“Jokowi sudah menginjak-injak konstitusi maka ia harus mundur. Yang bisa memakzulkan Jokowi adalah persatuan rakyat,” kata Deang, saat aksi di depan Gedung DPR RI, Jumat (8/3/2024).

Menurut Daeng, Jokowi sebagai presiden telah menindas rakyatnya. Soal hukum pun, Jokowi dinilai oleh Daeng tidak menunjukkan rasa keadilannya.

“Hukum di bawah Jokowi tajam ke bawah tumpul ke atas,” kata dia.

Jokowi juga dinilai oleh Daeng sebagai penguasa sudah melampaui batas dalam menggunakan wewenangnya, seperti dugaan mengintimidasi bawahan-bawahannya agar menurut perintahnya.

Ia pun meminta kepada agar DPR memperhatikan hal-hal di atas agar ditindaklanjuti. “Walau DPR banyak dosa besarnya tetapi setidaknya bisa berkurang kalau bisa menggunakan hak-haknya,” imbuh Daeng.

(Rob/parade.id)

Artikel Jokowi Hanya Bisa Dimakzulkan jika Rakyat Indonesia Bersatu pertama kali tampil pada Parade.id.

Menurut Daeng, “dicapnya” AASB sebagai tukang demo karena sering turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi.

“Karena kami sering turun ke jalan. Itu terpaksa, karena rezim ini makin parah ke buruh. Ini akibat UU Cipta Kerja. Buruh menderita,” kata Daeng.

“Tapi kan kita buktikan, dengan kita menyerahkan konsep upah minimum nasional. Kita berikan solusinya itu (tadi),” sambungnya.

Dimaksud oleh Daeng adalah ketika dirinya dan perwakilan/pimpinan serikat yang tergabung AASB melakukan perundingan dengan pihak Kemnaker soal upah nasional.

“Bahkan dengan presiden saja kita siap melakukan perundingan. Sebab upah murah itu air tuba. Dan hal itu karena Omnibus Law UU Cipta Kerja,” katanya.

Selain menyampaikan soal upah, kata Daeng, perwakilan/pimpinan serikat juga menyampaikan soal Permenaker nomor 5/2023, yang sudah tidak lagi berlaku sejak 5 September.

“Itu yang disampaikan pihak Kemnaker. Itu kemenangan kita. Kita harus hentikan semua praktik perbudakan. Jika pengusaha besar malah diberikan tax holiday,” ungkapnya.

Hadir pada aksi di Kemnaker, di antaranya Ketum SBSI 92 Sunarti, Sekjend SBSI 92 sekaligus Koordinator Nasional AASB Ajat Sudrajat, Presiden PPMI Daeng Wahidin, Ketum SPN Djoko Heriyanto, Ketum GSBI Rudi HB Daman, Ketum LEM SPSI Arif Minardi, dan lain-lain.

Tergabung dalam AASB di Kemnaker, di antaranya PPMI, SPN, ASPEK Indonesia, GSBI, SBSI 92, CSI FBK, SBMM, FSPPM, FSP KEP, FSP RTMM, FSP LEM, FSP TSK, dan lain-lain.

Usai aksi di Kemnaker, massa bergerak ke Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) atau sekitar Patung Kuda Arjuna Wiwaha. Di sana mereka melanjutkan aksinya, dengan tuntutan atau isu mengawal putusan sidang terkait gugatan UU Cipta Kerja, yang kabarnya diputuskan di akhir bulan ini.

(Rob/parade.id)

Artikel AASB Bukan Tukang Demo pertama kali tampil pada Parade.id.

“Aksi ini mewakili semua kepentingan rakyat Indonesia untuk desak Presiden Jokowi cabut UU Cipta Kerja, mencabut UU Kesehatan, mencabut Omnibus Law Sektor Keuangan, dan mewujudkan Jaminan Sosial Semesta Sepanjang Hayat (JS3H),” tegasnya, dilihat akun YouTube logika_rakyat.

Daeng juga menegaskan bahwa aksi AASB ini tidak ada intervensi partai politik mana pun. Aksi (AASB) ini, kata dia, murni soal perjuangan buruh.

“Karena kami (AASB) memilih tidak melibatkan partai politik mana pun. Kami tekankan bahwa AASB bersama GEBRAK bebas dari intervensi mana pun, termasuk dari Partai Buruh,” kembali ia menegaskan.

