“Ini rencana jahat. ERP adalah diskriminatif,” kata Jumhur, saat hadir di aksi tolak ERP oleh atusan driver ojol PREDATOR, di depan Balai Kota, Rabu (8/2/2023).

Jumhur menyinggung penerapan ERP di Singapura, yang disebutnya justru dikritisi oleh masyarakatnya.

“Mereka saja di sana bilang bahwa (ERP) itu perampokan secara elektronik. Padahal itu rakyatnya berpenghasilan 16-17 kali daripada kita di sini,” ungkapnya.

Kalau tidak ada sikap tegas (perubahan) dari pemerintah untuk menolak ERP, Jumhur berencana akan aksi bersama PREDATOR. Sebab menurut dia soal ERP bukan hanya persoalan ojol, melainkan juga berdampak pada pekerja dan buruh.

“Tidak ada kata lain, Kalau tidak ada perubahan maka bangun kekuatan kalian. Sebab ini bukan perjuangan ojol, melainkan semua,” kata dia.

(Rob/parade.id)

Artikel Ketum KSPSI Sebut Rencana Penerapan ERP Melanggar Konstitusi pertama kali tampil pada Parade.id.

Syafrin menerima aspirasi massa aksi PREDATOR. Syafrin mengaku paham terhadap tuntutan PREDATOR.

“Kami akan bawa (tuntutan massa) ke dewan, karena sudah ada di DPRD (untuk dibahas), karena egislasinya ada di sana, untuk tidak dilanjutkan dan dikembalikan ke Pemprov. Rencana ini akan ditarik dari DPRD dan dikembalikan ke Pemprov,” kata dia, di hadapan massa aksi PREDATOR, Rabu (8/2/2023).

Syafrin mengaku, bahwa aspirasi massa (ojol) adalah masukan untuknya (dalam regulasi). Ia akan segera mengoordinasikannya apa yang menjadi tuntutan PREDATOR.

“Akan dikoordinasikan di DPRD dan dikembalikan ke Pemprov. Akan ada evaluasi,” tegasnya, di mana sebelum itu massa ingin Kadishub bersikap konkret.

Massa tidak ingin sikap Kadishub yang akan membahas ERP. Massa ingin, soal ERP ini tidak dimasukkan ke dalam pembahasan.

Dalam aksi tadi, banyak orator yang menyampaikan penolakan wacana ataupun rencana penerapan ERP ini. Salah satu orator yang mewakili penolakan ERP adalah Dani, dengan menyinggung penerapan ERP di tujuh negara.

Kata dia, soal penerapan ERP itu tidak bisa dibandingkan dengan tujuh negara tersebut, karena salah satu alasan pendapatan ekonomi masyarakatnya.

“Mereka itu pendapatannya jauh dari kita di DKI Jakarta. Maka kami tidak ada kompromi untuk wacana atau rencana penerapan ERP ini,” ungkapnya.

Ia justru menyalahkan Kadishub soal wacana ataupun rencana ERP ini, karena dianggap sebagai pihak yang bertanggungjawab atas itu.

“Kadishub yang bertanggungjawab. Kadishub ini harus dicopot. Kalau Heru tidak berani, dan tidak berani mengeluarkan sikap, turun saja dari kursi gubernur,” pintanya.

Orator lain, Wiwit, mempertanyakan mengapa ERP ini direncanakan untuk diterapkan, dengan menyinggung jalan adalah fasilitas umum.

“Kami tolak ERP ini karena jalan kan fasilitas umum. Siapa pun harus pakai. Mengapa ada yang bayar dan ada yang tidak. Negara jangan berbisnis dengan rakyatnya,” orasinya.

Wiwit kemudian menyinggung akan pindahnya Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan dengan rencana penerapan ERP. Artinya, alasan untuk mengatasai kemacetan diragukan olehnya.

Aksi dimulai siang hari, selesai sore hari. Aksi selesai usai Kadishub menemui massa aksi.

(Rob/parade.id)

Artikel Kadishub DKI Jakarta Menemui Massa Aksi Tolak ERP pertama kali tampil pada Parade.id.

Banyak orator yang menyampaikan penolakan wacana ataupun rencana penerapan ERP ini. Salah satu orator yang mewakili penolakan ERP adalah Dani, dengan menyinggung penerapan ERP di tujuh negara.

Kata dia, soal penerapan ERP itu tidak bisa dibandingkan dengan tujuh negara tersebut, karena salah satu alasan pendapatan ekonomi masyarakatnya.

“Mereka itu pendapatannya jauh dari kita di DKI Jakarta. Maka kami tidak ada kompromi untuk wacana atau rencana penerapan ERP ini,” ungkapnya.

Ia justru menyalahkan Kadishub soal wacana ataupun rencana ERP ini, karena dianggap sebagai pihak yang bertanggungjawab atas itu.

“Kadishub yang bertanggungjawab. Kadishub ini harus dicopot. Kalau Heru tidak berani, dan tidak berani mengeluarkan sikap, turun saja dari kursi gubernur,” pintanya.

Orator lain, Wiwit, mempertanyakan mengapa ERP ini direncanakan untuk diterapkan, dengan menyinggung jalan adalah fasilitas umum.

“Kami tolak ERP ini karena jalan kan fasilitas umum. Siapa pun harus pakai. Mengapa ada yang bayar dan ada yang tidak. Negara jangan berbisnis dengan rakyatnya,” orasinya.

Wiwit kemudian menyinggung akan pindahnya Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan dengan rencana penerapan ERP. Artinya, alasan untuk mengatasai kemacetan diragukan olehnya.

Aksi dimulai siang hari, selesai sore hari. Aksi selesai usai Kadishub menemui massa aksi. Naik ke mobil komando dan memberikan penjelasan terkait aspirasi ojol.

(Rob/parade.id)

Artikel Aksi Unjuk Rasa Ojol PREDATOR di Balai Kota: Tolak ERP pertama kali tampil pada Parade.id.

“Tuntutan kita adalah menolak ERP dan pecat Kadishub DKI Jakarta. PREDATOR akan terus berjuang sampai ERP ini dibatalkan untuk seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya untuk ojol semata. Ojol Indonesia tidak egois,” demikian keterangan PREDATOR melalui video yang diterima parade.id, Selasa (7/2/2023).

Dasar penolakan PREDATOR terhadap wacana atau rencana ERP ini karena kebijakan ini dinilai hanya akan membebani, menyusahkan, merugikan, seluruh masyarakat DKI Jakarta maupun masyarakat di luar DKI Jakarta yang sering menggunakan jalan.

“Ini untuk kepentingan kita bersama. Mari kita bergandengan tangan untuk menolak kebijakan zalim ini.”

PREDATOR mengimbau sekaligus mengajak ojol lainnya untuk bergabung untuk aksi di hari Rabu nanti.

“Dan kami PREDATOR mengajak semua komunitas-komunitas ojol, wadah-wadah ojol, organisasi-organisasi ojol maupun ojol yang single fighter yang ada di Jabodetabek maupun yang ada di luar Jabodetabek, untuk ikut serta turun aksi pada hari Rabu ini.”

Rencana aksi PREDATOR akan dilangsungkan pada pukul 10.00 WIB-selesai. Adapun informasi yang kami dapatkan terkait penanggung jawab aksi adalah Irfan Semandu. Jenderal lapangan (jenlap) Iqbal BOM.

(Verry/parade.id)

Artikel Kelompok Ojol Bernama PREDATOR Berencana Aksi Tolak ERP di Balai Kota, Besok pertama kali tampil pada Parade.id.