Jakarta (parade.id)- Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) menjawab pihak tertentu yang mempertanyakan RUU Perampasan Aset yang dianggap ditolak DPR RI. Kata HNW, itu isu.
Faktanya, kata dia, sebaliknya. DPR sudah setuju RUU Perampasan Aset masuk dalam prolegnas prioritas 2023.
“Tapi justru Pemerintah,inisiator RUU tsb, yang belum ajukan Naskah Akademis dan Draft RUU tsb untuk bisa dibahas oleh DPR,” kata HNW, Jumat (7/4/2023).
Politisi PKS ini malah mengusulkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Perampasan Aset bila aturan itu dianggap genting.
“Kalau memang mau lebih cepat pengesahannya, dan dirasakan adanya keperluan genting dan mendesak, Presiden bisa kembali mengajukan aturan perampasan aset ini dalam bentuk Perppu dengan alasan kegentingan yang memaksa, sebagaimana yang sudah biasa dilakukan pemerintah,” kata HNW dikutip dari laman resmi Fraksi PKS, Jumat (7/4/2023).
HNW yakin Perppu Perampasan Aset bakal disetujui oleh mayoritas fraksi di parlemen. Bahkan, ia menyatakan PKS akan mendukung perppu tersebut.
Pradigma RUU Perampasan aset
Pihak yang didakwa dalam suatu tindak pidana tidak hanya subjek hukum sebagai pelaku kejahatan melainkan juga aset yang diperoleh dari kejahatan tersebut
RUU Perampasan ASet sebenarnya sudah diinisiasi sejak tahun 2003 dan masuk ke dalam daftar Prolegnas pada periode kedua pemerintahan Presiden SBY.
(Rob/parade.id)
