Jakarta (parade.id)- Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan solusi bagi persoalan pendidikan, bahkan berpotensi memperburuk kondisinya. Penilaian itu disampaikan Eva Nurcahyani dari ICW dalam konferensi pers Koalisi Selamatkan Pendidikan Indonesia, Senin (9/3/2026), di Kantor LBH Jakarta.
Eva menegaskan, akar masalah pendidikan Indonesia bukan soal gizi, melainkan tiga hal mendasar: sertifikasi guru yang belum merata, kerusakan infrastruktur ruang kelas, dan rendahnya kualitas pembelajaran secara keseluruhan. “Dengan anggaran MBG yang sangat fantastis dan kini menyedot anggaran pendidikan di APBN 2026, kami melihat MBG bukan penyelesaian masalah pendidikan,” ujarnya.
ICW mengutip riset IDEAS dan Dompet Dhuafa yang menunjukkan potret kesejahteraan guru yang memprihatinkan: 42,4% guru berpenghasilan di bawah Rp2 juta per bulan, bahkan pada guru honorer dan kontrak angkanya mencapai 74,3%. Akibatnya, 55% guru memiliki pekerjaan sampingan, 79,6% memiliki utang, dan 56% pernah menggadaikan barang saat kebutuhan mendesak.
Di tengah kondisi itu, MBG justru menambah beban kerja guru. Berdasarkan pemantauan ICW bersama mitra di Jabodetabek, Bandung, DIY, Sumatera, NTB, NTT, dan Bali, guru kini difungsikan sebagai pelaksana teknis program: mengawasi distribusi makanan, mencatat siswa yang alergi, membujuk siswa yang menolak makan, mengelola alat makan, hingga menangani kasus keracunan. Mereka pula yang menanggung protes orang tua saat makanan bermasalah.
“Guru yang seharusnya fokus mengajar, kini bertanggung jawab atas kehilangan omprengan. Waktu dan fokus pada kegiatan belajar mengajar pun berkurang,” kata Eva.
ICW juga menyoroti rapuhnya regulasi MBG. Peraturan Presiden soal tata kelola MBG baru disahkan 10 bulan setelah program berjalan. Selama itu, rujukan pelaksanaan mayoritas hanya berupa aturan internal Badan Gizi Nasional (BGN), bukan produk hukum yang memadai.
Lebih jauh, MBG masuk kategori proyek strategis nasional sehingga pengadaan barang dan jasanya dapat dilakukan lewat penunjukan langsung — mekanisme yang minim transparansi dan sulit diawasi publik. ICW menemukan adanya afiliasi partai politik dan lingkaran tim pemenangan Prabowo yang turut terlibat dalam pengelolaan dapur MBG di berbagai daerah.
“Wajar BGN terkesan tak bisa disentuh. Program ini diatur sesuka hati, sementara standar pengadaan justru dilonggarkan, bukan diperketat,” tegas Eva.
ICW bersama Koalisi Selamatkan Pendidikan Indonesia mendesak pemerintah mengembalikan anggaran pendidikan untuk membenahi persoalan mendasar: peningkatan kesejahteraan guru, perbaikan infrastruktur sekolah, dan peningkatan mutu pembelajaran.