Kegiatan itu menghadirkan dua pembicara, yaitu Abdul Djalil (Akademis Universitas Halu Oleo/UHO) dan Falihin Barakati (Penulis Buku). Dipandu atau dimoderatori oleh Muhammad Rifki Syaiful Rasyid.

Dalam diskusi, Akademis Universitas Halu Oleo (UHO) Abdul Djalil mengatakan bahwa kita memang tidak dapat memungkiri kalau memang pemahaman radikalisme sampai saat ini masih ada, walaupun beberapa organisasi mereka saat ini sudah ada yang telah dibubarkan atau ada juga yang hanya dibekukan.

Secara pemahaman, kata dia, kita pasti akan begitu kesulitan untuk menghilangkan pemahaman tersebut, apalagi bila pemahaman radikalisme ini sudah begitu masuk ke pemikiran mahasiswa. Hal yang perlu kita lakukan saat ini kata dia adalah bagaimana mencegah pemahaman radikalisme ini tidak lagi berkembang.

“Seperti contoh kampus Universitas Halu Oleo dulu ini kan banyak paham-paham radikalisme yang menyebar. Bahkan semua bidikmisinya hampir loh terpapar radikalisme, beruntung sahabat-sahabat dari NU mengambil alih,” ungkapnya.

Pemahaman radikalisme ini bukan saja disebarkan oleh pemuka agana mereka, melainkan juga mahasiswa baru. Kalau ia perhatikan sudah ada beberapa juga ikut menyebarkan pemahaman (radikal) ini. Ada yang menyebarkan ke tempat-tempat ibadah berupa, selebaran dll.

Mereka, kata dia, juga terstruktur caranya dalam menyebarkan pemahaman itu.

“Seperti contoh, ada beberapa mahasiswa sekarang lebih banyak menceramahi, bilang ini bukan ajaran agama, bukan bagian dari agama Islam, sampai mengkafirkan lagi,” akunya.

“Inilah yang menjadi tugas sahabat-sahabat PMII untuk melakukan upaya-upaya dalam mencegah pemahaman tersebut agar tidak berkembang dengan sangat luas. Ini bahaya bila banyak mahasiswa sudah memiliki pemahaman ini, bisa-bisa ada yang jadi teroris,” ia mengkhawatirkannya.

Radikalisme ini kalau secara bahasa memang baik, kata dia, akan tetapi, kia harus tahu dimana posisinya, jangan sembarang ditempatkan. Secara bahasa adalah paham yang mengajak kita untuk berpikir kritis.

Kalau misalkan ini disalahtempatan maka akan menjadi salah dalam pengaplikasiannya. Ini paham sangat massif, karena dari mereka melakukan ceramah-ceramah dari tempat ibadah, social media, dan beberapa tempat lainnya.

“Makanya ini tugas PMII sebagai organisasi yang kokoh dalam mempertahankan dasar Negara pancasila,” kata dia.

“Kita ini Pancasila, jadi apabila ada mahasiswa saya yang menolak Pancasila, maka saya tidak akan terlalu banyak memberikan respon. Loh iya, karena ini bertentangan dengan pemahaman saya,” katanya lagi.

Bahkan kata dia, di kampus ini banyak juga ada beberapa dosen yang tidak mau lagi hormat kepada bendera merah putih kalau lagi upacara.

“Saya sebenarnya heran itu, tapi saya biarkan saja. Ndak suka lihat tapi bingung juga, yah mudah-mudahan berubah. Makanya ini juga bahaya kalau menyebarkan pemahamannya kepada mahasiswa,” katanya.

Sementara itu, penulis Falihin Barakati mengimbau kepada seluruh insan kampus agar mengetahui beberapa pola dan modus yang dilakukan oleh kelompok radikal dalam menyebarkan paham dan merekrut anggota baru di lingkungan kampus. Pola-pola yang digunakan bisa sangat beragam, kata dia, tetapi hampir memiliki modus yang sama di beberapa kampus.

“Ada beberapa jalur yang biasa mereka manfaatkan sebagai metode perekrutan anggota baru semisal kajian kerohanian yang tertutup dan mentoring keagamaan yang ekslusif,” katanya.

