Beluk diketahui sebab apa Rizal menghembuskan nafas terakhirnya.

Kabar meninggal Rizal diungkap staf Rizal, Tri Wibowo Santoso.

“Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah berpulang, bapak/kakek/mertua kami, Rizal Ramli pada tanggal 2 Januari 2024 pukul 19.30 WIB di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo.”

Rizal pernah menjabat sebagai Menko Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia pada 2015 hingga 2016 di era pemerintahan Jokowi.

Rizal merupakan ekonom kelahiran Padang, Sumbar. Ia lahir pada tahun 1954, tepatnya 10 Desember.

(Rob/parade.id)

Artikel Rizal Ramli Meninggal Dunia, di RSCM pertama kali tampil pada Parade.id.

“Memalukan ini MK menjadi ‘Mahkamah Keluarga’ membangun dinasti kerajaan Jokowi – disgusting,” tulis Rizal Ramli, Rabu (11/10/2023), di akun Twitter-nya.

“Jokowi jatuh kita bubarkan MK nepotisme dan abal2 ini!” sambung tegas Rizal.

Atas hal itu, menurut dia, banyak dari teman-teman Jokower (sebutan pendukung Jokowi) fanatik, termasuk dari kalangan bisnis, yang kecewa berat dengan Jokowi karena membangun kerajaan  bisnis dan politik dengan cara-cara yang disebutnya instan.

“Anak2 mereka wajibkan  mulai dari pabrik. Lebih brutal dan vulgar dari Orba. Kok nasib rakyat dan bangsa dipermainkan dgn anak2 bawang tidak berkwalitas, KKN pulak !” masih kata Rizal.

Terkait ‘Mahkamah Keluarga’, belum pasti arah Rizal ke mana menyebut itu.

Namun diduga sebutan itu untuk memplesetkan nama dari Mahkamah Konstitusi (MK) seperti kutipan di atas—yang diketahui dalam waktu beberapa hari (16/10/2023) MK akan membahas-putuskan terkait usia capres maupun capres—yang mengarah untuk “kepentingan” pihak tertentu, dengan adanya uji materi yang dilakukan MK terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal itu mengatur soal batas usia minimal capres-cawapres berumur 40 tahun. Pada tanggal 16 Oktober 2023 itu, sidang akan digelar di Gedung MKRI 1 Lantai 2, Jakarta.

Perkara yang akan diputus adalah 29/PUU-XXI/2023 dengan pemohon Dedek Prayudi.

Lalu, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dengan pemohon Yohanna Murtika dan Ahmad Ridha Sabana; Nomor Perkara 55/PUU-XXI/2023 dengan pemohon Erman Safar dan Pandu Kesuma Dewangsa.

Selain itu, Nomor Perkara 90/PUU-XXI/2023 dengan pemohon Almas Tsaqibbirru Re A; Nomor Perkara 91/PUU-XXI/2023 dengan pemohon Arkaan Wahyu Re A; Nomor Perkara 92/PUU-XXI/2023 dengan pemohon Melisa Mylitiachristi Tarandung.

Terdapat pula agenda sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan untuk Nomor Perkara 105/PUU-XXI/2023 dengan pemohon Soefianto Soetono dan Imam Hermanda.

Para memohon meminta batas usia minimal 40 tahun diturunkan dengan berbagai usulan.

(Rob/parade.id)

Artikel Rizal Ramli: Akan Ada Sirkus Mahkamah Keluarga pertama kali tampil pada Parade.id.

“Tidak ada perjuangan sungguh2 menegakkan Trisakti @PDI_Perjuangan,  malah dukung  neoliberalisme, yg menurut Bung Karno,  pintu masuk neo-kolonialisme,” cuitannya, ketika mengomentari berita di salah satu media dengan judul: “PDIP Tidak Bisa Lagi Dipercaya dalam Urusan Pancasila”, kemarin, di akun Twitter-nya.

Bila mengutip media yang RR komentari, dituliskan sebagai berikut:

Drama RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) sedang ‘pose’ (pause). Pembahasannya ditunda. Tapi, semua komponen besar umat Islam menuntut agar RUU itu dibatalkan.

Tuntutan pembatalan ini kelihatannya akan digaungkan terus. Sampai RUU itu dicabut. Agar RUU yang sangat berbahaya itu tidak lagi mengganggu ketenteraman publik.

