“Tentunya kami butuh pendampingan secara terus menerus dari tim BNPT. Kami merasa terbantu dengan adanya asesmen sistem keamanan yang dilakukan lembaga pemerintah dalam menyambut gelaran Word Water Forum Ke-10 pada 18-25 Mei 2024 mendatang,” akunya, dalam acara sosialisasi, Kamis (2/5/2024).

Menurutnya apa yang dilakukan BNPT sangat tepat dalam membangun kesiapsiagaan dan awarrenes pengelola objek vital strategis nasional dalam mencegah potensi aksi terorisme, terutama dalam menghadapi agenda global yang dilaksanakan di Indonesia.

“Bali sekarang akan menghadapi World Water Forum, yang tentunya ini menjadi suatu catatan penting juga di mana kami, PLN Group akan melakukan siaga terkait dengan forum tersebut,” kata Heri.

Pembekalan yang diberikan oleh BNPT diakuinya amat sangat berguna untuk memastikan situasi  perseroan dalam situasi yang aman terkendali.

Word Water Forum Ke-10 menjadi perhelatan besar yang diselenggarakan Indonesia di Bali tahun 2024.

Pemerintah pun terus mempersiapkan agenda internasional dengan sedetail mungkin, demikian juga keamanan di Bali.

Aparat keamanan terus bersinergi mengamankan setiap wilayah, mulai penjagaan keamanan yang dilakukan Polri dan TNI sampai dengan asesmen sistem keamanan setiap venue yang akan digunakan hingga sistem keamanan objek vital strategis.

Sebelumnya Menteri Koordinasi Bidang Kemaritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan WWF merupakan ajang pertemuan penting bagi para pemimpin global dan ahli air.

Luhut menyebut, setidaknya 14 kepala negara dan sekitar 50 ribu peserta akan hadir di forum tersebut.

“Ada 14 kepala negara dan 50 ribu (peserta) yang akan hadir,” ujar Luhut Binsar Pandjaitan.

(Rob/parade.id)

Artikel Sinergitas Kementerian/Lembaga Sambut Word Water Forum ke-10 di Bali pertama kali tampil pada Parade.id.

Selanjutnya, JUFI bekerjasama dengan Yayasan Baitul Maal PLN (YBM PLN) meresmikan bantuan renovasi dua lokal kelas di Madrasah Tsanawiyah (MTS) Al Khoeriyah, Rumpin, Bogor. Acara peresmian di sekolah tersebut mendapat sambutan hangat dari para penerima manfaat.

Kepala Sekolah MTS Al Khoeriyah, Ustaz Ujang Atoilah menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada YBM PLN dan donatur yang telah memberikan bantuan berharga ini. Tak luput, ia juga mendoakan para muzakki senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan.

“Sejak dua tahun lalu, salah satu lokal kelas kami hampir rubuh. Namun, berkat bantuan yang kami terima, kami berhasil merealisasikan renovasi tersebut, tepat di bulan Ramadhan ini,” ungkap Ustaz Ujang dengan penuh rasa syukur, Selasa (2/4/2024).

Ketua JUFI, Wiyanto menyampaikan bahwa bantuan renovasi ini tidak hanya sekadar memperbaiki infrastruktur fisik sekolah, tetapi juga memberikan harapan baru bagi para siswa dan staf pengajar MTS Al Khoeriyah untuk menjalani proses belajar-mengajar dengan lebih nyaman dan aman.

“Ini merupakan bentuk kepedulian YBM PLN bersama JUFI terhadap pendidikan, khususnya pendidikan keagamaan. Kami berharap dengan bantuan ini mampu memberikan dampak positif yang besar bagi pendidikan di Indonesia,” katanya.

Wiyanto juga memberikan pesan dari YBM PLN bahwa mereka komitmen untuk terus mendukung pendidikan di Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang membutuhkan bantuan.

“Kami berharap bantuan ini dapat menjadi langkah awal untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh anak-anak Indonesia,” ujarnya.

Ia berharap dengan adanya bantuan ini MTS Al Khoeriyah dapat terus menjadi tempat yang memberikan pendidikan berkualitas dan mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan masa depan.

“Semoga bantuan ini juga menjadi inspirasi bagi pihak-pihak lainnya untuk turut berperan serta dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia,”pesannya.