Modus yang lain mereka juga menawarkan tempat tinggal dan kos gratis dengan syarat mengikuti kajian mereka, mendampingi mahasiswa baru dan mengarahkan pada kelompok diskusi tertentu.

Seluruh pola dan modus meraka harus kita waspadai di semua level kebijakan kampus, baik rektorat, UKM, maupun mahasiswa.

Pihak kampus juga harus segera menyadari bahwa keberadaan kelompok ini adalah nyata di beberapa kampus dan apabila tidak diberikan penanganan khusus bisa berkembang dengan leluasa.

Dalam membendung penyebaran radikalisme di kampus, maka ia menawarkan tiga konsep, yaitu: Deradikalisasi, Pencegahan, dan pengawasan. Menurut dia dengan ketiga cara ini maka kita akan dapat membendung perkembangan pemahaman radikalisme ini.

Saat ini tidak dapat sebenarnya kita sembunyikan, lanjutnya, karena mereka saat ini telah banyak merasuki pemikiran-pemikiran mahasiswa, dan bahkan mereka gampang sekali merasuki pemahaman mereka. Mulai dari membuat komunitas-komunitas dakwah yang itu kurang hari ini di PMII.

“Memang dulu ada lembaga dakwah di PMII untuk mengantisipasi pemahamn tersebut. Dulu ini sudah ada lembaga dakwah akan tetapi tidak lagi dijalankan mungkin,” kata dia lagi.

Sebagai bangsa dan warga NU kita juga harusnya memahami makna dari Hublul Wathon minal iman. Apabila ini kita pahami, maka kita akan sadar bahwa modal utama yaitu cinta tanah air adalah bagian daripada iman.

Dengan ini, apabila dipahami dengan baik, maka kita akan mampu membentingi diri dari pemahaman-pemahaman tersebut.

“Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh pak Abdul Djalil bahwa secara pemahaman sangat sulit untuk kita hilangkan dari seseorang yang sudah terpapar. Namun yang kita lakukan adalah bagaimana kita dapat membentengi diri agar tidak mudah terpapar dengan pemahaman tersebut,” akunya.

Mereka menurutnya menyebarkan pemahaman-pemahaman ini tidak saja melalui kajian-kajian tetapi juga melalui social media. Untuk itu, kita perlu juga aktif di media social dalam mencegah pemahaman radikalisme ini agar tidak menjauh keluar.

(Verry/PARADE.ID)

Artikel Meminimalisir Gerakan Penyebaran Radikalisme Lingkup Dunia Pendidikan pertama kali tampil pada Parade.id.

Radikal sendiri, dalam pengertian umum ialah perubahan mendasar hingga prinsip. Namun, belakangam, kata ini diimplementasikan dengan keliru, misal berbuat kerusakan atau mengganggu ketertiban dan keamanan (suatu daerah/bangsa).

Menurut aktivis sekaligus mantan pengurus PB HMI, Lendi Octa Priyadi bahwa sebenarnya radikal harusnya jangan diimplementasikan demikian, seperti merusak ataupun ada maksud ingim mengubah ideologi negara.

“Ada dua radikalisme. Pertama statis. Statis ini bersifat gagasan, bukan kenyataan. Kedua, adalah destruktif, yang merusak. Dan ini sudah sampai menggunakan kekerasan,” kata dia, Sabtu (23/10/2021), dalam acara diskusi dengan tema “Wawasan Kebangsaan” secara virtual.

Statis itu, kata dia, tidak masalah. Sebab ia masuk akal. Bukan irasional. Hal ini ia contohkam bagaimana pemikiran radikal dari pejuang kita bersifat—yang ingin memperjuangkan kemerdekaan.

“Jangan salah paham. Harus bertindak rasional, bukan irasional. Bukan menjadi teroris,” jelasnya.

Jika sampai demikian, maka menurutnya tidak dibenarkan dalam Indonesia. Apalagi, lanjut dia, deologi Pancasila itu di kita sudah final.

“Misal berkutuhanan. Makanya komunis dan ateis tidak bisa hidup di sini karena ada Pancasila. Dan paham radikal pun tidak cocok,” katanya lagi.

Ia kemudian menyinggung soal tipologi radikal. Dalam tipologi yang ia sebutkan bahwa ada radikal gagasan, radikal milisi, radikal separatis, radikal premanisme, dan radikal teroris (yang mengusung dan mengatasnamakan keagamaan, penghancuran, pembunuhan, bersifat masif, dll).

