Presiden ASPIRASI, Mirah Sumirat menyatakan bahwa formula tersebut gagal menjawab kebutuhan nyata para buruh di lapangan.

“Kami kecewa karena rumus tersebut tidak mencerminkan dan tidak menjamin terpenuhinya Kebutuhan Hidup Layak (KHL) bagi pekerja dan keluarganya. Putusan Mahkamah Konstitusi secara jelas menyatakan bahwa upah minimum harus mengandung prinsip KHL, keadilan, dan kemanusiaan, bukan sekadar pendekatan teknokratis berbasis angka makroekonomi,” tegas Mirah dalam keterangan tertulisnya, Rabu (17/12/2025)

Mirah juga menyoroti keterlambatan penetapan kebijakan pengupahan yang seharusnya diputuskan pada November 2025, namun baru rampung menjelang akhir Desember. Ia menilai waktu pembahasan yang lama seharusnya menghasilkan kebijakan yang berpihak pada buruh, bukan justru menetapkan kenaikan yang minimal.

Di tengah lonjakan harga kebutuhan pokok, transportasi, listrik, BBM, pendidikan, hingga kesehatan, kenaikan upah tanpa pengendalian biaya hidup dianggap sia-sia. Hal ini dikhawatirkan tidak akan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan pekerja.

Lebih lanjut, ASPIRASI mengingatkan bahwa pelimpahan wewenang penetapan UMP kepada pemerintah daerah berisiko memicu gelombang protes.

“Pelimpahan ini berpotensi memicu kekecewaan dan aksi unjuk rasa di berbagai daerah. Situasi ini tentu tidak kondusif bagi stabilitas hubungan industrial dan iklim ketenagakerjaan nasional,” tambah Mirah.

Menyikapi kondisi tersebut, ASPIRASI mendesak Pemerintah untuk segera melakukan langkah-langkah berikut:

1. Tinjau Ulang Rumus UMP: Merevisi formula penetapan agar benar-benar berbasis pada instrumen Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
2. Kendalikan Harga Kebutuhan: Melakukan langkah konkret dalam menekan harga bahan pokok dan layanan dasar agar daya beli buruh tidak tergerus inflasi.
3. Libatkan Serikat Pekerja: Membuka ruang dialog yang substantif dan bermakna bagi serikat pekerja dalam setiap proses pengambilan kebijakan pengupahan.

Tanpa langkah korektif, Mirah menilai kebijakan ini hanya akan memperlebar ketimpangan ekonomi dan memicu konflik industrial yang berkepanjangan.

“Kami berharap kebijakan pengupahan ke depan mampu menciptakan keadilan, kepastian, dan kesejahteraan bagi pekerja, sekaligus menjaga hubungan industrial yang harmonis dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Artikel UMP 2026 Rumusnya Dinilai Tidak Menjamin KHL pertama kali tampil pada Parade.id.

Sebagai bagian dari upaya memperdalam kajian atas rencana tersebut, pada 10 Desember 2025 telah diselenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Restrukturisasi Telkom Group: Tantangan Bisnis, Perlindungan Pekerja, dan Tanggung Jawab Negara”. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara ASPIRASI dan Serikat Pekerja Telkom Group.

FGD tersebut menghadirkan narasumber antara lain Afriansyah Noor (Wakil Menteri Ketenagakerjaan), Jumhur Hidayat (Ketua Umum KSPSI), Mirah Sumirat, (Presiden ASPIRASI), Kun Wardana Abyoto (akademisi dan praktisi), Willy Saelan (Direktur HCM Telkom), serta Nashri (Ketua Umum SEKAR Telkom) sebagai tuan rumah.

Kegiatan ini dihadiri oleh pengurus serikat pekerja Telkom Group dari Sabang hingga Merauke, termasuk perwakilan Telkomsel, Telkom Akses, PINS, Sigma, Infomedia Nusantara, dan entitas lainnya, yang mewakili lebih dari 21.000 karyawan.

