“Sebanyak 1.888 tersangka narkoba yang ditangkap itu, dari pengungkapan 1.392 kasus narkotika dalam kurun waktu dua bulan terakhir,” ujar Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi di Medan, Sumut, Selasa, dikutip Antara.

Ia melanjutkan, adapun barang bukti yang disita diantaranya narkotika jenis sabu-sabu seberat 257,6 kilogram, ganja 325 kilogram, pohon ganja 50.055 batang, pil ekstasi 2.000 butir dan berbagai barang bukti lainnya.

“Terbaru Polda Sumut juga melakukan pemusnahan ladang ganja seluas 150 hektare yang tersebar di 18 titik di Kabupaten Mandailing Natal yang merupakan ladang ganja terluas di Pulau Sumatera,” tuturnya.

Dia mengatakan dari tindak pemberantasan di Kabupaten Mandailing Natal itu sebanyak lima orang tersangka telah ditangkap.

“Polda Sumut terus bekerja dalam pemberantasan peredaran narkoba sebagai komitmen narkoba musuh bersama,” ucapnya.

Kabid Humas Polda Sumut mengimbau kepada masyarakat, agar berperan aktif untuk memberi informasi jika ada di wilayah setempat ada  peredaran narkoba kepada aparat penegak hukum. Sebab, narkoba ini merupakan musuh bersama yang harus diberantas sampai tuntas.

Sebelumnya, Hadi mengatakan Polda Sumut terus berupaya mencegah peredaran narkoba di Sumut, seperti yang dilakukan pada razia gabungan di perbatasan kabupaten dan provinsi, seperti perbatasan Sumut – Aceh, Riau – Sumut maupun Padang – Sumut.

Bahkan, Polda Sumut juga menurunkan anjing pelacak untuk melakukan pencarian barang narkoba.

“Semua pintu masuk perbatasan antar kabupaten maupun antarprovinsi kita tingkatkan pengawasan dengan rutin menggelar razia, bahkan di pelabuhan laut maupun pelabuhan udara,” kata Hadi.*

Artikel Polda Sumut Tangkap 1.888 Tersangka Narkoba dalam Waktu Dua Bulan pertama kali tampil pada Parade.id.

Desakan ini diserukan delegasi DPD GMNI Sumut Fairuz Nasution pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), kemarin.

“Banyak problem dan kebijakan yang tidak berpihak terhadap rakyat selama tiga tahun ini. Oleh karenanya, dalam momen tiga tahun kepemimpinan Jokowi, GMNI harus turun ke jalan,” katanya, kepada media.

Alasan atas itu, dinilai olehnya karena Rezim Jokowi-Maaruf dalam tiga tahun terakhir cenderung mewakafkan diri kepada oligarki, sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pun sangat berpihak pada kepentingan pemodal yang notabene merugikan kaum Marhaen.

Salah satu yang ia sorot adalah lahirnya Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker). Lahirnya Omnibus Law Ciptaker ini menurut dia adalah bukti nyata bahwa Jokowi lebih berpihak pada pemodal.

“Padahal UU tersebut jelas membuat buruh semakin sengsara karena terjebak pada politik upah murah kaum modal,” katanya.

Hal lain, soal kenaikan harga BBM subsidi. Menurut dia, kebijakan itu juga satu kasus yang membuktikan bahwa Jokowi sama sekali tidak memiliki sense of crisis terhadap rakyat Marhaen.

Lainnya, selama kepemimpinan Jokowi, demokrasi mengalami kemunduran luar biasa. Hal itu kata dia dapat dilihat dari kebebasan berpendapat yang justru dihadapkan oleh represif aparat.

“Berbagai survei terpercaya juga menunjukkan hasil demikian, bahwa selama rentang tigabtahun telah terjadi kemunduran demokrasi,” kata dia.

DPD GMNI Sumut kata dia juga menyikapi bobroknya institusi Polri, dengan banyaknya permasalahan yang melibatkan anggota Polri, di antaranya kasus Ferdy Sambo, tindakan represif aparat, tragedi Kanjuruhan Malang, isu konsorsium 303, narkoba dan masih banyak kasus lainnya, yang mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut.

