“Bagaimanana lonjakan kasus bisa dikendalikan jika  potensi sumber  penularan seperti masuknya WNA masih dibiarkan. PPKM Darurat seperti kebijakan setengah hati,“ kata Netty dalam keterangan media, kemarin (09/07/2021).

 Izin masuk bagi WNA ini, katanya, dapat menimbulkan keraguan publik akan keseriusan pemerintah dalam pelaksanaan PPKM Darurat. Pasalnya, mobilitas masyarakat di dalam negeri, termasuk untuk mencari nafkah keluarga, dibatasi.

“WFH seratus persen, sektor ekonomi non esensial pun dibatasi.  Namun mengapa  WNA malah dibiarkan masuk dengan  alasan bekerja?” tanya Netty.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini juga  mengatakan bahwa kartu vaksin yang menjadi syarat diizinkannya WNA masuk tidak menjamin seseorang bisa terbebas dari penularan Covid-19. Ia mencontohkan dalam negeri sendiri banyak  yang sudah divaksin sampai tahap dua tetapi masih terpapar virus.

“Vaksinasi tidak lantas membuat orang yang sudah divaksin tidak dapat terpapar COVID-19. Jadi kalau dikatakan  WNA boleh masuk karena mengantongi kartu vaksin, ini salah kaprah,” ungkapnya.

Salah satu fakta empirisnya menurut dia adalah Bali. Di sana tingkat vaksinasi tertinggi di Indonesia, tetapi justru Bali juga yang angka positifnya tinggi.

“Saya pun mengkritisi  wacana  pemerintah terkait program  pariwisata  berbasis vaksin, karena tidak ada jaminan keamanan,” tambahnya.

Oleh karena itu, pelarangan WNA masuk ke Indonesia menjadi sangat penting untuk mencegah hadirnya virus varian baru.

“Pemerintah menyampaikan  bahwa varian baru itu berasal dan datang dari luar negeri, antara lain, India dan Inggris. Seharusnya ada kebijakan  pelarangan masuknya  WNA ke dalam negeri seperti yang dilakukan negara lain guna melindungi keselamatan rakyat,” ujar Netty.

Pembiaran masuknya WNA, katanya, menjadi peluang   bagi masuknya varian baru ke Indonesia. Hal ini tentu akan memperparah kasus Covid-19 di tanah air.

Apalagi, kata dia, kita punya pengalaman kasus mafia karantina di bandara, di mana dengan membayar sejumlah uang, WNA bisa masuk tanpa melalui proses karantina.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Pemberian Izin Masuk WNA Bentuk Ketidakkonsistenan Pemerintah dalam Menerapkan PPKM pertama kali tampil pada Parade.id.

Namun, ada pemandangan yang seolah ironi, ketika PPKM Darurat diterapkan, tetapi warga negara asing (WNA) malah tetap masuk ke dalam negeri. Hal itu pun membuat ekonom Faisal Basri dan aktivis buruh ASPEK Indonsesia Mirah Sumirat angkat suara.

Faisal misalnya, melihat pemandangan itu sebagai modus baru. Dan baginya itu sudah keterlaluan di tengah PPKM Darurat.

“Selama Mei 2021, yang masuk lewat bandara Sam Ratulangi sebanyak 1.015 orang,” ungkapnya, kemarin.

Sementara itu Mirah menyebut pemerintah itu aneh. “Pintu masuk” yang seharusnya ditutup di sini malah dibuka bebas untuk rakyat asing.

“Rakyat senidiri di minta dengan dijaga ketat untuk berdiam diri di rumah, Tapi apa yang terjadi sebaliknya,” kata Mirah.

Keduanya mengomentari soal itu melalui akun media sosial, Twitter miliknya. Keduanya mengomentari berita yang sama di salah satu media dengan judul: “20 TKA China Masuk Sulsel kala PPKM Darurat Jawa-Bali”.

20 WNA China itu tiba pada hari Sabtu, kemarin (4/7/2021) di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Ekonom dan Aktivis Buruh Respons Kedatangan WNA di Tengah PPKM pertama kali tampil pada Parade.id.

“Mau kerja atau migrasi menetap di negeri ini? Sementara kita mau ziarah kuburpun tak bisa,” demikian katanya, belum lama ini, di akun Twitter-nya.

