Jumat, November 13, 2026
  • Info Iklan
Parade.id
  • Login
No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya
Parade.id
Home Nasional

Ada Upaya Beri Stigma Ormas Islam Muhammadiyah Radikal?

redaksi by redaksi
2021-02-14
in Nasional, Politik
0
Polisi Jangan Takut Proses Pihak yang Ingin Ubah Pancasila
0
SHARES
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta (PARADE.ID)- Ustaz Tengku Zulkarnain menduga ada upaya untuk memberikan stigma radikal kepada ormas Islam Muhammadiyah. Hal itu ia sampaikan setelah adanya pihak tertentu yang disebutnya menyerang mantan Ketum PP Muhammadiyah belakangan ini.

“Setelah FPI berhasil distigma Radikal. Sekelompok orqng mulai menyerang Prof. Dien Syamsuddin, tokoh Muhammadiyah dan Dunia Islam sebagai sosok Radikal.  Apakah ini upaya untuk menstigma Muhammadiyah sebagai Ormasy Radikal…? Lawan…!” tulisnya, Ahad (14/2/2021), di akun Twitter-nya.

Related posts

KPK Buka Peluang Dalami Peran Bobby Nasution di Kasus Proyek Jalan Sumut

2026-11-13
Drama Sidang MK dan Shadow Politics Jokowi: Ancam Demokrasi

Didik Rachbini: Jokowi Ciptakan ‘Kekuasaan Pasca Kekuasaan’, DPR Diminta Bertindak

2026-11-13

Beliau tampaknya ingin hal-hal semacam itu harusnya tidak ada. NKRI harus aman dan damai.

“Bicarakan apa apa yg menjadi masalah nasional dan utk menyamakan persepsi dan sikap demi kemajuan NKRi dan persatuan bangsa…”

Ia mengimbau agar para tokoh di dalam dan di luar pemerintahan ada baiknya duduk bersama. Menyelesaikan persoalan yang perlu diperhatikan bersama.

“Marilah mulai gerakan rekonsiliasi. Semoga NKRI aman dan damai…”

Dikutip bisnis.com, GAR ITB melaporkan Din Syamsuddin ke KASN dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 28 Oktober 2020. GAR ITB menilai Din telah melakukan pelanggaran substansial atas norma dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN, dan/atau pelanggaran disiplin PNS.

Menurut GAR ITB, Din telah melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Noor 21 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Lalu pada 28 Januari 2021, GAR ITB mengirim surat kepada KASN dan meminta ada keputusan terkait aspek disiplin PNS terhadap Din Syamsuddin kendati kasusnya sudah dilimpahkan kepada Satgas.

(Rgs/PARADE.ID)

Tags: #Muhammadiyah#Nasional#Radikalpolitik
Previous Post

HMI MPO Ajak Masyarakat Kritik Jokowi-Ma’ruf

Next Post

Tidak Perlu ke Bandung, di Banten Juga Ada Kebun Stroberi

Next Post

Tidak Perlu ke Bandung, di Banten Juga Ada Kebun Stroberi

KPK Buka Peluang Dalami Peran Bobby Nasution di Kasus Proyek Jalan Sumut

2026-11-13
Drama Sidang MK dan Shadow Politics Jokowi: Ancam Demokrasi

Didik Rachbini: Jokowi Ciptakan ‘Kekuasaan Pasca Kekuasaan’, DPR Diminta Bertindak

2026-11-13
Saya Menyayangkan Pencabutan Gugatan “Ijazah Palsu Jokowi”

Yusril Usul Definisi Korupsi Dirinci Seperti UU Terorisme

2026-11-13
Presiden ASPIRASI: Gaji Dipotong Kantong Buruh Kosong

ASPIRASI Minta Serikat Pekerja Dilibatkan dalam Aturan Turunan UU Ketenagakerjaan

2026-11-13

Kapolri Keluarkan LP Baru, Buntut Penyebutan Dugaan Makar Kasus Penyadapan

2026-11-13
Orang Muda Tuntut Negara Tanggung Jawab atas Bencana Ekologis

Orang Muda Tuntut Negara Tanggung Jawab atas Bencana Ekologis

2026-11-13

Twitter

Facebook

Instagram

@paradeid

    The Instagram Access Token is expired, Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to refresh it.

Berita Populer

  • Bendera Bulan Bintang Aceh Resmi Dibatalkan, Ini Dasar Hukumnya

    Bendera Bulan Bintang Aceh Resmi Dibatalkan, Ini Dasar Hukumnya

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Aturan Baru Kontrak Kerja: Maksimal 2 Tahun, Perpanjang 2 Kali

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • UU Baru Ketenagakerjaan: PHK tanpa Kesepakatan Batal Demi Hukum

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Cuti Melahirkan Bisa Enam Bulan, Ini Aturan UU Ketenagakerjaan Baru

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Gelombang 20.980 Prajurit TNI AL Menuju Jakarta, Ada Apa?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Tagar

#Anies #ASPEKIndonesia #Buruh #China #Cianjur #Covid19 #Covid_19 #Demokrat #Ekonomi #Hukum #Indonesia #Internasional #Jakarta #Jokowi #Keamanan #Kesehatan #Kolom #KPK #KSPI #MK #Muhammadiyah #MUI #Nasional #Olahraga #Opini #Palestina #Pariwisata #PartaiBuruh #PDIP #Pendidikan #Pertahanan #Pilkada #PKS #Polri #Prabowo #Presiden #Rusia #RUUHIP #Siber #Sosbud #Sosial #Teknologi #TNI dpr politik

Arsip Berita

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • SOP Perlindungan Wartawan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Kontak
Email: redaksi@parade.id

© 2026 parade.id

No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya

© 2026 parade.id

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In