Dalam FGD tersebut, Kun Wardana Abyoto menegaskan bahwa BUMN tidak boleh semata-mata berorientasi pada profit. Restrukturisasi BUMN harus mempertimbangkan tidak hanya efisiensi jangka pendek (short term gain), tetapi juga dampak jangka panjang (long term pain), khususnya terhadap isu ketenagakerjaan yang berpotensi memicu PHK massal. Ia menekankan pentingnya pelibatan serikat pekerja sebagai bagian dari transparansi dan keadilan, dengan mencontohkan praktik hubungan industrial di perusahaan telekomunikasi NTT Jepang yang mampu menjaga keharmonisan hubungan industrial selama lebih dari 40 tahun.

Sementara itu, Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa ideologi gerakan buruh berlandaskan solidaritas dan menempatkan sektor telekomunikasi sebagai sektor strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak, sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945. Ia menekankan pentingnya kedaulatan negara dalam sektor digital dan telekomunikasi, serta menolak liberalisasi kepemilikan asing (revolution of ownership), namun mendukung perbaikan tata kelola manajemen (revolution of management). Serikat pekerja, menurutnya, harus tetap kritis terhadap kebijakan manajemen, khususnya jika berpotensi merugikan negara atau pekerja, serta menuntut komunikasi yang bijak agar tidak menimbulkan keresahan akibat isu PHK massal.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, menyampaikan bahwa pekerja Telkom merupakan bagian dari BUMN strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung agenda nasional. Pemerintah, tegasnya, berkomitmen mencegah persoalan ketenagakerjaan, termasuk memastikan tidak terjadinya PHK paksa. Ia juga menegaskan bahwa manajemen, baik di induk maupun anak perusahaan, wajib menghormati hak berserikat sesuai peraturan perundang-undangan, serta menyatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan siap menjadi mediator dan katalisator untuk menjaga hubungan industrial yang konstruktif.

Sementara itu, SEKAR Telkom menyatakan sikap menolak rencana pengalihan aset dan pembentukan strategic holding tanpa perbaikan fundamental tata kelola bisnis. SEKAR Telkom menegaskan komitmennya untuk mengawal proses restrukturisasi agar tetap sejalan dengan kepentingan nasional, perlindungan pekerja, dan keberlanjutan bisnis, serta membuka ruang komunikasi dengan manajemen, pekerja, dan publik demi menjaga kedaulatan digital Indonesia.

ASPIRASI menegaskan bahwa restrukturisasi dalam bentuk apa pun—baik holding, spin-off, maupun pengalihan fungsi ke anak perusahaan—tidak boleh menjadi jalan pintas untuk mengurangi hak, status, dan perlindungan pekerja. Hal tersebut disampaikan oleh Mirah Sumirat selaku Presiden ASPIRASI, dalam keterangan tertulisnya kepada media, Senin (15/12/2025).

Sebagai BUMN strategis, Telkom Group memikul tanggung jawab ganda: menjaga kinerja bisnis sekaligus menjamin keadilan dan kepastian kerja bagi seluruh pekerja, baik di induk maupun di anak perusahaan.

ASPIRASI mencatat bahwa pengalaman restrukturisasi di berbagai BUMN kerap menimbulkan risiko, antara lain:

• Perubahan status hubungan kerja;

• Ketidakpastian jenjang karier;

• Ketimpangan kesejahteraan antara pekerja induk dan anak perusahaan;

• Potensi penghilangan hak normatif pasca holding dan spin-off.

“ASPIRASI menolak praktik restrukturisasi yang menjadikan pekerja sebagai objek efisiensi. Holding dan spin-off tidak boleh menjadi cara terselubung untuk menurunkan perlindungan pekerja,” tegas Mirah.

Sehubungan dengan rencana bisnis Telkom Group, ASPIRASI menyampaikan lima tuntutan utama, yaitu:

1. Jaminan tertulis tidak adanya PHK sepihak, penurunan status kerja, maupun pengurangan hak normatif akibat holding, spin-off, atau penataan anak perusahaan.

