“Ini serangan yang signifikan,” kata Kepala Administrator Parlemen, Marianne Andreassen, seperti dikutip dari Reuters, Selasa (1 September 2020).

Andreassen enggan membeberkan sejumlah nama anggota parlemen yang terkena peretasan.

Tidak ada informasi yang dirilis mengenai jenis serangan tersebut. “Kami tidak tahu siapa di belakangnya,” kata Andreassen.

“Sejumlah tindakan telah dilakukan untuk mengurangi risiko serangan,” kata Andreassen. Pihaknya juga telah melaporkan kejadian tersebut ke aparat penegak hukum.

Juru bicara Partai Buruh Norwegia mengatakan, beberapa anggota dan staf partai menjadi korban.

Otoritas Keamanan Nasional Norwegia (NSA) dilibatkan untuk menyelidiki kasus tersebut. “Kami terlibat selama beberapa hari,” kata juru bicara NSA Trond Oevstedal. “Kami membantu parlemen dengan analisis dan bantuan teknis.”

(Cyberthreat/PARADE.ID)

Artikel Hacker Serang Parlemen Norwegia pertama kali tampil pada Parade.id.

Saleh menyampaikan ini dalam siaran persnya, Jumat (3/7/2020). “Anggaran pelaksanaan program ini, kan, besar. Ada Rp20 triliun. Sudah seharusnya program ini mendatangkan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat,” tulis Saleh. Untuk melanjutkan program ini, evaluasi jadi keniscayaan untuk terus dilakukan, agar kelak program unggulan Presiden Jokowi tersebut benar bisa mengantarkan para calon pekerja pada dunianya.

Jika perlu, lanjut legislator dapil Sumut II itu, evaluasi tersebut melibatkan aparat penegak hukum. Ini diperlukan untuk mengantisipasi adanya dugaan pelanggaran hukum di dalam pelaksanaan program Kartu Prakerja. Karena program unggulan, tentu harus sesuai harapan dan ekpektasi presiden, yaitu memberikan solusi bagi para pencari kerja, para pekerja yang ingin meningkatkan skill, dan terutama para pekerja korban PHK.

“Dalam melakukan evaluasi terhadap program Kartu Prakerja, pemerintah diharapkan melibatkan berbagai pihak terkait. Setidaknya, pemerintah dapat melibatkan para pengusaha, organisasi buruh dan pekerja, akademisi, para pengamat, dan mereka yang dinilai memahami persoalan pelatihan kerja,” seru politisi PAN itu.

(dpr.go.id/PARADE.ID)

Artikel Penghentian Program Kartu Prakerja Diapresiasi pertama kali tampil pada Parade.id.

“Pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dengan Konfederasi Swiss, apakah disetujui untuk ditindaklanjuti pada pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI?” tanya Sahroni yang kemudian secara serentak dijawab ‘setuju’ oleh peserta rapat dari Komisi I dan Komisi III yang hadir di ruang rapat Pansus B, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2020).

Mewakili Pemerintah, hadir Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan delegasi Kementerian Luar Negeri. Dalam wawancaranya kepada Parlementaria, Sahroni berujar bahwa DPR RI memandang bahwa RUU MLA RI-Swiss ini sangat menguntungkan bagi Indonesia. Undang-Undang tersebut nantinya akan menjadi platform kerja sama hukum, khususnya dalam upaya pemerintah melakukan pemberantasan korupsi dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi (asset recovery).

“Alhamdulillah ini berjalan lancar ya. Ini untuk kebaikan bersama kedua negara agar bilamana kita punya Undang-Undang terkait masalah timbal balik ini mempunyai dasar yang cukup kuat. Walaupun prosesnya cukup lumayan lama tapi akhirnya atas komitmen bersama bisa selesai,” ujar politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut.

Sahroni menyatakan bahwa Swiss merupakan financial center terbesar di Eropa serta memiliki teknologi informasi yang mumpuni, sehingga Indonesia sangat membutuhkan hal tersebut. “Sangat strategis. Sebenarnya teknologinya dari Swiss sudah canggih, Cuma di Indonesia agak lambat karena informasi data yang tidak akurat, UU ini tentu akan memudahkan kita,” imbuh legislator dapil DKI Jakarta III itu.

Perjanjian ini terdiri dari 39 pasal, yang mengatur bantuan hukum mengenai pelacakan, pembekuan, penyitaan hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan. Ruang lingkup bantuan timbal balik pidana yang luas ini merupakan salah satu bagian penting dalam rangka mendukung proses hukum pidana di negara peminta.