Selain Daeng, pimpinan buruh seperti Ketum KSPSI Jumhur Hidayat; Ketum SBSI 92 Sunarti; perwakilan KASBI-GEBRAK, dan lainnya ikut melepas massa buruh yang longmarch.

Sunarti disebut-sebut sebagai pimpinan untuk longmarch Bandung-Jakarta tanggal 3-10 Agustus ini, di mana akan berakhir di Istana Negara, Jakarta.

(Rob/parade.id)

Artikel Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) Bukan Partai Buruh pertama kali tampil pada Parade.id.

“Jadi dengan kami datang dan menggugat ke MK, ini membuktikan tambahan bahwa AASB konsisten menolak keras UU Cipta Kerja, termasuk kepada kebijakan-kebijakan politik yang akan kita buat ke depan supaya semua segera disadarkan agar tidak ada serikat pekerja yang salah arah. Ikuti kemauan rakyat Indonesia. Hidup buruh!” tegas Daeng, kemarin, Selasa (9/5/2023), lewat akun YouTube LEM TV.

Ia menagaskan bahwa AASB konsisten melawan UU Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 ini, sejak dari dahulu sampai sekarang, termasuk langkah-langkah politik: aksi-aksi yang dilakukan itu sejalan dengan yang dilakukan (gugatan).

“Ini menunjukkan bahw gugatan yang kita lakukan hari ini adalah perlawan hukum, yang sejatinya nanti kita lihat keputusannya. Tidak mungkin putusannya berbeda dengan yang kemarin, karena ini isinya sama. Cuma copy paste. Jadi kalau nanti UU Cipta Kerja ini diputuskan lain oleh MK maka kita saat kita bangun perlawanan secara revolisoner, progresif, untuk melawan ketidakadilan, pengkhianat konstitusi yang sudah dilakukan oleh pemerintah da DPR RI,” katanya berapi-api.

Daeng mengingatkan bahwa rakyat Indonesia adalah pemilik negeri ini. Bukan pemerintah, bukan Jokowi, bukan DPR, bukan MK. “Yang punya negeri ini adalah rakyat Indonesia, yang mayoritas di dalamnya kaum buruh Indonesia, yang hari ini benar-benar tertindas, teraniaya, juga dijadikan ladang seks,” katanya lagi.

Ia mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu padu, bangkit melawan, hancurkan tirani demi tegaknya konstitusi di negeri Indonesia menuju negara yang berdaulat, merdeka, adil dan makmur.

(Rob/parade.id)

Artikel Presiden PPMI Berharap Tidak Ada Serikat Pekerja yang Salah Arah, usai ke MK pertama kali tampil pada Parade.id.

Terkait kenaikan harga BBM, Koordinator Lapangan (Korlap), Ricci Ricardo menyatakan bahwa atas hal itu telah berdampak. Misal berdampak pada kenaikan harga cabai.

Ia menyebut, bahwa kenaikan harga BBM itu merusak tatanan ekonomi Indonesia.

Hal lain, soal Omnibus Law UU Cipta Kerja, ia menyatakan bahwa telah membuat kesengsaraan, terlebih ditambah kenaikan harga BBM, –yang mengena ke kebutuhan pokok naik luar biasa.

Sementara kenaikan gaji kata dia hanya Rp30.000. Dengan kenaikan itu, kata dia, tidak cukup memenuhi kebutuhan pokok jika dibandingkan kenaikan harga BBM 30 persen. Maka kami minta kepada pemerintah untuk mencabut UU Cipta Kerja atau mengeluarkan kluster ketenagakerjaan dari Omnibus Law,” pintanya dalam orasi.

Ia juga meminta agar pembahasan RKUHP dihentikan. Kalau tetap dilanjutkan hingga disahkan, maka ia khawatir akan kena(pasal-pasal pidan) ke para aktivis buruh dan lainnya.

Sementara itu, Sekjend KSPSI Arif Minardi mengatakan bahwa dengan dinaikkannya harga BBM, maka pemerintah telah membuat masalah baru. Mestinya, pemerintah kata dia memperhatikan soal gaji, yang harusnya naik, bukan malah menaikkan harga BBM.

