Jakarta (PARADE.ID)- Politisi PKS, Mardani Ali Sera menyoroti Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang menurut rencana akan dilakukan di bulan Juli nanti, yang masih menyisakan berbagai persoalan. Mulai dari pengisian daftar...

Jakarta (PARADE.ID)- Politisi PKS, Mardani Ali Sera menanggapi pernyataan Pemerintah yang berencana merevisi UU ITE dan bakal membuat omnibus law bidang digital. Mardani menyambut baik rencana tersebut. “Pertama, Revisi UU...

Jakarta (PARADE.ID)- Duta Besar Kerajaan Saudi Arabia untuk Indonesia Syekh Essam bin Abed Al-Thaqafi  bersama rombongan hadir ke Kantor MUI Pusat, Jakarta, Selasa (08/06). Ini merupakan kunjungan pertama Dubes Saudi...

Mataram (PARADE.ID)- Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko bertemu sejumlah elemen masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB). Dalam pertemuan itu, Moeldoko menyampaikan beberapa hal, di antaranya soal penanganan pandemi Covid-19...

Jakarta (PARADE.ID)- Hari ini, Kamis, 8 Juni 2021, tepat Hari Ulang Tahun (HUT) almarhum mantan Presiden Soeharto yang ke 100. Politisi Gelora, Fahri Hamzah yang tidak pernah jumpa dengannya, tetapi...

Jakarta (PARADE.ID)- Pemerintah akan memulangkan 7.300 Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia pada periode Juni-Juli 2021. Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar mengawal pemulangan  PMI...

Jakarta (PARADE.ID)- Pengamat politik, Hendri Satrio mengatakan bahwa duet Megawati-Prabowo bakal menjadi duet nostalgia dan kuat yang akan mengganggu keinginan kelompok Presiden 3 periode usung Jokowi-Prabowo. “Jadi, Duet MegaPro adalah jawaban...

Jakarta (PARADE.ID)- Mantan Juru Bicara (Jubir) Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Adhie Massardi mengimbau agar pemerintah janhan marah bila ada masyarakat yang ragu kalau uang rakyat bisa selamat. “Lha...

Jakarta (PARADE.ID)- Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Cholil Nafis setuju jika dai diberi sertifikat, bukan disertifikasi. Hal ini menurutnya menunjukan saling bekerja sama. “Klo sertifikasi da’i  itu harus formal...

Jakarta (PARADE.ID)- Pakar Hukum Pidana, Suparji Ahmad menanggapi secara positif pasal penghinaan presiden yang dimasukkan dalam R-KUHP, karena dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, tidak boleh terjadi penghinaan. Namun demikian, ...