Jakarta (PARADE.ID)- Menteri Sosial (Mensos) diusulkan untuk memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi basis data penerima bantuan sosial. Demikin itu tugas utama Mensos, dan harusnya fokus.
“daripada repot buatin KTP bagi para gelandangan di DKI,” demikian usul Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, Kami (20/1/2021), di akun Twitter-nya.
Menurut dia, tidak cukup dengan hanya mengubah skema ke dalam bentuk tunai. Tapi perlu mengintegrasikan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) hingga bansos daerah/desa.
“Jadikan reintegritas & soliditas data sebagai momentum bagi penyatuan skema bansos ke skema tunggal (terkonsolidasi).”
Usul Mardani ini dengan alasan adanya temuan KPK 16,7 juta orang tanpa NIK dan 1,06 juta NIK ganda pada sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.
Menurut dia harusnya hal itu yang perlu menjadi perhatian serius Mensos Risma. Apalagi hal tersebut menjadi salah satu akar masalah dan sumber penyebab korupsi di tubuh Kemensos selama ini.
(Rgs/PARADE.ID)
![Kebijakan Efisiensi Pemerintah Penyebab Karyawan Hotel [Banyak] Di-PHK](https://parade.id/wp-content/uploads/2025/06/8DD5286B-C8DC-4202-AB1A-0D158ED30BB0-120x86.jpeg)
![Kebijakan Efisiensi Pemerintah Penyebab Karyawan Hotel [Banyak] Di-PHK](https://parade.id/wp-content/uploads/2025/06/8DD5286B-C8DC-4202-AB1A-0D158ED30BB0-350x250.jpeg)