2. Kesetaraan perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh pekerja Telkom Group tanpa diskriminasi.

3. Dialog sosial yang bermakna dan transparan dengan serikat pekerja sejak tahap perencanaan restrukturisasi.

4. Program reskilling dan upskilling yang nyata bagi pekerja terdampak perubahan struktur organisasi dan model bisnis.

5. Kehadiran aktif negara, baik sebagai pemegang saham maupun regulator, guna memastikan restrukturisasi BUMN berjalan sesuai amanat konstitusi dan prinsip keadilan sosial.

ASPIRASI menegaskan bahwa transformasi Telkom Group hanya akan berhasil jika dilakukan secara inklusif, berkeadilan, dan menghormati martabat pekerja. Restrukturisasi yang kuat adalah restrukturisasi yang memperkuat perusahaan tanpa menciptakan ketidakpastian dan ketimpangan bagi pekerjanya.

ASPIRASI menyatakan siap berdialog serta mengawal secara ketat seluruh proses restrukturisasi Telkom Group demi melindungi pekerja dan kepentingan nasional. “Pekerja terlindungi, Telkom maju, negara hadir,” tandas Mirah.*

Artikel Restrukturisasi Telkom Group Skema Holding Spin-Off Disorot ASPIRASI pertama kali tampil pada Parade.id.

Presiden ASPIRASI, Mirah Sumirat dalam keterangan pers tertulisnya hari ini menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban. Namun ia menegaskan, tragedi ini bukan sekadar musibah biasa, melainkan indikasi nyata kelalaian pengelola gedung dan lemahnya pengawasan pemerintah.

“Tragedi ini adalah alarm keras bagi pemerintah dan seluruh pemilik gedung. K3 bukan formalitas—ini soal nyawa manusia. Kebakaran yang merenggut lebih dari 20 pekerja adalah bukti kelalaian sistemik,” tegas Mirah.

ASPIRASI mengklaim telah berulang kali menerima laporan bahwa banyak gedung perkantoran di Jakarta, termasuk gedung berlantai tinggi dan berisiko, tidak memenuhi standar K3 yang memadai.

Beberapa pelanggaran yang kerap ditemukan antara lain: jalur evakuasi tidak optimal, alat pemadam kebakaran tidak berfungsi, sistem alarm tidak memenuhi standar, tidak adanya pelatihan evakuasi rutin, serta penyimpanan bahan berbahaya yang tidak sesuai prosedur.

Menurut Mirah, kebakaran Gedung Terra Drone memperkuat dugaan bahwa kurangnya pengawasan dan audit keselamatan telah membahayakan jutaan pekerja di ibu kota.

ASPIRASI mendesak pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera bertindak dengan empat langkah konkret:

Pertama, melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh gedung perkantoran, terutama yang menyimpan bahan berisiko tinggi seperti baterai litium dan perangkat elektronik. Kedua, menindak tegas pemilik gedung yang terbukti lalai atau tidak memenuhi standar K3.

Ketiga, merevisi dan memperketat regulasi K3, termasuk kewajiban pelatihan evakuasi bagi seluruh pekerja. Keempat, meningkatkan kapasitas pengawasan melalui inspeksi rutin, bukan hanya setelah terjadi bencana.

“Negara wajib hadir. Jangan biarkan tragedi ini menjadi statistik berikutnya. Setiap gedung yang mempekerjakan manusia wajib memenuhi standar keselamatan tanpa kompromi,” ujar Mirah.

Kepada seluruh manajemen gedung dan perusahaan, ASPIRASI meminta agar segera melakukan pemeriksaan internal fasilitas K3, memastikan jalur evakuasi siap digunakan, menempatkan petugas K3 bersertifikat, dan memberikan pelatihan rutin untuk pekerja.