Peresmian bantuan renovasi dua lokal kelas MTS Al Khoeriyah ini juga dihadiri oleh para tokoh masyarakat setempat, orang tua siswa, dan para guru.*

Artikel YBM PLN Bersama JUFI Resmikan Bantuan Renovasi MTS Al Khoeriyah pertama kali tampil pada Parade.id.

Aksi unjuk rasa mereka dalam rangka memperjuangkan hak-hak pekerja outsourcing PLN (Os PLN). Di antaranya: tolak penurunan upah pekerjapekerja/tenaga alih daya (TAD), tolak jenis pekerjaan berdasarkan volume based dan kemitraan, setop kecelakaan kerja di lingkungan kerja PT PLN, angkat tenaga kerja alid daya (TAD) menjadi pekerja di anak perusahaan PT PLN, dan terakhir menuntut dipekerjakannya kembali 128 tenaga alid daya (TAD) yang telah di-PHK sepihak oleh PT PKP Cirebon, Kuningan, dan Indramayu.

Menurut Sekum Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPEE FSPMI) Slamet, aksi ini untuk menindaklanjuti komitmen PLN yang tidak ditepati kepada para pekerja outsourcing (Os).

“Padahal kita sudah melakukan sosial dialog sejak tahun 2022. Namun, komitmen yang disampaikan pihak PLN keberatan yang pada akhirnta menjadi sebuah kesepakatan,” orasinya.

Bermula sejak 2013 pekerjaan outsourcing bekerja dengan tenang dengan adanya (dikeluarkan) SKD. Namun sejak dikeluarkan Perdir tahun 2019, perlindungan dan hak pekerja Os makin dikebiri.

“Status pekerja diubah. Pekerjaan makin ditambah. Akibatnya korban berjatuhan. Ada yang meninggal,” umgkapnya..

Pada Perdir ada aturan yang menurutnya krusial, yakni tentang upah yang sebelumnya 110 persen dari UMK, yang kemudian pada tahun 2019 hanya 100 persen dari UMK.

Juga terjadi pengurangan THR dan pesangon, serta upah lembur. Jaminan pension pun dikurangi.

“Kita perjuangakam THR alhamdulillah sudah penuh. Tapi kita ingin upah tidak dikurangi, karena dampaknya ke upah lembur dan jaminan hari tua yang masih jauh di bawah hari tua (2020),” ungkapnya lagi.

Sebelum aksi besar ini, pada bulan Februari kata dia PLN berkomitmen memperbaikiny. Tapi, pada kenyataannya belum juga hingga bulan Juli ini. ia dan pekerja Os merasa di-PHP.

“Artinya PLN utang kepada pekerjanya (outsourcing). Padahal ini perusahaan BUMN,” katanya.

Perwakilan massa aksi sempat masuk ke dalam gedung Pusat PLN. Melakukan social dialog. Namun, usai masuk selama kurang lebih 3 jam, social dialog disebut buntu.

Pihak PLN masih menimbang apa yang menjadi tuntutan massa aksi. Massa pun berencna akan kembali datang dengan massa yang lebih banyak supaya tuntutannya dipenuhi.

“Belum ada kesepakatan. Dan kita akan datang kembali pada tgl 21 Juli,” kata Abdul Bais, Ketum Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPEE FSPMI).

(Rob/parade.id)

Artikel Aksi FSPMI di Kantor Pusat PLN Diikuti Ratusan Orang dari Berbagai Daerah pertama kali tampil pada Parade.id.

Presidem DPP FSPMI Riden Hatam Aziz menjelaskan bahwa aksi nanti adalah dalam rangka memperjuangkan pekerja, khususnya di outsourcing PLN (OS PLN), karena pada Februari yang lalu, FSPMI sudah melakukan aksi di Kantor Pusat PLN, yang mana menyampaikan beberapa tuntutan—pada saat itu sudah ada pertemuan dengan pihak PLN, yang diwakili oleh beberapa direksi dan manajemennya.

Namun, dari pembicaraan itu kata Riden yang terealisasi itu hanya satu, yaitu istilah OS PLN adalah Dana Talangan. Sementara yang lainnya ternyata belum terealisasikan oleh pihak PLN.

“Untuk itu berarti pihak PLN tidak komitmen dengan apa yang sudah dibicarakan. Bahkan pertemuan itu makin ke sini makin tidak kontinyu sebagaimana yang disepakati di awal,” ujar Riden, Senin (26/6/2023), saat konferensi pers secara virtual.