Maka ia meminta kepada Jokowi agar membatalkan kenaikan harga BBM, meminta agar dicabut Omnibus Law, serta meminta agar membatalkan pembahasan RKUHP.

“Apabila tidak memenuhi tuntutan kita, Jokowi mengundurkan diri sebagai presiden. Sebab sudah tidak aspiratif. Lebih baik jokowi mundur sukarela. Itu terhormat. Akan dikenangan. Lebih baik mundur daripada dimundurkan,”  pintanya dalam orasi.

Ketum SBSI 92′, Sunarti mengaku sedih atas kenaikan harga BBM ini. Selain sedih, ia juga mengaku bahwa kenaikan BBM ini seperti menantang rakyat Indonesia.

“Tapi tantangan itu kami jawab. Sebab, kenaikan harga BBM imbasnya itu untuk rakyat Indonesia, khusus kepada perempuan—upah buruh tidak naik. Walau naik tetapi tidak merata,” kata dia dalam orasinya.

Ia meminta agar Jokowi menurunkan harga BBM pertalite dan solar. Ia juga meminta Jokowi agar mencabut Omnibus Law dengan mengeluarkan Perrppu. Ia juga meminta agar Jokowi membatalkan pembahasan RKUHP.

“Kami juga mintaJokowi segera stabilkan harga sembilan bahan pokok (sembako) agar rakyat mampu membelinya. Kalau tidak mau maka jangan salahkan kami jika datang ramai-ramai untuk mencabut mandat Anda, karena tidak mampu mensejahterakan rakyatnya. Mandat itu dari rakyat,” ancamnya.

Presiden PPMI, Daeng Wahidin mengingatkan agar para pejabat agar sadar kembali kepada sumpah jabatan dan konstitusi, yakni mensejahterakan rakyat Indonesia. Sebab, lanjut dia, Presiden yang menaikkan harga BBM 30 persen itu bukan mensejahterakan rakyat tetapi membunuh secara sistematis.

Dimana kata dia semua keluarga terkena dengan imbas kenaikan harga BBM. Semua, kata Daeng, susah gara-gara Jokowi.

Kata Daeng, dengan kenaikan harga BBM maka makin membuat rakyat keehantam kebutuhannya.

“Maka kita minta Jokowi mundur. Kalau aksi kita gagal, kita kembali lagi. Begitu terusnya. Tapi aksi tidak ada yang gagal. Tapi jokowi yang gagal. Maka kita nyatakan gagal sejahterakan rakyat. Kita minta Jokowi mundur,” pintanya tegas.

Sebelum tiba di tempat aksi, mereka menyatakan bahwa telah melakukan longmarch dari Puncak, Bogor, Jawa Barat. Sebelum tiba di Patung Kuda, massa juga longmarch, dari UKI.

(Rob/parade.id)

Artikel Aksi Unjuk Rasa Serikat Buruh Bersatu Hari Ini pertama kali tampil pada Parade.id.

Adapun isu atau tuntutan yang akan dibawa oleh Aliansi Buruh Cianjur itu adalah penolakan terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja. Mereka meminta agar Omnibus Law UU Cipta Kerja dicabut.

Kedua, menuntut agar upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2023 dinaikkan sebesar 15 persen. Tuntutan terakhir, meminta agar kenaikan harga BBM Subsidi diturunkan.

Hal di atas disampaikan Doni Ismail selaku Kabid Pendidikan Serikat Buruh FSPMI KSPI Cianjur kepada media, Sabtu (17/9/2022).

Doni menjelaskan isu atau tuntutan di atas. Kata dia, dalam pengamatannya, kebijakan demi kebijakan yang dibuat pemerintah terus menyakiti hati para buruh/pekerja dan masyarakat Indonesia, di mana belum lama buruh disakiti dengan Omnibus Law UU Cipta Kerja beserta aturan turunannya, yang salah satunya mengakibatkan tidak adanya kenaikan UMK Tahun 2022.

“Sekarang kita para buruh/pekerja dan masyarakat Indonesia kembali tersakiti dengan kebijakan pemerintah, yakni dengan kenaikan harga BBM Bersubsidi di saat harga minyak dunia turun dan pemerintah seakan tidak mempertimbangkan itu,” kata dia.

