Pernyataan sikap ini muncul sebagai respon atas kondisi ketenagakerjaan Indonesia yang dianggap berada di titik nadir. GEBRAK menyoroti gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang sepanjang tahun 2025 telah menelan puluhan ribu korban, sementara regulasi seperti Omnibus Law Cipta Kerja dituding sebagai dalang di balik langgengnya sistem kerja kontrak dan outsourcing yang eksploitatif.

Dalam naskah tuntutannya, GEBRAK menegaskan bahwa konsep “Kerja Layak” telah terdistorsi menjadi sekadar jargon. Munculnya fenomena working poor, kondisi di mana buruh bekerja penuh waktu namun tetap berada di bawah garis kemiskinan menjadi sorotan utama.

“Rata-rata upah buruh sekitar Rp3,3 juta per bulan tidak mampu mengejar lonjakan biaya hidup. Ini adalah bukti nyata bahwa sistem pengupahan nasional hanya berpihak pada akumulasi modal, bukan kebutuhan riil rakyat,” tulis pernyataan resmi GEBRAK yang diwakili Ketum KASBI, Sunarno, dalam keterangannya yang diterima parade.id, Senin (13/4/2026).

GEBRAK juga mengkritik keras model ekonomi platform yang menggunakan kedok “kemitraan” bagi ojek online dan kurir. Menurut aliansi ini, skema tersebut adalah bentuk pengecut perusahaan untuk menghindari tanggung jawab atas upah minimum, jaminan sosial, dan hak berorganisasi. Mereka menuntut negara segera mengakui pekerja platform sebagai pekerja formal.

Tak hanya soal perut, May Day 2026 juga akan membawa isu kemunduran demokrasi. GEBRAK menyoroti tiga ancaman krusial. Pertama soal kriminalisasi aktivis. “Penggunaan pasal karet untuk membungkam kritik publik.”

Kedua, militerisme. “Menguatnya peran militer dalam ranah sipil yang dikhawatirkan mengembalikan praktik dwifungsi.”

Ketiga konflik agraria. “Perampasan ruang hidup rakyat oleh industri ekstraktif atas nama pembangunan.”

Daftar Tuntutan Utama GEBRAK di May Day 2026:

1. Cabut Omnibus Law Cipta Kerja secara total.
2. Hapus sistem kerja kontrak, outsourcing, dan skema kemitraan palsu.
3. Sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang telah lama tertahan.
4. Tegakkan reformasi agraria dan hentikan perampasan tanah rakyat.
5. Hentikan militerisme dan bebaskan seluruh tahanan politik aksi rakyat.

Aksi massa serentak ini akan melibatkan koalisi lintas sektor, mulai dari konfederasi buruh (KASBI, KPBI, KSN), mahasiswa (SMI, SEMPRO), hingga organisasi HAM dan lingkungan seperti LBH Jakarta, WALHI, dan KontraS.

“May Day 2026 bukan sekadar seremoni, ini adalah titik konsolidasi politik untuk merebut kembali hak hidup layak yang dirampas sistem,” tegas GEBRAK dalam penutup pernyataannya.

Artikel May Day 2026 GEBRAK: Buruh Darurat Kesejahteraan, Siap Melumpuhkan Kota pertama kali tampil pada Parade.id.

Namun, Mirah mengingatkan bahwa kebijakan ini tidak bisa diterapkan secara seragam di semua sektor. Banyak jenis pekerjaan, terutama di sektor manufaktur, layanan, dan pekerjaan lapangan, yang secara karakter tidak memungkinkan WFH. Karena itu, penerapannya harus mempertimbangkan keadilan antar pekerja/buruh agar tidak menimbulkan kesenjangan.Dan perlu dikaji secara menyeluruh terutama dari sisi dampak ekonomi terhadap pekerja/buruh. Tanpa skema perlindungan yang jelas, kebijakan ini berpotensi mengalihkan beban biaya dari negara dan perusahaan kepada pekerja/buruh.

Demikian disampaikan Mirah Sumirat, dalam keterangan pers tertulisnya pada media, Kamis.

Mirah menyampaikan pengalaman saat pandemi Covid-19  ketika pekerja/buruh yang menjalankan WFH mengalami kenaikan pengeluaran rumah tangga, khususnya untuk listrik dan internet. Rata-rata tambahan biaya listrik rumah tangga diperkirakan meningkat 10–20%, tergantung penggunaan perangkat kerja seperti laptop, pendingin ruangan, dan pencahayaan.

Sementara itu, biaya internet yang memadai untuk pekerjaan profesional dapat mencapai Rp300.000–Rp700.000 per bulan. Tanpa adanya kompensasi dari perusahaan, tambahan beban ini secara langsung menurunkan pendapatan riil pekerja/buruh.

