“Petani itu keluarganya ada 135 juta orang lebih. Kalau mereka punya daya beli, mereka mampu, maka mereka lah yang akan menjadi konsumen daripada produk-produk yang dihasilkan kaum buruh,” kata Jumhur kepada parade.id, di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (24/9/2024), saat turut serta memperingati Hari Tani Nasional (HTN).

Jumhur melihat, selama ini kata dia petani selalu dalam posisi yang tertekan, bahkan hanya sekadar untuk menyambung hidup. Punya tanah sedikit bukannya ditambah supaya lebih luas malah digusur-gusur.

“Jadi ini benar-benar anti Pancasila dan ini kita sudah darurat, karena itu kaum buruh menyertai—bersama-dama mereka sebagai solidaritas—apa yang menjadi kehendak mereka seperti petani sejahtera, nilai tukar petani meningkat, mereka punya lahan—ketimbang lahan dibagi-bagi oligarki sebaiknya lahan dibagikan ke petani dan negara yang memastikan lahan itu produktif di tangan mereka. Bukan sebaliknya mereka diusir-usir,” terang Jumhur.

“Datang orang dari mana enggak jelas tiba-tiba dapat HGU dan mengusir mereka dengan harga yang super murah. Ini betul-betul kezaliman yang nyata dan ini lebih kejam daripada kolonialisme,” lanjutnya.

Belanda saja ketika Indonesia belum merdeka kata Jumhur tidak pernah mengusir rakyat dari tanahnya.

“Tanam paksa itu, 20 persen diwajibkan untuk menanam keinginan Pemerintahan Belanda, yang 80 persen silakan. Tanah tidak digusur. Hanya minta tolong 20 persen dari apa yang ditanam,” cerita Jumhur.

“Jadi masih dibeli oleh Pemerintah Belanda. Kalau ini bukan hanya 20 persen, bukan 50 persen, 100 persen harus hilang tanahnya. Lebih kejam,” lanjutnya.

Apa yang disampaikan Bung Karno soal melawan bangsa sendiri lebih susah daripada bangsa asing pun diamini Jumhur. Menurut dia saat ini soal itu terbukti.

“Makanya saya sepakat dan betul-betul terbukti bahwa kata Bung Karno, ‘Perjuangan saya mengusir penjajah akan jauh lebih mudah karena saya menghadapi bangsa Asing (kulitnya berbeda). Tapi kalian akan jauh lebih susah karena kalian akan menghadapi penjajah yang warna kulitnya sama’,” kutip Jumhur.

“Dan ternyata sikap rakus, serakah, dan menindas adalah sifat manusia, bukan ras. Karena itu, bisa saja rasnya sama tapi lebih kejam dari justru dari ras yang berbeda. Ini menjadi catatan kita dan mudah-mudahan dengan pemerintahan yang akan datang dengan segala kebijakan yang aneh-aneh ini bisa diperbaiki ulang,” tandas Jumhur.

(Rob/parade.id)

Artikel Makmurkan Petani maka Buruh Akan Sejahtera, Kata Jumhur Hidayat pertama kali tampil pada Parade.id.

“Baik yang di Jabodetabek ataupun di daerah-daerah lain—sama memperingati Hari Tani Nasional,” seru Rudi, lewat video singkat yang diterima parade.id, Jumat (20/9/2024) malam.

Selain seluruh anggota GSBI, Rudi juga mengajak kepada seluruh kaum buruh Indonesia, pemuda-mahasiswa, kaum miskin kota, kalangan intelektual, pro demokrasi, seluruh masyarakat, turun ke jalan memperingati HTN 2024.

“Mari kita membersamai kaum tani Indonesia dalam rangka aksi peringatan Hari Tani Nasional 24 September 2024,” ujar Rudi.

“Bersama kaum tani: tangkap dan adili Jokowi, selamatkan konstitusi, tegakkan demokrasi, cabut UU Omnibus Law Cipta Kerja, jalankan reforma agraria sejati, dan bangun industrialisasi nasional,” imbuhnya Rudi.

Di HTN itu, Rudi juga menyampaikan bahwa HTN 2024 untuk menyelamatkan ruang hidup rakyat Indonesia, dengn mentikan monopoli dan perampasan tanah.

“Land reform, tanah untuk rakyat.  Kaum buruh bersama kaum tani, pemuda mahasiswa, rakyat miskin kota dan kalangan intelektual demokratis bersatu di bawah payung penderitaan rakyat. Tangkap dan adili Jokowi sebagai presiden sumber dari segala sumber masalah rakyat Indonesia,” tandasnya.

Rudi mengucapkan Selamat Hari Tani Nasional (HTN) 2024.

(Rob/parade.id)

Artikel Ketum GSBI Seru Seluruh Anggota Turun Aksi Memperingati Hari Tani Nasional pertama kali tampil pada Parade.id.

Rencana aksi dikatakan Presiden Buruh Said Iqbal, saat konferensi pers, kemarin, secara virtual.

