Desakan KON ini disampaikan Andi untuk merespons pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menyatakan ojol akan diberikan BBM subsidi tetapi dengan skema UMKM.

“Pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadala tersebut sangat ambigu, tidak jelas, dan juga tidak memberikan solusi bagi kebutuhan BBM untuk pengemudi ojol. Pasalnya, pernyataan mengenai skema subsidi BBM, meskipun masih dalam tahap pembahasan tetapi tetap saja ujung-ujungnya adalah subsidi BBM untuk ojol dicabut,” kata Andi.

KON kata Andi, menduga bahwa apa yang disampaikan Bahlil hanya akal-akalan saja untuk meredam kemarahan driver online yang menolak pencabutan subsidi BBM bagi mereka.

“Jika subsidi BBM untuk pengendara transportasi online maka otomatis menambah beban pengeluaran mereka, selain pengeluaran lain yang selama ini menjadi beban aktivitas usaha dalam mengais rezeki di jalanan atas belas kasihan perusahaan aplikator memberikannya order, entah itu order penumpang, maupun makanan dan juga paket barang atau dokumen,” katanya.

“Itu pun pendapatan mereka dipotong lagi sebesar 20-30 persen. Akibatnya para pengendara transportasi online tidak bisa lepas dari kubangan kemiskinan,” imbuhnya.

Padahal menurut Andi, kebutuhan BBM itu sangat vital bagi pengendara transportasi online, baik itu motor maupun mobil, untuk mengais rezeki di jalanan. “Kondisi inilah yang mestinya dipahami dan dimengerti sebagai pejabat negara,” tekan Andi.

Perlu dipahami oleh Bahlil kata Andi, bahwa pengendara transportasi online ini bukan UMKM. Mereka itu pelaku usaha dengan modal motor atau mobil tetapi mendapatkan orderan dari perusahaan aplikator. “Kalau UMKM itu kan modal sendiri. Cari orderan sendiri, seperti tukang dagang bakso, pemilik warteg, dan lain-lain,” kata dia.

Tidak tepat menurut Andi ojol atau transportasi online itu dikatakan UMKM. Kalaupun dimasukkan sebagai UMKM, kemudian dikasih modal usaha, tetap saja kata dia tidak bisa berkembang modal usaha, karena orderannya tergantung belas kasihan perusahaan aplikator.

“Untuk itulah, kami mendesak Negara Berlakukan BBM subsidi tanpa syarat. Kembalikan seperti semula. Beri kami pengendara ojol ini subsidi BBM tanpa syarat supaya tidak tambah melarat,” tegas Andi.

Hal lain, KON mempertanyakan adanya skema bantuan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai pengganti subsidi BBM bagi pengendara transportasi online. Ia mempertanyakan itu karena dirasa skema tersebut terindikasi bakal tidak dapat memenuhi kebutuhan terhadap BBM.

“Kalau kalau toh skema itu diterapkan maka dana yang diberikan tidak bakal mencukupi pembeliaan BBM. Misalnya saja duit BLT itu sebesar Rp300.000–sedangkan kebutuhan BBM motor sehari bisa mencapai Rp20.000/hari. Kalau sebulan sudah menghabiskan duit Rp 600.000,” paparnya.

“Jika demikian maka dari BLT itu pemerintah hanya bisa menutup kebutuhan BBM selama setengah bulan. Sedangkan setengah bulannya lagi ditanggung pengendara ojek motor online. Itu baru motor, belum yang menggunakan mobil,” tambahnya.

Andi mengatakan kalau pemerintah menggunakan skema BLT maka itu tidak efektif dan tidak menyelesaikan masalah kebutuhan BBM bagi ojol. Bahkan kata dia akan menambah beban ojol maupun pemerintah.