Selain itu, ada beberapa catatan kritis. WFH berpotensi memindahkan sebagian beban biaya operasional dari perusahaan ke pekerja, seperti listrik, internet, dan fasilitas kerja. Di sisi lain, tanpa pengaturan yang jelas, WFH juga dapat menyebabkan jam kerja menjadi tidak terkontrol dan berisiko meningkatkan beban kerja terselubung. Hal ini berpotensi menurunkan produktivitas jangka panjang serta meningkatkan risiko kelelahan kerja (burnout).

Mirah menegaskan Dalam menghadapi potensi krisis ekonomi dan energi, baik di tingkat nasional maupun global, dibutuhkan kolaborasi yang kuat dan setara antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Pendekatan sepihak tidak akan menghasilkan solusi yang berkelanjutan.

Dialog sosial yang konstruktif dan kebijakan yang disusun secara tripartit menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap langkah penyesuaian ekonomi tidak menimbulkan ketimpangan baru, serta mampu menjaga stabilitas dunia usaha sekaligus melindungi kesejahteraan pekerja.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mirah memberikan saran kepada  pemerintah untuk:

1. Menetapkan standar kompensasi biaya WFH (listrik, internet, dan fasilitas kerja)

2. Menjamin perlindungan jam kerja dan hak lembur secara tegas

3. Melibatkan serikat pekerja dalam perumusan kebijakan

4. Melakukan kajian dampak ekonomi makro dan sektoral secara transparan

5. Mengedepankan solusi struktural energi, seperti perbaikan transportasi publik dan efisiensi industri

“Kebijakan efisiensi energi harus berbasis keadilan sosial. Negara tidak boleh memindahkan beban krisis kepada pekerja tanpa perlindungan yang memadai. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja adalah kunci untuk menghadapi tantangan ekonomi ke depan,” pungkas Mirah menutup keterangan persnya.***

Artikel ASPIRASI: Efisiensi Energi Tidak Boleh Mengorbankan Kesejahteraan Pekerja pertama kali tampil pada Parade.id.

“Semoga almarhum tergolong syahid fi sabilillah, karena sedang bertugas menjaga perdamaian dan menjalankan tugas di sana,” ujar Ustaz Zaitun dalam pernyataannya kepada media. Ia juga mendoakan kesembuhan untuk tiga prajurit lainnya yang mengalami luka-luka dalam insiden tersebut.

Insiden tersebut terjadi saat Pasukan Garuda yang tergabung dalam misi UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) tengah menjalankan tugas pemantauan dan pengamanan di perbatasan. Serangan yang dilakukan oleh militer Zionis Israel itu dinilai tidak hanya melanggar hukum internasional, tetapi juga menunjukkan sikap permusuhan terhadap misi kemanusiaan.

“Zionis adalah musuh umumnya manusia dan kemanusiaan,” tegas Ustaz Zaitun. Ia menyerukan kepada seluruh elemen bangsa untuk bersatu melakukan aksi besar-besaran demi menghentikan kekejaman Israel, serta mendesak pemerintah dan masyarakat dunia untuk mengambil langkah nyata menghentikan agresi militer yang tak berperikemanusiaan.

Menurutnya, langkah ini sejalan dengan amanat konstitusi Indonesia untuk berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia dan menolak segala bentuk penjajahan.

“Ini saatnya kita menunjukkan bahwa Indonesia konsisten dalam membela nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian dunia,” pungkasnya.***

Artikel Doa Zaitun Rasmin untuk Prajurit TNI yang Gugur Diserang Israel pertama kali tampil pada Parade.id.

Laporan Palsu Sudah “Membudaya”, Prabowo Akui Selalu Waspada

Merespons pertanyaan Pemimpin Redaksi Liputan 6 SCTV-Indosiar, Retno Pinasti, Prabowo mengaku telah lama menyadari bahwa budaya ABS (Asal Bapak Senang) mengakar kuat di hampir semua institusi pemerintahan Indonesia.

“Laporan palsu ini sudah membudaya saya kira di semua institusi. Ini adalah part of our problem,” ujar Prabowo.

Ia mengungkap pengalaman pribadinya saat menerima laporan serba positif di peringatan satu tahun pemerintahannya di Nusantara. Ia langsung mempertanyakan kebenaran data tersebut.

“Saya kejar dia. Jangan nyenengin saya. Saya ini bertanggung jawab atas negara. Saya bisa audit,” tegasnya.

Prabowo juga menceritakan contoh konkret dari masa aktifnya di militer saat kecelakaan helikopter di Pusat Pendidikan Pasukan Khusus Batujajar tidak dilaporkan kepadanya secara langsung, dan baru ia ketahui dari laporan harian keesokan harinya.

Untuk mengimbangi laporan formal, Prabowo mengaku rutin memantau YouTube dini hari, termasuk konten-konten yang menyerangnya sebagai bahan evaluasi.