“Tanggal 25 September 2023 akan ada aksi di gedung MK dan istana untuk menolak Omnibus Law dan melindungi petani Indonesia. Akan ada ratusan bahkan mungkin ribuan petani bersama buruh yang diorganisir Partai Buruh dan organisasi buruh dalam memperingati Hari Tani,” Said Iqbal menyampaikan.

Adapun hal-hal yang akan disampaikan pada aksi nanti, di antaranya soal dukungan konsistensi Serikat Petani Indonesia (SPI) dalam memperjuangkan hak-haknya (petani Indonesia).

Kedua, soal SPI yang menolak tegas Omnibus Law, khususnya di kluster tani. Ketiga, terkait perlindungan petani Indonesia yang sejauh ini dirasa belum didapat.

“Misal saat musim panen itu, petani dilarang untuk melakukan impor. Pelarangan ini terdapat di Omnibus Law. Dengan demikian, tani Indonesia tidak terlindungi,” ungkap Iqbal.

Terkait impor ini, Iqbal curiga, bahwa akan dimanfaatkan pihak tertentu seperti partai politik karena menjelang Pemilu.

“Karena di situ ada komisi, walaupun tidak diakui, dugaan itu mesti diwaspadai,” kata Iqbal.

Hal lain yang disinggung Iqbal adalah bank tanah. Menurut dia, bank tanah sebagai model yang akan merugikan petani, karena akan ada perampasan tanah oleh korporasi, seperti di Rempang.

“Padahal di sana mereka sudah tinggal ratusan tahun sebelum Indonesia merdeka. Oleh karena itu, kami akan memperjuangkannya di Hari Tani ini. Sebab ada korporasi besar atas nama investasi yang akhirnya digusur. Maka bank tanah itu harus diwasapadai,” pungkasnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Hari Tani Nasional, Partai Buruh Akan Melakukan Aksi pertama kali tampil pada Parade.id.

Dalam orasinya, ia menyinggung beberapa hal, salah satunya terkait kepemilikan tanah bagi petani atau rakyat.

Menurut dia, soal itu, sebetulnya sudah ada bagaimana mekanisme rakyat atau petani memiliki tanah. Pun bagaimana ada mekanisme terkaiy aturan batas kepemilikan tanah.

Hal itu, kata dia, termaktub di dalam UU Pokok Agraria. Tapi, belum terwujud. Padahal UU ini kata dia adalah Land Reform atau reformasi tanah, yang sekaligus untuk menghentikan feodalisme Indonesia.

“Tapi ketika itu Soekarno ragu. Pada akhirnya petani berlaku sepihak atas tuan tanah. Akhirnya aksi sepihak petani itu berlanjut ke tingkatan rakyat,” orasinya.

“Berujung pada tahun 1965–dan inipada akhirnya disingkirkan Orde Baru (Orba). Petani diasingkan. Mereka mengabaikannya—tidak ada orang yang di parlemen memperjuangkan realisasi UU Pokok Agraria,” sambungnya.

Tanah petani, ia melanjutkan, dirampas. Dirampas atas alasan pembangunan. Rakyat pun pada akhirnya tergusur di tanahnya sendiri.

Ini adalah sebab UU Pokok Agraria tidak dijalankan. Padahal kita membutuhkan tanah, bukan sekadar air mineral ataupun sekadar roti.

“Sebab kami di sini memperjuangkan hak atas tanah. Petani itu rata-rata hanya punyabtanah 0,5 hektare. Dimana ada hinggga saat ini keturunan kami tidak memiliki tanah—akhirnya mereka merantau dan menjadi buruh, yang berasal dari keluarga petani,” kata dia.

Ilhamsyah menyebut soal itu karena sumbernya dari sana (parlemen). Sumber persoalan rakyat Indonesia. Termasuk salah satunya terciptanya Omnibus Law UU Cipta Kerja.

“Upah murah ada di sana sumbernya. Maka, jangan lagi mau dibohongi, apalagi hanya karena uang Rp100.000,” pungkasnya.

Banyak tokoh dan elemen petani, buruh, maupun pelajar di aksi Hari Tani Nasional ini. Sebut saja dari GEBRAK, KASBI, yang dipimpin Nining Elitos, PSI, yang diwakilkan oleh Sekretaris Agus Ruli, Sekjend Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dan masih banyak lagi.

Aksi dimulai dari pagi hingga sore hari. Pimpinan aksi sempat masuk ke dalam gedung DPR/MPR RI, untuk bertemu perwakilan MPR atau melakukan audiensi.

(Rob/parade.id)

Artikel Orasi Ketum KPBI di Hari Tani Nasional Hari Ini pertama kali tampil pada Parade.id.

Dalam orasinya, Nining mengatakan bahwa di Hari Tani Nasional ini, ingin mengingatkan bahwa banyak petani yang tergusur di negeri ini. Digusur atas nama rakyat tetapi bukan kenyataannya.

