Amien, yang berusia 81 tahun, mengenang kembali saat 40 tahun lalu dunia Islam menyongsong awal abad ke-15 Hijriah dengan seminar-seminar bertema kebangkitan Islam (Islamic Revival). Ia menceritakan pengalamannya menghadiri seminar di Islamabad, Pakistan, sementara Taufik Ismail menghadiri festival kebudayaan Islam di London, Inggris. Namun, ia mengakui bahwa hingga kini, perkembangan budaya, peradaban, dan ilmu pengetahuan serta teknologi (IPTEK) di dunia Islam masih tertinggal jauh dibandingkan negara-negara maju lainnya.

Dalam analisisnya, mantan Ketua MPR itu, menegaskan bahwa apa yang terjadi selama sekitar 10 hari terakhir antara Iran dan “Israel” telah mengubah persepsi. Ia secara eksplisit menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sangat pantas diperlakukan sebagai penjahat perang dan harus segera dikirim ke penjara, seperti Radovan Karadžić dan Ratko Mladić, penjahat perang Serbia yang dijatuhi hukuman oleh tribunal internasional PBB atas genosida dan pembersihan etnis di Bosnia dan Kroasia.

Amien menuduh Netanyahu dan para perdana menteri Israel sebelumnya, seperti Menachem Begin dan Ariel Sharon, telah bertanggung jawab atas lenyapnya ratusan ribu nyawa rakyat Palestina.

Menurut Amien, abad ke-15 Hijriah sebagai abad kebangkitan dunia Islam kini terdengar masuk akal setelah dunia menyaksikan perang Iran-“Israel”, yang ia sebut dimulai dengan serangan Israel ke Iran pada 7 Oktober 2023. Ia mengklaim bahwa semula pembunuhan massal atas rakyat Palestina oleh Netanyahu tampak tak bisa dihentikan, namun peristiwa pada Jumat, 13 Juni lalu, menunjukkan keajaiban yang di luar perhitungan “Israel”.

“Protokol Zionis yang sombongnya sudah kelewatan berpikir Iran tak mungkin menyerang balik ke Israel karena peralatan tempurnya masih di bawah level “Israel”,” kata Amien. Namun, ia melanjutkan, mereka terkejut melihat rudal Iran lebih canggih dan sistem penangkal rudal Iron Dome “Israel” seolah tidak berguna karena sebagian besar rudal Iran, seperti Sahab, Qiam, Fatah, dan Imad, mampu menghancurkan instalasi dan gedung militer Israel di Haifa maupun Tel Aviv.

Amien menyimpulkan bahwa perang selama 10 hari terakhir telah memastikan Iran sebagai pemenang dan “Israel” sebagai pecundang. Ia menyebut Netanyahu buru-buru menerapkan keadaan darurat nasional dan mengimbau negara-negara sahabat untuk membantu, namun hanya Amerika Serikat di bawah Donald Trump yang bersedia mempertimbangkan, sedangkan Inggris dan Jerman hanya sebatas pernyataan dukungan.

“Sementara itu, Tiongkok, Jepang, Korea Utara, Turki, dan negara-negara Arab seperti Mesir dan Arab Saudi, meminta perang segera dihentikan dan mengingatkan Amerika Serikat untuk tidak ikut campur,” katanya.

Apa yang diimpikan oleh sekitar 2 miliar penduduk dunia Islam untuk menjadikan abad ke-15 Hijriah sebagai abad kebangkitan Islam, kini menurut Amien, nampak terbuka kembali. Ia mengakui bahwa Iran memang berada di depan dalam kecanggihan ilmu dan teknologinya, keberaniannya menghadapi negara-negara yang mengidap islamofobia, serta kepemimpinan yang tidak tergiur kemewahan dunia.

Amien menutup videonya dengan mengingatkan saran Syekh Mahmud Syaltut, Syekhul Azhar bermazhab Sunni, tentang pentingnya mempelajari kemungkinan pendekatan antara Sunni dan Syiah. Ia juga berbagi pengalamannya berkunjung ke Iran, termasuk ke perpustakaan besar di Qom yang memiliki interkoneksi dengan Library of Congress AS, menunjukkan semangat ulama Iran dalam mengejar ilmu.