“Walaupun kurang ajar dia, tapi saya harus lebih waspada. Saya tangkap dulu,” katanya.

Sebagai bentuk kontrol kualitas, ia menyebut bahwa program Makan Bergizi Gratis kini telah memiliki sistem sertifikasi dapur, nomor telepon bebas pulsa untuk pengaduan publik, serta titik koordinat dapur yang bisa diakses masyarakat. Lebih dari 1.000 dapur telah mendapat surat peringatan atau ditutup.

Teror Aktivis: Prabowo Jamin Tidak Ada Impunitas, Termasuk bagi Aparat

Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras, Andrie Yunus, menjadi salah satu sorotan tajam dalam diskusi tersebut. Jurnalis senior Najwa Shihab mendesak Prabowo untuk bersikap tegas atas serangkaian teror yang menimpa orang-orang kritis dalam setahun terakhir.

Prabowo menyebut tindakan itu sebagai “terorisme” dan “tindakan biadab.”

“Harus kita usut sampai bukan hanya pelaku lapangan, tapi siapa yang nyuruh, siapa yang bayar. Termasuk apabila yang melakukan itu aparat negara, tidak akan ada impunitas,” kata Prabowo.

Ia menegaskan hal itu sebagai jaminan langsung dari dirinya selaku presiden.

Namun Najwa mengingatkan bahwa dalam berbagai kasus serupa sebelumnya, penyelidikan selalu berhenti di pelaku lapangan. Ia juga menyebut sejumlah nama wartawan dan aktivis yang mengalami intimidasi dalam setahun terakhir, semuanya berlatar belakang kritis terhadap pemerintah.

Prabowo tidak menampik kemungkinan keterlibatan deep state, dan bahkan mengakui bahwa dirinya telah memecat sejumlah direktur jenderal yang merasa “untouchable.”

“Kita menemukan ada dirjen-dirjen yang berani melawan menteri. Ada lembaga yang merasa tidak boleh diaudit,” ungkapnya.

Soal pembentukan tim independen untuk mengusut kasus teror, Prabowo menyatakan terbuka untuk mempertimbangkannya, meski dengan catatan.

Terkait penangkapan ratusan mahasiswa dan aktivis dalam demonstrasi Agustus lalu yang disebut Najwa sebagai terbesar sejak era Reformasi, Prabowo berdalih ada indikasi provokasi terencana dan false flag operation.

“Saya baru menjabat satu setengah tahun. Masih ada waktu untuk saya membuktikan,” katanya.

Prediksi Perang 20 Tahun Lalu, Kini Jadi Kenyataan

Moderator membuka acara dengan pertanyaan yang juga merangkap pengakuan: bahwa pada 2019, Prabowo pernah diejek ketika memperingatkan dunia akan menuju perang.

“Saya ikut membuli Bapak dulu, Pak. Waktu Bapak bilang dunia bakal perang. Mohon maaf,” kata moderator.

Prabowo merespons dengan tenang. Menurutnya, ketahanan pangan dan energi bukan sekadar obsesi ideologis, melainkan kesimpulan dari membaca sejarah ribuan tahun peradaban manusia.

“Saya mencari the basics, esensi dari masalah. Dan common denominator masalah yang azazi selalu adalah pangan,” ujarnya.

Ia mengutip hukum Thucydides the strong will do what they can, the weak suffer what they must dan prinsip militer Romawi Si vis pacem, para bellum (jika ingin damai, bersiaplah untuk perang) sebagai landasan pandangannya.

Ia juga secara khusus menyebut Iran sebagai contoh negara yang serius mempersiapkan diri menghadapi tekanan besar selama 47 tahun di bawah sanksi.

Krisis Energi Akibat Perang: Prabowo Waspadai Harga Minyak di Atas 90 Dolar

Ekonom senior Chatib Basri dan Direktur Eksekutif CORE Indonesia Muhammad Faisal sama-sama menyoroti dampak perang terhadap perekonomian domestik. Nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh Rp17.000 per dolar AS dan harga minyak yang mendekati 100 dolar per barel menjadi perhatian utama.

Faisal memperingatkan, jika harga ICP bertahan di atas 90 dolar dan rupiah di kisaran Rp17.000, tambahan beban subsidi energi bisa melampaui Rp100 triliun mendorong defisit APBN menembus batas 3 persen PDB.

Ia juga mempertanyakan apakah efisiensi anggaran 2026 akan kembali dilakukan dengan cara yang sama seperti 2025 yang dinilai telah menimbulkan gejolak di sejumlah daerah akibat pemangkasan transfer daerah.

Prabowo menjawab dengan merujuk pada konsep ICOR (Incremental Capital Output Ratio) Indonesia yang mencapai 6,5, jauh lebih tinggi dibanding Korea Selatan (4), Singapura (4), bahkan Vietnam (3,6).