“DPR/MPR RI seperti tidak mewakili kita. Mereka seperti lupa pada rakyatnya. Padahal kita yang memilih mereka,” Nining mengingatkan.

Petani, kata dia, belakangan ini kerap menjadi korban dari sistem pemerintah atau negara. Sistem yang dibuat oleh penguasa.

“Omnibus Law adalah bukti nyata rezim ini berpihak pada investor dan yang dekat dengan penguasa. Mengabaikan aspek kemanusiaan. Maka kami tidak akan berdiam diri. Kami akan bersama mereka rakyat yang terzalimi, karena buruh dan petani adalah korban sistem,” terangnya.

Nining mengingatkan, ke depan jangan lagi mudah percaya kepada mereka (DPR/MPR RI). Selain itu ia mengajak agar kita harus cerdas ke depannya supaya tidak mengalami hal sama seperti saat ini.

“Jangan tergoda dengan uang Rp50.000-100.000, yang pada akhirnya mereka buat UU yang tidak berpihak pada kita

KASBI beserta GEBRAK dikatakan olehnya akan terus berjuang dengan para petanu. Alasannya, karena masalah petani dan buruh, serta lainnya menjadi korban dari banyak sistem yang dibuat penguasa.

Banyak tokoh dan elemen petani, buruh, maupun pelajar di aksi Hari Tani Nasional ini. Sebut saja selain GEBRAK—KASBI, yakni KPBI, yang dipimpin Ilhamsyah, PSI, yang diwakilkan oleh Sekretaris Agus Ruli, dan masih banyak lagi.

Aksi dimulai dari pagi hingga sore hari. Pimpinan aksi sempat masuk ke dalam gedung DPR/MPR RI, untuk bertemu perwakilan MPR atau melakukan audiensi.

(Rob/parade.id)

Artikel Orasi Ketum KASBI di Hari Tani Nasional Hari Ini pertama kali tampil pada Parade.id.

Pertama, menuntut dikembalikannya konstitusionalisme agraria dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan merombak orientasi kebijakan agraria yang liberal dan kapitalistik menjadi politik agraria kerakyatan sehingga keadilan dan kedaulatan Kembali berpusat pada rakyat.

Kedua, mendesak MPR RI sesuai mandat TAP MPR IX/2001 sesegera mungkin membentuk Dewan Pertimbangan Reforma Agraria (DPRA) yang bertanggungjawab memastikan: Pertanggungjawaban Presiden mengenai pelaksanaan Reforma Agraria termasuk penyelesaian konflik agraria, dan laporan pemerintah atas usaha-usaha merestrukturisasi ketimpangan penguasaan tanah yang memiskinkan rakyat, termasuk audit penerbitan konsesi dan ijin;
Lembaga Negara, Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif mengkonsolidasikan pelaksanaan reforma agraria secara nasional dan sistematis; dan mempersiapkan serta mendorong RUU Reforma Agraria yang sejalan dengan cita-cita kontitusionalisme agraria.

Selanjutnya, KNPA menuntut agar DPR dan Presiden RI mencabut UU Cipta Kerja yang liberal dan kapitalistik beserta produk-produk hukum turunannya sekaligus membatalkan Bank Tanah dan badan baru lainnya.

Keempat, Presiden meluruskan pelaksanaan Reforma Agraria agar sejalan UUD 1945, UUPA 1960 dan TAP MPR IX/2001 dengan: Merevisi Perpres Reforma Agraria sesuai tuntutan Gerakan Reforma Agraria; Membentuk Badan Pelaksana Reforma Agraria (BPRA) yang langsung dipimpin Presiden dengan pelibatan organisasi rakyat yang kredibel dalam perjuangan reforma agraria.

Tiga pekerjaan utama badan adalah penyelesaian konflik agraria, redistribusi tanah dan pengembangan ekonomi di lokasi pelaksanaan reforma agraria (land reform yang disempurnakan).

Kelima, meminta Presiden segera mengeksekusi usulan-usulan lokasi prioritas reforma agraria (LPRA) dari organisasi rakyat untuk menuntaskan masalah agraria struktural eks HGU PTPN/swasta, HGU/HGB terlantar/bermasalah, Perhutani/Inhutani, HTI, desa transmigrasi dan PSN.

Keenam, menuntut menghentikan model pembangunan dan perjanjian internasional yang liberal yang berjalan dengan cara-cara menggusur hak-hak rakyat, melakukan kejahatan lingkungan hidup, dan model pertanian pangan yang mengamputasi posisi petani, nelayan, petambak, peternak dan masyarakat adat sebagai produsen pangan utama.

Selanjutnya, menuntut agar memerintahkan Kapolri menghentikan penangkapan, intimidasi, dan kekerasan terhadap petani, masyarakat adat, buruh, nelayan dan aktivis yang membela hak atas tanah, sekaligus menghormati kebebasan petani untuk berserikat yang telah dijamin Konstitusi dan Undang-Undang.