“Tidak boleh ada satu pun pekerja yang pulang tinggal nama hanya karena kelalaian pihak pengelola gedung. Ini harus dihentikan,” pungkas Mirah menutup keterangan persnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun pengelola Gedung Terra Drone terkait tuduhan kelalaian K3 ini.

Artikel Gedung Terra Drone Kemayoran Kebakaran Bukti Kegagalan Sistemik Penerapan K3 pertama kali tampil pada Parade.id.

“Setiap rupiah yang dikorupsi adalah hak buruh dan pekerja yang dirampas. Korupsi membuat buruh sengsara dan membuat negara merana,” tegas Mirah Sumirat, Presiden ASPIRASI, dalam keterangan pers tertulis yang disampaikan kepada media, Senin (8/12/2025).

Mirah mengingatkan bahwa dampak korupsi tidak hanya dirasakan pekerja secara langsung melalui kebocoran anggaran untuk upah layak, jaminan sosial, dan layanan publik. Praktik curang ini juga merusak iklim investasi nasional.

Mengutip data World Economic Forum (WEF) tahun 2014, ia menyebut korupsi tercatat sebagai hambatan nomor satu bagi investasi di Indonesia, bahkan mengungguli persoalan infrastruktur, birokrasi, dan kepastian hukum.

“Ini membuktikan korupsi tidak hanya menyengsarakan rakyat, tetapi juga menghambat penciptaan lapangan kerja,” ujar Mirah.

ASPIRASI mengajukan empat sikap tegas dalam pemberantasan korupsi:

1. Pengesahan UU Perampasan Aset Segera
ASPIRASI mendesak pemerintah dan DPR mempercepat pengesahan undang-undang ini untuk menutup ruang gerak koruptor dan memastikan aset hasil korupsi dikembalikan untuk kepentingan publik.

2. Penguatan Independensi Lembaga Antikorupsi
Organisasi buruh ini menuntut lembaga pemberantasan korupsi tetap independen dan bebas dari intervensi politik.

3. Transparansi Anggaran Ketenagakerjaan
ASPIRASI mendorong pengawasan ketat terhadap anggaran jaminan sosial, pelatihan kerja, dan program publik lainnya agar tidak bocor akibat korupsi.

4. Membangun Budaya Anti Korupsi
ASPIRASI mengajak seluruh masyarakat, termasuk kalangan buruh, untuk tidak menoleransi praktik korupsi sekecil apa pun melalui integritas dan keteladanan.

Menutup keterangannya, Mirah menegaskan bahwa pemberantasan korupsi adalah bagian dari perjuangan untuk masa depan buruh dan Indonesia.

“Negara yang bebas korupsi adalah negara yang mampu menjamin kesejahteraan pekerja, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan menarik investasi yang sehat,” pungkasnya.

Hingga kini, belum ada respons resmi dari DPR maupun pemerintah terkait desakan pengesahan UU Perampasan Aset yang telah lama tertunda tersebut.

Artikel ASPIRASI: Korupsi Penghambat Investasi Nomor Satu pertama kali tampil pada Parade.id.

Presiden ASPIRASI, Mirah Sumirat, menyatakan bahwa pengakuan negara terhadap Marsinah bukan hanya bentuk penghormatan kepada almarhumah, tetapi juga merupakan kemenangan moral bagi seluruh pekerja di Indonesia yang terus memperjuangkan keadilan, kesejahteraan, dan hak-hak konstitusional buruh.

“Marsinah adalah simbol keberanian, keteguhan, dan suara yang tidak pernah padam dalam memperjuangkan hak-hak pekerja. Penetapan ini mengukuhkan bahwa perjuangan buruh adalah bagian dari perjuangan bangsa,” demikian disampaikan Mirah lewat keterangan tertulisnya, Senin (10/11/2025).

Marsinah adalah buruh perempuan yang pada tahun 1993 gugur setelah mengorganisir aksi protes terkait kenaikan upah minimum di Jawa Timur. Kasusnya menjadi simbol nyata bahwa perjuangan atas hak pekerja tidak boleh dibayar dengan nyawa.