Selanjutnya, DPD GMNI SUMUT juga menyoroti banyaknya permasalahan agraria yang sampai hari ini belum diselesaikan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf dengan baik.

“Untuk itu sebagai insan pejuang, pemikir-pemikir pejuang, dan sebagai momentum berkumpulnya seluruh kader GMNI se-Indonesia, DPD GMNI Sumut meminta langsung kepada DPP GMNI, setelah forum Rapimnas yang terhormat ini selesai, untuk aksi turun ke jalan menyikapi seluruh persoalan kaum Marhaen,” pintanya.

(Verry/parade.id)

Artikel GMNI Sumut Desak DPP Instruksikan Seluruh Kader Turun ke Jalan pertama kali tampil pada Parade.id.

Hal ini lantaran Kemendagri mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) mengenai status terbaru empat pulau yang sebelumnya masuk wilayah Aceh Singkil, kini masuk wilayah Sumatera Utara. Perpindahan wilayah administrasi ini diketahui setelah beredarnya Kepmendagri Nomor 050-145 Tahun 2022 tertanggal 14 Februari 2022.

Benarkah Sumatera Utara sudah mencaplok empat pulau di Aceh seperti diributkan berbagai pihak ahir-ahir ini?

Benarkah pulau yang diributkan itu milik Aceh? Kalau benar pulau itu milik Aceh, apa yang sudah dilakukan, apakah ada pembinaan kepada masyarakat di sana, apa ada diperhatikan sebagai layaknya sebuah pulau.

Apakah mereka yang “meributkan” keempat pulau ini ada yang mempelajari histori pulau dimaksud? Apakah pulau tersebut pernah hilang atau tenggelam, sehingga pemerintah Aceh mengusulkan kembali perbaikan titik koordinat?

Tim Litbang Dialeksis.com menelusuri sejumlah data tentang isu yang kini dihembuskan, seolah-olah Sumatera Utara sudah mencaplok wilayah 4 pulau di Aceh. Bagaimana kisahnya, sekilas tim Litbang media ini mengulasnya.

Dari hasil penulusuran tim Litbang Dialeksis.com, ditemukan bukti bahwa pulau yang diributkan itu memang berada di Sumatera Utara. Titik koordinatnya jelas dan sudah diakui sebagai wilayah Sumatera Utara.

Berbeda lokasi dan titik koordinatnya dengan empat pulau yang diributkan oleh sejumlah pihak di Aceh. Nama pulaunya nyaris sama. Namun lokasinya jauh berbeda dan titik koordinatnya juga jelas berbeda. Pulau yang diributkan itu memang berbeda.

Dari segi nama juga walau ada persamaan, namun terdapat perbedaan dalam penulisanya. Satu pulau disebutkan dengan nama besar namun di Sumatera Utara disebutkan dengan nama Gadang, sementara di Aceh disebutkan dengan Pulau Kecil, di Provinsi Sumatera Utara ditulis dalam peta dengan nama Ketek.

Memang pulau itu berbeda jauh, bukan hanya koordinatnya namun segi ukuran juga ada perbedaan serta letaknya memang berjauhan mencapai 70 kilometer lebih. Untuk memastikamya silakan lihat peta dalam gambar dengan titik koordinat.

Dari data yang diperoleh Dialeksis.com, Minggu (22/5/2022) sejarah itu tercatat pada 20-22 November 2008. Pada saat itu di Banda Aceh telah dilaksanakan verifikasi dan pembakuan nama pulau di Provinsi Aceh oleh tim Nasional pembakuan nama Rupabumi yang terdiri dari Kemendagri, KKP, Dishidros, TNI AL- Bakosurtanal, dan pakar Toponimi.

Pada rapat tersebut, telah diverifikasi dan dilakukan sebanyak 260 pulau di Provinsi Aceh. Tidak tercatat adanya 4 pulau yaitu Pulau Mangkir Besar, pulau Mangkir Kecil dan Lipan serta pulau Panjang.

Sementara itu sebelumnya, pada 14-16 Mei 2008, di Medan, telah dilaksanakan verifikasi dan pembakuan nama pulau di Sumatera Utara oleh tim Nasional pembakuan nama Rupabumi yang terdiri dari Kemendagri, KKP, Dishidros, TNI AL- Bakosurtanal, dan pakar Toponimi.

