Berikut 10 rekomendasi itu, dikutip akun Twitter resmi Kemnaker RI, Kamis (7/12/2023):

1. Memastikan pemahaman dan kepatuhan hukum terkait perlindungan pekerja migran
2. Mengadopsi metode pengawasan yang efektif untuk mendeteksi kerja paksa
3. Memberikan informasi hukum kepada pekerja migran melalui kerjasama dengan otoritas nasional
4. Menyediakan mekanisme pelaporan bagi pekerja migran dan pemberi kerja

5. Memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengawasan ketenagakerjaan
6. Mendorong kolaborasi lintas sektoral untuk meningkatkan pengawasan ketenagakerjaan
7. Membangun mekanisme pembagian data yang efektif, memperhatikan privasi data.
8. Memanfaatkan teknologi untuk perencanaan berbasis bukti dan peningkatan komunikasi dengan pemangku kepentingan melalui situs web, hotline, dan media sosial

9. Tingkatkan kapasitas pengawas ketenagakerjaan untuk pencegahan pelanggaran hak-hak pekerja migran
10. Perkuat kerja sama antar negara ASEAN dalam pengawasan ketenagakerjaan, termasuk pembentukan pedoman dan kerja sama bilateral untuk pertukaran informasi dan rujukan kasus

Dirjen Binwasnaker & K3 Kemnaker Haiyani Rumondang, berharap, 10 rekomendasi tersebut dapat meningkatkan efektivitas pengawasan ketenagakerjaan dalam melindungi dan mempromosikan hak-hak pekerja migran di tempat kerja.

(Rob/parade.id)

Artikel 10 Rekomendasi Perlindungan Pekerja Migran oleh Kemnaker pertama kali tampil pada Parade.id.

“Itu dalam dialog antara pimpinan AASB dengan pejabat Kemnaker saat aksi pada tanggal 20 September 2023, yang diwakili oleh Heru Widianto sebagai Direktur Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial,” demikian kata Ketum GSBI, Rudi HB Daman, kepada media.

Rudi mengatakan, bahwa tidak berlakunya Permen yang mulai diberlakukan pada 8 Maret lalu itu karena sudah habis masanya, yakni pada tanggal 8 September 2023, karena sifatnya incidental.

“Dengan begitu, kami mendorong agar pihak Kemenaker RI dalam hal ini Menaker Ida Fauziyah untuk segera menerbitkan surat edaran (SE) yang menyatakan bahwa Permenaker tersebut sudah tidak berlaku lagi,” tegas Rudi.

Menurut Rudi hal itu sangat penting supaya jelas, karena jika hanya pernyataan begitu saja, tidak akan didengar oleh para pengusaha. Dalam pengamatannya, UU saja banyak dilangar dan diabaikan.

“Saya ingatkan kepada para pengusaha, jangan ada lagi pemotongan upah buruh 25 persen karena Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 sudah tidak berlaku semenjak 8 September 2023. Ingat peraturan jahat tersebut hanya berlaku enam bulan,” tegasnya mengingatkan.

Kepada pemerintah, dalam hal ini bidang pengawas ketenagakerjaan harus giat bekerja lakukan pengawasan ketenagakerjaan dan menindak setiap kejahatan dan pelanggaran ketenagakerjaan yang banyak dilakukan perusahaan-perusahaan busuk.

“Menaker RI untuk hentikan membuat aturan-aturan yang terus merampas hak-hak buruh terutama upah buruh, seperti Permenaker nomor 5 Tahun 2023 yang jelas-jelas melegalkan praktek kejahatan ketenagakerjaan,” tandasnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Kemnaker Sebut Permenaker 5/2023 Tidak Berlaku Lagi pertama kali tampil pada Parade.id.

Menurut Daeng, “dicapnya” AASB sebagai tukang demo karena sering turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi.

“Karena kami sering turun ke jalan. Itu terpaksa, karena rezim ini makin parah ke buruh. Ini akibat UU Cipta Kerja. Buruh menderita,” kata Daeng.

“Tapi kan kita buktikan, dengan kita menyerahkan konsep upah minimum nasional. Kita berikan solusinya itu (tadi),” sambungnya.

Dimaksud oleh Daeng adalah ketika dirinya dan perwakilan/pimpinan serikat yang tergabung AASB melakukan perundingan dengan pihak Kemnaker soal upah nasional.

“Bahkan dengan presiden saja kita siap melakukan perundingan. Sebab upah murah itu air tuba. Dan hal itu karena Omnibus Law UU Cipta Kerja,” katanya.

Selain menyampaikan soal upah, kata Daeng, perwakilan/pimpinan serikat juga menyampaikan soal Permenaker nomor 5/2023, yang sudah tidak lagi berlaku sejak 5 September.