Sejalan dengan itu, perjanjian MLA ini dapat digunakan untuk memerangi kejahatan di bidang perpajakan (tax fraud) sebagai upaya Pemerintah Indonesia untuk memastikan warga negara atau badan hukum Indonesia mematuhi peraturan perpajakan Indonesia, dan tidak melakukan kejahatan penggelapan pajak atau kejahatan perpajakan lainnya.

Perjanjian MLA RI-Swiss terwujud melalui dua kali putaran, pertama dilakukan di Bali pada tahun 2015. Kedua pada tahun 2017 di Bern, Swiss untuk menyelesaikan pembahasan pasal-pasal yang belum disepakati di perundingan pertama. Selanjutnya hasil penandatanganan ini akan dibawa ke tingkat II untuk disahkan dalam Rapat Paripurna pada 14 Juli 2020 mendatang.

(dpr.go.id/PARADE.ID)

Artikel RUU Perjanjian MLA RI – Swiss Disetujui pertama kali tampil pada Parade.id.

Wakil Ketua BURT DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah yang memimpin delegasi BURT manyampaikan, di masa pandemi Covid-19 dan transisi menuju kenormalan baru, BURT ingin memastikan situasi dan kondisi Bandara Soetta aman dan terjaga kesehatannya sesuai protokol pencegahan Covid-19.

“Kita ingin lihat pengaturan dalam sikon new normal. Apa saja yang dilalukan Angkasa Pura II. Kita berharap yang dilakukan itu extra ordinary dan juga memiliki sense of crisis sesuai Covid-19,” kata Dimyati di Lounge Garuda, Terminal 3, Bandara Soetta, Tangerang, Kamis (2/7/2020). Dengan kunjungan ini, lanjut Dimyati, diharapkan perekonomian kembali pulih, tidak stagnan seperti di masa pandemi Covid-19.

Sebelumnya, delegasi BURT sudah menggelar pertemuan dengan otoritas bandara untuk mengetahui sejauh mana protokol kesehatan diterapkan di Bandara Soetta, sehingga para Anggota Dewan dan masyarakat umum yang ingin menggunakan transportasi udara merasa nyaman.

Usai menggelar pertemuan, delegasi BURT menyisir jalur keberangkatan hingga ke Lounge Garuda di Terminal 3. Semuanya, nilai Dimyati, sudah aman, walau penumpang masih terlihat sepi. “Kita ingin melihat tempat pengaturan VVIP, bagaimana physical distancing-nya, bagaimana sanitasi, dan disinfeksinya. Pesawatnya disemprot tidak. Kita sudah lihat alurnya. Lalu bagaimana yang datang dari luar negeri dan bagaimana kalau mau berangkat,” ungkap politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Dimyati menyatakan, wabah Covid-19 mungkin masih terus ada di Indonesia. Namun, roda perekonomian harus terus berjalan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Tinggal ke depan dalam menghadapi Covid-19 harus mendapatkan obat yang tepat. “Kalau kita lihat Covid-19 ini tidak akan padam. Tetap akan ada cuma kita harus mencari obat. Roda perekonomian harus hidup. Tapi tetap dengan protokol kesehatan,” imbuhnya.

Bila terus stagnan dan tak ada program kenormalan baru, Indonesia bisa ikut padam. Untuk itu, menyambut kenormalan baru, ada kelonggaran dalam layanan penerbangan di Bandara Soetta. Dimyati melihat sudah sangat bagus layanan yang diberikan otoritas bandara. “Kunjungan ke sini tidak lain untuk melihat bagaimana pelayanan petugas. Termasuk sarana prasaranya. Sudah sesuai belum dengan protokol kesehatan. Kalau sudah sesuai bisa terbang dan melaksanakan kegiatan dan kerja dengan maksimal,” terang legislator dapil Banten I ini.

(dpr.go.id/PARADE.ID)

Artikel BURT DPR Tinjau Bandara Soetta pertama kali tampil pada Parade.id.

Melalui kesepakatan ini, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menilai pentingnya dukungan dari BSSN untuk menata dan mempersiapkan menuju moderisasi ke depannya. Langkah awal ini dinilainya sebagai payung agar segala aplikasi yang dimilki seperti website resmi, media sosial, hingga aplikasi-aplikasi yang digunakan lainnya dapat memberikan pelayanan optimal dan jaminan rasa aman bagi untuk semua proses teknologi dan digital yang berjalan di DPR RI.