Mirah menilai, penetapan ini membawa tiga makna penting:

1. Pengakuan Negara

Negara akhirnya mengakui perjuangan dan pengorbanan buruh dalam sejarah kemerdekaan dan pembangunan nasional.

2. Keadilan Sosial

Gelar ini adalah bentuk koreksi sejarah atas ketidakadilan dan pembungkaman suara keadilan bagi kaum pekerja.

3. Inspirasi Gerakan Buruh

Marsinah menjadi simbol perjuangan yang menginspirasi generasi muda buruh untuk tidak takut memperjuangkan haknya.

ASPIRASI juga menyerukan kepada Pemerintah agar penetapan gelar ini disertai dengan keberlanjutan perjuangan dalam bentuk:

• Penegakan hak pekerja untuk berserikat tanpa intimidasi,

• Sistem pengupahan yang adil dan manusiawi,

• Perlindungan hukum terhadap aktivis dan pengurus serikat pekerja.

“Penghargaan ini bukan penutup, tetapi pembuka jalan bagi perjuangan buruh yang lebih beradab. Jangan sampai ada Marsinah-Marsinah baru di masa depan,” tegas Mirah.

Mirah dalam menutup keterangan persnya  mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan momen ini sebagai refleksi bahwa pekerja bukan objek produksi, melainkan subjek pembangunan yang memiliki martabat dan hak yang setara sebagai warga negara.*

Artikel Penetapan Marsinah sebagai Pahlawan Nasional Kemenangan Gerakan Buruh pertama kali tampil pada Parade.id.

Presiden ASPIRASI, Mirah Sumirat menyampaikan bahwa kebijakan ini akan memberikan ruang lebih besar bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari di tengah meningkatnya biaya hidup.

“Keringanan ini bukan hanya meringankan beban pekerja, tetapi juga akan meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan penghasilan yang lebih utuh dibawa pulang, pekerja dapat lebih leluasa memenuhi kebutuhan keluarga,” tegas Mirah dalam keterangannya, Kamis (18/92025).

Mirah  menilai kebijakan ini juga berpotensi memperkuat perekonomian nasional. Ketika daya beli pekerja meningkat, konsumsi rumah tangga sebagai motor utama perekonomian Indonesia akan ikut terdorong. Konsumsi yang meningkat mendorong produksi. Kalau ini terjadi tidak menutup kemungkinan hal ini akan  memicu pembukaan lapangan kerja baru.

Namun demikian, Mirah  juga memberikan catatan penting agar kebijakan ini tidak dijadikan alasan oleh pengusaha untuk menahan kenaikan upah. Pemerintah perlu memastikan agar perusahaan tetap menjalankan kewajiban menaikkan upah sesuai regulasi dan kondisi ekonomi. Dan diharapkan Pemerintah harus serius menutup kebocoran pajak korporasi besar.

Selain itu, Mirah mendorong pemerintah memperkuat penerimaan negara dengan memperluas basis pajak pada kelompok berpenghasilan tinggi serta perusahaan besar, sehingga prinsip keadilan dan pemerataan tetap terjaga.

“Kami akan terus mengawal kebijakan ini agar benar-benar memberikan manfaat bagi pekerja, sekaligus menjadi instrumen memperkuat keadilan sosial di Indonesia,” pungkas Mirah.*

Artikel ASPIRASI Sambut Positif Kebijakan Bebas Pajak Pekerja Berupah di Bawah 10 Juta pertama kali tampil pada Parade.id.

Banyak penyebab atas terjadinya PHK massal tersebut, menurut Mirah. Tapi hal itu tergantung dari jenis sektor industri.

“Namun saya menyoroti salah satu yang paling dirasakan sebab terjadinya tutupnya perusahaan dan sepinya perdagangan domestik kita adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8 tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Bahwa peraturan tersebut telah membuat membanjirnya barang-barang impor ke Indonesia,” terangnya.