“Belum terlambat jika dunia Islam ingin berjuang keras untuk menjadikan abad 15 Hijriah sebagai abad kebangkitan Islam,” pungkasnya, berharap dunia Islam dapat kembali mengangkat kepala dan tidak lagi diperdaya oleh Barat yang, menurutnya, berupaya memperkecil dan menyadap sumber daya alam kaya di dunia Islam.*

Artikel Perang Iran-“Israel” Buka Peluang Kebangkitan Islam, Kata Amien Rais pertama kali tampil pada Parade.id.

Tanggapan Chaerul Awaluddin muncul usai dikonfirmasi Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) DKI Jakarta melalui Chat WhatsApp, menyusul temuan kejanggalan lelang yang sebelumnya diungkap Center for Budget Analysis (CBA). CBA menyoroti penetapan PT. Hikmah Hidup Gemilang sebagai pemenang dengan penawaran yang jauh lebih tinggi dibanding peserta lain.

Chaerul Awaluddin secara tegas menyatakan bahwa proses lelang pekerjaan tersebut bukan kewenangan KSOP Teluk Bayur. “Untuk proses lelang pekerjaan dimaksud bukan kewenangan kami di KSOP Teluk Bayur,” jelas Chaerul Awaluddin dikutip media, Senin (23/6/2025). Ia lantas mengarahkan IPJI DKI Jakarta dan pihak lain untuk melakukan klarifikasi langsung ke Pokja Panitia Pelelangan di Kementerian Perhubungan.

Respons ini menempatkan tanggung jawab mekanisme lelang pada unit kerja di tingkat Kementerian, mengisyaratkan KSOP Teluk Bayur berperan sebagai satker pelaksana, bukan pembuat keputusan tender.

Menanggapi pernyataan Kepala KSOP Teluk Bayur yang mengalihkan tanggung jawab, Uchok Sky Khadafi, Direktur Eksekutif CBA, memberikan respons keras. Menurut Uchok, pernyataan semacam itu seringkali menjadi dalih untuk lepas tangan dari masalah.

“Pernyataan ‘bukan kewenangan kami’ itu adalah dalih klasik yang sering diucapkan ketika ada indikasi penyimpangan. Padahal, KSOP Teluk Bayur adalah Satuan Kerja yang mengusulkan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek ini,” tegas Uchok Sky Khadafi.

Uchok menambahkan bahwa meskipun proses tender ada di Pokja Kementerian, Satuan Kerja atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tetap memiliki peran besar dan mengetahui seluk-beluk lelang. “Tidak mungkin mereka tidak tahu sama sekali. Ini justru menimbulkan pertanyaan besar, ada apa di balik pelemparan tanggung jawab ini?” imbuhnya.

CBA mendesak KPK dan BPK untuk tidak terpengaruh dengan pernyataan tersebut dan tetap fokus mengusut tuntas keterlibatan semua pihak, termasuk KSOP Teluk Bayur.

Sebelumnya, IPJI DKI Jakarta, di bawah kepemimpinan Heri Soelaiman, telah mendesak KPK dan BPK agar mengusut tuntas dugaan rekayasa lelang ini, menyebutnya sebagai “tamparan keras bagi upaya pemberantasan korupsi.”

IPJI DKI Jakarta kini akan menindaklanjuti arahan Kepala KSOP Teluk Bayur dengan segera mengonfirmasi langsung kepada Pokja Panitia Pelelangan di Kementerian Perhubungan.

”Kasus ini menjadi penting dalam upaya memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara,” tegas Heri.***

Artikel CBA Desak KPK Usut Lelang Pelabuhan Carocok Painan yang Diduga Bermasalah pertama kali tampil pada Parade.id.

PADHI melihat ada dugaan sengaja pembekuan kasus oleh aparat penegak hukum (APH). Hal ini harus menjadi perhatian, di mana saat Presiden Prabowo Subianto gencar melakukan pemberantasan korupsi sampai akar, malah di bagian lain seperti ditutupi dengan pengecualian hukum.

Mus Gaber, Ketua PADHI meminta agar KPK turun tangan usut dugaan korupsi di Kabupaten Berau yang belum tersentuh oleh KPK.

“Mulai dari lembaga anti rasuah ini didirikan belum ada KPK mengusut atau menangkap koruptor di Kabupaten Berau. Jika menurut catatan saya KPK belum menyentuh Kabupaten Berau untuk menangkap koruptor di sana. Padahal di Kabupaten Berau dengan jumlah penduduk 300 ribu jiwa dan APBD sebesar Rp6,9 triliun di tahun 2024, tidak mungkin bersih dari korupsi,” kata Mus Gaber dalam keterangannya yang diterima media, baru-baru ini.