“Itu yang disampaikan pihak Kemnaker. Itu kemenangan kita. Kita harus hentikan semua praktik perbudakan. Jika pengusaha besar malah diberikan tax holiday,” ungkapnya.

Hadir pada aksi di Kemnaker, di antaranya Ketum SBSI 92 Sunarti, Sekjend SBSI 92 sekaligus Koordinator Nasional AASB Ajat Sudrajat, Presiden PPMI Daeng Wahidin, Ketum SPN Djoko Heriyanto, Ketum GSBI Rudi HB Daman, Ketum LEM SPSI Arif Minardi, dan lain-lain.

Tergabung dalam AASB di Kemnaker, di antaranya PPMI, SPN, ASPEK Indonesia, GSBI, SBSI 92, CSI FBK, SBMM, FSPPM, FSP KEP, FSP RTMM, FSP LEM, FSP TSK, dan lain-lain.

Usai aksi di Kemnaker, massa bergerak ke Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) atau sekitar Patung Kuda Arjuna Wiwaha. Di sana mereka melanjutkan aksinya, dengan tuntutan atau isu mengawal putusan sidang terkait gugatan UU Cipta Kerja, yang kabarnya diputuskan di akhir bulan ini.

(Rob/parade.id)

Artikel AASB Bukan Tukang Demo pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kita hanya tinggal menunggu (respons lanjutan) dari pihak kementerian. Kita juga meminta segera dipertemukan dengan menteri dan jajarannya (pejabat) agar konkret,” ungkap Rudi, usai bertemu perwakilan Kemnaker.

Rudi mengungkapkan lagi, bahwa konsep upah minimum untuk 2024 yang dibawa oleh AASB ini, adalah usulan revolusioner, misal tidak lagi meminta buruh melakukan survei-survei tidak jelas.

“Seperti survei makanan, pakaian, dan lain-lain. Itu tidak ada hubungannya dengan upah minimum,” katanya.

Konsep yang ditawarkan oleh AASB tidak demikian. Nanti, lanjut Rudi, penentuan upah minimum itu dasarnya dari PDB nasional dibagi jumlah rakyat Indonesia.

“Jika saja upah kita tahun 2023 menggunakan PDB, maka upah kita itu Rp5,6 juta,” terangnya.

Selain konsep upah minimum, AASB kata Rudi, juga memberikan konsep upah sektoral—dihidupkan kembali. Alasannya, karena tiap sektor itu berbeda-beda (nilainya)

“Maka dimungkinkan kepastian upah di salah satu sektoral naik lebih daripada upah nasional. Maka penting kita kawal gagasan kita. Memastikan nasib kita. Kita akan menunggu, yang jelas PP 36 tidak bisa digunakan di upah 2024,” tandasnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Aksi AASB di Kemnaker, Menyerahkan Konsep Upah Minimum pertama kali tampil pada Parade.id.

“Hari ini kita mendesak Menaker supaya mengeluarkan aturan kepada pemimpin daerah untuk menetapkan—menaikkan UMP di Indonesia sekurangnya 20 persen,” orasinya.

Kenaikan upah tahun 2024 sebesar 20 persen yang dituntut itu menurut perwakilan SBSI 92, bukan berdasarkan PP 36, turunan dari UU Cipta Kerja.

“Tahun 2024 kalau kembali ke PP 36 maka kenaikan setengah dari kenaikan inflasi/laju kenaikan ekonomi. Jika begitu maka hanya 1,5 persen,” kata dia, dalam orasinya.

Hadir pada aksi di Kemnaker, di antaranya Ketum SBSI 92 Sunarti, Sekjend SBSI 92 sekaligus Koordinator Nasional AASB Ajat Sudrajat, Presiden PPMI Daeng Wahidin, Ketum SPN Djoko Heriyanto, Ketum GSBI Rudi HB Daman, Ketum LEM SPSI Arif Minardi, dan lain-lain.

Tergabung dalam AASB di Kemnaker, di antaranya PPMI, SPN, ASPEK Indonesia, GSBI, SBSI 92, CSI FBK, SBMM, FSPPM, FSP KEP, FSP RTMM, FSP LEM, FSP TSK, dan lain-lain.

Usai aksi di Kemnaker, massa bergerak ke Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) atau sekitar Patung Kuda Arjuna Wiwaha. Di sana mereka melanjutkan aksinya, dengan tuntutan atau isu mengawal putusan sidang terkait gugatan UU Cipta Kerja, yang kabarnya diputuskan di akhir bulan ini.

(Rob/parade.id)

Artikel Aksi AASB di Kemnaker Menuntut Kenaikan Upah Tahun 2024 pertama kali tampil pada Parade.id.

Kendati begitu, Posko Satgas tetap buka memberikan pelayanan selama Libur Nasional Hari Idulfitri 1444 H dan Cuti Bersama.