“Hitungan kami, saat ini ada sekitar kurang lebih ada 4 juta ojol. Kalau semua dapat BLT senilai Rp300.000 maka pemerintah bakal menggelontorkan dana Rp1,2 triliun. Sedangkan dengan dana segitu, tidak cukup menutup kebutuhan BBM bagi ojol selama sebulan,” kata Andi.

“Kalau pemerintah nekad menetapkan kebijakan pencabutan subaidi BBM buat ojol dengan skema BLT dan lain-lain, kami akan tetap turun ke jalan menolak pencabutan subsidi BBM bagi ojol. Sedangkan bagi yang menerima pencabutan BBM dengan skema BLT dan lain-lain, mereka itu ojol gadungan,” tukas guraunya.

Menteri Bahlil disebutkan bahwa skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) masih dalam tahap pembahasan. Namun, dalam keterangan terbarunya, ia memberi sinyal bahwa pengemudi ojol bakal tetap mendapatkan subsidi, dengan menggunakan skema atas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

“Dalam skema subsidi BBM, itu masih kita godok dan sampai sekarang belum selesai. Sampai sekarang, itu skemanya mungkin akan blending antara adanya subsidi BBM dan pengalihan ke subsidi BLT,” katanya.

(Rob/parade.id)

Artikel KON Desak Pemerintah Berikan Subsidi BBM ke Ojol tanpa Syarat pertama kali tampil pada Parade.id.

Menurut Andi, untuk hal itu, maka Kementerian Komunikasi dan Digital Indonesia di era Kabinet Merah Putih yang dikomandoi oleh Meutya Hafid segera merevisi Perkominfo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial dan membuat tarif batas bawah dan Batas atas untuk Pengantaran Paket Barang dan Makanan yang menggunakan aplikasi berbasis digital atau online, seperti apa yang menjadi poin tuntutan oleh para mitra pemgemudi ojol dan kurir online pada aksi 29 Agustus 2024 lalu di sekitar patung kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat.

Selain itu KON kata Andi, meminta agar Kementerian Perhubungan segera mengevaluasi KPKMenhub 1001 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan nomor KP 667 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi, yang di mana implentasi dari KP tersebut belum dilaksanakan dengan maksimal oleh perusahaan penyedia jada layanan aplikasi (aplikator).

“Dan KON meminta agar merevisi produk diskresi Kementerian Perhubungan dalam Permenhub No. 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, dinilai masih berpotensi memberikan celah kepada aplikator dan regulator untuk ‘bermain’, karena tidak adanya pasal sanksi untuk aplikator di dalam Permen tersebut,” papar Andi.

KON kata Andi menyatakan hal di atas untuk merespons pernyataan Kementerian Ketenagakerjaan yang disebutnya akan mengkaji status kemitraan antara penyedia platform dengan para pengemudi angkutan daring seperti ojek online (ojol) taksi online (taksol), dan kurir.

“Hal itu dikemukakan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel. Bahkan kepada wartawan, beliau mengatakan bahwa kata ‘kemitraan’ ini adalah sebuah kesesatan yang merugikan ojek online,” ungkap Andi.

KON kata Andi, sangat mengapresiasi langkah Wakil Menaker yang menyebutkan status kemitraan ojol dengan aplikator yang menyesatkan karena bersifat semu. Itu karena status kemitraan merupakan sesuatu yang sangat fundamental bagi driver ojek online.

Seharusnya kata dia, penerapannya sesuai dengan esensi kata “kemitraan” dan jelas. Namun kata dia, kenyataannya dimanipulasi sehingga merugikan pihak ojol.

“Memang negara harus hadir di tengah-tengah perjanjian kemitraan antara ojol dengan aplikator. Menolak ojol diposisikan sebagai pekerja, karena ojol bukan bagian dari serikat pekerja/serikat buruh atau tidak terafiliasi dengan konfederasi atau federasi buruh,” tegas Andi.