Mus Gaber tambahkan selain APBD besar dan penduduk sedikit serta luas wilayah 34 ribu km yang terpusat di Tanjung Redeb anggaran daerah sebanyak itu belum tentu terealisasi.

“Dari data realisasi APBD Berau tahun 2024 belum sepenuhnya terealisasi,  malah minta tambah anggaran dari Rp4,7 triliun dan serapan anggaran tidak sampai 40 persen. Ini sisanya ke mana. Pasti ada dugaan korupsi di sana,” duga Mus Gaber.

Selain itu PADHI juga melihat banyak dugaan praktik tambang batu bara ilegal di sana dan seakan diamini. PADHI mencontohkan kasusnya PT BJU yang diduga melakukan pengemplangan kredit LPEI sebesar Rp474,8 miliar yang merugikan negara.

“Belum lagi kasus perjalanan dinas anggota DPRD Kabupaten Berau tahun anggaran 2021 yang merugikan negara senilai Rp1,7 miliar dan kabarnya sudah dikembalikan tapi itu sebenarnya tidak menghentikan proses hukum,” kata Mus.

Dalam catatan Center For Budget Analysis (CBA) merinci, akomodasi fiktif itu terbagi pada belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp13,5 miliar dan belanja perjalanan dinas dalam kota sebesar Rp491.543.895.

CBA menemukan kejanggalan ternyata DPRD Berau sudah menyerahkan bukti anggaran akomodasi dalam bentuk invoice dari Traveloka, bill hotel namun tanpa menyertakan bukti pendukung lainnya. CBA menduga ada invoice fiktif atau akomodasi fiktif yang dikeluarkan DPRD Kabupaten Berau yang perlu disidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan setempat.

Belum ada respons atau tanggapan dari dugaan yang disampaikan Mus Gaber di atas hingga berita ini ditayangkan.***

Artikel PADHI Minta KPK Bergerak dan Usut Beberapa Kasus Dugaan Korupsi di Kabupaten Berau pertama kali tampil pada Parade.id.

Aksi dimulai di depan kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jakarta, kemudian berlanjut dengan long march ke Kedutaan Besar Amerika Serikat dan Kedutaan Mesir. Dalam demonstrasi ini, tiga tuntutan utama disampaikan:

1. Penghentian perang antara Iran dan Israel.

2. Stop genosida di Gaza, Palestina, serta dukungan untuk kemerdekaan Palestina.

3. Desakan kepada PBB dan pemerintah AS untuk menghentikan seluruh konflik bersenjata di dunia.

Said Iqbal, Presiden Partai Buruh, menegaskan bahwa perang merupakan tragedi kemanusiaan yang merusak masa depan pekerja. “Perang memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Ratusan ribu, bahkan jutaan buruh bisa kehilangan pekerjaan akibat dampak perang,” ujarnya lewat video singkat yang diterima media, kemarin.

Partai Buruh dan serikat pekerja Indonesia menyerukan penolakan tegas terhadap segala bentuk perang. Mereka juga mendesak pemerintah Mesir, melalui Kedubesnya di Jakarta, untuk membuka perbatasan Rafah antara Mesir dan Gaza agar bantuan kemanusiaan dapat masuk.

“Kami mendesak PBB, Amerika Serikat, dan negara-negara lain, termasuk pemerintah Indonesia, untuk bersikap tegas: Stop perang Iran-Israel! Hentikan genosida!” tegas Said Iqbal.

Aksi ini menjadi bagian dari gerakan global yang menuntut perdamaian dan keadilan bagi rakyat Palestina serta penghentian konflik di berbagai belahan dunia.*

Artikel Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja Gelar Aksi Besar Tolak Perang pertama kali tampil pada Parade.id.

Elemen yang tergabung dalam aksi ini antara lain Pena 98, Payung Demokrasi, Petisi Brawijaya, Barikade 98, dan FPRI 72. Beberapa tokoh penting yang hadir dalam acara tersebut adalah Alex Leonardo (Aktivis 98, Unika Atma Jaya), Mustar Bona Ventura (Aktivis Pena 98), Pande K. Trimayuni (Penulis, Peneliti, dan Aktivis 98), serta Hengki Irawan (Wakil Ketua Umum Barikade 98).