Selain itu, Presiden diminta membatalkan pencabutan subsidi BBM bagi petani kecil, buruh, nelayan tradisional, nelayan kecil, mahasiswa, rakyat miskin dan seluruh komunitas rentan baik di desa dan kota. Terakhir, menyerukan kepada organisasi rakyat dan seluruh elemen gerakan sosial untuk memperkuat dan memperluas praktek-praktek reforma agraria atas inisiatif rakyat sebagai benteng pertahanan dari ancaman perampasan tanah dan penggusuran rakyat.

Koordinator Umum Aksi KNPA, Dewi Kartika menyampaikan bahwa aksi memperingati Hari Tani Nasional ini karena DPR dianggapnya tidak amanah kepada rakyat, khususnya kepada petani. Bahkan selama belasan tahunan ini, ribuan petani mengalami konflik agraria, di mana 900 lebih petani ditangkap hanya karena mempertahankan hak-haknya (atas tanah).

Hal lain yang yang dianggapnya merugikan kaum tani adalah kemunculan bank tanah. Bank tanah menurut Dewi telah merampak hak-hak petani.

Padahal, lanjut Dewi, pendiri bangsa ini telah memberikan perhatian kepada petani, yakni dengan dibuatnya UU Pokok Agraria pada tahun 1960. UU itu untuk memastikan kemakmuran petani Indonesia.

“Untuk kita harus terus menetus memperjuangkan reforma agraria sejati. Agar tidak ada lagi yang merampas hak tanah rakyat (petani). Kita ingatkan MPR bahwa ada konsensus tahun 2001, di mana mesti menjalankan agraria sejati” ungkapnya dalam orasi.

Soal UU Cipta Kerja, Dewi menyatakan bahwa petani tidak membutuhkannya. Petani, kata dia, butuh tanah, hak atas tanah.

MPR, didesaknya, memanggil Presiden. Meminta pertanggungjawaban Presiden terkait realisasi agraria. Tanya, sejauh mana perkembangan realisasi dari pemerintahan Jokowi-Amin.

“Sebab, tanpa kedaulatan agraria tidak ada kemakmuran untuk petani Indonesia,” cetus Sekjend Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) itu.

Banyak tokoh dan elemen petani, buruh, maupun pelajar di aksi Hari Tani Nasional ini. Sebut saja dari GEBRAK, KASBI, yang dipimpin Nining Elitos, KPBI, yang dipimpin Ilhamsyah, PSI, yang diwakilkan oleh Sekretaris Agus Ruli, dan masih banyak lagi.

Aksi dimulai dari pagi hingga sore hari. Pimpinan aksi sempat masuk ke dalam gedung DPR/MPR RI, untuk bertemu perwakilan MPR atau melakukan audiensi.

(Rob/parade.id)

Artikel Aksi Komite Nasional Pembaruan Agraria di Hari Tani Nasional pertama kali tampil pada Parade.id.

“Momentum Hari Tani Nasional ini sebagai bentuk apresiasi kepada petani yang telah menjaga ketahanan pangan,” kata Ketua HKTI Kab. SBT, Talimuddin Rumaratu kepada media.

Penanaman itu diharapkan olehnya ada nilai tambah yang bisa dirasakan oleh masyarakat—dengan memanfaatkan lahan pekarang agar terlihat hijau dan bersih.

“Semoga ini memberikan manfaat tersendiri kepada masyarakat, selain bisa dinikmati buahnya juga dapat menciptakan kota Bula yang hijau serta bentuk Kalesang lingkungan oleh pengurus HKTI,” harapnya.

Ke depan, kata dia, di bulan Oktober akan direncanakan menjalankan program menanam cabe dan bawang. Hal ini kata dia sesuai dengan pesan Ketum DPN HKTI Moeldoko.

“Sesuai dengan pesan Ketua Umum DPN HKTI Bpk. Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko agar seluruh tingkatan kepungurusan di DPD dan DPC untuk melakukan langkah menekan inflasi dengan menanam cane dan bawang,” akunya.

Talimuddin mengatakan kepada media bahwa sejak kepengurusanya terbentuk sejak 3 bulan lalu, sudah dua program yang telah dijalankan, yaitu penyediaan bibit tanaman kepada petani dan penanaman tanaman produktif ini merupakan program kedua yang telah dijalankan. Sejak dibentuk, kata dia, sudah dua kali menjalankan kegitan.

“Awalnya kami serahkan 24.000 tanaman produktif kepada masyarakat dan kali ini kami coba menanam langsung di areal perkantoran, dan ini sebagai bentuk apresiasi kita kepada petani lewat Hari Tani Nasional kali ini,” jelasnya.

(Juf/parade.id)

Artikel Hari Tani Nasional, HKTI SBT Gelar Gerakan Tanam Produktif pertama kali tampil pada Parade.id.

Pertama kata Iqbal, menyerukan kepada pemerintah, yakni Presiden, juga Kapolri, dan Panglima TNI, untuk bisa mengembalikan 9 juta hektare tanah yang dikelola oleh korporasi ke kaum tani.