“Dan saya tidak sependapat dengan Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) yang mengusulkan ojol sebagai pekerja tetap, karena ojol merupakan bagian dari pelaku usaha dan berstatus sebagai mitra ojol itu punya modal yakni motor/mobil dan HP. Kok dijadikan pekerja? Ya, enggak bisa begitu. Kami tolak keras usulan menjadikan ojol sebagai pekerja tetap,” Andi kembali menegaskan.

Dirinya mengaku sangat setuju bahwa pihak aplikator menyesatkan pihak ojol yang dibungkus dalam hubungan kerja kemitraan. “Bahkan bukan hanya menyesatkan, melainkan menjebak ojol ke dalam kubangan kerja rodi atau kerja romusha. Hal ini tampal pada implementasi asas proporsionalitas dalam perjanjian kemitraan dengan perusahaan aplikator sejak awal telah terabaikan,” kata dia.

“Hubungan ini seharusnya didasarkan pada prinsip kemitraan yang adil, namun perusahaan aplikator justru bertindak sebagai pihak dominan yang memegang kendali penuh atas seluruh perjanjian. Mekanisme suspend yang diterapkan tidak hanya gagal memberikan perlindungan yang memadai, tetapi justru perusahaan menetapkan aturan sepihak yang merugikan pengemudi ojek online,” imbuhnya.

Oleh karena itu menurut dia perlu adanya evaluasi besar terhadap sistem kemitraan di industri ride hailing ini. “Kami mencurigai sistem kemitraan yang didorong sepihak oleh aplikator ini adalah untuk menghindari tanggung jawabnya terhadap pengemudi ojol dan bukan hanya tangggungjawab terhadap pengemudi ojol tetapi jangan-jangan mereka menghindari kewajiban membayar pajak ke negara,” kecurigaan Andi.

“Dengan menerapkan system kemitraan tersebut maka pihak perusahaan aplikator menghindari kewajiban untuk membayar upah untuk pengemudi ojol. Selain itu pihak perusahaan aplikator juga menghindari kewajiban menyediakan armada bagi pengemudi ojol, serta menghindari kewajiban membayar pajak sehingga dengan menghindari kewajiban itu semua tersebut mereka bisa meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan mengekpolitasi tenaga pengemudi ojol,” ia melanjutkan.

Ia sepakat negara dalam hal ini adalah pemerintah & DPR RI harus hadir untuk segera merumuskan regulasi yang tepat dan tegas untuk menyelamatkan jutaan orang pengemudi ojol dari penyesatan hubungan kerja kemitraan oleh pihak perusahaan. “Tapi tetap menolak jika ojol di posisikan sebagai pekerja,” imbuhnya.

Kepada Pemerintahan baru, KON kata Andi, sangat berharap dapat membawa angin segar dan perubahan positif yang berdampak bagi nasib para pengemudi ojol, taksi online dan kurir online di Indonesia. “Khususnya kepada beberapa Kementerian yang terkait (disebutnya di atas) dengan nasib keberlangsungan hidup ojol di Indonesia,” pungkasnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Negara Harus Menyelamatkan Pengemudi Ojol dari Hubungan Kerja Menyesatkan pertama kali tampil pada Parade.id.

“Padahal kita mengharapkan ada respons, feedback dari Kominfo atas tuntutan pada tanggal 29 Agustus 2024 itu,” kata Andi kepada media, Kamis (5/9/2024).

KON pun kata dia kembali memberikan waktu—yang tadinya ketika aksi satu minggu—diberikan kembali selama satu minggu.

“Apabila tidak respons dari Kominfo dalam waktu seminggu, tidak progres yang baik, yang bisa kita terima, yang bisa share ke kawan-kawan, maka di minggu depan kita akan melakukan aksi kembali dengan massa yang lebih banyak,” tekan Andi.

Ojol, kata Andi, siap menerima risiko apa pun demi mendapatkan keadilan, termasuk berhadapan dengan aparat kepolisian—menduduki gedung Kominfo.