“Barang yang datang ke Indonesia ternyata barang yang sudah ada dan diproduksi di Indonesia, mulai dari pakaian jadi, tas, dan perlengkapannya sampai suku cadang kendaraan seperti baut masuk ke Kndonesia dengan harga yang lebih murah dari barang lokal yang ada di Indonesia,” tambahnya.

Dampak lain yang menyedihkan kata Mirah adalah juga menyasar pedagang tradisional dan UMKM Indonesia, seperti pedagang pasar yang ada di Tanah Abang Jakarta, Pasar Kliwon Kudus Jawa Tengan, Surabaya, dan di daerah lain yang ada di seluruh Indonesia.

“Lihat kondisi pasar yang saya sebutkan kondisinya sepi dari pembeli sehingga mereka banyak yang menutup usahanya dan pada akhirnya PHK pada pekerja/buruh yang bekerja di sektor UMKM,” ungkapnya.

Pada akhirnya kata Mirah, perusahaan lokal tutup karena hasil barang produksi tidak ada yang beli—banjirnya produk impor dan PHK massal pun terjadi. Ia pun meminta kepada Pemerintah untuk mencabut Permendag di atas untuk menyelamatkan pekerja/buruh dan pelaku usaha Indonesia.

(Rob/parade.id)

Artikel PHK Menghantui Pekerja/Buruh, Mirah Minta Permendag Nomor 8/2024 Dicabut pertama kali tampil pada Parade.id.

“Sungguh aneh dan tidak habis pikir mengingat Indonesia adalah negara agraris , kenapa Harga berasnya bikin rakyat menangis!” Lalu buat apa keberadaan Badan Pangan Nasional ( BAPANAS) jika tidak bisa mengendalikan harga Pangan?!” Demikian disampaikan oleh Mirah Sumirat dalam keterangan Pers tertulisnya pada media(3/10/2024).

Mirah Sumirat dengan nada kecewa menyampaikan bahwa salah satu fungsi BAPANAS adalah stabilisasi pasokan dan harga pangan. Jika harga beras Indonesia lebih mahal dari negara-negara di ASEAN itu artinya Fungsi BAPANAS tidak berjalan.

Sebelumnya Indonesia punya Badan Urusan Logistik ( BULOG) yang salah satu fungsinya hampir sama dengan BAPANAS yaitu stabilisasi pasokan dan harga pangan.

“Kenapa tidak dimaksimalkan saja Fungsi BULOG dari pada Pemerintah membuat badan baru seperti BAPANAS yang ternyata hanya menjadi ‘Bayangan’ keberadaan BULOG dan dari kacamata anggaran, keberadaan BAPANAS tidak efektif malah terjadi pemborosan APBN dengan membayar mahal para pejabat BAPANAS”. Demikian disampaikan Mirah Sumirat dengan nada kesal.

Mirah Sumirat mengungkapkan bahwa  Beras sejak jaman dulu sudah menjadi makanan pokok di Indonesia, jenisnya juga banyak ragam, ada beras Putih, beras merah, beras ketan, beras hitam , beras coklat, beras organik. Kekayaan hayati yg luar biasa mungkin tidak ada dinegara lain.

Kesuburan tanah Indonesia telah memberikan sumbangan besar bagi kekayaan alam hayati dan ini perlu dikelola dengan sangat baik oleh orang – orang yang mengerti atau punya kompetensi atas hal ini. Jika di berikan pengelolaannya kepada orang yang salah maka yang terjadi adalah buruknya pengelolaan.

Indonesia memiliki sumber daya Alam luar biasa berlimpah hal ini telah memberikan sumbangan besar bagi Korporasi dan sangat mempengaruhi persaingan karena memiliki kekuatan besar, menguasai pasar dengan menekan harga beras sehingga petani kita mengalami kesulitan dalam bersaing, disisi lain Negara belum membantu secara maksimal.