Cuitan Fadli di atas, adalah respons dirinya ketika membaca sebuah berita di sala satu media dengan judul “Lebaran Hari 1, Rombongan WNA Cina Terus Berdatangan di Bandara Soekarno-Hatta”.

Dikutip dari media yang dibaca Fadli, yakni tempo.co, diketahui bahwa rombongan warga negara asing atau WNA China itu terus berdatangan di Bandara Soekarno-Hatta, bahkan pada hari Idul Fitri di tengah larangan mudik 6-17 Mei 2021.

Rombongan WNA asal Cina ini datang secara bergelombang setiap hari sejak sebelum Lebaran hingga hari pertama Idul Fitri.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Tempo, pesawat Xiamen Airlines dengan nomor penerbangan MF855 dari Fuzhou, Cina, mendarat di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Kamis 13 Mei 2021, sekitar pukul 12.20.

Dari total 114 penumpang, sebanyak 110 WNA asal Cina. Mereka menjalani karantina di wisma ataupun di hotel yang telah ditunjuk Satgas Gugus TNI, dengan rincian: Hotel Arcadia 53 orang, hotel Shangrila 1 orang, Grand Sahid Jaya 18 orang, Mercure Jakarta Batavia 9 orang, Holiday Inn Gajah Mada 30 orang.

Dalam penerbangan itu juga terdapat 1 WNA asal Korea yang melakukan karantina di Hotel Grand Sahid, 2 WNI yang karantina di Hotel Mercure Batavia dan 1 WNI karantina di Wisma Atlet.

Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta M Holik Muwardi mengungkapkan pesawat Xiamen Airlines dengan nomor penerbangan MF855 dari FUZHOU, Cina itu tidak terdaftar dalam jadwal penerbangan kedatangan internasional reguler. “Sepertinya pesawat carter,” ujarnya, Kamis malam.

Sepanjang Kamis kemarin, kata Holik, Bandara Soekarno-Hatta melayani 13 penerbangan kedatangan internasional yang mengangkut 950 penumpang dan 8 penerbangan domestik yang mengangkut 500 penumpang.

Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi Arya Pradhana Anggakara belum merespons pertanyaan soal kedatangan rombongan warga Cina saat Lebaran ini.

Beberapa hari sebelum Lebaran, rombongan WNA asal Cina juga tercatat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Mereka menumpangi pesawat Sriwijaya Airlines dengan nomor penerbangan SJ-3185 dari Hangzhou, Cina, yang membawa 149 penumpang pada 12 Mei 2021, pukul 23.37.

Seluruh penumpang WNA Cina ini datang secara mandiri dan melakukan karantina di Wisma ataupun di Hotel yg telah ditunjuk Satgas Covid-19 dengan perincian: 31 orang di Holiday Inn Gajah Mada, Grand Sahid Jaya 36 orang, Mercure Jakarta Batavia 82 orang.

Pada 11 Mei atau H-1 Lebaran, pesawat China Southern Airlines dengan nomor penerbangan CZ-835 dari Shenzen, Cina, yang mengangkut 103 penumpang mendarat pukul 16.33.

Sebanyak 101 WNA asal Cina dan 1 WNA asal Ceko melakukan karantina sejumlah wisma dan hotel, yaitu: Hotel Shangrilla 3 orang, Holiday Inn Gajah Mada 1 orang, Holiday Inn Pluit 1 orang, Grand Sahid Jaya 44 orang dan Mercure Jakarta Batavia 54 orang.

Pada Senin 10 Mei 2021 atau H-2 Lebaran 2 penerbangan dari Cina juga mendarat di Soekarno-Hatta yaitu pesawat Garuda Indonesia GA 8990 dari Guangzhou yang mengangkut 94 penumpang dan pesawat Lion Air JT2618 dari Wuhan mengangkut 66 penumpang.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel WNA Terus Berdatangan, Fadli: Mau Kerja atau Menetap di Negeri ini? pertama kali tampil pada Parade.id.

“Apakah ada kepentingan nasional yg mendesak atau kepentingan swasta yg berpengaruh?” demikian katanya, kemarin, di akun Twitter-nya, ketika mengomentari berita di salah satu media dengan judul “171 WNA Asal Cina Berdatangan via Bandara Soekarno-Hatta Saat Larangan Mudik”.

