Dalam aksinya, massa meminta penghentian pembahasan di DPR RI. Masa juga menuntut agar RUU tersebut dicabut dari prolegnas 2020.

“Menolak RUU HIP karena Pancasila adalah falsafah berbangsa dan bernegara, sebagai kepribadian yang berdaulat, bermartabat serta menjunjung keanekaragaman sesuai Bhineka Tunggal Ika,” demikian pinta massa, Senin (6/7/2020).

Aksi yang dikomandoi oleh Ketua GMBI Distrik Gowa ini juga meminta kepada Presiden agar ikut menolak RUU HIP. Sikap presiden amat penting demi kedamaian antaranak bangsa.

Di tengah-tengah jalannya aksi, massa diterima oleh perwakilan Anggota DPRD setempat. Salah satunya oleh Zulfiadi dari F-PKS.

Zul mengatakan bahwa sangat mengapresiasi (baca: menolak) RUU HIP tersebut yang disampaikan oleh pendemo. Dan ia mengaku bahwa tuntutan itu sudah disampaikan ke pusat agar RUU tersebut dibatalkan.

“TAP MPR dan Pancasila adalah marwah negara RI sehingga tidak ada alasan untuk merubah dan Pancasila sudah final,” responnya di ruang inspirasi DPRD.

Ia pun berjanji akan menyampaikan hal serupa juga ke Pimpinan DPRD setempat.

Selain perwakilan F-PKS, massa juga disambut oleh Fraksi lainnya, yaitu Muh. Firdaus (Kabagum DPRD Gowa), Nur Irwani (Kasubag Reses/inspirasi DPRD Gowa) dan Farhan (Kasubag Humas Protokoler DPRD Gowa).

(Reza/PARADE.ID)

Artikel GMBI Tolak RUU HIP, Diapresiasi DPRD Gowa pertama kali tampil pada Parade.id.

Secara logika hukum, menurut GMNI, keberadaan RUU HIP aneh.

“Karena itu kami LSM GMBI, pembahasan RUU HIP tidak perlu dilanjutkan lagi karena secara logika hukum keberadaan sangat tidak jelas. RUU HIP mengatur persoalan pancasila adalah sumber hukum itu sendiri,” demikian sikap GMBI, Selasa (30/6/2020), yang diwakili oleh Rahmawati selaku Sekertaris GMBI.

“LSM GMBI mempertanyakan kok Pancasila-nya dijadikan dan diolah jadi Undang Undang? UU itu kan di bawah UUD 1945, seharusnya seluruh Undang-Undang yang ada negeri ini dinapasi dan dijiwai oleh Pancasila,” sambung Rahmawati.

GMBI menyebut RUU HIP ini seperti bara panas yang akan terus membakar situasi. Kalau dipegang terus akan terbakar. Maka GMBI meminta tidak ada lagi penundaan pembahasan untuk RUU HIP atau dilanjutkan.

“Kami LSM GMBI meminta untuk segera mengaluarkan keputusan DPR RI menetapkan dan memastikan bahwa pembahasan RUU HIP benar benar dicabut dan dihentikan pembahasanya,” katanya lagi.

Selain itu, GMBI Sulsel juga menyebut bahwa RUU HIP ini bisa mengacaukan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, serta adanya potensi untuk menghidupkan kembali partai Komunis Indonesia (PKI).

“Siapa yang sebenarnya menyusun draf RUU ini. Apakah semata DPR atau intervensi dari antek antek komunis atau orang asing yang sengaja mau mengubah haluan ldeologi Pancasila,” tegas Rahmawati.

Dalam melakukan aksi di depan DPRD, GMBI mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan dua dewan. Mereka adalah M. Syarif dari Fraksi PKB Komisi D dan Andi Wawo dari Fraksi yang sama tetapi ia di Komisi E.

Anggota Dewan memberikan respon terkait unjuk rasa yang dilakukan GMBI. Di antaranya, bahwa kedua anggota dewan itu memberikan semangat kepada seluruh pemuda-pemuda bangsa untuk selalu mendukung ideologi Pancasila sebagai dasar Negara dan NKRI harga mati. Selain itu, keduanya memberikan apresiasi atas gerakan penolakan rancangan RUU HIP tersebut dan mengajak segala kalangan masyarakat untuk terus berjuang demi membela pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia.

“Selaku perwakilan rakyat yang bekerja di Pemerintahan DPRD Sulsel sangat menolak keras rancangan RUU HIP tersebut dan mendukung seluruh kalangan agar selalu menyuarakan penolakan tersebut karena Pancasila merupakan dasar negara indonesia dan tidak bisa ditawar lagi,” demikian sikap keduanya.

Keduanya berjanji akan segera menindaklanjuti ke tingkat Pusat dengan apa yang menjadi tuntutan dan pernyataan sikap dari Massa LSM GMBI.

Setelah mendapat respon dari anggota dewan, massa GMBI membubarkan diri. Aksi masa dikomandoi oleh Walinono Haddade selaku Ketua GMBI Kota Makassar.

(Reza/PARADE.ID)

Artikel Anggota Dewan Sulsel Dukung GMBI Tolak RUU HIP pertama kali tampil pada Parade.id.

Padahal, kata mereka, Pancasila adalah sumber hukum itu sendiri. Undang-undang yang ada di negeri ini dinafasi dan dijiwai oleh Pancasila, mengatur Pancasila dalam undang-undang sama halnya dengan merusak Pancasila.

“Kami menganggap bahwa RUU HIP adalah bara panas yang akan terus membakar situasi, karena dengan RUU HIP akan menimbulkan protes ketidak setujuan yang akan berlarut-larut sehingga dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas keamanan nasional, yang tidak mustahil akan bermuara pada perpecahan bangsa,” demikian informasi yang redaksi parade.id terima, Senin (29/6/2020).

GMBI juga menganggap bahwa RUU HIP itu bermasalah secara substansi dan urgensi, olehnya itu Pemerintah dan DPR tak perlu melanjutkan lagi pembahasan RUU tersebut dan segera mencabut RUU HIP.

“Hal itu hanya akan menimbulkan kegaduhan dan penolakan olehnya itu DPR perlu mengambil langkah cepat untuk menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat sehingga keputusan DPR perlu ditetapkan untuk memastikan dan memberikan kepercayaan masyarakat bahwa RUU HIP benar-benar dihentikan pembahasannya atau dicabut.”

Mereka menilai, bahwa RUU HIP bisa mengacaukan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan karena mereka sangat mengkhawatirkan adanya RUU memiliki tujuan untuk menghidupkan kembali Partai Komunis Indonesia (PKI).

“Oleh karena itu kami mendesak pemerintah untuk menolak RUU HIP. ‘Penjabaran Pancasila dibidang politik pemerintahan, ekonomi, hukum, pendidikan, pertahanan serta bidang lainnya telah diatur dalam UUD 1945’.

Mereka juga berpendapat bahwa RUU HIP akan mengganggu Pancasila dan keberadaan RUU HIP bila nantinya sudah disahkan akan

mengganggu ideologi Pancasila.

Massa yang melakukan aksi berjumlah kurang lebih 100 orang. Aksi dikomandoi oleh A. Hae Numar Kr. Muang.

(Reza/PARADE.ID)

Artikel GMBI Takalar Tolak RUU HIP: RUU Bara Panas pertama kali tampil pada Parade.id.