Mirah Sumirat Berharap hal ini dapat disikapi dengan serius oleh pemerintahan yang baru, dengan memberikan insentif bagi petani dan mengajak generasi muda mau bekerja sebagai petani , pertanian merupakan penyerapan tenaga kerja yang besar, bisa menjadi pilihan yang menjanjikan untuk hidup sejahtera di tengah-tengah keberadaan Undang-undang Omnibuslaw Cipta Kerja sudah tidak memihak kepada pekerja / buruh dengan upah murah,Job Security tidak ada, mudah di PHK, sistem kerja kontrak berkepanjangan.

Mirah Sumirat memberikan saran terkait permasalahan pertanian. Segera perbaiki sistem irigasi sehingga kebutuhan air bagi petani bisa tercukupi kapanpun.

Banyak anak bangsa yang pandai bisa membuat tehnologi pertanian yang modern, buat benih yang unggul, bisa mengetahui cuaca dan kandungan tanah yang cocok untuk jenis tanaman yang bisa menghasilkan panen yang unggul , bagaimana cara menghilangkan hama yang merugikan petani, misalnya tikus , dan hama lainnya.

Batasi Import dengan cara menjaga keseimbangan produksi beras lokal dan kebutuhan yang ada.

Subsidi Pupuk dan alat pertanian sehingga mengurangi beban biaya yang dikeluarkan oleh Petani.

Saat ini  petani mengeluhkan betapa sulitnya hanya untuk mendapatkan pupuk subsidi dan kenaikan pajak pertambahan nilai ( PPN) 11 persen berdampak pada harga pupuk yang semakin mahal. Belum lagi saat ini banyak Petani yang tidak memiliki lahan pertanian sendiri alias Petani penggarap.

Mereka tidak mempunyai sawah sendiri tetapi, mengolah sawah milik orang lain dengan sistem sewa atau bagi hasil.

Hal-hal yang sangat mendasar segera harus dilakukan, supaya kebutuhan pangan bagi rakyat Indonesia bisa teratasi , harga pangan terutama beras kembali murah bagi rakyat, sehingga keutuhan berbangsa dan bernegara bisa terjaga. Pungkas  Mirah Sumirat.*

Artikel Negara Agraris tapi Harga Berasnya bikin Nangis, Bapanas Ngapain Aja? pertama kali tampil pada Parade.id.

“Banyak lahan yang seharusnya bisa dijadikan lahan pertanian kini sudah jadi perumahan, ruko, vila, hotel, pabrik, lapangan golf dan lain-lain. Kehidupan sebagai petani tidak kunjung memberikan harapan yang pasti. Mereka ada yang menjual tanahnya karena terpaksa untuk memenuhi nafkah kebutuhan hidup mereka sehari hari,” demikian disampaikan Mirah dalam keterangan tertulis kepada parade.id, Selasa (24/9/2024).

“Akhirnya mereka menjadi buruh tani ditanah mereka yg dulu mereka miliki. Bahkan banyak tanah yang terbengkalai tidak diolah, karena sudah dibeli orang kaya untuk mencari keuntungan dengan spekulasi menunggu harga naik,” tambah Mirah.

Bagi petani yang masih memiliki lahan, itu pun sangat sempit—mereka bertahan mengelola tanahnya dengan susah payah, hasil yang sering gagal panen karena cuaca yang tidak menentu, pupuk subsidi yang sulit didapat, harga pada saat panen anjlok karena semua panen dengan jenis yang sama.

“Mereka juga terhimpit oleh para tengkulak yang sudah mematok harga yang rendah, jalan menuju akses untuk menjual hasil panen masih banyak yang rusak parah sehingga banyak hasil panen dibiarkan busuk karena biaya transportasinya tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh,” ungkap Mirah.

Mirah menyesalkan bahwa generasi muda petani sudah tidak mau lagi menjadi petani. Kondisi desa  kosong tanpa generasi mudanya.