Pada rapat tersebut, telah dverifikasi dan dibakukan sebanyak 213 pulau di Provinsi Sumatera Utara termasuk empat pulau, yaitu pulau Mangkir Gadang dengan titik koordinatnya, pulau Mangkir Ketek, pulau Lipan dan pulau panjang.

Perbedaan nama dan titik koordinat pulau atas konfirmasi Gubernur Aceh pada tahun 2009 dan hasil verifikasi pulau Sumut 2008, jelas pulau tersebut berbeda. Bukan hanya titik koordinatnya yang berbeda, namun nama pulaunya juga ada perbedaan, serta letaknya berjauhan.

Pulau di Aceh dengan nama Mangkir Besar, Mangkir Kecil, serta Pulau Lipan dan Pulau Panjang. Namun untuk pulau ini berbeda titik koordinatnya dengan empat pulau di Sumatera Utara (Pulau Mangkir Gadang, Mangkir ketek, Lipan dan Pulau Panjang). Otomatis lakasi pulaunya berbeda dan berjauhan. Lihat peta dan titik koordinat pulau itu.

Namun kini dikembangkan isu seolah olah pulau di provinsi Aceh itu dicaplok Sumatera Utara.

Padahal pulau yang dipermasalahkan itu memang berbeda lokasinya.

Untuk lebih rinci dan lengkapnya silakan melihat perbandinganya di peta sesuai dengan titik koordinat pulau dimaksud.

Kepada Dialeksis.com, ada seorang sumber yang faham tentang pulau, namun enggan jati dirinya disiarkan menyebutkan, kalau benar pulau tersebut milik satu wilayah apa sudah pernah dilakukan pembinaan masyarakat di sana?

Pelajarilah geografisnya terlebih dahulu, lihat titik koordinat dan jangan cepat diributkan. Apakah di Pulau itu ada aktivitas. Karena bila sudah ada titik koordinat tidak mungkin pulau itu pindah, kecuali hilang atau tenggelam.

Kalau dilakukan revisi koordinat menandakan lokasi pulau itu sudah berpindah dan itu sudah pernah dilakukan pemerintah Aceh untuk empat pulau ini. Revisi diajukan nomor Gub Aceh 136/30705 tanggal 21 Desember 2028, dimana gubernur Aceh meminta revisi koordinat empat pulau di wilayah Singkil ini. Dimana pulau tersebut walau namanya nyaris sama dengan pulau di Sumatera Utara, namun berbeda luas area dan titik koordinatnya. []

Artikel Sumut Caplok Empat Pulau Aceh, Benarkah? pertama kali tampil pada Parade.id.

“Di sekitar kawasan pariwisata Danau Toba, Sumatera Utara yang saya kunjungi ini akan dibangun persemaian modern seluas 37,25 Ha. Saya juga mengunjungi beberapa lokasi di sekitar Danau Toba untuk rencana kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), di antaranya di Desa Simangulampe, Kec. Baktiraja dan Desa Pearung, Kec. Lintong Ni Huta, Kab. Humbang Hasundutan,” demikian katanya, Ahad (13/6/2021).

Hal ini kata Menteri Siti merupakan tindaklanjut dari instruksi Presiden Jokowi untuk melakukan upaya RHL secara besar-besaran.

“Kegiatan RHL juga melibatkan masyarakat sebagai upaya pemulihan lingkungan sekaligus pemulihan ekonomi,” demikian tertulis di akun Twitter-nya.

Selain di Sumut, Siti dan jajaran KLHK juga  membangun persemaian modern di beberapa tempat yang dapat memproduksi bibit dalam skala besar, antara lain persemaian modern di Kalimantan Timur (120 Ha), Labuan Bajo, NTT (30 Ha), Mandalika, NTB (32,25 Ha), dan Likupang, Sulawesi Utara (30,33 Ha). Khusus di daerah tangkapan air (DTA) Danau Toba, sejak tahun 2015 -2021 telah dilaksanakan kegiatan RHL seluas 5.098 ha.

“Di DTA Danau Toba ini juga telah dibangun Kebun Bibit Rakyat (KBR) sebanyak 30 unit dan Kebun Bibit Desa (KBR) sejumlah 18 unit. Jumlah bibit pohon yang telah disalurkan untuk RHL sejak tahun 2015 hingga saat ini mencapai 3 juta bibit pohon.”