“Artinya kita 30 persen lebih tidak efisien. Masih banyak yang bisa kita hemat,” tegasnya.

Ia kembali mengulangi komitmennya untuk menghapus pengeluaran-pengeluaran tidak produktif: biaya seremonial, alat tulis kantor, sewa gedung rapat di luar kota, hingga mobil dinas mewah senilai Rp8 miliar milik seorang gubernur, sementara dirinya menggunakan Maung buatan dalam negeri.

Sebagai strategi jangka menengah menghadapi krisis energi, Prabowo mengumumkan target 100 GW tenaga surya dalam dua tahun ke depan, konversi seluruh kendaraan berbahan bakar fosil ke listrik, serta penghapusan 13 GW pembangkit listrik diesel.

Industrialisasi atau Terus Jadi Pasar Orang Lain?

Merespons Chatib Basri soal pentingnya menciptakan lapangan kerja berkualitas (good jobs), bukan sekadar pekerjaan informal bergaji Rp1,2 juta per bulan, Prabowo menyebut hilirisasi dan industrialisasi sebagai satu-satunya jalan keluar.

“Kita tidak boleh ekspor lagi bahan mentah. Kita punya timah, boksit, kelapa sawit, kopi terbaik — tapi kita impor Starbucks, kita makan KitKat, kita beli mobil Korea. Kenapa?” tegasnya.

Ia mengumumkan rencana membangun industri mobil listrik berbasis energi surya, 10 universitas baru dengan 10 fakultas kedokteran, serta pohon industri untuk seluruh komoditas strategis Indonesia.

Namun ia juga mengakui hambatan terbesar bukan modal, melainkan regulasi yang berbelit. Contoh paling nyata: distribusi pupuk subsidi yang harus melewati 145 peraturan dari 14 kementerian sebelum sampai ke tangan petani — dan kini telah disederhanakan langsung dari pabrik ke Gapoktan cukup dengan KTP.

Board of Peace: Indonesia “On Hold”, Siap Keluar jika Tidak Bermanfaat

Merespons pertanyaan pengamat geopolitik Bosman Mardigu soal posisi Indonesia di Board of Peace (BOP) yang kini telah berubah menjadi arena perang, Prabowo mengungkap detail diplomasi di balik layar.

Ia menceritakan pertemuan delapan negara muslim bersama Presiden Trump, di mana Emir Qatar Tamim atas nama kelompok tersebut menyatakan dukungan bersyarat terhadap rencana perdamaian Trump, dengan mengingatkan bahwa masalah utama bukan mereka, melainkan PM Israel Netanyahu.

“Trump bilang, ‘Let me take care of him.’ Dia kasih jaminan akan meyakinkan Netanyahu,” ungkap Prabowo.

Dari proses itulah, menurutnya, lahir gencatan senjata pertama di Gaza dan pembukaan jalur bantuan melalui Rafah kini 4.200 truk per minggu.

Namun dengan meletusnya perang Iran-Israel-Amerika, Prabowo menegaskan bahwa keterlibatan pasukan perdamaian Indonesia kini resmi ditangguhkan (on hold).

“Kalau saya ambil kesimpulan tidak ada manfaat dan kontraproduktif bagi kepentingan nasional Indonesia, kita keluar. Mereka sudah tahu itu,” katanya tegas.

Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak akan terlibat dalam aksi militer terhadap Hamas, tidak akan terlibat dalam pelucutan senjata, dan hanya bersedia hadir sebagai pelindung warga sipil.

Acara “Presiden Prabowo Menjawab” edisi kedua ini menampilkan enam narasumber: Retno Pinasti (Liputan 6 SCTV-Indosiar), Rizal Malarangeng (politisi dan akademisi), Bosman Mardigu (pengamat geopolitik), Muhammad Faisal (Direktur Eksekutif CORE Indonesia), Najwa Shihab (jurnalis senior), dan Chatib Basri (mantan Menteri Keuangan).

Artikel Blak-blakan Prabowo: ABS hingga Teror Aktivis Tanggung Jawab Negara pertama kali tampil pada Parade.id.

Tim Hisab Rukyah Kementerian Agama menempatkan petugas di 117 titik pengamatan hilal yang tersebar dari Papua hingga Aceh. Hasilnya, tidak satu pun lokasi melaporkan hilal berhasil terlihat.

Hasil rukyah itu sejalan dengan data hisab yang juga tidak memenuhi syarat. Posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia tercatat berada pada ketinggian antara 0 derajat 54 menit 27 detik hingga 3 derajat 7 menit 52 detik, dengan sudut elongasi 4 derajat 32 menit 40 detik hingga 6 derajat 6 menit 11 detik. Angka-angka itu berada di bawah ambang batas kriteria visibilitas hilal MABIMS, kesepakatan negara-negara Asia Tenggara (Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura), yang mensyaratkan tinggi hilal minimal 3 derajat dan sudut elongasi minimal 6,4 derajat.

“Berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada hari Sabtu, 21 Maret 2026,” ujar Nasaruddin dalam konferensi pers.

Dengan demikian, umat Islam yang mengikuti keputusan pemerintah akan menyempurnakan puasa Ramadan hingga 30 hari atau yang dikenal sebagai istikmal, sebelum merayakan Idulfitri pada Sabtu pagi.

Sidang isbat dihadiri berbagai unsur, antara lain Ketua Komisi VIII DPR RI, Majelis Ulama Indonesia (MUI), pimpinan organisasi masyarakat Islam, serta para ahli falak dan astronomi dari BMKG, BRIN, ITB, Badan Informasi Geospasial, dan Planetarium Jakarta.

Wakil Ketua Umum MUI K.H. Muhammad Cholil Nafis menegaskan bahwa kondisi hilal yang secara hisab maupun rukyah tidak memenuhi syarat membuat istikmal menjadi pilihan yang paling meyakinkan. “Tinggalkan yang ragu, ambil yang yakin,” ujarnya mengutip kaidah fikih, seraya menambahkan bahwa keputusan pemerintah selaku ulil amri bersifat mengikat dan mengakhiri perbedaan di tengah masyarakat.

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyatakan dukungan atas keputusan tersebut, sekaligus mengajak masyarakat yang berbeda pendirian untuk tetap menjaga kerukunan. “Mari kita menjaga ukhuwah dengan baik,” katanya.

Menag Nasaruddin menutup konferensi pers dengan imbauan agar seluruh umat Islam menjaga ketenangan dan kebersamaan selama masa Lebaran. “Jangan karena perbedaan itu membuat kita berjarak satu sama lain,” tegasnya.

Artikel Hilal tak Terlihat di 117 Titik, Pemerintah Tetapkan Idulfitri 1447 Sabtu pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kalau ada yang merasa ini semua akan membuat kelompok-kelompok masyarakat sipil menjadi takut dan diam, mereka salah besar,” ujar Bivitri dengan nada tegas.

Bivitri mengaku bahwa respons emosional yang ditunjukkan dirinya dan rekan-rekan sesama aktivis bukan berasal dari rasa takut, melainkan dari kemarahan. Ia menyebut kasus yang menimpa Andrie, seorang pegiat HAM dari KontraS bukan yang pertama. Sebelumnya, sejumlah jurnalis, termasuk dari Tempo, juga pernah mengalami intimidasi serupa berupa kiriman bangkai hingga bom molotov, namun tidak satu pun kasus tersebut berhasil diungkap tuntas.

Bivitri secara khusus menyoroti pola respons negara yang, menurutnya, selalu sama setiap kali terjadi serangan terhadap masyarakat sipil: sekadar menyatakan bahwa aparat tidak terlibat, tanpa membuktikannya.

“Bagi kami itu bukan jawaban yang kami harapkan. Buktikan kalau itu bukan aparat negara yang melakukan, dengan menginvestigasi tuntas,” tegasnya.

Ia menuntut pemerintah dan seluruh aparat negara untuk mengungkap siapa sesungguhnya dalang di balik serangan-serangan tersebut secara terbuka dan transparan, sehingga publik dapat berdiri di atas pijakan informasi yang sama.

Sebagai penguat argumen, Bivitri merujuk pada pengalamannya langsung sebagai anggota Tim Pencari Fakta (TPF) Komnas HAM dalam kasus penyiraman air keras terhadap mantan penyidik KPK Novel Baswedan. Ia mengungkapkan bahwa dari sisi teknis, proses investigasi saat itu terbilang lengkap, mulai dari rapat lintas institusi hingga wawancara mendalam.

Namun hasilnya mengecewakan: hanya dua orang yang berhasil dijerat hukum, dan keduanya pun bukan dalang sesungguhnya.

“Wow, lengkap sekali. Tapi toh ternyata yang terungkap hanya dua orang, yang ternyata bukan dalangnya,” kata Bivitri, menyiratkan bahwa hambatan pengungkapan kasus bukan soal kapasitas teknis, melainkan soal kemauan politik.

Di tengah ancaman yang kian nyata, Bivitri juga menyerukan agar seluruh elemen masyarakat sipil memperkuat protokol keamanan internal masing-masing. Ia menilai ancaman saat ini semakin sulit diidentifikasi karena pelakunya tidak menampakkan wajah secara terang-terangan.

Sementara itu, posisi Andrie sebagai pembela HAM yang vokal, kata Bivitri, seharusnya menjadi dasar perlindungan, mengingat Indonesia telah memiliki kerangka kerja mengenai perlindungan pembela HAM. Ia menekankan pentingnya mendokumentasikan rekam jejak kerja para aktivis agar motif di balik setiap serangan dapat diidentifikasi dengan lebih jelas.