“Artinya pertemuan itu yang tujuannya untuk memberikan solusi atau mencari jalan ke luar tetapii sifatnya seolah-olah hanya menggugurkan saja,” sambungnya.

Untuk itu, bagi FSPMI kata dia ini hal yang prinsip. Bagi FSPMI ini hal yang fundamental. Maka ia menyerukan kembali bahwa FSPMI bersama kawan-kawan afilisasi KSPI dan lainnya, juga Partai Buruh itu akan melakukan aksi besar, karena terus terang ia merasa kecewa   dengan pihak PLN yang seolah-olah menganggap enteng. Menganggap remeh terhadap apa yang sudah dilakukan oleh FSPMI dan juga KSPI dan juga Partai Buruh.

“Maka, aksi besar akan kami lakukan awalnya direncanakan tanggal 3. Tapi saya kami lihat, cek kalender ternyata minggu ini Idukadha tanggal 27, kemudian tanggal 28 sudah ada yang salat Iduladha, tanggal 29 pemerintah Iduladha, maka aksi besar akan kami lakukan di tanggal 10 Juli,” terangnya.

Adapun mengenai tuntutan aksi nanti ada empat poin. Ketum Serikat Pekerja Elektronik Elektrik FSPMI Abdul Bais membeberkannya.

Pertama adalah mengembalikan upah pekerja sesuai dengan keputusan direksi dengan nomor 1040 tahun 2011 di mana sebelumnya upah OS PLN adalah 110-120 persen, yang ssaat ini pada tahun 2023 besarannya hanya UMK.

“Kedua kita minta praktik volume base yang saat ini sudah mulai diimplementasikan—kita minta dihentikan, karena sudah banyak di perusahaan-perusahaan THD yang melakukan akhirnya pekerja-pekerjanya menolak hingga ada yang di-PHK,” tambahnya.

Ketiga FSPMI meminta bahwa ada kawan-kawan kita di OS PLN yang sudah berprestasi, yang sudah berpengalaman bisa diangkat menjadi pekerja di anak perusahaan.

“Keempat kita juga minta perbaikan-perbaikan tentang penggunaan-penggunaan alat pelindung kerja agar jangan sampai terulang lagi kecelakaan yang mengakibatlkan kematian,” pungkasnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Aksi FSPMI di Kantor Pusat PLN Direncakan pada Tanggal 10 Juli 2023 pertama kali tampil pada Parade.id.

“PLN ini kan BUMN. Mengurus hajat orang banyak. Saya sedang berpikir, memikirkan satu titik, di mana kita perlu melakukan mogok nasional. Artinya, kita setop aktivitas PLN—itu akan saya ambil, ketika persoalan-persoalan ini tidak direspons dengan baik,” ujarnya.

“Coba bayangkan, kalau seluruh tenaga alih daya setop, akan gelap gulita ini negeri. Maka akan padam semua wilayah. Maka ketika listri tidak ada, saya rasa roda perekonomian pun akan lumpuh,” sambungnya.

Namun sebenarnya, ia sebagai presiden tidak menginginkan hal itu dilakukan. “Tapi ketika, manakala dirut PLN tidak memperhatikan ini, maka tidak ada pilihan lain. Sebab bagi kami akan terus melakukan perjuangan,” kata dia.

“Saya pastikan setelah tanggal 14 Februari, tidak ada respons yang positif, saya pastikan akan berkelanjutan, makin membesar. Dan kami juga nanti mungkin akan buat tenda juang di depan Kantor PLN Pusat. Jadi ada dua jika aksi besok tidak direspons dengan baik: bikin tenda juang di depan Kantor Pusat PLN dan aksi di BUMN secara besar-besaran,” kata dia lagi.

Di saat ditanya apakah sudah pernah melakukan pertemuan dengan pihak PLN, Riden menjawab sudah. Pertemuan itu kurang lebih lima bulan lalu.

Dalam pertemuan itu, Riden selaku presiden dan tim (kurang lebih 8 orang) bertemu dengan Direktur SDM PLN. PLN dengan tim lengkap.