Kedua, ia menyerukan agar korporasi menghentikan keserakahannya terhadap tanah. Iqbal pun berencana akan membawa masalah (ini) petani Indonesia ke tingkat dunia, di mana ia akan meminta korporasi kembalikan tanah untuk petani.

Selanjutnya, Iqbal menyerukan kepada aparat kepolisian yang hingga saat ini masih menahan petani, seperti di Pasaman, untuk dilepaskan, dibebaskan. Kalau masih ada yang ditahan, Iqbal akan mengerahkan anggotanya seluruh Indonesia untuk bergerak membebaskan mereka (petani).

Menurut Iqbal, bangsa ini takkan sejahtera kalau petaninya miskin dan tertindas, bahkan sampai terusir dari tanahnya. Ia mau petani kuat sebagaimana pendiri bangsa dan negara kita harapkan.

“Tapi kita tengok hidup petani, miskin, tidak sejahtera. Berarti negeri ini belum menuju kesejahteraan,” kata Iqbal, dalam orasinya.

Petani, kata dia, tidak butuh angka bahwa negeri kita adalah negeri yang kaya. Petani hanya butuh tanah. Pemerintah harus memperhatikan ini, sebagaimana Soekarno ketika baru menjabat, mengelui UU Pokok Agraria, dan pemerintah mesti menjalankannya.

“Soekarno itu perhatian kepada petani. Maka kita bangkitkan perjuangan petani di Partai Buruh. Petani ini adalah aktor penting di negara ini. Tanpa petani tidak bisa makan. Dari tahun ke tahun, maka Soekarno lahirkan UU Pokok Agraria. Tapi mengapa tanah petani dirampas hanya demi kelapa sawit dan pertambangan, dan orang-orang serakah. Tanah petani dikorbankan, bahkan petani dihadapkan aparat polisi,” ungkapnya.

Negeri ini kata Iqbal, harus berkhidmat kepada petani. Maka kalau Partai Buruh ini menang, Iqbal akan memerintah pemberian 9 juta hektare tanah untuk petani. Korporasi seperti Sinarmas dan lainnya, akan diminta untuk menyerahkan tanahnya untuk petani.

“Kalau partai ini berkuasa, kita akan kembalikan tanah ini untuk rakyat (petani). Akan kita minta ke pengusaha agar kembalikan tanah untuk petani. Kalau tidak maka kedaulatan kita akan terbagi,” tegasnya

Bertemu Perwakilan KSP
Delegasi petani, yang ditemani Presiden Partai Buruh Said Iqbal dan pengurus lainnya sempat bertemu dengan perwakilan Kantor Sekretariat Presiden (KSP), Heru, yang kemudian menyampaikan isu atau tuntutan terkait aksi memperingati Hari Tani Nasional, 24 September 2022. Ada tiga isu yang disampaikan.

Pertama soal kepastian tanah untuk petani. Soalnya kata dia soal ini ada janji presiden Jokowi, yakni penyediaan 9 juta hektare tanah bagi petani. Kebijakan ini diminta untuk ditindaklanjuti.

“Sebab ada puluhan tanah petani yang telah memiliki tanah dan sudah ada giriknya, malah belum dinyatakan sebagai pemilik,” sampai Iqb dalam konferensi persnya.

Kedua, Iqbal menyampaikan penolakannya terhadap kekerasan dan pemenjaraan petani hanya karena ingin mempertahankan hak tanahnya. Iqbal minta agar jangan lagi menggunakan kekerasan, apalagi mengatasnamakan kepentingan korporasi.

“Kami juga sampaikan bahwa petani tidak dapat BLT atas dampak kenaikan harga BBM, maka itu kami menolak kenaikan harga BBM,” pungkasnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Seruan Presiden Partai Buruh di Hari Tani Nasional pertama kali tampil pada Parade.id.

“Silaturahmi ini bertujuan untuk membangun kerja sama dengan Dinas Pertanian, dalam rangka mengajak milenial ikut terlibat aktif mewujudkan swasembada pangan dan revolusi pertanian di Kalimantan Tengah,” kata Ketua DPD RTI Kalteng, Petrus Tampubolon, dalam keterangan medianya kepada parade.id, Rabu (10/11/2021).

Petrus juga mengatakan bahwa silaturami ini untuk menghasilkan inovasi dan kreativitas anak-anak muda. Dengam harapan dapat menciptakan peluang usaha dalam bidang pertanian di kalangan anak muda, baik melalui tanaman tahunan, musiman dan bulanan ataupun hidroponik.

“Serta dapat dikolaborasikan dengan teknologi untuk pemasaran dan publikasi hasil pertanian.”

Sementara itu, perwakilan dari Dinas Ketahanan Pangan, Holtikultura, Peternakan, yakni Sunarti, menyambut baik silaturahmi dan kolaborasi RTI guna membangun pertanian di Kalteng.

