Jakarta (parade.id)- Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar diskusi publik peringatan satu tahun program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Rumah Resonansi ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (8/1/2025). Diskusi yang dihadiri 30 peserta dari berbagai elemen aktivis dan media ini mengangkat tema kritis: “Kroni Untung, Anak-Anak Diracun.”
Enam narasumber dari organisasi berbeda menyampaikan evaluasi tajam terhadap program MBG dari sisi politik, pendidikan, sosial, hingga kedaulatan pangan. Hadir sebagai narasumber Ubaid Matraji (JPPI), Fachrial Kautsar (CISDI), Mufida (FIAN Indonesia), Ahmad Arif (Jurnalis Kompas), Yassar Aulia (ICW), dan Ayib Said A. (KRKP).
Infrastruktur Pendidikan Terabaikan
Ubaid Matraji dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) memaparkan kondisi memprihatinkan infrastruktur pendidikan dasar. Lebih dari 60 persen sekolah dasar di Indonesia berada dalam kondisi rusak, dengan kesenjangan wilayah yang sangat timpang antara Jakarta dan daerah luar Jawa.
“Ketika sekolah-sekolah masih rusak, guru-guru belum bermutu, lalu anggaran pendidikan justru dialihkan ke MBG, maka yang terjadi bukan perbaikan kualitas, tapi kemunduran sistemik,” tegas Ubaid.
Ia mempertanyakan klaim bahwa MBG dapat meningkatkan kemampuan matematika dan bahasa Inggris siswa. Data perbandingan nilai Ujian Nasional 2019 dengan tes kompetensi 2025 justru menunjukkan penurunan prestasi.
35 Persen Anak Terima Makanan Bermasalah
Fachrial Kautsar dari CISDI menyajikan hasil kajian yang menggali langsung suara anak. Survei terhadap 1.624 responden anak dari 12 provinsi pada Juli-Agustus 2025 mengungkap fakta mengkhawatirkan.
Sebanyak 35,2 persen anak mengaku pernah tidak menghabiskan MBG karena makanan basi, berbau, tidak layak dikonsumsi, bahkan masih mentah. Lebih memprihatinkan, 35,9 persen responden pernah menerima makanan rusak atau basi, dan 11 anak mengaku terpaksa menghabiskan makanan bermasalah tersebut karena takut mubazir atau merasa bersalah.
“Program yang diklaim sebagai intervensi gizi justru dalam praktiknya berpotensi menjadi faktor risiko kesehatan anak akibat masifnya kasus keracunan,” ungkap Fachrial.
Rezim Pangan Korporasi
Mufida dari FIAN Indonesia membedah MBG dari perspektif teori rezim pangan korporasi. Menurutnya, program ini menunjukkan indikasi kuat adanya corporate food regime dan state-capital nexus, di mana negara berperan menjembatani kepentingan korporasi mendapatkan pasar yang tetap dan berskala besar.
“Di hulu, tidak ada upaya serius mengubah tatanan sistem pangan. Yang terjadi justru berbagai bencana ekologis akibat degradasi hutan dan pembukaan lahan besar-besaran untuk sawit,” kritik Mufida.
Ia menyoroti keterkaitan MBG dengan proyek Food Estate yang menciptakan sentralisasi produksi dan distribusi pangan dari hulu ke hilir, dengan potensi keuntungan mencapai 1,3 miliar rupiah per hari.
Belajar dari Jepang dan Brasil
Ahmad Arif, jurnalis Kompas, membandingkan MBG dengan praktik serupa di negara lain. Di Brasil, program makan di sekolah dijamin sebagai hak anak, bukan bantuan sosial. Bahan pangan dibeli langsung dari petani lokal, bukan dari grosir besar.
“Pertanyaannya, kenapa modelnya justru lewat yayasan? Karena ketika lewat yayasan, logikanya berubah menjadi logika filantropi dan bantuan sosial, bukan pemenuhan hak,” ujar Ahmad.
Di Jepang, program makan siang menjadi bagian integral dari pendidikan, bukan sekadar memberi makan kenyang.
Tata Kelola Buruk dan Potensi Korupsi
Yassar Aulia dari ICW menyoroti lemahnya tata kelola dan transparansi program. Hingga kini, informasi mengenai pelaksana program, proses pemilihan, alur kontrak, dan mekanisme pengawasan tidak dibuka memadai kepada publik.
“Dalam Peraturan Pemerintah tentang MBG, khususnya Pasal 61, terdapat indikasi kuat kelonggaran dalam pengadaan barang dan jasa. Ini sangat berbahaya karena pengadaan adalah titik paling rawan praktik korupsi,” tegas Yassar.
Ancaman Kedaulatan Pangan
Ayib Said dari KRKP mengingatkan bahwa setiap kebijakan pangan membentuk pola konsumsi baru yang tidak netral. Menu MBG yang didominasi rasa asin dan manis berpotensi mengubah budaya pangan dan struktur produksi.
“Pola konsumsi akan membentuk pola produksi, dan pada akhirnya menentukan relasi kuasa dalam sistem pangan. Ini bukan hanya soal dapur MBG, tetapi soal siapa yang mengendalikan pangan masyarakat ke depan,” ungkap Ayib.
Diskusi yang berlangsung hingga pukul 16:15 WIB ini juga disaksikan pakar hukum tata negara Ferry Amsari. Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab dari wartawan dan media online.