“Mereka ingin mengubah Pancasila, karena dianggap gagal mensejahterakan masyarakat. Padahal negara-negara lain iri karena kita memiliki Pancasila. Pancasila sudah final. Tidak bisa diubah,” tegasnya.

Untuk itu, menurut dia, bila ada orang atau sekelompok orang yang ingin mencoba mengubah Pancasila lewat paham-paham tertentu maka harus ada peran negara. Agar mampu mencegah masuk ke negara kita.

Terutama BPIP, kata dia, yang harus berperan aktif menangkal paham-paham radikalisme itu di Indonesia. Selain itu, juga harus menggandeng para tokoh agama, mahasiswa, dll.

Hal lainnya, yang perlu mendapat perhatian ialah dunia maya. Lendi menjelaskan, bahwa dunia maya juga memiliki peran masyarakat berpikiran radikal (terhadap negara). Misal lewat Facebook, Twitter, Instagram, dll dengan menyebarkam paham di luar ideologi Pancasila.

“Sebab masyarakat kita sangat aktif dengan menggunakan media sosial. 85 persen milenial rentan terpapar radikalisme,” pengamatannya.

“Makanya negara harus hadir agar tidak masuk paham-paham radikal. BPIP harus menggandeng banyak kelompok,” tekannya.

Sementara itu, Lettu Arhanud Suprapto, Wakil Danramil 05/Tanah Abang juga tak luput mengamati bagaimana peran teknologi (baca: media maya) atas hal radikalisme. Menurut dia, bahkan hal itu belakangan membuat cara wawasan kebangsaan kita meluntur.

“Karena perkembangan teknologi, salah satunya. Kalau kita ketinggalan HP, kita repot. Kebersamaan kita pun mulai berkurang. Misal, munculnya rasa kedaerahan, saling menonjolkan,” ujarnya, di acara yang sama.

Padahal, kata dia, soal wawasan kebangsaan ini sangat penting. Agar kesempurnaan kita memahami negara Indonesia ini tercipta. Apalagi rasa kebangsaan itu merupakan substansi Sumpah Pemuda.

“Bangsa kita masih kuat. Tapi kalau dari dalam, musuhnya sangat bayang-bayang, rakyat kita sendiri. Berbeda dengan dari luar,” jelasnya.

Ia pun mengatakan bahwa wawasan kebangsaan ini memili yang tidak hanya memiliki ciri-ciri, melainkan juga memiliki tujuan.

Adapun ciri-cirinya ialah kita mempunyai rasa ikatan yang begitu kokoh. Selain itu, kita menghindari untuk membangun primodarliasme dan bersifat eksklusif. Juga berpikiran positif.

Adapun tujuan wawasan kebangsaan, lanjutnya, ia menguatkan kesadaran membangun ketahanan nasional Indonesia. Selain itu, mencintai kepentingan negara daripada kepentingan sendiri.

Oleh karena itu, Pancasila ini cocok di negara Indonesia. Pancasila sudah tepat. Kalaupun ada yang menyinggung bahwa Pancasila tidak bikin maju bangsa, kata dia, bukan karena Pancasila-nya, tapi individunya yang tidak menerapkan Pancasila.

“Esensi Pancasila itu, nilai relijius, persaudaraan, keselarasan, kerakyatan, keadilan, demokrasi, kesamaan derajat, ketaatan hukum, kesatuan wilayah, persatuan bangsa, dll. Hal yang perlu mendapat perhartian ialah menerapkan nilai-nilai kebangsaan di segenap jiwa raga dalam kerangka NKRI,” terangnya.

Terakhir, ia menekankan bahwa NKRI ini terbentuk karena kebangsaan, bukan agama. Republik bukan kerajaan. Kesatuan, bukan serikat.

Dan harus makin yakin bahwa kebenaran falsafah Pancasila, UUD 45, NKRI ialah bentuk negara yang tepat, karena mengajarkan menghargai sesama.

Acara diskusi cukup mengundang antusiasme pemuda dan lainnya. Acara dimulai sejak pukul 09.00-10.45 WIB.