Dikutip media yang Fadli komentari, yakni tempo.co, bahwa Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jendral Imigrasi Arya Pradhana Anggakara belum mengetahui kedatangan 171 WNA asal China melalui Bandara Soekarno-Hatta. Masuknya ratusan WN Cina pada Kamis siang ini terjadi pada masa pengetatan pergerakan orang menjelang Idul Fitri.

“Perlu saya konfirmasi dulu,” kata Arya saat dihubungi, Kamis 6 Mei 2021. 

171 WNA asal Cina itu mendarat pukul 11.50 menggunakan pesawat Xiamen Air MF855 dari Fozhou.

Arya mengatakan pada tanggal 4 Mei lalu, juga ada kedatangan warga Negara asing (WNA) asal Cina melalui Bandara Soekarno-Hatta. Berjumlah 85 orang.

Menurut Arya, 85 WN Cina dan 3 WNI itu tiba di Bandara Soekarno-Hatta Selasa, 4 Mei 2021 pukul 14.55. Mereka menumpang pesawat China Southern Airlines (charter flight) dengan nomor penerbangan CZ8353 dari Shenzhen.

Sebelum dilakukan pemeriksaan keimigrasian, para penumpang dari Cina itu telah melalui pemeriksaan kesehatan sesuai protokol kedatangan orang dari luar negeri oleh pihak KKP Kemenkes.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Masuknya WNA Cina ke Indonesia Menganulir Pengorbanan Masyarakat yang Tidak Mudik pertama kali tampil pada Parade.id.

“Menurut saya, itu bisa mendongkrak industri properti yang terpuruk beberapa tahun terakhir ini, apalagi di tengah pandemi (COVID-19) ini terjadi keterpurukan yang serius,” kata Iwantono di Jakarta, Rabu.

Iwantono mengatakan properti tidak bisa dibawa keluar negeri, sehingga jika orang asing membeli artinya mereka membawa uang dan ini bisa melonggarkan tekanan devisa Indonesia serta mengatasi kekeringan likuiditas di masyarakat.

Oleh sebab itu, katanya, prosedur dan administrasi pembelian oleh orang asing ini perlu diperlancar, misalnya tidak harus memiliki kartu izin tinggal terbatas/tetap (kitas), cukup hanya visa multi entry untuk waktu 3 sampai 5 tahun.

Status kepemilikan tidak perlu dibedakan dengan WNI serta jangka waktu kepemilikan juga jangan terlalu pendek. Di negara lain, katanya, sampai 90 tahun, walaupun pemberiannya bisa dilakukan secara bertahap.

Mengenai kondisi properti saat ini, Managing Director Institute of Developing Economies & Entrepreneurship (IDEE) ini mengatakan mengalami penurunan yang nyata.

Ia mengatakan industri properti merupakan sektor yang penting dalam penyerapan tenaga kerja.

Menurut kajian Apindo, Kadin, dan Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (REI), tenaga kerja langsung maupun tidak langsung pada sektor properti sebanyak 30,34 juta pekerja.

Dari jumlah tersebut, terdapat sekitar 11,17 juta tenaga kerja pada 175 industri turunan properti.

Sedangkan untuk total tenaga kerja di sektor properti mencapai 19,16 juta yang terdiri atas 44.738 pekerja di perusahaan terbuka, pengembang hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan nonterbuka sebanyak 18,79 juta tenaga kerja, serta pengembang MBR sebanyak 327.625 tenaga kerja.

Apabila industri properti jatuh dalam krisis, katanya, maka sebagian hingga seluruh pekerja tersebut akan terancam terganggu penghasilannya sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Untuk itu, ia memahami keluhan pengusaha di sektor properti. Ada sejumlah usulan yang disampaikan, katanya, antara lain restrukturisasi kredit, keringanan cicilan dan bunga, perpajakan seperti PPh 21, serta penurunan PPh final jual tanah 2,5 persen menjadi 1 persen berdasarkan nilai aktual transaksi, bukan berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP).

Hal-hal ini selayaknya dilonggarkan agar industri ini bisa menggeliat dan tidak luluh. “Kita berharap dalam pembahasan RUU Cipta Kerja yang saat ini sedang dilakukan antara pemerintah dan DPR hal-hal ini kiranya mendapat perhatian,” katanya.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Apindo Sambut Wacana WNA Bisa Miliki Apartemen pertama kali tampil pada Parade.id.