Alex Leonardo dalam pernyataannya mengecam keras ucapan Fadli Zon yang meragukan tragedi pemerkosaan Mei 1998. Menurut Alex, pernyataan tersebut bukan sekadar kesalahan persepsi, melainkan bagian dari proyek sistematis penghapusan sejarah yang sudah dimulai sejak dikeluarkannya Perpres 17/2022.

Ia menilai negara sedang menghindari tanggung jawab moral dan hukum dalam penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dan kini mencoba menutupinya melalui narasi pejabat.

Senada dengan Alex, Mustar Bona Ventura secara tegas membantah pernyataan Menteri Fadli Zon yang menyebut pemerkosaan massal 1998 sebagai rumor. Mustar menegaskan bahwa kejadian tersebut adalah fakta sejarah yang telah diakui secara resmi oleh negara dan tercatat dalam berbagai dokumen investigatif.

“Kalau negara belum bisa menangkap pelaku, minimal jangan malah menghapus jejak korban,” ujarnya. Ia menyebut ucapan Fadli Zon sebagai bentuk penghinaan terhadap korban dan menuntut Presiden Prabowo untuk segera memecat Menteri Fadli Zon secara tidak hormat.

Pande K. Trimayuni, seorang peneliti sejarah, mengkritisi penulisan sejarah versi negara yang semakin dipaksakan. Ia menyoroti banyak aspek penting yang dihilangkan dalam narasi resmi, termasuk peran gerakan perempuan serta latar kekerasan struktural menjelang reformasi.

“Narasi sejarah kita kini makin manipulatif. Nama-nama pelaku kekerasan justru mulai dicuci dan diangkat sebagai pahlawan nasional,” ungkap Pande. Ia juga menantang Menteri Fadli Zon untuk membaca ulang laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dan membuka dialog publik berdasarkan fakta, bukan opini sepihak.

Sementara itu, Hengki Irawan dari Barikade 98 menyampaikan bahwa upaya untuk menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional merupakan bentuk lain dari pengkhianatan terhadap sejarah reformasi. “Tanggal 23 Mei lalu, kami sudah berkumpul di Hotel Grand Sahid Jaya untuk menyatakan sikap nasional: menolak Soeharto dijadikan pahlawan,” tegasnya.

Hengki juga memberikan ultimatum kepada Fadli Zon: jika dalam 30 hari tidak ada permintaan maaf terbuka, Aliansi 98 siap menurunkan 15.000 massa aktivis ke jalan. “Kami tidak sedang bermain-main. Kami sedang mengingatkan sejarah bahwa pengkhianat akan selalu dicatat, dan perlawanan akan selalu dilanjutkan,” pungkasnya.*

Artikel Aliansi 98 Tolak Penghapusan Sejarah dan Tuntut Pemecatan Fadli Zon pertama kali tampil pada Parade.id.

Gangguan layanan sistem perbankan yang terjadi pada Maret hingga Hari Raya Idul Fitri lalu, seperti disampaikan Direktur Utama Bank DKI, Agus Haryoto Widodo, bukan hanya membuat geger nasabah, tetapi juga memunculkan dugaan adanya kebocoran dana dalam jumlah fantastis.

Kini, penyidik Bareskrim Polri turun tangan. Menurut sumber internal Bank DKI, pihak yang tengah diperiksa dalam penyelidikan ini adalah PT Artajasa, perusahaan yang diketahui menjadi vendor penyedia layanan infrastruktur transaksi Bank DKI.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mendesak agar penyidik tidak ragu menyeret siapa pun yang terlibat. Ia menegaskan, PT Artajasa wajib dimintai pertanggungjawaban jika terbukti lalai atau bahkan terlibat dalam insiden yang membuat Bank DKI dan nasabahnya merugi besar.

“Kami dengar penyidik Bareskrim sudah menyelidiki peran PT Artajasa. Ini penting, karena kerugian bisa menyentuh Rp100 miliar. Jangan sampai perusahaan swasta seenaknya bermain-main dengan sistem perbankan rakyat,” tegas Uchok Sky kepada wartawan, Jumat (13/6).

Yang mengejutkan, Uchok mempertanyakan posisi dan kepemilikan PT Artajasa. Ia menyebut, perusahaan ini didirikan oleh Lintasarta, dan sahamnya dimiliki oleh pihak-pihak yang dekat dengan sistem keuangan negara, termasuk Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (YKKBI) dan PT Multivisi Komputama.