Acara diskusi ini adalah kolaborasi Astra dengan KTJ Polsek Tanah Abang dan Polsek Tanjung Priok.

(Sur/PARADE.ID)

Artikel Wawasan Kebangsaan: Pancasila dan Radikalisme pertama kali tampil pada Parade.id.

“Di samping memberikan pandangan hukum Tim Advokat menawarkan bantuan Advokasi kepada Prof Din. Atas pandangan hukum dan tawaran advokasi tersebut Prof Din berkenan menerima bantuan advokasi dengan menandatangani surat kuasa,” demikian keterangan tertulisnya kepada media.

Gufroni menjelaskan, melalui surat kuasa tersebut, Tim Advokat Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah akan segera mengambil langkah hukum, baik kepada  GAR ITB maupun KSAN serta pihak-pihak lain yang terkait yang mengesankan pandangan kritis Prof Din sebagai bentuk sikap radikal.

“Upaya yang akan ditempuh Tim Advokat MHH antara lain akan menempuh langkah hukum yang tersedia guna mendapat data dan fakta yang seterang-terangnya atas tuduhan yang tidak mendasar kepada Prof Din,” katanya.

Salah satunya akan meminta informasi terkait surat GAR ITB yg dimaksud kepada KSAN dan  langkah hukum lainnya yang dirasa perlu.

Selain itu, Tim Advokat juga meminta kepada GAR ITB agar menarik surat yang dilayangkan ke KSAN dan meminta maaf secara terbuka kepada Prof Din. Hal ini sebagai upaya penyelesaian damai yang bermartabat dan menghentikan kegaduhan yang telah ditimbulkan.

“Serta, bersama komponen bangsa yang lain kembali fokus pada upaya penanggulangan pandemi Covid-19 agar dapat segera tertangani dan bangsa ini kembali dalam semangat kebersamaan mewujudkan Indonesia yang sejatera bermartabat dan berkeadilan.”

GAR ITB melaporkan Din Syamsuddin ke KASN dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 28 Oktober 2020. GAR ITB menilai Din telah melakukan pelanggaran substansial atas norma dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN, dan/atau pelanggaran disiplin PNS.

Menurut GAR ITB, Din telah melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Noor 21 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Lalu pada 28 Januari 2021, GAR ITB mengirim surat kepada KASN dan meminta ada keputusan terkait aspek disiplin PNS terhadap Din Syamsuddin kendati kasusnya sudah dilimpahkan kepada Satgas.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel MHH PP Muhammadiyah Advokasi Din Syamsuddin pertama kali tampil pada Parade.id.

“Isu radikal atau taliban dulu digunakan menyerang para Pegawai KPK seperti Novel @nazaqistsha, Ketua WP @peminumembun dll. Berbarengan waktunya dg proses revisi UU KPK,” cuitan Febri, Ahad (14/2/2021).

Untuk Novel Baswedan, ia melihat “serangan” yang seragam. Berulang-berulang dari dulu, di antaranya isu Novel ada hubungan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Mungkin ini, kata dia, agar dugaan Novel tidak betah di KPK. Tapi menurutnya isu tersebut juga dapat memfasilitasi kepentingan politik yang bersebrangan dengan Anies Baswedan.

“Isu yg sgt tdk masuk akal. Knpa tdk masuk akal? Di KPK, Novel hanya salah1 Penyidik yg berikhtiar bekerja benar dan sungguh2. Sementara keputusan penanganan perkara tdk bs dtentukan 1 org.”

Ada tahapan di empat direktorat berbeda untuk menentukan kasus naik atau tidak, apalagi dengan Pimpinan “terpilih” saat ini.

“Saya dr dulu tak pernah peduli pelaku korupsi dr partai apa, atau siapapun. Tp jk isu korupsi digunakan utk menyerang pribadi org2 yg justru sdg memberantas korupsi atau kepentingan politik praktis, itu sungguh buruk.”

“Skrg isu itu kdg dgabung dg stigma radikal/taliban.”

Sederhana saja, kata dia, jika ada yang menduga korupsi di sebuah instansi, jalankan proses hukum. Laporkan. Tapi hati-hati juga, sebab ada aturan pidana tentang laporan palsu.