Artikel Serangan terhadap Andrie Yunus tak Akan buat Kelompok Sipil Bungkam pertama kali tampil pada Parade.id.

Pasal 33 sebagai Landasan yang Belum Terlaksana

Ketua Umum LMND, Muh. Isnain Mukadar atau akrab disapa Wale Mukadar, dalam sambutannya menegaskan bahwa Pasal 33 UUD 1945 merupakan landasan jalan ekonomi dan pembangunan nasional yang hingga kini belum benar-benar diimplementasikan, khususnya di Papua. Ia menyerukan perlawanan terhadap apa yang disebutnya “serakanomik”, sebuah istilah yang merujuk pada tiga musuh bersama rakyat: imperialisme, oligarki, dan birokrasi korup.

“Kami di LMND masih tetap menyuarakan persatuan nasional dan Pasal 33, dan satu yang sedang kita perjuangkan adalah melawan kaum serakanomik,” tegas Wale.

Aktivis Papua Pertanyakan Posisi Indonesia terhadap Papua

Alfred Pabika, aktivis Papua yang turut hadir sebagai narasumber, menyampaikan pandangan kritis tentang bagaimana negara memandang Papua. Ia mempertanyakan apakah Indonesia melihat Papua hanya dari kacamata sumber daya alamnya, bukan dari sisi manusia dan hak-hak dasarnya.

“Konflik di Papua tidak akan selesai selama negara hanya melihat Papua sebagai sumber daya alam, selama tembaga, minyak gas, kelapa sawit, dan hutan belum habis, konflik tidak akan berhenti,” ujar Alfred.

Ia juga menyoroti bahwa pendekatan militeristik yang selama ini diterapkan pemerintah justru tidak pernah menyelesaikan persoalan di Papua. Sebaliknya, masyarakat yang menolak masuknya proyek-proyek Proyek Strategis Nasional (PSN) kerap berhadapan dengan kriminalisasi. Alfred menegaskan bahwa masyarakat Papua bukan menolak pembangunan, melainkan menuntut agar pembangunan dilakukan melalui dialog yang menghargai hak dan martabat orang Papua.

Alfred juga mengingatkan bahwa keistimewaan otonomi khusus Papua diraih dengan perjuangan panjang dan bukan sekadar privilege. Ia menyitir sejarah masuknya Papua ke Indonesia melalui Pepera 1969 yang menurutnya sarat masalah, bersamaan dengan keluarnya izin pertambangan besar yang kemudian menjadi akar konflik berkepanjangan.

Resolusi HAM: Dialog, Demokratisasi Ekonomi, dan Persatuan Nasional

Betrand Sulani dari Departemen Hukum dan HAM LMND menawarkan sejumlah resolusi konkret. Ia menegaskan bahwa demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi adalah demokrasi yang tidak sempurna. Pengelolaan sumber daya alam di Papua, menurutnya, harus dilakukan secara demokratis dengan melibatkan orang asli Papua dalam setiap pengambilan keputusan.

“Pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam di tanah Papua harus dilakukan berdasarkan kebutuhan, kemauan, serta kehendak orang Papua — bukan atas kehendak orang di luar Papua,” tegas Betrand.

Ia juga mengingatkan bahwa logika ekonomi kapitalisme yang masuk ke Papua secara perlahan menggeser budaya dan pola produksi masyarakat adat. Selain itu, praktik birokrasi koruptif dalam pelaksanaan otonomi khusus disebutnya sebagai salah satu hambatan utama pembangunan Papua.

Betrand mengusulkan tiga resolusi pokok: pertama, pengelolaan sumber daya alam yang demokratis dan melibatkan masyarakat adat; kedua, menghentikan pendekatan militeristik dan membuka ruang dialog yang humanis dan inklusif; ketiga, menjadikan pendidikan sebagai prioritas untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Papua.

Ia menutup dengan seruan persatuan nasional sebagai syarat utama untuk memenangkan program-program yang berpihak kepada rakyat. “Musuh kita adalah kaum serakanomik. Tanpa persatuan nasional, semuanya mustahil,” pungkasnya.

Catatan dari GMNI

Perwakilan GMNI, Ramos, dalam pandangannya menyoroti perlunya penyamaan perspektif soal Pasal 33 sebelum membahas resolusi HAM di Papua. Ia menilai bahwa negara sesungguhnya telah memberikan sejumlah perhatian khusus di bidang pendidikan bagi masyarakat Papua, namun pelaksanaannya masih perlu dikaji lebih dalam apakah sudah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat asli Papua.

Diskusi ini diharapkan menghasilkan pandangan-pandangan yang dapat berkontribusi nyata bagi pembangunan Papua dan resolusi HAM secara nasional.***

Artikel LMND: Pasal 33 Belum Ditegakkan di Tanah Papua pertama kali tampil pada Parade.id.