“Dari 1.537 perusahaan yang diadukan, Provinsi DKI menjadi daerah terbanyak yakni 425 perusahaan, diikuti Provinsi Jawa Barat yakni 305 perusahaan,” demikian bunyi rilisnya, dari Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi.

Sementara, daerah paling sedikit aduan adalah Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Papua Barat yang hingga saat ini belum ada aduan tentang THR

Adapun jenis aduan yang masuk terdiri dari 1.162 aduan THR tidak dibayarkan, 753 THR dibayarkan tidak sesuai ketentuan, serta 388 THR yang terlambat dibayarkan

“Usai Cuti Bersama, @KemnakerRI akan menggelar Rapat Koordinasi guna menindaklanjuti aduan-aduan tersebut.”

(Rob/parade.id)

Artikel Posko Satgas THR Keagamaan 2023 Terima Ribuan Aduan pertama kali tampil pada Parade.id.

“Pondok pesantren dapat menjadi tempat penggemblengan diri bagi santri/santriwati untuk terus mengembangkan potensinya secara adaptif dan inovatif,” kata Wamenaker Afriansyah Noor ketika menjadi pembicara pada Seminar Nasional Membangun Membangun Santri Milenial Dalam Dunia Kerja di Era Digitalisasi, di Pondok Pesantren Riyadul Falah Tasikmalaya, Jawa Barat, baru-baru ini, lewat siaran pers.

Wamen Afriansyah menjelaskan, selain pondok pesantren, ada banyak institusi yang dapat menjadi sarana dan prasarana bagi santri/santriwati untuk menambah kompetensi, seperti Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) milik Kemnaker yang menyelenggarakan pelatihan vokasi.

Pelatihan vokasi ini lanjut Afriansyah memiliki beberapa keunggulan, meliputi durasi pelatihan yang relatif singkat; input peserta yang tidak terbatas usia tertentu (longlife learning); inklusif atau berlaku untuk semua kalangan; berorientasi pada penempatan kerja, kewirausahaan, dan peningkatan produktivitas; fleksibilitas program pelatihan terhadap perubahan dunia kerja; serta program pelatihan yang berkaitan langsung terhadap kompetensi yang dibutuhkan.

“Para santri/santriwati yang telah menyelesaikan pendidikan di pesantren bisa memanfaatkan BPVP atau BLK UPTD untuk memperkaya kompetensinya termasuk kompetensi digital,” tuturnya.

Ia menambahkan, salah satu program unggulan dari Kemnaker adalah Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK). Program yang ada di BLKK merupakan upaya pemerintah untuk mengakselerasi peningkatan kompetensi SDM Indonesia.

“BLKK selain sebagai lembaga pelatihan, saat ini juga didorong agar dapat mengembangkan inkubator bisnis,” ucap Afriansyah Noor.

Wamenaker berharap para santri/santriwati mampu menjadi pribadi yang sukses, tangguh, kompeten, dan berdaya saing dalam menyukseskan cita-cita bangsa yaitu masyarakat adil dan makmur.

“Janganlah lelah dan berputus asa, mari bersama kita maksimalkan peran kita dalam menghadapi tantangan dunia kerja di era digital dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” tutupnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Wamenaker Menyoroti Potensi Pesantren dalam Dunia Kerja pertama kali tampil pada Parade.id.

“Dengan penerapan K3 sebagai budaya kerja, maka akan terjadi peningkatan kualitas dan kinerja individu maupun industri,” kata Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang ketika membuka Sosialisasi Norma Ketenagakerjaan yang bertajuk “Perbaikan Tata Kelola Industri Smelter Melalui Penguatan Kepatuhan Norma Ketenagakerjaan dan K3”, di PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan PT Obsidian Stainless Steel (OSS), baru-baru ini.

Sosialisasi ini kata dia merupakan rangkaian dari kegiatan kunjungan kerja lapangan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah ke PT VDNI dan PT OSS.

Dirjen Haiyani mengemukakan, sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), PT VDNI dan PT OSS diharapkan dapat bersinergi dalam pembangunan nasional melalui penciptaan pekerjaan layak sesuai dengan norma-norma K3.

“Saya mengajak peran aktif PT VDNI dan PT OSS untuk meningkatkan kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan, termasuk penerapan K3 guna mewujudkan iklim ketenagakerjaan yang kondusif serta kelangsungan usaha dan kenyamanan bekerja,” ajaknya.

Ia juga menegaskan, berbagai langkah perbaikan dan antisipatif harus diterapkan agar potensi pelanggaran norma ketenagakerjaan di industri smelter dapat dihindari dengan cara pembinaan ketenagakerjaan sebagai upaya penerapan regulasi ketenagakerjaan; industri smelter harus memiliki program yang terstruktur dalam penerapan norma ketenagakerjaan di perusahaan; adanya keterlibatan pengawas ketenagakerjaan dan penguji K3 di daerah untuk mendorong program kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan termasuk K3; serta peran dari Pemerintah Daerah (Pemda) dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dalam pembinaan dan pengawasan terhadap industri smelter.