“Apakah Artajasa ini milik Bank Indonesia? Atau perusahaan swasta murni yang kebetulan dekat dengan lingkaran otoritas keuangan?” tanya Uchok Sky dengan nada sinis.

Artajasa dikenal luas sebagai penyedia jaringan ATM Bersama dan sistem pembayaran antarbank. Jika benar perusahaan sebesar itu gagal menjaga keamanan sistemnya, publik patut khawatir: berapa banyak bank lain yang bisa jadi korban selanjutnya?

Uchok bahkan menyerukan agar seluruh jajaran direksi dan komisaris PT Artajasa dipanggil secara resmi oleh Bareskrim demi mempercepat penyelidikan.

“Tolong panggil itu, komisaris dan direksinya! Jangan kasih ruang bagi korporasi besar yang lalai dan membuat uang rakyat hilang. Ini bukan main-main, ini uang publik,” tutup Uchok dengan geram.

Sampai berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari pihak PT Artajasa terkait perkembangan penyidikan. Namun, tekanan publik dan lembaga pengawas terus menguat agar kasus ini diungkap secara transparan dan tuntas.***

Artikel Tanggapan CBA soal Dugaan Bareskrim Mulai Sidik PT Artajasa: Jangan Sampai Lolos pertama kali tampil pada Parade.id.

“Bagaimana nih @YLKI_ID @BPKN_RI apakah betul seperti ini? Jika benar apa yg akan kalian lakukan utk melindungi konsumen?” tulis akun X @NenkMonica.

Video yang telah tayang sebanyak 36 ribu (dilihat terakhir pada hari Rabu, 18 Juli 2025, pukul 06.40 WIB) itu menarasikan bahwa ada potensi kerugian akibat praktik hangusnya kuota internet pelanggan. Ia mengutip temuan atau data dari Indonesian Audit Watch (IAW), yang menyebut angka kerugiannya bisa mencapai Rp63 triliun per tahun.

Berikut teks narasi dari video tersebut dengan pengisi suara laki-laki dikutip redaksi:

Guys, guys, ini loh kasus korupsi terbaru yang sangat mengebohkan. Bahkan hampir sama dengan kasus Pertamina kemarin, guys. Nih, kuota hangus negara rugi Rp63 triliun per tahun. IAW itu Indonesia Audit Watch mendesak Presiden Prabowo bertin…. Ini kejadian itu seperti ini, guys. Kita beli kuota. Misalnya kuota internet kita itu per bulan itu 100 GB. 100 GB, ya. Jadi, misalnya kita 30 hari kalau nggak bisa menghabiskan 100 GB, itu kebakar. Hangus.

Nah, di luar negri, di Amerika, itu kalau kita udah beli, ya kan, logikanya kayak gini. Kalau kita udah beli kota, itu sama aja hak kita. Terserah kita mau makainya seberapa lama, itu nggak ada istilah hangus. Kalau di Amerika.

Di Indonesia, itu dibikin hangus. Ini kalau dipikir-pikir, iya ya. Kuota sisa kita itu dikemanain? Ya kan, kok tiba-tiba hangus? Nah, ternyata itu adalah potensi korupsinya, guys. Mainnya, markupnya di situ. Main korupsinya. Dan ini berlangsung dari tahun 2009 kalau hingga tahun sekarang, ini nih udah total koruksinya itu 600 triliun, gila enggak? karena seperti kita tahu itu tuh bisa diuangkan guys, kuota itu masih bisa ditarik lagi, diproduksi ulang atau di diawur ulang lagi, itu kan kayak apa ya? aneh banget ya, cuma di Indonesia ini kuota bisa hangus kalau di luar negeri nggak ada yang kayak gitu, ini nih mari kita kawal terus, ini nih gede guys, 600 triliun gila, dari tahun 2009.

Suara Anggota DPR

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PAN, Okta Kumala Dewi, angkat suara soal temuan potensi kerugian negara akibat praktik hangusnya kuota internet pelanggan.

Okta menyampaikan praktik hangusnya kuota yang dinilai merugikan pelanggan. Ia menilai, model bisnis yang membiarkan kuota yang telah dibayar hilang begitu saja bukan hanya soal teknis, tapi menyangkut prinsip keadilan dan transparansi.