Sunarti mengatakan bahwa keterlibatan anak-anak muda dalam memajukan pertanian dibutuhkan di Kalteng. Sebab ia percaya di anak-anak muda inovasi dan kreativitas tercipta.

“Sehingga pertanian di Kalteng semakin maju dan berkah. Apalagi Kalteng salah satu daerah yang berpotensi menjadi pusat ketahanan pangan nasional,” sambutnya.

(Sur/PARADE.ID)

Artikel DPD Rumah Tani Indonesia (RTI) Siap Kolaborasi dengan Dinas Pertanian Kalteng pertama kali tampil pada Parade.id.

Pertama, segala kekayaan alam di Indonesia dalam praktiknya belum didayagunakan sebagaimana amanat konstitusi, yakni untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kedua, posisi lembaga MPR kini direduksi menjadi lembaga tinggi negara sehingga Indonesia tidak memiliki lembaga tertinggi negara. Lembaga MPR adalah hasil dari pemikiran para pendiri bangsa Indonesia.

Ketiga, kekuatan seluruh bangsa belum dapat disatukan menjadi energi gotong royong nasional. Akibatnya, persoalan bangsa tidak dapat diselesaikan sehingga Indonesia sulit berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan.

Keprihatinan itu datang dari sosok ilmuwan yang berdedikasi menyumbangkan tenaga dan pemikirannya kepada negara Indonesia, setidak-tidaknya telah berjuang melintasi lima zaman.

Belajar, Berperang, Berdiplomasi

Lahir di Grobogan pada 4 April 1928, Sediono Tjondronegoro dibesarkan dari keluarga bangsawan. Ibunya, R.A. Soemilah S dari keluarga Arumbinang; ayahnya R.M. Soetiyoso Tjondronegoro adalah asisten-wedana yang kemudian menjadi Bupati Semarang. Ia memanggil kakak-adik R.M. Sosrokartono dan R.A. Kartini sebagai “pakde” dan “bude” sebab mereka masih keluarga dekat, sama-sama dari trah Tjondronegoro.

Privilese sebagai keluarga elite itu mengantarkan Tjondronegoro bisa memasuki kebijakan rasial pemerintahan kolonial yang menyetarakan kaum bangsawan setingkat warga Belanda (gelijkgesteld), sehingga dia dapat mencicipi pendidikan ELS dan HBS. Meski begitu, Tjondronegoro muda pada masa revolusi turun berlaga di medan perang melawan tantara Sekutu.

Dari auotobiografinya, Mencari Ilmu di Tiga Zaman dan Tiga Benua (2008), digambarkan pergulatannya sebagai sosok ilmuwan yang dimatangkan melalui berbagai arena perjuangan, dari pertempuran fisik bersenjata, bergerak di “bawah tanah”, studi di luar negeri, bertahan hidup di negeri orang, berdiplomasi, berdemonstrasi, sampai perjuangan keilmuan seperti mengajar, meneliti, merumuskan kebijakan dan mendampingi masyarakat.

Pada masa revolusi, “Momy” Tjondronegoro menjadi salah satu kepala regu Badan Keamanan Rakyat dari kelompok pelajar dalam pertempuran di Surabaya. Saat bermarkas di Legundi, sekitar 30 km dari Mojokerto ke arah Surabaya, tentara Belanda menyerang dengan cara mengebom daerah perbukitan menggunakan mortir, dilengkapi pesawat terbang “capung’” serta keahlian mekanika tertentu saat menembakkan mortir agar tepat sasaran.

Sementara regu Tjondronegoro hanya memiliki senapan mesin satu-satunya yang dia pegang. Agar peluru tak cepat habis, mereka memutuskan mundur lebih dulu. Nahas, sebelum mencapai titik aman, sebuah mortir meledak di bekas lubang bom dan mengenai tangannya hingga dia cacat permanen. Kelak, dalam perannya ini, Tjondronegoro menjadi Ketua Umum Paguyuban Tentara Republik Indonesia Pelajar.

Setelah lulus SMA pada 1948, dua tahun berikutnya Tjondronegoro melanjutkan studi ke Universitas Amsterdam di Fakultas Ilmu-ilmu Sosial dengan beasiswa dari pemerintah Indonesia (melalui Korps Demobilisasi Pelajar). Studinya di Amsterdam sempat terganggu karena putusnya hubungan diplomatik antara pemerintah Indonesia dan Kerajaan Belanda (1958-1962).

Semasa menjadi mahasiswa di Belanda, Tjondronegoro dkk diberi tugas oleh Presiden Sukarno untuk mengumpulkan informasi tentang Irian Barat serta memengaruhi mahasiswa Irian Barat yang belajar di Belanda. Mereka mencari informasi di perpustakaan, kedutaan, dan kelompok progresif Belanda. Mendekati serdadu-serdadu Belanda yang baru pulang dari Irian Barat dan mengajak makan-makan di restoran, atau bahkan sambil minum-minum bir. Dengan cara semacam itulah mereka mengorek informasi rahasia.