“Mewujudkan DPR Modern sudah ditekankan oleh Pimpinan DPR, baik periode lalu maupun periode sekarang, nah turunan dari itu kan banyak sekali ya. Salah satu keinginan kita untuk mempercepat paperless, untuk tanda tangan elektronik. Kami bekerja sama dengan BSSN ini dalam kaitan sertifikat elektronik ini dalam kaitan untuk memberikan keamanan bagi semua proses digital ini yang ada di DPR,” kata Indra usai acara penandatanganan di Gedung Setjen DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (3/7/2020).

Terkait dengan keamanan, Indra menjelaskan dengan masih berpotensinya serangan-serangan siber terhadap institusinya, seperti yang terjadi pada beberapa waktu lalu, diperlukan perangkat yang lebih kuat lagi untuk mengatasi hal tersebut. “Kita membutuhkan dukungan BSSN untuk melindungi sistem kita, meski secara internal kita sudah ada, tetapi serangan-serangan itu tetap bisa melumpuhkan sistem kita, ini yang akan kami rapihkan ke depannya karena menyangkut data-data penting yang ada di DPR,” imbuhnya.

Dalam kesempatan ini, Kepala BSSN Hinsa Siburian menekankan DPR RI memiliki fungsi yang sangat penting dalam menghasilkan dokumen-dokumen negara yang sangat strategis. Untuk itu, pihaknya sepakat untuk memberikan kepastian aman. Melalui kerjasama Sertifikat Elektronik, diharapkan dokumen-dokumen itu terjamin kemanannya dan keabsahaannya.

“Tentu DPR ini lembaga yang sangat strategis. Kita mengerti segala pemgambilan keputusan terkait banga dan negara ini, kita pastikan untuk aman, antara lain melalui Sertifikat Elektronik yang kita teken tadi. Kita harapkan dokumen-dokumen itu bisa terjamin keamanannya dan keabsahannya. Selain itu, melalui  adanya signature elektronik waktu yang digunakan untuk melakukan penandatanganan ribuan dokumen dapat dipangkas, terlebih sangat kecil potensinya untuk bisa dipalsukan,” papar Hinsa.

Menanggapi isu serangan siber yang sempat terjadi, Hinsa menjamin ke depannya akan dilakukan koordinasi dan kolaborasi, sehingga hal serupa bisa dapat ditangani dengan cepat. “Nantinya hal itu segera bisa kita monitordari pusat keamanan siber yang ada di kita, kemudian kita berkolaborasi dan berkoordinasi dengan instansi lain, sehingga (kejadian) seperti kemarin bisa kita tangani bersama-sama. Kita akan intensif meningkatkan keamanan dan kedepannya akan banyak hal-hal yang harus dikerjakan bersama,” tutupnya.

(dpr.go.id/PARADE.ID)

Artikel Setjen DPR dan BSSN Jalin Kerja Sama Amankan Data Siber pertama kali tampil pada Parade.id.

Dalam siaran persnya, Kamis (2/7/2020), Intan meminta pemerintah untuk optimal dan terukur dalam membelanjakan anggaran di masa status darurat ini, apalagi jika sudah bersentuhan dengan kepentingan rakyat banyak. Tak ada lagi alasan dari pemerintah untuk tidak mengoptimalkan anggaran tersebut, mengingat payung hukum yang menjadi amunisi bagi pengambil kebijakan sudah tersedia.

Intan menyayangkan adanya persoalan klasik yang hampir terjadi setiap tahunnya, yaitu rendahnya serapan anggaran kementerian dan lembaga. “Persoalan ini jelas berdampak langsung bagi masyarakat karena program pemerintah untuk masyarakat menjadi tersendat. Apalagi, program ini bersentuhan dengan kebutuhan yang mendesak bagi publik,” kata Intan.

Seyogyanya, persoalan akut dan menahun ini tidak perlu terjadi lagi. Sebab, anggaran disusun berdasarkan program berbasis kinerja yang juga merupakan hasil pembahasan panjang dengan mitra kerja pemerintah di DPR. Jadi, alokasi anggaran di APBN itu merupakan buah dari sebuah proses politik di Parlemen.

“Menjadikan Covid-19 sebagai kambing hitam penyebab rendahnya daya serapan anggaran, adalah mengada-ada dan ironis. Realisasi anggaran kementerian dan lembaga sampai Mei 2020 hanya 10,41 persen. Khusus anggaran kesehatan sebesar Rp 85,77 triliun yang ditujukan untuk belanja penanganan Covid-19 mendapat sorotan, karena realisasi angggaran stimulus kesehatan tersebut baru mencapai 4,68 persen dari total alokasi anggaran,” ungkapnya

Menurut politisi Fraksi PAN itu, tindakan berskala dan berimplikasi besar memang sepatutnya diambil oleh pemerintah. Mengingat, dampak kesehatan, sosial dan ekonomi yang tengah dihadapi ini sangat dahsyat, karena itu, perlu kebijakan luar biasa atau extra ordinary.