Intimidasi dan Penghentian Operasional Sepihak

Situasi di pabrik yang berlokasi di KBN Cakung, Jakarta Utara ini memanas sejak awal Maret 2026. Pengurus Basis Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI) melaporkan bahwa perusahaan berencana meliburkan karyawan mulai 13 Maret 2026 tanpa kepastian waktu kembali bekerja, dengan alasan pesanan produksi yang menurun.

Kondisi memburuk pada Rabu (11/3), saat manajemen diduga melakukan tindakan intimidasi. “Mesin absensi dimatikan, staf administrasi dilarang mencatat kehadiran, dan sejumlah karyawan diminta keluar dari area kerja,” tulis pernyataan resmi FSBPI. Bahkan, sempat terjadi insiden perampasan telepon genggam milik salah satu pengurus serikat oleh pimpinan perusahaan.

Tekanan Ekonomi bagi Buruh Perempuan

Ketua Basis FSBPI-KPBI PT Amos Indah Indonesia, Lindah, menegaskan bahwa kebijakan perusahaan ini sangat memukul para buruh perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga.

Perusahaan menawarkan kompensasi pengunduran diri yang dinilai tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Tekanan semakin berat karena THR—yang sangat dibutuhkan menjelang Hari Raya—dijadikan alat posisi tawar agar buruh mau mengundurkan diri secara sukarela.

Enam Tuntutan Utama Pekerja

Atas situasi tersebut, FSBPI menyatakan sikap tegas dengan mengajukan sejumlah tuntutan kepada manajemen PT Amos Indah Indonesia:

1. Pembayaran THR dan seluruh hak upah sesuai undang-undang.
2. Pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Jakarta, termasuk pemberian SK PKWTT bagi 5 buruh perempuan.
3. Pemenuhan hak pensiun bagi 2 buruh yang telah memenangkan perkara hukum.
4. Pembayaran rapel upah yang dipotong terhadap 20 buruh sejak Maret 2024.
5. Penolakan pemaksaan pengunduran diri yang melanggar hukum dan PKB.
6. Penghentian intimidasi dan pembukaan ruang dialog yang adil.

Hingga berita ini diturunkan, pihak serikat buruh masih mendesak perusahaan untuk transparansi terkait keberlanjutan operasional pabrik dan menghormati hak-hak normatif pekerja tanpa syarat. Belum ada tanggapan dari pihak perusahaan terkait pemberitaan di atas.

Artikel Buruh Amos Indah Indonesia Tolak Paksaan Resign dan Tuntut Pembayaran THR pertama kali tampil pada Parade.id.

Netty menekankan pentingnya strategi “sedia payung sebelum hujan” agar stabilitas industri domestik tetap terjaga.

“Eskalasi ketegangan antara AS-Israel dan Iran berpotensi memengaruhi rantai pasok energi global yang berdampak pada kenaikan biaya produksi manufaktur di dalam negeri. Hal ini dikhawatirkan dapat menekan efisiensi perusahaan jika tidak diantisipasi sejak dini,” ujar Netty dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/3/2026).

“Kita perlu mencermati dampak kenaikan harga energi terhadap sektor industri strategis, seperti petrokimia yang memasok bahan baku bagi banyak industri manufaktur lainnya. Jika sektor hulu terdampak, efek dominonya bisa dirasakan hingga ke hilir,” tambahnya.

Politisi dari PKS ini memandang bahwa stabilitas sektor hulu sangat krusial untuk mencegah potensi penyesuaian tenaga kerja atau pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Fokus utama kita adalah memastikan roda industri tetap berputar sehingga lapangan kerja tetap aman. Pemerintah perlu memperkuat dialog tripartit antara pengusaha dan buruh untuk merumuskan solusi bersama yang saling menguatkan,” lanjutnya.

Selain itu, Netty juga meminta pemerintah memastikan kesiapan jaring pengaman sosial ketenagakerjaan, seperti Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), agar tetap responsif sebagai bantalan bagi masyarakat di tengah situasi global yang dinamis.

“Dengan sinergi yang solid, kita berharap dampak ekonomi global ini bisa kita lalui tanpa mengganggu kesejahteraan para pekerja. Diplomasi yang kuat di luar negeri harus dibarengi dengan ketahanan ekonomi yang kokoh di dalam negeri,” pungkas Netty.***

Artikel Perang Timur Tengah Meluas, Wanti-wanti Badai PHK Intai Indonesia pertama kali tampil pada Parade.id.

Dalam aksi bertajuk “Perempuan Bersatu Melawan Penghancuran atas Tubuh” di Teater Besar Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, API mengeluarkan tiga tuntutan politik keras: menghentikan kebijakan ekonomi yang tunduk pada imperialisme baru, mengakui kekerasan negara terhadap perempuan sebagai kejahatan kemanusiaan, dan memulihkan sistem demokrasi dengan menjadikan suara perempuan sebagai penentu kebijakan.