Riden mengatakan bahwa waktu itu sudah ada kesepahaman, bahwa persoalan-persoalan yang ada dibahas oleh tim tersebut. Saat itu ia sebagai presiden mendelegasikan kepada Slamet (Sekum Serikat Pekerja Elektronik dan Elektrik) untuk bernegosiasi.

Di PLN mereka juga bawa tim. Level manajer. Melakukan diskusi di mana melakuka pertemuan itu sebanyak 5-7 kali.

“Tapi dari hasil pertemuan itu tidak menghasilkan apa-apa, dengan alasan tidak memiliki kapasitas,” katanya.

Namun, menurut Riden, hal itu menurut tidak masuk akal. Tidak logis. Riden pun menganggap itu sebagai “pelecehan”. Satu hal yang sangat tidak bagus yang dilakukan sebuah perusahaan besar (BUMN).

“Maka dari itu lah, sikap FSPMI kembali ke semula, yakni unjuk rasa,” katanya.

Riden pun kembali menegaskan dan memastikan, jika pada aksi unjuk rasa pada tanggal 14 Februari 2023 tidak meresponsnya dengan positif, maka akan ada aksi lanjutan. Aksi itu akan dilakukan di Kementerian BUMN.

Namun ia berharap, pada tanggal 14 Februari itu, PLN memberikan respons positif.

“Kalau sudah ada itu, kami tidak akan melakukan aksi lanjutan. Sebab aksi itu bukan tujuan. Itu strategi kami. Jika tidak direspons, saya pastikan, bisa jadi minggu selanjutnya (Selasa), bisa saja hari Rabu. Tapi saya pastikan seminggu setelahnya pasti kami akan ada aksi besar di kantor BUMN,” tegasnya.

(Rob/parade.id)

Artikel FSPMI Akan Mogok Nasional jika Aksi Tanggal 14 Februari Tidak Direspons Baik oleh PLN pertama kali tampil pada Parade.id.

Riden menyebut akan ada tujuh tuntutan yang dibawa oleh FSPMI, yang semuanya dinilai paling mendasar. Di antaranya soal upah yang diturunkan, menolak perubahan status hubungan kerja, tolak pekerjaan berdasarkan volume base, tolak dana talangan yang dilakukan tenaga alih daya (TAD), meminta PLN menyikapi kecelakaan kerja, meminta TAD di berisiko tinggi bisa diangkat ke anak perusahaan PLN, dan terakhir meminta dipekerjakan kembali pekerja di PT Duma Karya Burian (DKB).

“Maka kami, FSPMI, akan terus melakukan aksi-aksi. Besok, hari Selasa, tanggal 14 Februari itu di Kantor Pusat PLN. Itu tidak kurang dari 2.000 massa sejabodetabek, yang kita arahkan ke Kantor Pusat PLN,” ujarnya, saat konferensi pers secara virtual.

Alasannya mengapa melakukan aksi di sana, kata Riden, sebab adanya surat dari Direktur PLN, surat edaran, atau perdir (peraturan direktur), yang mengakibatkan, berimbas kepada perusahaan-perusahaan TAD tersebut.

“Ketika nanti direktur utama PLN, masih tidak merespons yang kami minta, maka saya pastikan FSPMI akan bersama-sama dengan KSPI aksi besar-besaran ke kantor BUMN, karena PLN ini di bawah BUMN. Kita akan  menyatakan direktur PLN pada posisi tidak bisa mengelola PLN,” tegasnya.

Aksi tanggal 14 Februari akan dilakukan serentak di seluruh provinsi. Di luar itu di kantor PLN masing-masing.

(Rob/parade.id)

Artikel FSPMI Akan Melakukan Aksi di Kantor Pusat PLN pada Tanggal 14 Februari 2023 pertama kali tampil pada Parade.id.

“Terlebih disaat tekanan trhdp APBN yg kian berat. Etiskah langkah ini?” tanyanya, Kamis (17/6/2021).

Padahal, lanjut dia, BPS melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal I-2021 masih mengalami kontraksi -0,74 persen. Belum mampu kembali ke zona positif, setelah mengalami kontraksi empat kali berturut-turut sejak kuartal II-2020.

Hal itu kata dia menunjukkan bahwa daya beli masyarakat masih rendah dan kondisi resesi ekonomi belum berakhir karena pandemi

“Seluruh lapisan masyarakat pelanggan rumah tangga / industri terdampak secara langsung. Mereka memerlukan kebijakan stimulus yang dapat membantu mempertahankan daya beli.”