“Untuk menegaskan bahwa perjuangan kami ini tidak main-main, tidak setengah-setengah, dan juga agar tidak dipandang sebelah mata dalam memperjuangkan nasib ojol Indonesia,” pungkas Andi.

Ada enam tuntutan KON ketika aksi pada 29 Agustus 2024 itu. Pertama, massa menuntut revisi dan penambahan pasal Permenkominfo No 1 tahun 2012 tentang formula tarif layanan pos komersial untuk mitra ojek online dan kurir online di Indonesia.

Kedua, Kominfo wajib mengevaluasi dan memonitoring segala bentuk kegiatan bisnis dan program aplikator yang dianggap mengandung unsur ketidak adilan terhadap mitra pengemudi ojek online dan kurir online di Indonesia.

Ketiga, mereka menuntut dihapusnya program layanan tarif hemat untuk pengantaran barang dan makanan pada semua aplikator yang dinilai.tidak manusiawi dan memberi rasa ketidak adilan terhadap mitra driver ojek online dan kurir online.

Keempat, penyeragaman tarif layanan pengantaran barang dan makanan di semua aplikator. Kelima, mereka menolak promosi aplikator yang dibebankan kepada pendapatan mitra driver.

Terakhir, menuntur pelegalan ojol di Indonesia dengan membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) beberapa kementerian terkait yang membawahi ojek online sebagai angkutan sewa khusus.

(Rob/parade.id)

Artikel Belum ada Progres dari Kominfo, Ribuan Ojol Akan Kembali Turun ke Jalan pertama kali tampil pada Parade.id.

Ia bertemu massa aksi mewakil Wamen Kominfo, Angga Raka Prabowo.

Gunawan menyampaikan bahwa apa yang menjadi tuntutan massa ojol sudah diterima oleh Wamen Kominfo.

Ia pun mengatakan bahwa akan ditindaklanjuti oleh Wamen Kominfo.

“Wamen menerima semua masukan yang disampaikan teman-teman dan akan menyelesaikannya secepat mungkin,” Gunawan menyampaikan di hadapan ratusan massa ojol.

Bahkan, untuk meyakinkan massa aksi, Gunawan berujar Kominfo akan menanggil semua aplikator untuk mengakomodir tuntutan ojol. “Sebagaimana aspirasi teman-teman, kami akan coba panggil semua aplikator,” kata dia.

Namun, apa yang disampaikan Gunawan, ditolak banyak massa aksi, dengan alasan tidak ada kepastian.

“Tidak ada kepastian dan kejelasan. Kami sudah capek,” teriak beberapa massa aksi.

Suasana pun jadi riuh. Massa teriak-teriak agar Kominfo memberikan kepastian.

Ketua Presidium Koalisi Ojol Nasional (KON), Andi Kristiyanto kemudian menenangkan massanya. Ia langsung tegaskan bahwa Kominfo diberi waktu untuk menunjukkkan progresnya.

“Kita minta penyelesaian tuntutan selama dua minggu. Kalau tidak, kami akan kembali lagi (untuk aksi),” tekan Andi.

Namun, massa masih ada yang belum terima dengan waktu yang diberikan. Mereka malah ada yang berujar agar tenggat diberikan satu minggu.

Andi kemudian merespons, “Sabar. Kita hargai usaha mereka (Kominfo). Sebab kita tahu pasti butuh waktu untuk menyelesaikannya.”

“Tapi oke, satu minggu kita beri waktu untuk dapat progresnya. Agar mereka juga bisa kemudian melanjutkan pembahasan,” sambung Andi.

Kalau belum juga ada progres dari Kominfo selama waktu yang diberikan, Andi minta agar instansi pemerintah itu mematikan layanan semua aplikator.

“Dalam satu minggu tidak ada progres, kita minta aplikator dimatikan oleh Kominfo,” tekan Andi.