“Saya sangat prihatin atas temuan ini. Kuota internet yang sudah dibeli masyarakat adalah hak yang tidak boleh hilang tanpa jejak. Ini bukan semata masalah teknis, ini soal transparansi dan keadilan. Negara tidak boleh diam,” ujar Okta dikutip detik.com, Ahad (8/6/2025).

Ia pun mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) serta Kementerian BUMN untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan kuota oleh operator seluler.

“Masyarakat berhak tahu ke mana perginya kuota yang tidak terpakai dan bagaimana pencatatannya di laporan keuangan perusahaan,” lanjutnya.

Selain itu, ia juga mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut turun tangan untuk menyelidiki potensi penyimpangan yang mungkin terjadi dalam praktik ini. Menurut data yang ada, praktik kuota hangus ini sudah berlangsung sejak 2009 bisa membuka ruang penyimpangan sistemik yang merugikan negara.

“Kalau praktik ini sudah terjadi selama lebih dari satu dekade, dan nilainya mencapai puluhan triliun per tahun, maka ini bukan lagi kelalaian, melainkan potensi penyimpangan. Harus diusut tuntas,” tegasnya.

Ia pun mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) serta Kementerian BUMN untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan kuota oleh operator seluler.

“Masyarakat berhak tahu ke mana perginya kuota yang tidak terpakai dan bagaimana pencatatannya di laporan keuangan perusahaan,” lanjutnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Kuota Hangus karena Penggunaan Tanggal Pemakaian Habis Merugikan Konsumen? pertama kali tampil pada Parade.id.

Anggota Divisi Pemantauan Impunitas KontraS, Jessenia Destarini Asmoro menjelaskan, konsolidasi yang mereka lakukan membahas ketidaksesuaian pernyataan Fadli Zon dengan fakta yang sudah terverifikasi. “Pernyataan dari Fadli Zon tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya sudah pernah terjadi,“ ujarnya, Senin (16/6/2025) kepada media.

KontraS menegaskan bahwa meskipun Fadli Zon telah memberikan klarifikasi, jawabannya tidak menyentuh permasalahan utama. Menurut Fadli Zon, isu “perkosaan massal” belum menjadi fakta dan belum ada verifikasi. Namun, KontraS membantah klaim ini.

“Komnas HAM dan Komnas Perempuan sudah melakukan penyelidikan dan verifikasi. Bahkan, BJ Habibie sendiri pernah mengakui peristiwa itu dalam pidatonya. Jadi, sebenarnya negara secara resmi sudah mengakui itu,” terangnya.

Terkait ketiadaan peristiwa ini dalam kurikulum sejarah nasional, KontraS menilai hal itu perlu dievaluasi karena kurikulum dibuat oleh negara. “Kalau peristiwa itu tidak ada dalam kurikulum, harusnya ada evaluasi mengapa bisa demikian,” imbuhnya. KontraS juga mengajak publik untuk melihat pernyataan resmi mereka di situs web KontraS untuk informasi lebih lengkap.

Selain itu, konsolidasi KontraS juga membahas dugaan keterkaitan antara wacana pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto dengan proyek penulisan sejarah baru di bawah Kementerian Kebudayaan.

“Dalam kurikulum sejarah lama, Soeharto dikenal sebagai presiden yang masa pemerintahannya penuh dengan KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) dan pelanggaran HAM. Namun, dalam kurikulum baru, hal tersebut hanya disinggung sedikit saja,” katanya.

KontraS melihat ini sebagai upaya “mengaburkan fakta sejarah” yang sejalan dengan wacana pemberian gelar pahlawan. Draf kurikulum sejarah baru tersebut, menurut KontraS, sudah sempat beredar dan telah dibaca oleh beberapa pihak, termasuk jurnalis IDN Times yang mewawancarai Fadli Zon.

Mengenai rencana tindak lanjut pasca-konsolidasi, KontraS menyatakan bahwa bentuk kegiatan masih dalam tahap perumusan. Meskipun Fadli Zon menyatakan terbuka untuk dialog, apakah akan ada aksi atau dialog lanjutan masih akan diputuskan.

Beberapa organisasi lain turut serta dalam konsolidasi ini, namun jumlah pastinya tidak disebutkan.

(Rob/parade.id)

Artikel KontraS Kritik Pernyataan Menbud Fadli Zon, Tegaskan Negara Pernah Akui Kasus Mei 1998 pertama kali tampil pada Parade.id.