Atas hal itu, menurut dia, akan memicu kenaikan harga bahan pokok, transportasi dan harga lain-lainnya. Sehingga memberatkan para buruh/pekerja dan masyarakat Indonesia.

“Kita menilai ketika UMK Kab. Cianjur Tahun 2023 tidak ada kenaikan sebesar 15 persen—tidak akan ada penyesuaian, daya beli masyarakat akan berkurang, terlebih pasca kenaikan harga BBM Bersubsidi dan berakibat tingkat inflasi akan lebih tinggi,” paparnya.

Oleh karena itu, aksi yang dilaksanakan nanti kata dia akan terus berlanjut sesuai instruksi dari pimpinan masing-masing serikat pekerja. Ia mengimbau kepada buruh agar menyiapkan diri, menyiapkan mental.

“Kita akan terus berjuang dan melawan, karena diam ada sebuah pengkhianatan,” pungkasnya.

(Ang/parade.id)

Artikel Tiga Elemen Buruh Ini Siap Menggelar Aksi di Pendopo dan DPRD Cianjur pertama kali tampil pada Parade.id.

Dalam orasinya, Daeng di antaranya menyinggung Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker). Ia dan lainnya pun menyebut adalah korban UU Ciptaker.

“Maka dari itu kalian yang mewakili sebagian dari kawan-kawan kita, tidak bisa masuk ke Jakarta, sampaikan untuk besok, seluruh anggota PPMI akan menggunakan pakai motor (kalau dihalang-halangi). DPP PPMI siap tanggung jawab,” sampainya.

Soal Ciptaker ini kata Daeng adalah pertarungan harga diri kaum buruh. Kehadiran Ciptaker ini kata dia juga seperti menginjak-injak kaum buruh yang dilakukan oleh rezim Jokowi.

“Setiap regulasi legislatif dan eksekutif selalu mementingkan kaum pemodal, bukan rakyat Indoenesia, yang seharusnya disejahterakan. Apa yang terjadi saat ini bikin jutaan buruh di-PHK. Belum lagui menikmati kenaikan upah. Kalaupun naik, sangat kecil,” ungkapnya.

Ini berbeda dengan kenaikan harga minyak goreng. Naik kata Daeng hingga 100 persen. Dari harga 14.000 menjadi 25.000/liter.

Padahal, Jokowi kata dia sudah membuat kebijakan menyetop ekspor CPO. Namun, harga minyak goreng tidak juga turun.

“Rezim ini tampaknya hanya bisa menurunkan harga diri bangsa kita. Apalagi ditambah dengan yang baru ini dengan Singapura, di mana ada warga kita yang dideportasi—harusnya pemerintah bersikap, karena ini bukan soal ustaz atau ulama yang dideportasi, melainkan soal harga diri,” ia memberi contoh.

“Turun juga harga diri kita, saat Jokowi bertandang ke Amerika Serikat yang tidak disambut oleh Presiden Joe Biden,” sambungnya.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Presiden PPMI Daeng Memperingati May Day di Depan DPR pertama kali tampil pada Parade.id.

Di antara banyak orator yang hadir, salah satunya Nico Silalahi selaku Presidium ARM menyinggung Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker). UU Ciptaker ini menurut dia seperti ketegori perbudakan.

“Maka dari itu kami dari ARM akan terus melawan kebijakan (Omnibus Law, red.). Kita ini tidak anti dan benci, tapi kita ini anti penguasa yang menindas rakyat sendiri, dengan menjadikan rakyatnya sapi perah,” orasinya.

Seperti, contohnya, dampak dari UU Ciptaker ini adalah upah buruh yang hanya Rp2 juta/bulan. Upah Rp2 juta ini ada di Majalengka, Jawa Barat.

“Upah 2 juta (di Majalengka) dapat apa? Emang anaknya tidak sekolah? Tidak membutuhkan baju?” tanya Nico.

Upah Rp2 juta seperti yang disampaikan oleh Nico adalah pengakuan dari perwakilan PPMI Majalengka, Rizky, yang turut hadir.

Dia mengatakan bahwa upah di sana hanya naik Rp18.000. Naik upah sebesar itu, diakui oleh Rizky diragukan bisa memenuhi kebutuhan hidup. Di kenaikan upah itu, kata dia, juga tidak ada kesejahteran bagi buruh Majalengka.