Menanggapi itu, Gunawan berujar, “Kami akan semaksimal mungkin memenuhi tuntutan teman-teman ojol selama dua minggu itu. Intinya, kita akan carikan solusi terbaik untuk ojol,”

Kedatangan Gunawan sebetul tidak dikehendaki oleh massa aksi. Massa aksi ingin menteri menemui mereka. Tapi kemudian massa tampak memberikan kelonggaran—wakil menteri menemui mereka.

Cukup lama massa menunggu wamen datang. Sampai-sampai massa berteriak-teriak, menanyakan keberadaan wamen.

Usai menunggu, wamen malah tidak datang. Diwakilkan oleh Gunawan Hutagalung, Ditjen PPI Kemenkominfo.

Tuntutan massa ojol adalah:

1. Revisi dan penambahan pasal Permenkominfo No 1 tahun 2012 tentang formula tarif layanan pos komersial untuk mitra ojek online dan kurir online di Indonesia.
2. Kominfo wajib mengevaluasi dan memonitoring segala bentuk kegiatan bisnis dan program aplikator yang dianggap mengandung unsur ketidak adilan terhadap mitra pengemudi ojek online dan kurir online di Indonesia.
3. Hapus program layanan tarif hemat untuk pengantaran barang dan makanan pada semua aplikator yang dinilai.tidak manusiawi dan memberi rasa ketidak adilan terhadap mitra driver ojek online dan kurir online.
4. Penyeragaman tarif layanan pengantaran barang dan makanan di semua aplikator.
5. Tolak promosi aplikator yang dibebankan kepada pendapatan mitra driver
6. Legalkan ojek online di Indonesia dengan membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) beberapa kementerian terkait yang membawahi ojek online sebagai angkutan sewa khusus.

(Rob/parade.id)

Artikel Ditjen PPI Kemenkominfo Temui Massa Ojol, Janji Realisasikan Tuntutan? pertama kali tampil pada Parade.id.

Hal tersebut disampaikan salah satu panitia/penyelenggara aksi hari ini di atas mobil komando.

“Tadi sempat ditawarkan untuk bertemu dirjen. Tapi kita tidak mau. Kita maunya ketemu menteri,” katanya.

Massa mendesak ingin bertemu menteri karena sesuai bunyi tuntutannya soal, revisi dan penambahan pasal Permenkominfo No 1 tahun 2012 tentang formula tarif layanan pos komersial untuk mitra ojek online dan kurir online di Indonesia.

“Maka kami tidak akan mundur sebelum ketemu menteri!” tekannya.

Hal senada juga disampaikan salah satu orator, bahwa massa ingin bertemu menteri. Bukan dirjen.

“Maka kami akan tetap bertaham di sini, sampai menteri keluar dan menemui kami!” tegasnya.

Aksi massa masih berlangsung. Belum dipastikan akan sampai kapan mereka bertahan.

Massa aksi tergabung dalam Koalisi Ojol Nasional (KON).

(Rob/parade.id)

Artikel Aksi Massa Ojol Hari Ini Ingin Bertemu Menkominfo, Bukan Dirjen pertama kali tampil pada Parade.id.

Menurut Andi, imbaun Menaker Ida Fauziyah terkait itu buat gaduh karena sifatnya lemah dan tidak mempunyai kekuatan secara hukum yang bisa dijadikan acuan atau pegangan untuk mitra pengemudi ojol.

“Karena sifatnya bukan instruktif ketegasan. Justru yang dilontarkan Menaker Ida Fauziyah hanya menuai kontroversi,” kata Andi, kepada parade.id, Senin (25/3/2024).

Malah menurut Andi, apa yang diimbau oleh Menaker, ibarat pahlawan kesiangan di kalangan mitra ojol. Andi menyayangkam imbauan itu, apalagi dikeluarkan pada saat bulan Ramadan, bukan bulan-bulan sebelumnya.