Menurut informasi yang diterima, RUPSLB tersebut akan membahas 15 mata acara penting, termasuk perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana (IPO). Selain itu, rapat juga akan mengagendakan persetujuan atas pengunduran diri beberapa jajaran Komisaris dan Direksi, serta pengangkatan sejumlah nama baru.

Pergantian Jajaran Direksi dan Komisaris

Beberapa nama yang akan mengundurkan diri dari jabatannya meliputi:

• Bapak Garibaldi Thohir sebagai Komisaris Perseroan
• Ibu Nila Marita Indreswari sebagai Direktur Perseroan
• Bapak Thomas Kristian Husted sebagai Wakil Direktur Perseroan
• Bapak Pablo Malay sebagai Direktur Perseroan.

Bersamaan dengan itu, RUPSLB juga akan meminta persetujuan untuk pengangkatan beberapa nama baru dan perubahan posisi:

• Bapak Pablo Malay sebagai Komisaris Perseroan
• Bapak Sudhanshu Raheja sebagai Direktur Perseroan
• Ibu R.A. Koesoemohadiani sebagai Direktur Perseroan
• Bapak Wuzhen (William) Xiong sebagai Direktur Perseroan
• Ibu Monica Lynn Mulyanto sebagai Direktur Perseroan
• Bapak Ade Mulyana sebagai Direktur Perseroan
• Pengalihan tugas dan wewenang Ibu Catherine Hindra Sutjahyo dari Direktur Perseroan menjadi Wakil Direktur Utama Perseroan.

Direktur Utama GOTO, Patrick Walujo, menyatakan bahwa pengangkatan sejumlah nama yang diusulkan ini mencerminkan komitmen perusahaan untuk memperkuat struktur kepemimpinan yang lebih solid dan independen. Hal ini demi memastikan operasional GoTo tetap berorientasi pada kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

Ia menyebut para calon direktur yang diusulkan merupakan individu berpengalaman dari internal perusahaan yang memiliki pemahaman mendalam terhadap GoTo dan lini bisnisnya, serta telah melalui proses seleksi.

“Upaya kami menciptakan nilai bagi semua pemangku kepentingan termasuk pemegang saham, mitra pengemudi, mitra usaha, dan karyawan kami,” ucap Patrick dalam keterangan resmi yang dikutip pada Rabu (27/5).

Dikutip dari Katadata.co.id, rapat para pemegang saham ini memiliki tiga agenda penting lainnya. GoTo akan meminta persetujuan untuk melanjutkan pembelian kembali saham (buyback) untuk periode 2025-2026, dengan alokasi anggaran senilai US$200 juta atau setara Rp3,3 triliun.

Aksi buyback itu merupakan kelanjutan dari program serupa yang telah dilakukan perusahaan sejak Juni 2024 hingga Juni 2025.

“Pembelian kembali saham 2025-2026 dapat dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu 12 bulan terhitung setelah tanggal RUPSLB Perseroan,” tulis manajemen GOTO seperti dikutip pada Senin (2/6).

Bersamaan dengan rencana buyback, manajemen GOTO juga akan mengajukan agenda pembatalan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) atau private placement. Aksi korporasi ini sebelumnya sudah mendapat persetujuan dalam RUPSLB yang digelar pada 30 Agustus 2024 lalu.

“Sehubungan dengan pertimbangan manajemen GOTO serta kondisi pasar saat ini, Perseroan memutuskan untuk tidak melaksanakan PMTHMETD dan meminta persetujuan pemegang saham untuk membatalkan persetujuan,” jelas manajemen.

Sebelumnya, pada RUPSLB tahun lalu, pemegang saham GOTO sudah sepakat untuk menerbitkan sekitar 120,14 miliar saham Seri A, setara dengan 10% dari modal ditempatkan dan disetor penuh GOTO.

Patrick Walujo juga menambahkan bahwa agenda RUPS akan membahas sejumlah hal administratif, termasuk usulan dan pembaruan terkait strategi pengelolaan modal perseroan, di antaranya rencana pemanfaatan saham treasuri untuk program kepemilikan saham bagi karyawan dan manajemen.

Menjelang RUPS dan RUPSLB yang akan digelar di Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta Selatan ini, harga saham GOTO sempat mengalami tekanan.