“Mana Mana bukti keadilan sosial bagi kita. Sebab upah kami hanya naik 18 ribu. Minyak goreng naiknya 100 persen. Belum yang lainnya. Upah hanya segitu. Bagaimana anak-anak kami yang sekolah,” akunya.

Ia pun menyerukan kepada buruh Indonesia agar ada perubahan, untuk ke Jakarta. Menyuarakan tuntutan agar UU Ciptaker dibatalkan.

“Kita minta Presiden Jokowi batalkan. Kunci utamanya itu. Jadi kami berpikir ngapain Jokowi bikin ibu kota baru, lebih baik naikan upah kami. Karawang saja hampir 5 juta, masak Majalengka hanya 2 juta. Padahal biaya hidupnya sama,” ungkapnya.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Aksi ARM dan PPMI Hari Ini di Depan DPR Memperingati May Day pertama kali tampil pada Parade.id.

Di antaranya soal UU Cipta Kerja, soal Jaminan Hari Tua (JHT), vaksinasi, kelangkaan minyak goreng, dll.

Dengan banyaknya isu itu, sampai-sampai mereka meminta agar Jokowi meninggalkan posisinya sebagai Presiden. Hal itu sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu Presidium ARM, Nico Silalahi.

Bahkan Nico menyerukan DPR RI juga layak dibubarkan.

“Kita ke sini untuk menolak UU Ciptaker. UU ini menyengsarakan kita, rakyat. Katanya mereka wakil rakyat tetapi secepat kilat mengesahkan UU itu. Sudah selayaknya DPR RI dibubarkan, karena hanya menghasilkan produk yang merugikan rakyat Indonesia. Kita harus bergerak bersama untuk itu,” orasinya.

Menurut Nico, seharusnya DPR RI, sebelum mengetuk UU itu, baiknya datangi rakyat-rakyatnya, bukan malah meluluskannya (dengan mudah).

“Maka dari itu, kita, dari ARM, menyatakan penolakan secara konsisten tanpa ada syarat apa pun. UU ini membatasi ruang gerak dan memiskinkan. DPR, dewan perampok rakyat. Mereka tak segan-segan dan malu merampok uang rakyat. Sudah berapa banyak mereka menjadi pasien KPK. Ini dewan perampok rakyat,” paparnya.

Nico mengaku sudah hampir tak lagi percaya oleh anggota dewan di DPR. Atas hal itu, kata Nico, ARM berniat untuk membentuk parlemen jalanan. Untuk itu, ia mengajak massa agar tetap terua berjuang, dengan kokoh berdiri memperjuangkan rakyat Indonesia.

“Bila perlu, kita hadirkan bersama people power. Kita duduki ini gedung. Kita buat paripurna rakyat Indonesia. Nanti kita buat, ketika DPR berubah nama dewan perampok rakyat indonesia. Kita harus wujudkan sidang rakyat, karena hari ini DPR hanyalah menjadi lembaga stempel untuk merampok rakyat,” katanya.

Masih soal Omnibus Law atau UU Ciptaker, Presiden PPMI Daeng Wahidin menjelaskan bahwa UU itu beserta turunannya sudah berdampak kepada para buruh. Dimana telah banyak memakan korban (baca: PHK). Bahkan kata dia, sudah ada jutaan yang di-PHK.

“Saya pastikan buruh melawan. Sebab sudah banyak buruh yang menjadi korban Omnibus Law. Buruh menolak UU Omnibus Law,” orasinya.

Hal lain yang disinggung oleh Daeng adalah soal Jaminan Hari Tua (JHT)—Permenaker Nomor 2 Tahun 2022. Ia mengingatkan agar pemerintah jangan mengambil uang buruh kalau tidak dapat utang dari luar negeri.

“Masak uang punya sendiri, harus ambil tunggu 57 tahun? Sementara usia produktif dari buruh, usia 20-40 tahun. Kalau di-PHK 45 tahun, masak tunggu 56 tahun? Itu tidak benar,” ia mengingatkan.

Jokowi pun disebutnya telah membuat buruh menderita. Dan sungguh tidak adil bagi rakyat Indonesia.

“Maka hari ini, kami imbau untuk bersatu menghentikan rezim dari penindasan kepada rakyat. Jokowi lagi-lagi gagal,” kata dia.