“Kenapa tidak beberapa bulan sebelum masuk bulan Ramadan wacana ini digulirkan dan dikaji dengan secara serius. Lagipula sejauh ini status ojol belum jelas di negeri ini. Belum diakui oleh pemerintah karena tidak ada payung hukum yang melindungi pekerjaan ojol,” terang Andi.

Menurut Andi, jika Menaker serius dan peduli dengan nasib ojol, sebaiknya dikaji dulu status pengakuan atau keberadaan ojol, agar diakui di negeri ini dengan beberapa kementerian terkait.

“Bukan cuma membuat kegaduah dikalangan mitra pengemudi dan jangan jadikan wacana THR yang ibu menteri keluarkan menjadi sebuah potensi untuk mencari keuntungan dari kelompok tertentu, baik dari dalam dari luar kalangan ojol,” kata dia.

“Jadi apabila wacana kegaduhan ini masih terus digulirkan, maka kami akan menuntut agar ibu Ida Fauziyah dicopot dari Menteri Ketenagakerjaan,” imbuhnya.

Kepada aplikator, Presidium KON menyarankan, jika memang benar ingin memberikan apresiasi kepada mitranya, bisa menggunakan metode satu hari kerja bebas atau pengurangan potongan komisi pendapatan sebelum hari raya nanti.

“Itu jauh lebih bisa bermanfaat dan dirasakan oleh semua mitra pengemudinya,” tandasnya.

(Rob/parade.id)

Artikel KON Angggap Imbauan Menaker soal Ojol Diberi THR buat Gaduh pertama kali tampil pada Parade.id.

“Legalitas yang kita inginkan mungkin setingkat Perppu, ya, yang mana dalam hal ini nanti akan mengatur segala apa pun terkait ojol—yang harus dipatuhi oleh pengusaha aplikator tanah air,” kata dia.

Pemerintah harus hadir dalam permasalahan ini, kata Lutfi, karena sudah terlalu carut marut–masalah tarif, masalah komisi pendapatan, masalah persaingan usaha antar aplikator dan lain sebagainya.

“Jadi dalam hal ini kami semua berada di sini sudah lama sekali, ya, mengharapkan adanya political will dari pihak pemerintah,” katanya lagi.

Saat ditanya apakah sudah pernah menyampaikan yang dikeluhkan, Lutfi menjawab bahwa hal itu ada di pihak aplikator.

“Tapi kan dalam hal ini muara tetap ada di regulator, bukan aplikator. Sebab decision maker-nya regulator,” tegasnya.

Info ke pemerintah soal apa yang diinginkan oleh Ojol, kata Lutfi, sempat disampaikan dalam RDPU.

“Tapi kami tidak dilibatkan. Jadi hanya regulator dan aplikator. Harusnya kita kan juga dilibatkan,” sesalnya.

Supaya keinginan Ojol terealisasi, KON berpesan sekaligus mengingatkan Jokowi soal akhir masa kepemimpinannya. Dimana mestinya meninggalkan jejak baik yang dikenang Ojol seluruh Indonesi.

“Kepada pemerintah, bahwa di masa atau ujungnya Presiden Jokowi—maka kami datang ke sini, walaupun Bapak Presiden tidak ada di tempat, kami berharap sekali perwakilan KSP bisa keluar ke sini menemui kami, sehingga kita bisa komunikasi di sini. Kalau enggak hari ini, tahun depan sudah ganti presiden, kan,” pesannya.

Sebelumnya, 10 perwakilan KON diminta masuk menemui KSP. Tapi ditolak.

“Tapi kami menolak, karena tidak ingin ada penggiringan opini. Maunya KSP keluar menemui kita semua yang ada di sini,” tandasnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Aksi KON di Patung Kuda Tuntut Janji Presiden Jokowi Perihal Regulasi pertama kali tampil pada Parade.id.

Ada dua tuntutan atau isu yang kata Andi akan dibawa. Pertama, meminta—menagih janji Presiden Jokowi untuk menerbitkan Perppu sebagai payung hukum Ojol.