Nama-nama soal ‘pergantian jajaran direksi dan komisaris’ belum terkonfirmasi kebenarannya maupun kepastiannya. Pun menyoal ‘permintaan persetujuan untuk pengangkatan beberapa nama baru dan perubahan posisi’.***

Artikel RUPSLB GoTo 18 Juni 2025: Pembahasan Strategis, Pergantian Direksi, dan Rencana Buyback pertama kali tampil pada Parade.id.

Beberapa media, termasuk kantor berita Antara, memberitakan tentang sosok Ananda Tohpati alias Andes Kancil. Sebuah akun TikTok bernama @tanpadusta0 mengunggah konten yang menuduh Ananda terlibat dalam aktivitas ilegal seperti narkoba, kelainan, hingga pengelolaan sistem keamanan bergaya premanisme di kawasan tambang Raja Ampat.

Akun tersebut juga menuding Ananda mengendalikan lima perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah tersebut dan mengumpulkan dana hingga Rp275 miliar per bulan. Dana tersebut diklaim disalurkan ke berbagai jaringan, salah satunya ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Tudingan aliran dana ke PBNU melalui Ketua Bidang Keagamaan, Ahmad Fahrur Rozi, langsung dibantah keras oleh organisasi Islam terbesar di Indonesia itu. Bendahara Umum PBNU, Gudfan Arif, menyatakan tuduhan tersebut sebagai fitnah keji yang tidak berdasar. Ia menegaskan PBNU tidak pernah menerima dana dari pihak tambang mana pun.

“PBNU tidak pernah menempatkan pengurusnya di perusahaan milik pemerintah maupun swasta. Jika ada pengurus yang menjabat di luar, itu murni keputusan pribadi, bukan atas nama organisasi,” tegas Gudfan melalui keterangan tertulis yang dikutip Antara, Jumat (13/6/2025).

Terkait posisi Ahmad Fahrur Rozi sebagai komisaris di PT Gag Nikel, anak usaha PT Antam Tbk, Gudfan menekankan bahwa jabatan tersebut tidak ada kaitannya dengan PBNU. “Kebetulan beliau adalah warga NU, tapi jabatannya sebagai komisaris adalah urusan pribadi,” ujarnya.

PT Gag Nikel sendiri merupakan perusahaan milik negara di sektor pertambangan yang beroperasi di Raja Ampat. Kontroversi mencuat setelah akun media sosial menuduh Fahrur Rozi menerima aliran dana dari Ananda Tohpati dan menyalurkannya ke PBNU.

Tuduhan menyebut adanya “donasi” hingga Rp 55 miliar per bulan yang mengalir melalui jaringan tertentu.

Menanggapi tuduhan itu, Ahmad Fahrur Rozi menegaskan bahwa ia tidak mengenal Ananda Tohpati dan baru mendengar namanya saat isu ini beredar di media sosial. “Ini fitnah. Tidak ada sumbangan dari siapa pun ke PBNU. Saya jamin 1000 persen itu hoaks,” ujar Fahrur.

Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, menambahkan bahwa organisasi tidak pernah mengeluarkan rekomendasi apapun agar pengurusnya menduduki posisi komisaris di BUMN atau perusahaan swasta. Menurutnya, setiap keputusan personal di luar organisasi adalah tanggung jawab individu.

“PBNU hanya memberikan rekomendasi untuk pendidikan, bukan jabatan profesional atau bisnis. Jika ada pengurus yang menjadi komisaris atau berbisnis, itu urusan pribadi, bukan kebijakan PBNU,” tegas Yahya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Yahya juga mengungkapkan bahwa banyak pengurus PBNU yang menjalankan bisnis secara mandiri dan diperbolehkan selama tidak mencatut nama organisasi dalam aktivitas bisnis mereka.

Sementara itu, upaya menelusuri latar belakang Ananda Tohpati semakin sulit karena akun Instagram pribadinya hilang dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) hanya tercatat saat menjabat sebagai Komisaris Pertamina. Hal ini memicu spekulasi publik meski belum ada bukti resmi terkait keterlibatannya dalam aktivitas yang dituduhkan.

PBNU mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya dengan informasi yang tersebar di media sosial, terutama yang belum memiliki dasar bukti kuat. Mereka menyerukan agar narasi fitnah semacam ini tidak berkembang menjadi keresahan publik yang tidak produktif.***

Artikel Nama Ananda Tohpati Terseret Isu Dugaan Pengelolaan Dana Tambang di Raja Ampat pertama kali tampil pada Parade.id.