“Tp rencana ini seakan memperlihatkan, pemerintah tidak sadar bahwa listrik merupakan kebutuhan mendasar dan komoditas strategis bagi masyarakat.”

Kebijakan penyesuaian tarif listrik bagi pelanggan non-subsidi menurut Ketua DPP PKS ini justru berpotensi kian memperlambat proses pemulihan ekonomi nasional. Daya beli masyarakat juga makin menurun karena akan menambah inflasi.

Lebih jauh, kata dia, ada peluang menurunkan volume ekspor barang dan jasa akibat kenaikan harga yang menurunkan daya saing produk nasional di pasar internasional.

Mutlak pemerintah bersama PLN mesti melakukan berbagai inovasi dalam meningkatkan efisiensi. Baik pada aspek pembangkitan, transmisi hingga distribusi listrik sehingga BPP listrik semakin efisien & dapat menekan beban subsidi listrik.

“Setidaknya ada beberapa cara yg dpt dilakukan.”

Seperti, lanjutnya, mendorong pengembangan smart grid, co-firing bahan bakar pembangkit, sampai terus mengurangi susut daya di pembangkit. Tidak hanya itu, beban cashflow keuangan PLN juga wajib diperbaiki agar keuangan dalam struktur HPP listrik bisa ditekan.

“Restrukturisasi pinjaman, menekan capital expenditure, dan bersama pemerintah melakukan renegosiasi kontrak pembelian listrik take or pay merupakan serangkaian hal yang bisa dilakukan.”

Dengan upaya-upaya tersebut, kata dia, insyaAllah tarif listrik kian terjangkau dan cita-cita bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat dapat diwujudkan.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Rencana Menerapkan Penyesuaian Tarif Listrik Pelanggan Non Subsidi Dikritisi pertama kali tampil pada Parade.id.

Sekretaris Jenderal PPIP Andy Wijaya yang memimpin penyerahan gugatan ini mengatakan, uji materi ini sejalan dengan doktrin res communes. Di mana air merupakan milik publik atau rakyat. Sehingga penguasaan negara dalam bentuk pengaturan, pengelolaan, pengawasan dan pengurusan atas air dan sumber daya air harus mengedepankan kepentingan rakyat. Dalam hal ini, pada akhirnya akan menghasilkan listrik untuk rakyat dengan tarif terjangkau.

“Sumber Daya Air harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk itu, negara menjamin hak rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau,” kata Andy.

Energi listrik bisa dikatakan menjadi kebutuhan pokok bagi rakyat. Salah satu bentuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, sebagaimana dilakukan oleh BUMN Ketenagalistrikan (PT. PLN (Persero) bersama dengan PT. Indonesia Power dan PT. Pembangkitan Jawa Bali. Untuk menghasilkan energi listrik, air bisa dimanfaatkan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang sampai saat ini baru dimanfaatkan sebesar 6,4 persen (enam koma empat persen) dari potensi energi dari sumber air hingga 75 GW yang ada di republik ini.

Kebijakan Energi Nasional mempunyai sasaran bauran energi pada tahun 2025. Di mana peran energi baru dan energi terbarukan paling sedikit 23 persen (dua puluh tiga persen) sepanjang keekonomiannya terpenuhi. Lalu pada tahun 2050, peran energi baru dan energi terbarukan paling sedikit 31 persen (tiga puluh satu persen) sepanjang keekonomiannya terpenuhi, minyak bumi kurang dari 20 persen (dua puluh persen), batubara minimal 25% (dua puluh lima persen), dan gas bumi minimal 24% (dua puluh empat persen).

Dijelaskan oleh Andy, energi terbarukan adalah energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik. Antara lain panas bumi, angin, bio energi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan, laut (lihat Pasal 1 angka 6 UU Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi).

“Tetapi yang paling memungkinkan dikejar pembangunannya dalam waktu dekat adalah sumber daya energi dari air,” tegasnya.

Dalam berbagai literatur, PLTA merupakan salah satu energi baru terbarukan yang ramah lingkungan dan murah. Namun efisiensi produksi yang dapat dilakukan oleh PLTA akan menjadi sia-sia, karena UU Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air mengaktifkan kembali klausula Biaya jasa Pengelolaan sumber Daya Air (BJPSDA) yang di UU Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air telah dinyatakan inkonstitusional keberlakuannya oleh putusan Mahkamah Konstitusi perkara 85/PUU-XII/2013 tanggal 18 Februari 2015.