“Mereka pergi ke kota mencari pekerjaan dengan pendidikan dan keterampilan apa adanya, jaminan sosial tidak ada, status kerja outsourcing, kontrak berkepanjangan sehingga rentan di PHK kapan pun, sehingga menambah ruwetnya kota – kota besar di Indonesia. Industrialisasi tidak berkembang, pekerjaan sulit. PHK terjadi di semua sektor pekerjaan,” papar Mirah.

Menurut Mirah, pertanian adalah sektor yang seharusnya banyak menyerap tenaga kerja. Tapi isu kedaulatan pangan menjadi ancaman bagi negara ini, seperti harga beras setelah ada kenaikan tidak ada tanda-tanda terjadi penurunan, beras harganya naik tetapi kehidupan petani tetap miskin. Belum lagi kata dia ketergantungan impor pangan yang menurutnya perlu dievaluasi lagi.

“Saatnya kita kembali memikirkan nasib petani karena Indonesia negara agraris. Negara dengan dua musim Panas dan musim hujan ini adalah merupakan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa buat kita yang lahir di Negara yang Gemah Ripah Lohjinawi,” kata dia.

“Negara yang kaya dan makmur tapi rakyatnya atau masyarakatnya tak dapat menikmat. Jangan sampai seperti pepatah, ‘Bagaikan tikus mati di lumbung padi’,” tandas Mirah.

(Rob/parade.id)

Artikel Petani Kusayang, Petaniku Malang pertama kali tampil pada Parade.id.

“Sepakat bahwa masa depan untuk hidup layak bagi pekerja/buruh itu sangat penting. Tapi pemotongan upah pekerja/buruh untuk tambahan dana pensiun jangka panjang sepertinya belum tepat diberlakukan untuk kondisi saat ini, karena kondisi ekonomi pekerja/buruh Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja,” demikian yang disampaikan Mirah Sumirat lewat keterangan pers tertulis, Kamis (12/9/2024).

“Sejak tahun 2020-2024 telah terjadi beberapa peristiwa seperti Covid-19, pemberlakuan UU Omnibus Law UU Cipta Kerja, dan pemberlakuan politik upah murah. Hal ini mengakibatkan PHK massal di hampir sebagian besar sektor industri,” lanjutnya. Dan menurut Mirah, ketiga peristiwa tersebut merupakan penyumbang terbesar kondisi ekonomi pekerja/buruh Indonesia sedang tidak baik-baik saja.

Mirah menyarankan pemerintah fokus untuk memperbaiki ekonomi dengan waktu yang masih tersisa kurang lebih dua bulan lagi sebelum ada pergantian Kepemimpinan.

Menurut dia paling dibutuhkan oleh rakyat saat ini adalah turunkan harga barang kebutuhan pokok 20 persen, kembalikan dan diperluasnya subsidi rakyat, naikkan upah pekerja/buruh 20 persen, dan  jangan mengeluarjan regulasi, kebijakan, keputusan yang merugikan rakyat banyak.

“Jika benar pemerintah jadi melaksanakan  rencana  untuk memotong upah pekerja/buruh lewat program dana pensiun, maka dipastikan kelas menengah masuk ke dalam jurang kemiskinan yang semakin dalam,” kata Presiden Women Committee Asia Pasifik di UNI APRO itu.

“Bahwa kelas menengah telah hidup dari tabungannya sejak tahun 2020 dan saat ini tabungan mereka telah habis. Jumlah kelas menengah semakin berkurang karena PHK massal dan untuk mendapatkan pekerjaan baru tidak mudah,” imbuhnya.

Kalaupun ada peluang atau lowongan pekerjaan maka yang didapatkan adalah pekerjaan yang sifatnya sementara dan tidak berkelanjutan dengan status kontrak harian dan outsourching lewat vendor atau yayasan dan banyak juga kelas menengah ketika di PHK beralih menjadi driver online atau kurir paket online.

(Rob/parade.id)

Artikel Presiden ASPIRASI: Gaji Dipotong Kantong Buruh Kosong pertama kali tampil pada Parade.id.