Ada pelajaran besar dari drama RUU HIP. Pelajaran itu ialah bahwa PDIP, mulai sekarang, tidak bisa lagi dipercaya dalam urusan Pancasila. Partai Banteng tidak bisa dipercaya lagi sebagai tempat untuk menitipkan Pancasila.

Meskipun mereka akhirnya memasukkan Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang larangan komunisme-PKI sebagai konsideran RUU, dan kemudian menggugurkan Pasal 7 tentang pemerasan (ekstraksi) Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila, tetap saja PDIP tidak bisa dipercaya sampai kapan pun. Mereka akan berusaha terus mengutak-atik dasar negara ini.

Pancasila tidak akan aman di tangan PDIP. Khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa (KYME). Melalui konsep Trisila yang digagas oleh elit Partai Banteng, KYME dilecehkan menjadi “ketuhanan yang berkebudayaan” (KYB). Bisa ditebak arah KYB. Yaitu, secara perlahan akan melenyapkan total dasar ketuhanan dalam kehidupan umat.

Umat Islam mencatat ini. Semua sudah terang benderang. Dilihat dari pemikiran mereka untuk memeras lima sila menjadi tiga dan seterusnya menjadi satu, tak diragukan lagi PDIP sedang membidik sila ketuhanan. Mereka, tampaknya, ingin sekali menghapus KYME. Ada indikasi bahwa PDIP gerah dengan sila pertama itu.

Para politisi senior Banteng mengatakan inisiatif Trisila dan Ekasila di RUU HIP bukan datang dari mereka. Begitu juga soal peniadaan Tap MPRS larangan komunisme-PKI di deretan konsideran RUU. PDIP merasa terfitnah. Tapi, semua orang bisa menelusuri kronologi RUU ‘toxic’ itu.

Tim koran ‘Republika’ yang melakukan investigasi menemukan bahwa PDIP adalah pihak yang mengusulkan RUU HIP di Badan Legislasi (Baleg) DPRRI. Wakil Ketua Baleg, Rieke Diah Pitaloka dari PDIP, ditunjuk menjadi ketua panitia kerja (panja) RUU tersebut.

Entah dengan alasan apa, parpol-parpol lain mendukung pembahasan RUU ini. Kecuali PKS dan Partai Demokrat. Hanya PKS yang menolak dengan alasan yang sangat mendasar. Sedangkan Demokrat menolak dengan alasan bahwa tidak baik membahas RUU krusial di tengah wabah Covid-19.

Dalam 3-4 hari ini, PDIP mengaktifkan mesin bantahan. Tetapi, seluruh rakyat sudah tahu apa yang mereka lakukan. Banteng saat ini sedang sibuk meyakinkan umat Islam bahwa mereka adalah partai yang ramah Islam (Islam friendly). Tiba-tiba saja, dua hari lalu (18/6/2020) PDIP mengeluarkan ‘press release’ yang berisi tentangan terhadap upaya Amerika untuk memindahkan ibukota Palestina dari Yerusalem ke Abu Dis.

Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengajak semua elemen bangsa bersatu melawan pemindahan ibukota Palestina itu. Tak lupa, Hasto menyebutkan bahwa perjuangan Palestina untuk merdeka selalu ada dalam pikiran Bung Karno.

Memang apa saja tentang Palestina pastilah selalu membangkitkan sentimen umat Islam di sini. Hasto memanfaatkan soal ibukota itu untuk mendinginkan isu Trisila dan Ekasila. Dia mengatakan energi bangsa banyak terkuras ke urusan domestik. Sekarang saatnya ‘outward looking’ alias ‘mengurus dunia’, kata Hasto.

Serius mau mengurus dunia? Dan, apa iya sangat urgen untuk ‘outward looking’ pada saat dan situasi seperti sekarang ini?

Boleh-boleh saja. Tapi, Trisila dan Ekasila plus penyingkiran Tap MPRS larangan komunis-PKI di RUU HIP tak akan pernah terlupakan. Rakyat sulit memulihkan kepercayaan kepada PDIP.

(Robi/PARADE.ID)

Artikel Kritik Keras RR ke PDIP pertama kali tampil pada Parade.id.