Pada 1962 upaya pemerintahan Sukarno memilih jalan politik integrasi Irian Barat membuahkan hasil. Bung Karno bertemu dengan Frits Kirihio di Jakarta, disertai beberapa mahasiswa Irian Barat yang menyatakan berdiri di belakang RI. Cerita tentang upaya mahasiswa Indonesia di Belanda itu memang tak banyak diketahui. Di sinilah pentingnya autobiografi, bukan pada penonjolan ketokohannya, tapi pada fakta-fakta sejarah yang terselip, yang seringkali abai ditulis dalam narasi besar.

Imajinasi Kaum Tani

Kecintaannya terhadap petani dan dunia agraris tidak bisa dilepaskan dari kenangan dia pada masa revolusi.

Tatkala terluka, ia sempat dirawat oleh keluarga petani miskin yang bahkan merelakan pintu rumahnya dicopot menjadi alat tandu untuk membawanya ke RS Tentara di dekat Mojokerto. Ditambah dengan pengalamannya selama sekitar dua tahun (1961-1963) saat ia bekerja di Universitas Amsterdam sebagai asisten Prof. Wim Wertheim, cendikiawan Belanda yang berdiri di sisi kemerdekaan Indonesia. Pada 1963, ia kembali ke Indonesia dan bergabung di Institut Pertanian Bogor di Jurusan Sosial Ekonomi bagian Sosiologi Pedesaan, bersama Prof. Sajogyo.

Pada 1966-1968, Tjondronegoro menempuh studi master di University of Kentucky dan University of Wisconsin di Amerika Serikat. Dia meraih gelar doktor di bidang sosiologi dari Universitas Indonesia pada 1977 dengan predikat cum laude.

Disertasinya, yang mendapat banyak pujian, memperkenalkan konsep “sodality” (dari bahasa Latin, sodalis), yakni kesatuan-kesatuan masyarakat yang terkecil dan berdaya hidup. Kesatuan itu bukan dicirikan dari hubungan kekeluargaan, tapi hubungan kepentingan tanpa menghapus hubungan primer. Daya hidup sodality terdapat pada tingkat di bawah desa, biasanya dukuh, yang mengandung ciri khas demokrasi sebagai potensi yang lebih dapat diandalkan dalam pembangunan. Disertasi itu diterbitkan oleh Oxford University Press (1984).

Reforma Agraria

Prof. Tjondronegoro memiliki peran penting dalam wacana dan kebijakan reforma agraria. Ia menjadi sekretaris eksekutif dari tim yang diketuai Menristek Soemitro Djojohadikoesoemo dalam menyusun Laporan Interim Pertanahan (1978). Penyusunan laporan ini dilatarbelakangi oleh keresahan pemerintah Orde Baru setelah dihujani kritik dan demonstrasi besar-besaran pada 1977.

Ternyata bukan untuk penataan ulang agar lebih berkeadilan yang menjadi perhatian rezim Soeharto, melainkan bagaimana pembangunan nasional (industri) mensyaratkan ketersediaan tanah.

“Maksud dan sifat Laporan Interim dalam tingkat pertama ialah agar tersedia sebuah gambaran menyeluruh tetapi ringkas-padat yang mencakup permasalahan sekitar arti dan peranan tanah dalam rangka umum pembangunan nasional,” tulisnya (Tjondronegoro, 2006).

Tim itu beranggotakan orang-orang yang cukup ahli di bidangnya, seperti Prof. Dr. Ir. Sajogyo, Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo, Prof. Dr. Ir. A.M. Satari, Prof. Dr. Sukadji Ranuwihardjo (Rektor UGM), Prof. Drs. Iman Soetiknjo, Dr. Mubyarto, Prof. Dr. Ibrahim Hasan, Dr. A.T. Birowo, Dr. Atje Partadiredja, Dr. Thee Kian Wie. Mereka menghasilkan kesimpulan dan saran yang serius tapi cukup riskan saat itu.

Laporan menyimpulkan bahwa Undang-Undang Pokok Agraria 1960 harus tetap diberlakukan; perlunya penegasan tentang struktur panitia land reform, peradilan land reform dan anggaran pembiayaannya; dan perlunya pengaturan untuk menegaskan “tanah untuk penggarap.”

Meski saran-saran dalam laporan itu tidak dijalankan pemerintahan Soeharto, tapi setidaknya ia mempunyai dua arti.

Pertama, reforma agraria tidak lagi identik dengan agenda komunis, dan ini secara implisit dinyatakan dalam TAP-MPR No. IV/1978. Kedua, ilmuwan-ilmuwan sosial yang sebelumnya “tiarap” mulai berani muncul berbicara tentang pembaruan agraria.