“Ini minta tiga periode. Tidak punya malu. Jokowi gagal. Jokowi mundur! Saya minta Jokowi mundur dalam waktu sesingkat-singkatnya. Sebab kedaulatan ada di tangan rakyat, bukan di Jokowi,” sambungnya.

Soal antrean membeli minyak goreng, Daeng merasa ironi. Itu karena Indonesia yang disebutnya memiliki perkebunan kelapa sawit terbesar.

“Hari ini rakyat Indonesia ribuan orang antre minyak goreng. Di sumatra lagi. Padahal di sana perkebunan terbesar di sana,” umbarnya.

Soal PCR, lanjut Daeng, menyinggung dua menteri Jokowi, yakni Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN, Erick Thohir. Daeng menduga keduanya di balik “bisnis” PCR.

Daeng pun mendesak Jokowi untuk memecat keduanya. Dan Daeng menantang itu kepada Jokowi.

“Kalau Jokowi tidak berani pecat, Jokowi bisa diduga menikmati PCR. Pemerintahan ini berbisnis dengan rakyat. Maka dari itu hanya satu: Jokowi mundur!” pintanya.

Adapun soal lain, masih menurut Daeng, TNI-Polri diminta didesak menindak KKB di Papua. Dimana telah banyak jatuh korban dari pihak TNI-Polri maupun warga sipil, terlebih baru-baru ini delapan orang meregang nyawa.

Daeng minta agar TNI-Polri menindak itu.

Papua, kata dia, adalah harga mati bagi NKRI.

“Maka kita dukung TNI-Polri menindak KKB di sana. Bukan kita yang dihadapi oleh TNI-Polri. TNI-Polri wajib menjaganya. Haram kalau jatuh ke tangan OPM. Kita mendukung berantas KKB di sana. Gempur mereka di sana,” desaknya.

Selain Daeng, masih ada Presidium ARM yang lain, yang ikut menyatakan pendapatnya di depan DPR/MPR RI, hari ini. Dia adalah Babeh Aldo.

Babeh Aldo juga menyinggung beberapa isu, seperti minyak goreng langka, virus Corona, dan vaksin.

Soal minyak goreng langka, Babeh Aldo mengatakan bahwa ada tanda pemerintahan Jokowi tidak sedang baik-baik saja. Bahkan kata dia semakin parah—hampir di semua bidang.

“Negara yang dikatakan memiliki CPO sawit terbesar tetapi rakyat susah mencari minyak goreng,” kata dia, mengawali orasinya.

Hal lain adala soal virus Corona varian Omicron. Ia mengaku ragu akan hal itu, jika dilihat dari kasus antrean minyak goreng oleh banyak masyarakat.

“Mudah-mudahan rakyat ini sadar, karena terbongkar hal lain seperti Omicron. Tidak ada Omicron. Tidak ada yang mati. Bohong jika pandemi adalah darurat. Kita disebut penyebar hoax. Ternyata gara-gara minyak goreng, tidak ada yang kena Omicron,” kata dia lagi.

Sementara soal vaksin, ia menyinggung vaksin yang diduga telah kedaluwarsa tetapi didiamkan oleh anggota dewan.

“Lebih parah lagi, mandatori vaksin dilanjutkan. Itu vaksin untuk rakyat Indonesia, adalah yang sudah kedaluwarsa. Sudah tahu itu, didiamkan oleh DPR. Siapa yang tanggung jawab?”

Ia pun akan terus menyuarakan soal hal-hal di atas. Kata dia, ARM tidak pernah berhenti untuk itu.

“Sebab tugas kami adalah berjuang. Menang kalah, bukan urusan kami. Uang tidak pernah bisa membeli kami. Kami cinta negeri ini. Kami rela bahwa nyawa ini untuk Negara Indonesia. Walau kita miskin, kita tidak akan menjual bangsa Indonesia. Kita bukanlah kaum-kaum penjilat seperti mereka,” pungkasnya.

Dalam aksi tadi, ARM maupun PPMI mengklaim bahwa buruh yang datang tidak hanya dari Jakarta saja, melainkan ada juga dari luar Jakarta. Seperti Karawang, Purwakarta, Majalengka, Bogor, dan Cianjur.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Aksi Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) di DPR Hari Ini pertama kali tampil pada Parade.id.