“Stigma thd orang per orang yg kebetulan ada hub kekerabatan sungguh tdk patut. Apalagi jk smpai ada yg percaya..”

Kita diimbaunya juga perlu hati-hati, isu-isu kosong yanh dimanipulasi sedemikian rupa juga dapat mengesampingkan hal utama yang lebih perlu diperhatikan.

“Ingatlah, ada korupsi Bansos. Saat jutaan orang menderita krn pandemi covid-19 & disabilitas jg korban. Ada suap benur, ada ektp yg blm selesai, BLBI, dll,” kata mantan Jubir KPK itu.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Sampai Kapan Stigma Radikal Dilakukan untuk Menyerang? pertama kali tampil pada Parade.id.

“Setelah FPI berhasil distigma Radikal. Sekelompok orqng mulai menyerang Prof. Dien Syamsuddin, tokoh Muhammadiyah dan Dunia Islam sebagai sosok Radikal.  Apakah ini upaya untuk menstigma Muhammadiyah sebagai Ormasy Radikal…? Lawan…!” tulisnya, Ahad (14/2/2021), di akun Twitter-nya.

Beliau tampaknya ingin hal-hal semacam itu harusnya tidak ada. NKRI harus aman dan damai.

“Bicarakan apa apa yg menjadi masalah nasional dan utk menyamakan persepsi dan sikap demi kemajuan NKRi dan persatuan bangsa…”

Ia mengimbau agar para tokoh di dalam dan di luar pemerintahan ada baiknya duduk bersama. Menyelesaikan persoalan yang perlu diperhatikan bersama.

“Marilah mulai gerakan rekonsiliasi. Semoga NKRI aman dan damai…”

Dikutip bisnis.com, GAR ITB melaporkan Din Syamsuddin ke KASN dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 28 Oktober 2020. GAR ITB menilai Din telah melakukan pelanggaran substansial atas norma dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN, dan/atau pelanggaran disiplin PNS.

Menurut GAR ITB, Din telah melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Noor 21 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Lalu pada 28 Januari 2021, GAR ITB mengirim surat kepada KASN dan meminta ada keputusan terkait aspek disiplin PNS terhadap Din Syamsuddin kendati kasusnya sudah dilimpahkan kepada Satgas.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Ada Upaya Beri Stigma Ormas Islam Muhammadiyah Radikal? pertama kali tampil pada Parade.id.

“Selama saya berkenalan dan bersama Prof. Din Syasuddin di organisasi MUI dan beberapa kesempatan lainnya  tak Pernah menemukan tanda2 radikalisme ekstrimisme. Meskipun perlu klarifikasi dan penelusuran jejaknya tapi saya yakin beliau muslim yg tdk terpapar radikalisme ekstrimisme,” ungkapnya, baru-baru ini di akun Twitter-nyaz

Boleh jadi, kata beliau, kata radikal dan intoleran pada akhirnya untuk membungkam sekaligus menyudutkan orang yang tak disukai.

“Padahal ya pelapor itulah yg radikal dan intoran terhadap perbedaan,” tanggapannya, ketika ada akun yang mengomentari salah satu cuitannya.

“lama lama kyai @cholilnafis juga mereka sebut radikal.. dimulai dari HRS… saya yg tukang azan dimusholah lama lama juga bakal dibilang i ntoleran…subuh subuh ko udah ‘koar2’,” tulis akun @DidingNurislam.

Tampaknya yang menuding Din radikal atau penganut paham radikalismen tidak mengetahui mana wilayah perbedaan dan wilayah perpecahan. Padahal kata beliau hal itu penting untuk diketahui.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Penuding Din Tak Paham Agama dan Keagamaan Islam pertama kali tampil pada Parade.id.

“Dia jg penguat sikap Muhammadiyah bhw Indonesia adl ‘Darul Ahdi Wassyahadah’. Beliau   kritis, bkn radikalis,” katanya, kemarin, Sabtu (13/2/2021), di akun Twitter-nya.

Muhammadiyah dan NU kompak mengkampanyekan bahwa NKRI berdasar Pancasila sejalan dengan Islam. NU menyebut “Darul Mietsaq”, Muhammadiyah menyebut “Darul Ahdi Wassyahadah”. Dan mantan Ketum PP Muhammadiyah ini dikenal sebagai salah satu penguat konsep ini.