Laporan itu dimanfaatkan oleh Menteri Pertanian Prof. Dr. Soedarsono Hadisapoetro sebagai salah satu sumber informasi sewaktu ia memimpin delegasi Indonesia menghadiri World Conference on Agrarian Reform and Rural Development (WCARRD), yang diselenggarakan oleh FAO di Roma, Italia, pada 1979. Konferensi Internasional FAO ini membahas pembangunan pedesaan dan pembaruan agraria. Dari 145 negara, ada 6 negara yang mengirim delegasi besar, termasuk dari Indonesia dengan jumlah utusan lebih dari 40 orang.

Konferensi menghasilkan rumusan “Peasant Charter”. Di dalamnya berisi tentang Deklarasi Prinsip dan Program Aksi, yakni prinsip mengenai orang miskin di desa harus diberi ruang gerak untuk menjangkau tanah dan sumber-sumber air, input dan jasa di bidang pertanian, fasilitas-fasilitas yang tersedia di bidang penyuluhan dan penelitian. Konferensi ini merupakan angin segar mengemukanya wacana reforma agraria di Indonesia. Bahkan, Menteri Pertanian saat itu menegaskan Indonesia harus meneruskan program reforma agraria dan UUPA 1960 yang masih berlaku di Indonesia.

Pada gilirannya, wacana reforma agraria terus bergulir di publik. Majalah Prisma edisi September 1979 membahasnya di bawah tajuk “Mencari Hak Rakyat atas Tanah”. Hasil-hasil dari Konferensi Roma dilanjutkan di Indonesia dengan mengadakan pertemuan “International Policy Workshop on Agrarian Reform in Comparative Perspectives” di Selabintana Sukabumi (1981). Sebagai ketua panitia saat itu adalah Ir. Gunawan Wiradi, yang bersamanya pula Tjondronegoro menerbitkan Dua Abad Penguasaan Tanah (1983), buku klasik yang menjadi rujukan utama bagi para pengkaji agraria di Indonesia.

TAP MPR No. IX/2001

Meski reforma agraria tidak dilarang, tapi ia juga tidak dijalankan oleh pemerintah.

Setelah reformasi, melalui Kelompok Studi Pembaruan Agraria (KSPA), Prof. Tjondronegoro mendiskusikan secara intens pentingnya pembaruan agraria dan pelestarian lingkungan. Forum ini menyelenggarakan diskusi-diskusi termasuk dengan anggota MPR, sehingga lahirlah TAP MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Arah kebijakan meliputi (Pasal 5): pengkajian dan sinkronisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria; melaksanakan penataan kembali penggunaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (land reform) yang berkeadilan; menyelenggarakan pendataan pertanahan IP4T secara komprehensif dan sistematis menuju land reform; menyelesaikan konflik-konflik sumber daya agraria; memperkuat kelembagaan dan kewenangannya dalam rangka mengemban pelaksanaan hal-hal tersebut.

Petani sebagai Mitra

Alangkah baiknya kita menyimak keprihatinan Prof. Tjondronegoro dalam salah satu bagian autobiografinya:

“Saya mempunyai kesan bahwa generasi sekarang tidak mengenal pertanian, bahkan pedesaan. Mereka mengenal dusun, dukuh, desa, dan kecamatan dari buku saja, tidak dari pengalaman langsung dengan mengunjunginya. Padahal dengan menetap di desa, mahasiswa dapat menghayati kehidupan tani: apa saja yang mereka keluhkan; jalan pikirannya; adat istiadatnya; masalah apa saja di sana dan kebahagiaan macam apa yang mereka rasakan. Ini tidak bisa didapatkan dari laporan lurah atau camat.” (hlm 123)

Kesan abai terhadap pertanian dan pedesaan itu tidak berkurang, bahkan semakin tegas dia rasakan melalui bukunya yang bernada peringatan bahwa Indonesia adalah “negara agraris ingkari agraria”. Agaknya pemerintah sekarang harus mendengar peringatan tegas itu supaya masuk dan menyelami kehidupan rakyat petani di pedesaan dan membuat kebijakan-kebijakan penyelamatan bagi mereka yang selama ini disingkirkan dalam kemiskinan dan situasi konflik.

Era sekarang petani, nelayan, petambak, dan mereka yang berkiprah di sektor sumber daya alam yang lestari harus dinaikkan derajatnya. Bukan lagi agenda penyelamatan seharusnya, meskipun dalam kenyataannya harus tetap dilakukan, tapi semestinya mereka sudah ada pada marwah sebagai mitra kerja pemerintah dalam membangun negeri.

Memandang orang lain sebagai mitra sejajar itulah kesan kuat dalam diri Prof. Tjondronegoro, yang meninggalkan kita pada 3 Juni 2020.

Kita kehilangan seorang yang santun, terpelajar, dan peduli pada pendidikan dan ilmu pengetahuan. Kita kehilangan sosok cendikiawan berdedikasi yang memiliki keberpihakan kuat atas nasib golongan lemah rakyat Indonesia.

Selamat jalan, Pak Tjondro.

Artikel In Memoriam Prof. Sediono Tjondronegoro, Ilmuwan Kaum Tani pertama kali tampil pada Parade.id.