Akibat pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), diperkirakan petumbuhan ekonomi Indonesia akan mengalami kontraksi. Hal ini sejalan dengan prediksi berbagai lembaga dunia, misalnya Oxford Economics, memprediksiekonomi Indonesia tumbuh minus 6,1 persen.

Kondisi ini, ditanggapi oleh Marzuki Alie, Ketua DPR periode 2009-2014, Dewan Pengawas APPERTI akanmenuntut kapabilitas pemerintah dalam mengatasinya.

“Krisis 2020 dapat dilalui tergantung beberapa hal, antara lain pertama, seberapa lama pandemi bisa diselesaikan. Kedua, seberapa banyak korban jatuh di Indonesia. Ketiga, seberapa efektif kebijakan pemerintah mengatas pandemi ini dan dampaknya seperti jutaan UMKM yang ikut terdampak”, kata Marzuki Alie dalam Seminar Nasional Online Seri Covid-19 dengan tema “Outlook Ekonomi 2020-2024 : Harapan dan Kenyataan Ekonomi Indonesia di Tengah Pandemi COVID-19” pada Kamis (18/6).

Seminar ini diadakan oleh Pascasarjana Institut Stiamibekerjasama dengan Aliansi Penyelenggara Perguruan TinggiIndonesia (APPERTI), dan Center for Public Policy Studies (CPPS). Diskusi dimoderatori oleh Dr. Taufan Maulamin, Direktur Pascasarjana Institut Stiami.

Hal lainnya menurut Marzuki, “Seberapa jauh pemerintah berani untuk menunda proyek-proyek yang memberikan return tidak dalam waktu singkat, sehingga mengurangi beban fiskal dan defisit yang terus berlangsung”.

Senada dengan Marzuki, Prof. Dr. Carunia Mulya Firdausy, Professor Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)dan Dosen Pasca Sarjana Institut STIAMI memaparkandampak Covid-19 pada ekonomi makro. Pertumbuhan ekonomi Triwulan I 2020 misalnya hanya tumbuh 2,97% (yoy) lebih rendah dari perkiraan Bank Indonesia (BI) di 4,4% (yoy). Di lain pihak, aggregate demand juga anjlok. Konsumsi rumah tangga menurun menjadi 2,84% (yoy), lebihrendah dibandingkan capaian triwulan IV 2019 sebesar 4,97%(yoy). Investasi tumbuh melambat sebesar 1,7% (yoy), APBN defisit mencapai 6,34 persen PDB atau setara Rp. 1.039Triliu. Dan, ekspor neto tumbuh 0,24 % dan impor kontraksi 2,19 % (yoy).

Tunda Proyek Ibu Kota Baru

Soal penundaan proyek-proyek ini juga menjadi salah satuperhatian penting Rizal Ramli, pengamat ekonomi politikyang juga mantan menteri di era Presiden Abdurrahman Wahid dan Joko Widodo periode pertama.

“Berhentikan dulu proyek-proyek yang besar-besar, nantikalau ada uang kita mulai lagi, termasuk ibu kota baru yang kagak jelas itu”, kata Rizal Ramli dalam seminar yang sama. Soalnya, saat ini menurutnya kita sudah masuk ke krisisekonomi. Jikalau Pemerintah terkesan abai terhadap kesulitanyang dihadapi masyarakat, bukan tidak mungkin akanberkembang menjadi krisis sosial dan politik.

Tidak percaya? Rizal Ramli berkisah, pada krisis 1998 pun, pihaknya sudah meramalkan sejak 1996. Dan, ramalaannyaitu dibantah oleh menteri keuangan, gubernur Bank Indonesia (BI) dan pejabat lainnya saat itu.

Keberpihakan pemerintah kepada sektor riil menjadikuncinya. Saat ini menurutnya, justeru pemerintah kurangmenunjukkan keberpihakan kepada usaha kecil. Dilihat daristatistik kredit perbankan misalnya. “Dari seluruh bank kita kredit kecil hanya 17 persen, yang besar 80 persen. Yaharusnya kita geser dari 17 persen menjadi 20-25 persendalam setahun. Karena, kalau yang besar-besar, banyakcaranya dia bisa mendapatkan investasi, pinjaman luar negeri, terbitkan obligasi, dan lain-lain,” kata Rizal Ramlimenjelaskan.