“Kedua, menuntut pemerintah atau DPR membubarkan penyedia jasa layanan berbasis aplikasi (aplikator) apabila status dan perlindungan terhadap pengemudi online tidak segera dilegalkan,” ungkapnya.

Alasan dua tuntutan atau isu itu dibawa KON dikatakan Andi karena hampir satu dekade di masa pemerintahan Presiden Jokowi ini, nasib perlindungan hak dan pengakuan terhadap status pekerjaan Ojol terkatung-katung.

“Aksi demi aksi, Rapat Dengar Pendapat (RDP) menuntut hak perlindungan dan status telah digelar hampir di setiap tahunnya oleh elemen aliansi, komunitas atau organisasi Ojol di berbagai daerah di wilayah NKRI dengan pemerintah dan badan legislatif tetapi hingga saat ini belum ada progres signifikan atau titik terang mengenai payung hukum tersebut,” kata Andi.

Malah sebaliknya, kata dia, KON merasa Ojool selama ini hanya dijadikan ajang komuditas bagaikan sapi perah untuk sebuah kepentingan politik dan oligarki.

KON pun beranggapan bahwa Badan Legislatif dan Pemerintah tidak mampu untuk menyelesaikan segala persoalan Ojol yang ada di Indonesia.

“Badan legistatif dan Pemerintah saling melempar bola dalam menyelesaikan permasalahan tentang Ojol. Bahkan lebih miris lagi seolah badan legislatif dan pemerintah tidak berani mengambil langkah dan kebijakan untuk melindungi hak para pengemudi Ojol—lebih tunduk kepada kepentingan eksternal (pengusaha),” Andi menyesalinya.

Aksi nanti disebut Andi merupakan batas akhir dari kesabaran terhadap nasib status dan hak perlindungan dari pekerjaan Ojol saat ini.

Aksi nanti, kata dia, akan berbeda dari sebelum-sebelumnya.

“KON akan memaksimalkan dan berupaya mewujudkan tuntutan pada aksi akhir Agustus nanti, dengan cara yang tidak diduga-duga, supaya pemerintah dan DPR tidak selalu menganggap pekerjaan kami sebelah mata. Kami akan bikin gebrakan di luar dugaan,” katanya.

Aksi unjuk rasa nanti rencananya akan dihadiri ribuan orang dari 257 elemen yang terdiri dari aliansi dan komunitas Ojol yang ada di lingkaran KON.

Kata Andi, ribuan orang itu akan datang menjadi peserta aksi dari berbagai daerah antaranya dari daerah penyangga Jabodetabek,  dan beberapa perwakilan driver daerah dari pulau Jawa dan Sumatera. Semua orang daerah itu direncanakan akan konvoi menggunakan roda dua dari daerahnya masing-masing.

“Kami akan matangkan itu supaya terealisasi dan supaya pemerintah dan DPR melihat, bawah kami ini sungguh-sungguh memperjuangkan hak-hak Ojol dan nanti akan saya paparkan dalam konferensi pers beberapa saat menjelang aksi,” pungkasnya.

(Robi/parade.id)

Artikel Aksi Unjuk Rasa KON di Istana Negara Akan Digelar Akhir Agustus pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kami dari Presedium Koalisi Ojol Nasional secara aliansi masih tetap fokus pada perjuangan mendapatkan payung hukum untuk ojek online di Indonesia dan hingga saat ini belum ikut terlibat dalam kegiatan politik apa pun terhadap salah satu calon Presiden RI 2024,” demikian bunyi keterangan KON.

Kendati begitu, Andi mengatakan secara aliansi tidak melakukan pelarang terhadap kawan-kawan ojol yang berada di lingkaran KON (secara personal/individu) untuk melakukan kegiatan politik, karena kami menghormati hak setiap warna negara dalam melalukan kegiatan politik dalam bentuk perwujudan demokrasi

Andi mengatakan demikian karena sehubungan banyaknyanya pertanyaan dari khalayak driver ojol, simpatisan maupun komunitas-komunitas yang tergabung dan berada di dalam lingkaran KON tentang sikap dukungan politik, baik secara moril, materil maupun fisik terhadap salah satu calon Presiden RI 2024.