Ketika kunjungan, ia mengaku juga bertemu dan berdiskusi dengan beberapa Bupati di Provinsi Sumatera Utara yang daerahnya berada di sekitar Danau Toba. Pertemuan itu untuk menyamakan visi dan langkah dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan di kawasan Destinasi Wisata Super Prioritas Danau Toba.

“Diskusi juga dilakukan dengan kelompok masyarakat setempat.”

Seluruh informasi dan hasil yang didapat dari kunjungan kerja kali ini akan dibahas lebih lanjut pada tingkat yang lebih tinggi di Jakarta, untuk menentukan keputusan teknis penyelesaian permasalahan yang terjadi di lapangan secara tepat.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Menteri LHK Kunjungi Kawasan Pariwisata Danau Toba dalam Rencana RHL pertama kali tampil pada Parade.id.

“Saya mengapresiasi Gercep (gerak cepat) dan Geber (gerak bersama) dari teman-teman di @BoboboxID dan Badan Otorita Danau Toba,” demikian yang disampaikan oleh Menparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno, kemarin, di akun Twitter-nya.

Dengan target tersebut, Sandi optimis bahwa kita pasti bisa membangkitkan pariwisata di Danau Toba, serta menghadirkan kesejahteraan untuk masyarakatnya.

“Ini adalah wujud keberhasilan dari public private partnership (PPP) atau kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam mengembangkan destinasi wisata, membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru.”

Pencapaian tersebut, diakui Sandi bermula dari sebuah diskusi pada bulan Februari lalu dengan @BoboboxID. Dari hasil diskusi tersebut, Sandi mengaku terlihat jelas progresnya.

Bahkan, kata dia, hampir terealisasi sebuah pembangunan hotel harga terjangkau dengan pemandangan Danau Toba yang majestik.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Kemenparekraf Tergetkan Hotel Berkonsep Cabin Box di Kaldera Danau Toba pertama kali tampil pada Parade.id.

Direktur Utama Badan Otorita Pariwisata Danau Toba (BOPDT) Arie Prasetyo dalam jumpa pers daring yang dipantau di Jakarta, Jumat, menjelaskan pengembangan 10 desa wisata itu merupakan pilot project (proyek percontohan).

“Jadi tadi ada groundbreaking pengembangan desa wisata yang ditandai dengan groundbreakingtoilet wisata yang dapat CSR Pertamina dan juga pengelolaan persampahan dari Pegadaian,” katanya.

Arie mengatakan peletakan batu pertama pengembangan desa wisata itu dihadiri langsung oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio.

Ada 10 desa yang dipilih dalam proyek percontohan berdasarkan kearifan lokal yang dimiliki serta berbasis komunitas. Ke 10 desa itu terletak di Kabupaten Humbang Hasundutan (tiga desa), Kabupaten Toba (empat desa) dan Kabupaten Tapanuli Utara (tiga desa).

Selain groundbreaking pengembangan desa wisata, pada Jumat ini juga dilakukan penyerahan santunan atas lahan otoritatif Danau Toba. Pemerintah memberikan uang kerohiman senilai total Rp26 miliar bagi masyarakat yang terdampak proyek pengembangan pariwisata di lahan seluas 279 hektare.

“Uang kerohiman ini bukan ganti rugi lahan, yang diganti adalah ekonomi masyarakat yang terdampak karena pengembangan Danau Toba,” kata Arie.

Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Maritim dan Investasi Odo R.M. Manuhutu mengingatkan bahwa pembangunan prasarana pariwisata di 10 desa wisata itu agar dapat dirawat dengan baik agar fasilitas tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.

Ia juga mengatakan dengan tuntasnya pembebasan lahan tahap pertama di kawasan tersebut diharapkan dapat menarik investasi ke Danau Toba.

“Dan semoga dengan investasi itu akan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan, menyerap tenaga kerja dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian lokal,” pungkasnya.
(Antara/PARADE.ID)

Artikel Pemerintah Memulai Proyek Pengembangan 10 Desa Wisata Danau Toba pertama kali tampil pada Parade.id.