“Berbicara smart city, sebenarnya bukan tentang kota dengan teknologi saja. Melainkan, tentang langkah membangun sistem teknologi melalui kolaborasi atau keterlibatan antara seluruh elemen, pemerintah sebagai collaborator dan masyarakat sebagai co-creator. Jadi, masyarakat turut berperan aktif menyelesaikan permasalahan di kotanya,” kata Yudhistira dalam sebuah seminar daring, dikutip pada Jumat.

Ia menambahkan, Jakarta Smart City melakukan inovasi digitalisasi layanan pemerintah dengan pengumpulan, pertukaran, dan sinkronisasi data pada sistem Master Data Management.

“Lalu, menyediakan layanan Application Program Interface (API). Layanan ini terintegrasi dengan platform website (Jakarta.go.id) dan aplikasi (Jakarta Kini – JAKI),” ujar Yudhistira.

JAKI sebuah realisasi platform one-stop service dengan layanan publik digital yang terintegrasi, mampu melayani kebutuhan warga DKI Jakarta sejak lahir sampai meninggal. Aplikasi ini menggunakan digital ID Jakarta sebagai akun warga berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), dan berbagai sumber data lainnya.

Dengan visi membangun layanan teknologi informasi yang transformatif dan terintegrasi, Yudhistira mengatakan Pemprov DKI Jakarta terus melakukan transformasi, membangun ekosistem digital yang baik pada masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah.

Pihaknya meningkatkan nilai bahwa setiap nyawa berharga dan setiap orang berhak hidup layak.

Dalam mewujudkan The Future Smart City Vision, DKI Jakarta memegang misi sebagai kota yang memiliki standar kesehatan berkualitas tinggi, melindungi kelompok rentan, membangun infrastruktur digital maju, serta meningkatkan kualitas lingkungan dan taraf hidup layak bagi setiap warganya.

Di sisi lain, Gubernur Provinsi Bali Wayan Koster menambahkan, pihaknya sangat serius mengembangkan pemerataan jangkauan akses digital di Pulau Dewata. Saat ini, administratif di wilayah Bali sudah seluruhnya berbasis teknologi digital.

“Pertumbuhan komunitas masyarakat yang memiliki talenta digital di Bali kian pesat. Oleh karenanya, kami memanfaatkan momentum tersebut guna menyerap pengetahuan seputar penerapan teknologi digital dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, dan aspek lainnya,” kata Wayan.

Bali menggarap standar pelayanan kesehatan yang bagus berbasis riwayat kesehatan sehingga mampu mewujudkan akses ke sistem pelayanan kesehatan yang mudah. Keseriusan itu tercermin dari berbagai program dan penerbitan kebijakan untuk menciptakan standar pelayanan ideal bagi masyarakat.

Bali pun mengembangkan sistem pengobatan tradisional di Bali yang belum terkelola dengan baik.

“Sejak setahun lalu, kami terbilang sudah sangat maju menerapkan pelayanan digital di bidang kesehatan. Jadi, tidak ada lagi permasalahan krusial dalam kaitannya dengan jaminan kesehatan nasional, terutama Provinsi Bali,” kata Wayan.

*Sumber: Antara

Artikel Teknologi & Data Kunci Utama Wujudkan Ekosistem “Smart City” pertama kali tampil pada Parade.id.

“Di tahun 2021, terdapat tambahan sebanyak 48 Kabupaten/Kota di Kawasan Pariwisata Nasional dan Ibu Kota Negara Baru yang mengikuti program Gerakan Menuju Smart City dan telah menyelesaikan masterplan kota cerdas melalui pendampingan oleh Kementerian Kominfo,” kata juru bicara Kominfo, Dedy Permadi, dalam keterangan pers, dikutip Jumat.

Pada 2020, Kominfo mendampingi 98 kabupaten dan kota di Indonesia untuk mengembangkan program kota pintar. Secara total, kementerian sudah mengadakan pendampingan untuk program smart city bagi 146 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

Selain itu, tahun depan Kominfo juga akan mulai membangun Pusat Data National Pemerintah atau Government Cloud.

“Kami juga menargetkan peletakan batu pertama Pusat Data Nasional (PDN) Pemerintah (Government Cloud) pertama di Bekasi di tahun 2022,” kata Dedy.

Sambil melaksanakan pra-pembangunan Pusat Data Nasional tahun ini, Kominfo sudah mengoperasikan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS.

“Saat ini Pusat Data Nasional Sementara telah memfasilitasi penyimpanan data bagi beberapa aplikasi untuk penanganan COVID-19, seperti PeduliLindungi, SiLacak, PCare, dan juga PDNS dimanfaatkan untuk penyimpanan data 223 Instansi Pemerintahan Pusat dan Daerah,” kata Dedy.

Tata kelola Pemerintahan Digital atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menghadapi berbagai tantangan, seperti integrasi dan interoptabilitas data dan sistem elektronik agar tata kelola bisa lebih efisien.

Menurut Dedy, dengan penguatan tata kelola, pemutakhiran teknologi dan terobosan baru, tantangan ini mulai bisa dihadapi secara lebih baik.

Kominfo merupakan Government Chief Technology Officer dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

*Sumber: Antara

Artikel Kominfo Bangun Pusat Data dan Dorong Perluasan Smart City Tahun Depan pertama kali tampil pada Parade.id.