“Sy sering berdiskusi dgn dia, terkadang di rumah JK.”

Soal ada beberapa orang yang mengaku dari ITB menyampaikan masalah Din kepada Menteri PAN-RB, disebut oleh Mahfud bahwa Tjahjo Kumolo hanya mendengarkan saja. Namanya ada orng minta bicara untuk menyampaikan aspirasi ya didengar.

Tapi, kata dia, pemerintah tidak menindaklanjuti apalagi memroses laporan soal itu.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Pemerintah Tidak Pernah Menganggap Din Radikal atau Penganut Paham Radikalisme pertama kali tampil pada Parade.id.

“Sy kenal baik dg beliau. Saat ini beliau kritis, ya hrs krn beliau ada diluar pemerintahan dan fadhu kifayah mengingatkan kami yg di Pemerintahan,” kata Dahnil, Jumat (12/2/2021), di akun Twitter-nya.

Din, menurut Dahnil adalah salah satu tokoh Islam Indonesia yang disegani dunia, karena peran-peran aktif beliau pada forum-forum lintas agama dunia, bahkan beliau sempat menjadi Presiden Religion for Peace Asia dan Pasific. Din disegani banyak tokoh-tokoh lintas agama dunia.

“Ketika sy memimpin Religion For Peace Youth Interfaith Network, Asia And Pacific, kebetulan pak @m_dinsyamsuddin memimpin Religion for Peace , sy menyaksikan dan terlibat langsung bagaimana Pak Din dengan cerdas dan piawai terlibat dlm dialog2 lintas agama dunia. bermartabat.”

Bila saat ini Din kritis dan bahkan sangat kritis, kata Dahnil, adalah wajar dan harus.

Secara pribadi Dahnil ia menghormati sikap Din tersebut, seperti halnya ketika Din membantu Jokowi dan ia kritis ke Jokowi.

“beliau pun demikian menghormati dan mendukung. Jadi, stoplah melakukan labelisasi.”

“Jadi terus terang,sbg orang yg kenal baik dg sepak terjang beliau sbg pemimpin umat lintas agama sekaligus sbg mantan pimpinan @muhammadiyah sy tak habis pikir ada pihak yg menyematkan cap radikalis kpd Pak Din . Bahkan sy berkeyakinan mrk yg menuduh tak se-moderat Pak Din.”

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Dahnil Sebut Penuding Din Syamsuddin Radikal Berhalusinasi pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kami menyayangkan pernyataan Menteri Agama tentang lahirnya kelompok dan paham-paham radikal bermuara di tempat ibadah (masjid). Beliau wajib dicopot,” kata dia, dalam keterangannya kepada parade.id, Ahad (6/9/2020).

Menurut dia, pernyataan Fachrul tersebut tidak mencerminkan profesionalitasnya sebagai Menag RI. Sebab, informasi yang keluar dari mulutnya tak jarang kontroversial dan terkesan menyudutkan Islam sebagai agama terbesar di Indonesia.

“Harusnya Menag memberikan rasa teduh kepada publik. Saya mempertanyakan kredibilitasnya sebagai seorang Menteri: data apa yang beliau pakai sehingga informasi yang disampaikan dalam agenda diskusi tersebut seakan mendiskreditkan umat Islam,” katanya.

Sebagai Menag, dan membawahi seluruh agama di Indonesia ia secara pribadi, PB HMI-MPO secara khusus berharap bisa memosisikan dirinya sebagai corong pemersatu antar umat beragama sehingga tidak terjadi benturan antar generasi bangsa.

Sebelumnya, Menah Fachrul memaparkan strategi paham radikal yang masuk di lingkungan ASN dan masyarakat. Dalam pemberian materi itu, ia menyebut bahwa kaum radikalisme itu masuk melalui anak yang parasnya menarik atau good looking.

Hal itu ia sampaikan di acara webinar bertajuk “Strategi Menangkal Radikalisme Pada Aparatur Sipil Negara” yang disiarkan oleh KemenPAN-RB melalui channel youtube-nya.

(Robi/PARADE.ID)

Artikel HMI-MPO Minta Jokowi Copot Fachrul Razi Sebagai Menag pertama kali tampil pada Parade.id.