kasus infeksi sebanyak 193 juta dan terus meningkat setiap saat.

Di Indonesia, hingga tanggal 24 Juli, akumulasi kasus infeksi menurut data dari John Hopkins University telah menembus angka 3 juta jiwa dan merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara.

Munculnya varian baru yang mulai mewabah dari India telah menjadi masalah baru dari masalah sebelumnya yang sebenarnya belum teratasi.

Untuk itulah, semestinya fokus pemerintah saat ini adalah mengatasi pandemi dengan menggandeng semua elemen bangsa. Dibutuhkan suatu sinergi luar biasa yang dapat membawa bangsa ini keluar dari tragedi akibat hantaman pandemi.

Sekat-sekat yang terbangun dalam ruang semu politik sektarian warisan dua kali Pemilu sebelumnya mesti dihilangkan agar bangsa ini bisa segera bahu-membahu menuntaskan masalah pandemi.

Masih hangat ketika laga pembuka grup F antara Hungaria melawan Portugal pada tanggal 16 Juni bulan lalu, pertandingan yang dilangsungkan di stadion Puskas Arena tersebut telah memperbolehkan para penonton memenuhi stadion dengan jumlah penonton sebanyak 60.000 orang, atau angka maksimal dari kapasitas stadion tersebut. Ini adalah gambaran betapa negara-negara di Eropa telah secara praktis keluar dari krisis COVID-19.

Kebijakan pengendalian pandemi yang tepat diikuti oleh kepatuhan warga negara sesungguhnya dibangun oleh landasan dan keyakinan yang kuat terhadap pemerintah (political trust). Selain karena tereliminirnya kepentingan politik demi keselamatan warganya, negara-negara Eropa tidak bisa diragukan lagi bisa lebih mudah menentukan skala prioritas dibanding kepentingan kelompok.

Di Indonesia, berbagai kebijakan untuk mengatasi pandemi senantiasa diwarnai oleh pertentangan, entah itu di akar rumput maupun di level tokoh-tokoh politik nasional. Hal inilah yang kemudian menyebabkan kebijakan yang seharusnya berorientasi pada prinsip kedaruratan menjadi cenderung lebih ke arah kebijakan politik dengan lebih banyak memperhatikan konsekuensi-konsekuensi politiknya.

Lebih dari satu tahun pasca pandemi melanda, isu yang senantiasa muncul selalu berputar pada masalah hoax seputar pandemi, saling lapor karena informasi menyesatkan, pro kontra kebijakan, konspirasi tentang vaksinasi, kecurigaan terhadap penggunaan vaksin dari negara asal pembuatnya, dan lain sebagainya.

Di situasi saat ini, terlebih ketika sistem dan fasilitas kesehatan kita sudah di ambang tidak mampu lagi mengatasi lonjakan kasus positif, maka pemerintah semestinya kembali melihat lagi persoalan mendasar kenapa situasi ini belum bisa teratasi, yang pertama tentu saja adalah mengembalikan lagi kepercayaan publik, di mana kepala negara dengan secara jumawa mengungkapkan permintaan maaf kepada seluruh rakyat dan mengajak rakyat Indonesia untuk bersama-sama, bahu-membahu menerapkan protokol kesehatan agar bisa segera keluar dari situasi ini.

Harus dipahami, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap berbagai upaya dan kebijakan penanggulangan pandemi secara akumulatif dimulai pada saat korupsi dana bantuan sosial oleh pejabat setingkat Menteri, selain bermunculannya berita-berita pengecualian kebijakan kedaruratan di mana para figur publik bisa leluasa dan bebas dari hukuman ketika muncul di layar kaca sambil mengabaikan protokol COVID-19.

Dinamika ini, meskipun dianggap remeh, tetapi menunjukkan secara gamblang bagaimana nilai dasar dari persepsi sosial bangsa kita. Hal ini kemudian berimbas pada abainya warga dalam menjalankan protokol kesehatan.

Secara esensi, rakyat akan patuh pada anjuran pemerintah apabila yang ditampilkan di publik kita adalah kepatutan yang dapat dicontoh. Sebaliknya, apabila yang dilihat oleh rakyat adalah hal-hal yang mengarah pada pengabaian, maka itulah yang nantinya akan mereka praktikan. “Lha wong mereka saja bisa berkerumun kok”. Begitu kira-kira yang muncul di benak masyarakat.

Alangkah bijaknya jika situasi hari ini ditangani dengan kebijakan yang menyentuh langsung ke sanubari seluruh elemen bangsa. Kemanusiaan haruslah berada di atas segalanya. Sehingga seluruh pihak dan blok politik yang ada sekarang harus mengedepankan aspek kemanusiaan sebagai nilai luhur yang merupakan perwujudan identitas bangsa kita.

Sinergi menyeluruh dibutuhkan agar bangsa ini bisa segera keluar dari beratnya pukulan yang datang akibat pandemi.

Kesadaran itu haruslah datang dari hati dan pikiran kita semuanya. Agak sulit memang membangun sebuah kesadaran kolektif bagi bangsa yang diisi oleh 270 juta orang. Tetapi pendahulu kita sudah merumuskan berbagai konsep perihal nilai luhur yang mesti dijunjung sebagai wujud implementasi keadaban bangsa ini. Nilai luhur kemanusiaan itulah yang saat ini dibutuhkan oleh bangsa ini.

Untuk itulah, sudah saatnya bagi kita untuk menyingkirkan ego pribadi, kepentingan politik dan berbagai paradigma sektarian. Sudah saatnya kita bersinergi dengan landasan nilai luhur untuk mengatasi wabah yang semakin memburuk ini.

Sudah terlalu banyak anak bangsa yang gugur karena bencana ini, kesadaran kita semua lah yang dapat menghentikannya.

*Pemerhati Sosial dan Politik, Taupan Iksan Tuarita

Artikel Bersinergi Atasi Pandemi pertama kali tampil pada Parade.id.