“Milenial harus mampu memberikan ide yang inovatif kepada pemerintah saat ini. Saya yakin dengan kecerdasan pemuda Indonesia kita siap memberikan gebrakan baru terhadap pemerintah dalam mengembalikan perekonomian daerah,” katanya, Senin (29/6/2020), di salah satu resto di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Semisal yang sudah ada gagasan dari anak muda ialah terciptanya ojek online. Padahal awalnya ide ini tampak dipandang sebelah mata, tapi akhirya “membumi”.

“Ada  menteri pendidikan dengan gebrakannya di GOJEK mampu memproduksi banyak pekerja. Ide ini awalnya mungkin dianggap sepele, namun dengan keyakinan dan bukti, alhamdulillah banyak yang tadinya pengangguran akhirnya mendapatkan pekerjaan,” yakinnya.

Namun demikian, bukan hanya pemuda yang ia sasar, melainkan juga badan-badan milik negara yang seyogyanya memberikan perhatian lebih kepada pemuda untuk perubahan.

“Ini era 4.0 melenial pasti bisa saling memberikan masukkan antara Pemerintah Daerah dan ke BUMD,” ujar Nisa, sapaan akrabnya.

Hal tampak senada disampaikan pula oleh Ismail Ibradi, Ketua Nasional Garda Nawacita.

“Kapasitas kita bukan dalam ranah bagaimana memetakan strategi BUMD, tapi kita mengawal bagaimana dan seperti apa mekanisme BUMD ini dibentuk dan bekerja guna membantu perintah provinsi,” sambutnya.

Sementara itu Rey, yang merupakan pengurus dari Nasional Garda Nawacita menjelaskan, bahwa sebagai anak muda kita juga perlu sumbangsih pikiran ke pemerintah daerah (baca: Jakarta). Sebab, hal ini terkait dengan saling topang antara Pemda dengan BUMD.

“BUMD kita akan baik-baik saja jika Kakanda Anis selaku Gubernur berani melawan mafia-mafia dalam pemerintahan saat. Tugas kita bisa membantu beliau,” katanya.

Acara diskusi yang bertajuk “Strategi BUMD DKI Dalam Mengembalikan Perekonomian Pasca Covid-19” dihadiri puluhan orang dari berbagai latar belakang. Ada mahasiswa—aktivis.

Acara ini diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Muda Peduli Nusantara (DPD GMPN) dan Kaukus Anak Muda Indonesia (KAMI).

(Robi/PARADE.ID)

Artikel Pemuda Sorot BUMD DKI di Tengah Pandemi pertama kali tampil pada Parade.id.

Tenaga Ahli BPPSPAM, Yulfarida Arini menyampaikan bahwa meskipun telah lama melaksanakan penyelenggaraan layanan air minum banyak BUMD air minum yang belum memiliki standar layanan secara tertulis.

“Sebagian besar BUMD air minum belum memiliki standar layanan. Kalau ada aturan umumnya hanya mengatur ke pelanggan namun belum mengatur BUMD air minum,” kata Yulfa dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Lebih lanjut dia menyampaikan, standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Berbeda dengan Standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah dan mengikat semua pihak terutama pemerintah daerah, standar pelayanan hanya berlaku di internal BUMD air minum yang berlaku bagi BUMD air minum dengan pelanggan.

Sesuai Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap badan publik termasuk BUMD air minum wajib membuat standar pelayanan.

Meski harapan pelayanan ideal air minum harus memenuhi prinsip kualitas, kuantitas dan kontinuitas, namun dalam pembuatan standar pelayanan BUMD air minum diperbolehkan membuat standar berdasarkan kemampuan teknis yang dimiliki asalkan hal tersebut diumumkan dan diberitahukan kepada pelanggan secara transparan.

Ada enam hal penting yang harus dimasukkan dalam standar pelayanan air minum yaitu persyaratan, prosedur, jangka waktu, biaya/tarif, produk serta penanganan, keluhan, masukan dan saran. Penetapan standar pelayanan tidak perlu sampai berupa Perda atau SK Bupati/ Walikota namun cukup SK Direktur BUMD air minum.

Dalam kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Keseimbangan Hak dan Kewajiban antara BUMD Air minum dan Pelanggan, BPPSPAM juga akan melakukan Evaluasi Keseimbangan Hak dan Kewajiban antara BUMD Air minum dan Pelanggan pada BUMD Air Minum yang mendapatkan fasilitasi dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keseimbangan hak dan kewajiban BUMD air minum dan pelanggan dan mengukur kinerja pelayanan BUMD air minum.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Kementerian PUPR: BUMD Air Minum Perlu Miliki Standar Pelayanan pertama kali tampil pada Parade.id.