(Rob/parade.id)

Artikel KON Belum Terlibat pada Politik Praktis pertama kali tampil pada Parade.id.

“Jambore Ojol Nusantara (JON) 2023 diselenggarakan atas dasar insiasi dari Koalisi Ojol Nasional (KON) untuk memperingati hari bersejarah Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) dan menyambut Bulan Suci Ramadan guna membangkitkan kembali Cerita Indah di masa lalu Ojol Indonesia demi mempertajam ukhuwah dalam persatuan cinta sesama saudara seperjuangan,” demikian kata Ketua Presidium KON, Andi Kristianto.

Andi mengatakan bahwa JON 2023 ini digelar dengan tujuan untuk mempererat tali silaturahmi sesama driver ojol Indonesia, sebagaimana tema yang diangkat dalam jambore yakni “Cerita Lama Bersemi Kembali, Tajamkan Ukhuwah, Satukan Cinta”.

JON 2023 yang digelar itu mendapatkan apresiasi berupa piagam penghargaan dan pengalungan medali dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia (LEPRID)—diberikan kepada Ketua Presidium KON dan Ketua Panitia JON 2023.

Harapan dari acara tersebut, KON dapat mengharumkan nama Ojol Indonesia di tengah masyarakat dan pemerintah, agar dapat diakui keberadaan ojol di NKRI secara sah, memiliki payung hukum yang diatur oleh UU.

“Dengan mendapatkan Penghargaan dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia (LEPRID) KON berharap agar pemerintah dapat melihat bahwa ojol Indonesia juga dapat berprestasi membanggakan nama Indonesia,” harapnya.

Acara JON 2023 menggabungkan lima  komponen ojol, seperti driver ojol militansi, driver ojol sosial kemanusian, driver ojol koordinasi (URC), Driver Ambulans, dan Driver Ojol Religius/keagamaan. Komunitas yang terlibat lebih dari 300 komunitas ojol dari berbagai daerah nusantara.

Acara yang diinisiasi oleh KON tersebut menyedot perhatian khalayak insan ojol Indonesia pada umumnya. Terbukti lebih dari 1.500 tiket yang telah habis terjual dalam waktu singkat. Bahkan, Panitia JON 2023 harus menyiapkan tiket tambahan untuk di jual di lokasi acara tersebut.

Dengan menggandeng bayak media partner dan sponsor untuk menyukseskan acara tersebut, KON berharap agar momen tersebut dapat digunakan oleh khalayak driver Ojol Indonesia sebagai ajang silaturahmi guna menyatukan seluruh elemen komponen ojol.

Sebelah Kantor BPJS Rawamangun menjadi tempat untuk iring-iringan sepeda motor ojol ke tempat tujuan Bumi Perkemahan Mandalawangi—melewati rute yang ditentukan Panitia JON 2023.

Ratusan konvoi motor tersebut di lepas oleh Kompol Beddy Suwendi dan Sekretaris Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Provinsi DKI Jakarta, Dodi Irawan pada Sabtu (11/3/2023) pagi.

Pada posisi titik kumpul kedua, iringan konvoi dari Jakarta disambut oleh ribuan peserta lainnya dari wilayah Depok dan Tangerang, kemudian langsung bertolak ke flyover Cibinong yang sudah dinantikan oleh ratusan peserta lainnya untuk konvoi bersama. Disinyalir lebih dari 1.500 kendaraan roda dua yang mengikuti konvoi lebih dari 60 KM tersebut.

(Rob/parade.id)

Artikel Jambore Ojol Nusantara (JON) 2023: Pererat Silaturahmi dan Harapannya kepada Pemerintah pertama kali tampil pada Parade.id.