Tubuh Perempuan di Bawah Kendali Negara

API menyoroti KUHP Baru yang masih menempatkan perempuan sebagai objek moralitas dan mengatur aborsi dengan pendekatan kriminalisasi, bukan hak reproduksi. Bersamaan dengan itu, kebijakan efisiensi anggaran yang menghapus atau memangkas biaya visum dinilai secara langsung menyingkirkan hak perempuan atas layanan keadilan dan pemulihan pascakekerasan.

“Kontrol atas tubuh perempuan telah menyebabkan kematian—baik secara langsung maupun tidak langsung. Di tengah femisida yang terus meningkat, negara tidak kunjung membentuk femicide watch,” tegas API dalam pernyataan sikapnya. Koalisi ini menuntut pembentukan mekanisme dokumentasi, pencegahan, dan pemulihan korban femisida segera.

Pekerja Perempuan: Fleksibel di Atas Kertas, Rentan di Lapangan

Di sektor ketenagakerjaan, API mengidentifikasi sistem kerja fleksibel—kontrak pendek, outsourcing, dan kerja informal—sebagai alat kontrol yang membuat buruh perempuan mudah di-PHK dan tidak berdaya menuntut upah layak, hak maternitas, maupun kebebasan berserikat. Kondisi ini paling parah dialami di sektor garmen, tekstil, elektronik, pertambangan, hingga perkebunan kelapa sawit.

Pekerja rumah tangga (PRT) disebut dalam posisi paling rentan: bekerja di ruang privat tanpa pengawasan dan mekanisme pengaduan yang memadai. RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang telah diperjuangkan selama 22 tahun hingga kini belum juga disahkan oleh DPR. API juga mengkritik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menggunakan 83,4% dana pendidikan dari anggaran Rp 335 triliun di 2026, namun dinilai menggerus mata pencaharian perempuan seperti pedagang kantin dan penjual sayur, serta mengabaikan kearifan pangan lokal.

Tanah Dirampas, Perempuan Dikriminalisasi

API juga menyoroti dampak proyek-proyek ekstraktif yang merampas tanah, air, dan hutan—sumber kehidupan yang selama ini dikelola perempuan. Ketika ruang hidup hancur akibat tambang atau perkebunan skala besar, perempuan menanggung beban ekologis berupa hilangnya sumber ekonomi, kesehatan, dan martabat. Lebih jauh, penolakan terhadap proyek-proyek tersebut kerap dibalas intimidasi dan kriminalisasi. API menuntut negara menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap perempuan pejuang lingkungan.

Sorotan Tajam pada Kebijakan Luar Negeri Prabowo

Tak hanya kebijakan domestik, API juga mengkritik keras langkah Presiden Prabowo yang menyetujui Agreements on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat. Kesepakatan ini dinilai sebagai bentuk ketertundukan politik dan ekonomi pada kekuatan global yang pro-perang, sekaligus melemahkan posisi Indonesia dalam mendukung perdamaian dunia—termasuk solidaritas terhadap Palestina, Iran, Lebanon, dan Pakistan.

“Bagi gerakan perempuan, perdamaian dunia adalah syarat mutlak untuk pembebasan tubuh perempuan dari segala bentuk kekerasan,” tulis API. Mereka menilai penguatan kontrol militer di ranah sipil berpotensi meningkatkan eskalasi kekerasan terhadap perempuan.

Sejarah Kekerasan Negara yang Hendak Ditutup Rapat

API juga menolak proyek penulisan ulang sejarah nasional yang dinilai hendak menghapus rekam jejak kekerasan negara terhadap perempuan. Koalisi ini mengingatkan peristiwa 1965, tragedi perkosaan massal Mei 1998, serta pembunuhan buruh perempuan Marsinah dan Ita Martadinata sebagai kejahatan yang harus diakui negara—bukan dilupakan.

“Politik pengakuan atas kekerasan tersebut adalah hal penting dan strategis agar kebijakan negara berpihak pada ketidakberulangan peristiwa serupa,” tegas API.

Hari Perempuan Internasional diperingati setiap 8 Maret. API menyebut momentum ini sebagai ruang reflektif sekaligus perayaan atas capaian perempuan untuk menjadi subjek—bukan objek—dalam kehidupan personal, masyarakat, dan bernegara. Aksi “Panggung Perempuan” yang menampilkan suara komunitas perempuan akar rumput digelar di Teater Besar TIM, Jakarta Pusat.

Artikel 93 Organisasi Serukan Perlawanan Terbuka kepada Prabowo-Gibran Sambut Hari Perempuan pertama kali tampil pada Parade.id.