“BJPSDA yang dibebankan kepada PLTA yang ada akan menambah beban pengeluaran dari PLTA itu sendiri sehingga biaya pokok produksi (BPP) menjadi naik dan dapat melampaui BPP sumber energi listrik lainnya diataranya PLTU yang rata-rata berdasarkan laporan statistik PLN tahun 2018 Rp. 831.46 per kwh,” ujarnya.

Sejatinya, tahapan pengelolaan Sumber daya air sudah dilaksanakan secara mandiri oleh BUMN Ketenagalistrikan (PT. PLN (Persero)) bersama dengan PT. Indonesia Power dan PT. Pembangkitan Jawa Bali, yang terdiri dari (a) Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air; (b) Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi; (c) Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air; dan (d) Pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air

Namun demikian, pengenaan BJPSDA kepada PLTA juga menimbulkan potensi adanya penyalahgunaan kewenangan negara oleh badan hukum lain, karena BJPSDA yang dikenakan tidak 100% masuk kepada Negara.

Karena itulah, lanjut Andy, pihaknya melakukan judicial review untuk pasal-pasal yang ada pada UU No 17 Tahun 2019 dengan UUD 1945, yaitu: Pasal 19 ayat (2)  UU No 17 Tahun 2019 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “Pengelola Sumber Daya Air dapat dilakukan juga oleh BUMN Penyedia usaha Ketenagalistrikan   sebagai upaya pemenuhan energi listrik untuk kepentingan umum”; Pasal 58 ayat (1) huruf a UU No 17 Tahun 2019 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari termasuk diantaranya pemenuhan kebutuhan listrik oleh BUMN Penyedia usaha Ketenagalistrikan ”; dan menyatakan Penjelasan Pasal 59 huruf c UU No 17 Tahun 2019 bertentangan dengan UUD 1945;

“Pasal-pasal tersebut, terutama pengenaan BJPSDA akan membuat kenaikan harga listrik dari PLTA sebagai bagian dari beban produksi yang akan membebani masyarakat, karena akan dimasukkan dalam harga jual listrik. Sehingga listrik akan menjadi mahal dan tidak terjangkau masyarakat,” pungkasnya.

(Robi/PARADE.ID)

Artikel Serikat Pekerja Mengajukan Judicial Review UU No 17 Tahun 2019 pertama kali tampil pada Parade.id.

Artikel Nasib PLN: Utang Menggunung dan Terancam Kolaps pertama kali tampil pada Parade.id.

Berdasarkan pantauan Antara di Jakarta, website resmi PLN sudah dapat diakses untuk mendapatkan klaim kompensasi tersebut.

Subsidi tersebut diberikan kepada pelanggan 450 VA dan 900 VA subsidi (R1). Pelanggan 450 VA mendapatkan kompensasi digratiskan secara penuh, sedangkan pelanggan dengan daya 900 VA mendapatkan diskon sebesar 50 persen.

Mulai Juli 2020, pelanggan yang telah terdaftar sebagai penerima subsidi dapat mengklaim kompensasi tersebut melalui beberapa cara.

Cara pertama adalah mengakses website resmi PLN www.pln.co.id, kemudian pilih kolom Klik Stimulus Covid-19 (Token gratis/diskon).

Setelah itu pelanggan tinggal memasukkan no ID pelanggan dan ikuti arahan pengisian kolom selanjutnya.

Kedua, pelanggan bisa melalui chating aplikasi WhatsApp resmi PLN di nomor 08122-123-123. Caranya, pesan pertama adalah kirimkan ID PLN ke nomor tersebut. Kemudian akan mendapatkan pesan resmi otomatis dari pelayanan dan mengikuti arahan selanjutnya.

Untuk mengetahui apakah termasuk golongan subsidi atau bukan, bisa dilihat pada pembayaran sebelumnya, jika tercantum kode R1M pada kolom Tarif/daya golongan 900 VA itu berarti bukan subsidi dan tidak berhak mendapatkan token gratis, kecuali kode R1.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Masyarakat Bisa Klaim Token Gratis PLN Hari Ini pertama kali tampil pada Parade.id.