Karena justeru, pada krisis ekonomi 1998, usaha kecil dan menengah (UKM) justeru menjadi penyelamat ekonomi. Sedangkan saat ini, UKM juga sudah terimbas krisis dangoyang. Hal ini menurutnya sebagai akibat dari kebijakanpemerintah yang rajin membuat utang baru.

Intinya Soal Keberpihakan Kepada Rakyat

Krisis hari ini dimulai dengan utang pemerintah yang kebanyakan. Antara lain lewat penerbitan surat utang. Penerbitan surat utang yang jor-joran menurutnya berimbas kepada tertariknya dana perbankan dan dana masyarakat ke surat utang itu. Alhasil, dana yang tadinya bisa diputar ke sektor riil oleh perbankan, menjadi berkurang.

Yang terjadi justeru, gagal bayar di lembaga keuangan non bank, seperti asuransi, sekuritas. Rizal menduga, gagal bayar tadinya di Rp 150 Triliun, ternyata gagal bayarnya di Rp 400-500 Triliun. Hal ini termasuk yang terjadi di Asabri, Jiwasraya, dan lain-lain.

Bahkan, sekarang menurutnya sudah menggerogoti bank-bank tier 3. “Sekarang mau menarik uang Rp 100 juta aja susah”, kata Rizal mengilustrasikan.

Supaya tidak dianggap sekadar mengkritik, Rizal menawarkan solusi. “Sektor riil adalah kepala dari naga, kalau itu hancur, yang lain juga. Ini terbalik dengan ekonom neoliberal yang memilih mengetatkan anggaran, agar bisa membayar utang ke kreditor. Kalau saya, saya balik, pompa eknomi supayaekonomi bergerak, sehingga bisa bayar utang ke kreditor”, kata Rizal menjelaskan.

Ia menyontohkan di era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Rizal menyarankan kepada Gus Dur untuk menaikkan gaji pegawai negeri, TNI,dan Polisi sebanyak 125 persen. Awalnya Gus Dur tidak setuju, namun setelah dijelaskan akhirnya setuju. “Kita menaikkan gaji mereka 125 persen, pasti 99 persen mereka belanjakan, sektor riil pun bergerak kembali. Tujuannya adalah memompa daya beli golongan menengah ke bawah, berbeda engan hari ini, yang kecil-kecil malah dikenakan pajak terus”, kata Rizal mengisahkan.

Alhasil, GINI Index modern terendah justeru terjadi di zaman Gus Dur. “Jumlah lapangan kerja diciptakan mencapai 1,8 juta orang per tahun. Sedangkan di pemerintahan Jokowi saat ini hanya 300 ribu orang”, kata Rizal membandingkan.

Apa yang membedakannya? Menurutnya adalah keberpihakankepada rakyat biasa.

(Robi/PARADE.ID)

Artikel Rizal Ramli dan Marzuki Alie Sepakat Proyek Ibu Kota Baru Harus Ditunda pertama kali tampil pada Parade.id.

Ekonom Rizal Ramli (RR) mengatakan bahwa kebanyakan menteri-menteri Jokowi tidak memiliki pengalaman ‘turn around’ (membalikkan keadaan). Baik secara makro maupun korporasi.

“Yg ada membuat skandal2 keuangan & ‘abuse of powe’ utk kepentingan bizz & kelompok. Kasian bangsa kita,” demikian cuitannya, Rabu (17/6/2020), di akun Twitter-nya.

Menteri-menteri Jokowi juga dikatakan olehnya mayoritas tidak memiliki operational leadership, dan ada beberapa yang KKN.

“Selain tidak memiliki kecanggihan konseptual.”

Rizal takkan pernah berhenti mengkritisi, walau kadang kritikannya dianggap angin lalu. Ia akan tetap bersuara gar bangsa dan negara tidak hancur-hancuran.

“Banyak yg kasih saran spy RR tidak usah kasih2 solusi ke @jokowi. Biarin aja hancur biar kapok.”

(Robi/PARADE.ID)

Artikel RR: Menteri Jokowi Tidak Punya Pengalaman ‘Turn Around’, Kasihan Bangsa Kita pertama kali tampil pada Parade.id.