“Perlu dilakukan perbaikan tata kelola industri smelter agar kehadirannya dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi serta perluasan kesempatan kerja,” pungkas Dirjen Haiyani.

(Rob/parade.id)

Artikel Kemnaker Sosialisasikan Peran K3 kepada Masyarakat dengan Menjadikannya Gaya Hidup pertama kali tampil pada Parade.id.

“Hal ini dimaksudkan agar informasi dan layanan ketenagakerjaan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, sehingga berdampak positif terhadap pembangunan ketenagakerjaan,” Ida menyampaikan.

Saat ini kata Ida pihaknya telah memiliki sistem informasi dan layanan ketenagakerjaan berupa SIAPkerja (Sistem dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan), di mana sistem ini mencakup berbagai layanan ketenagakerjaan seperti layanan peningkatan kompetensi (Skill Hub), layanan sertifikasi kompetensi (Serti Hub), layanan penempatan (Karir Hub), hingga pengembangan dan pendampingan kewirausahaan (Biz Hub).

“Ini adalah sistem yang mengintegrasikan seluruh layanan ketenagakerjaan, dan kami akan berupaya untuk terus mengembangkan sistem layanan ketenagakerjaan yang berstandar internasional,” kata Ida.

Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi menjelaskan soal aplikasi SIAPKerja. Dijelaskan olehnya, bahwa aplikasi SIAPKerja adalah salah satu upaya Kemnaker dalam melakukan transformasi digital di bidang ketenagakerjaan. Pihaknya pun akan terus mengembangkan aplikasi ini mengingat saat ini angkatan kerja Indonesia berjumlah 144 juta dan terus bertambah tiap tahunnya.

Adapun, salah satu aspek yang perlu dikembangkan adalah matching (pencocokan) antara supply dan demand tenaga kerja. “Kita harus meningkatkan kesesuaian pekerjaan, karena masalah utama pasar kerja Indonesia saat ini adalah mismatch antara supply and demand,” ujarnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Menaker Bertemu CEO WCC Group, Menyampaikan Pengembangan Sistem Informasi dan Layanan pertama kali tampil pada Parade.id.

Ridzki Kramadibrata, misalnya. Presiden Grab Indonesia ini memberikan apresiasi kepada Ida Fauziyah dan Kemnaker karena memberikan perhatian di luar pekerja formal, atau bukan hanya di pekerja formal, terutama saat pandemi Covid-19 lalu.

“Terus terang, pihak Grab Indonesia sangat surprise,” pujiannya, dalam keterangan pers tertulis, Jumat (10/2/2023).

Rizky menjelaskan pada medio 2022 lalu, pihaknya diundang untuk berpartisipasi dalam program pembinaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) di Daerah Istimewa Yogyakarta dan DKI Jakarta. Dimana program TKM difokuskan untuk meningkatkan daya saing ekonomi digital sesuai kebijakan yang diterbitkan Kemnaker untuk membangun ekosistem tenaga kerja digital.

“Sesuai kebijakan memberikan akses sebagai pendapatan tambahan untuk jutaan masyarakat, dalam bentuk mitra pengemudi dan UMKM. Seperti di Jawa Timur, selama pandemi, jumlah UMKM yang masuk ke platform kami, meningkat 3x lipat. Jadi bukannya menurun, tapi malah meningkat.”

Dari jumlah peningkatan UMKM selama pandemi Covid-19 tersebut, sebanyak 68 persen UMKM yang bergabung berasal dari masyarakat non-perkotaan serta tertarik kepada masyarakat korban PHK yang termarjinalkan, ibu tunggal, disabilitas juga target dari Grab sebagai TKM, untuk memperoleh tambahan di ekonomi digital.

Sementara Arief Triastika selaku Head of External Affair PT HM Sampoerna Tbk, memberikan penghargaan kepada Kemnaker melalui program Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja di saat sulit masa pandemi Covid-19

“Terobosan lainnya yakni membawa Balai Latihan Kerja (BLK) yang biasanya di kawasan tertentu, kini sudah hadir dekat dengan masyarakat melalui BLK Komunitas,” kata dia.

Menaker mengungkapkan hingga tahun 2023, Kemnaker memiliki 3573 BLK yang dibangun di sejumlah komunitas di seluruh Indonesia, termasuk komunitas Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Mayoritas BLK yang berada di pedasaan tersebut.

(Rob/parade.id)

Artikel Kebijakan Kemnaker Ini Dipuji di Forum CEO Indonesia pertama kali tampil pada Parade.id.