“Jika daya serap anggaran ini masih belum optimal maka sama saja dengan memelihara kesenjangan ekonomi dan sosial. Kenapa? Sebab, hal ini dipersepsikan pemerintah kurang serius dalam mengimplementasi program. Pemerintah harus memperbaiki dan memaksimalkan penyerapan anggaran ini. Jika tidak, dapat berpengaruh pada kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah,” tuturnya.

Intan menegaskan, perlindungan terhadap kesehatan masyarakat menjadi syarat penting untuk memajukan perekonomian negara. Roda kegiatan ekonomi tidak akan berjalan tanpa didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan sehat.  Demikian juga sebaliknya, masyarakat sehat kalau roda ekonomi stagnan, juga tidak memberi insentif bagi negara ini.

“Publik memiliki sensitivitas tinggi terhadap anggaran. Ketidakmampuan pemerintah mengoptimalkan pemanfaatan anggaran maka yang disoroti publik adalah buruknya kinerja pemerintah. Dan ini sangat memprihatinkan,” tutupnya.

(dpr.go.id/PARADE.ID)

Artikel Pemerintah Perlu Optimalkan Serapan Anggaran Covid-19 pertama kali tampil pada Parade.id.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan kesalahan dalam kebijakan sektor pendidikan, terutama soal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2020 ini. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sendiri telah melampau kewenangannya dengan menyalahi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) yang mengatur PPDB.

“Awalnya kami pikir ada yang salah dengan Permendikbud. Setelah dipelajari ternyata semua provinsi tidak ada masalah. Terjemahan di Provinsi DKI Jakarta ini di luar kebiasaan yang ada. DKI bukan negara lain. Masih di Indonesia. Semua provinsi harus mengikuti peraturan di atasnya, yaitu Permendikbud untuk urusan Pendidikan,” analisa Dede saat mengikuti pertemuan Komisi X DPR RI dengan relawan pendidikan, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2020).

Menurut Dede, kesalahan Pemprov DKI terutama Dinas Pendidikan setempat adalah mendahulukan faktor usia dalam PPDB. Padahal, dalam Permendikbud, yang didahulukan adalah zonasi. “Zonasi itu minimal 50 persen, boleh 60 persen, tapi tidak boleh 40 persen. Ketika di zonasi ini ada yang sama, baru faktor usia dimasukkan. Ke depan kita harus rombak lagi, bukan hanya faktor usia yang didahulukan, tapi faktor nilai. Supaya yang mendapat nilai baik juga mendapat prioritas,” tandas politisi Partai Demokrat ini.

Para relawan pendidikan yang beraudensi dengan Komisi X DPR RI menyampaikan, banyak keluarga miskin tak diterima dalam PPDB. Apalagi di masa Covid-19 ini banyak orang tua calon siswa yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Untuk mendaftarkan ke sekolah swasta tak mampu. Menurut Dede, kini ada 6 juta orang yang berubah miskin karena terdampak Covid-19.

“Saya rasa ketika melihat ada aturan yang cacat mestinya harus dibatalkan. Dengan catatan, yang berwenang Kemendikbud. Takutnya, jadi preseden bagi daerah lain dengan mengambil kebijakan yang sama dengan DKI. Yang zonasi diulang dulu atau pending dulu, sebelum ditambah kuotanya. Jangan masuk ke prestasi dulu. Kami bisa memahami kondisi ini bisa menimbulkan perselisihan,” imbuhnya dalam pertemuan tersebut.

(dpr.go.id/PARADE.ID)

Artikel Pemprov DKI Jakarta Lakukan Kesalahan Dalam PPDB pertama kali tampil pada Parade.id.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati Monoarfa menekankan Rancangan Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUU LLAJ) harus mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Sehingga, pertumbuhan ekonomi menjadi ruh RUU LLAJ tersebut. Yakni, dengan grand design pembangunan jalan yang terkoneksi dari hulu ke hilir dan memajukan kesejahteraan umum. Tentu, tanpa mengabaikan aspek security dan safety yang juga menjadi prioritas utama pembahasan RUU LLAJ.

Pemaparan tersebut disampaikan Nurhayati saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi V DPR RI dalam rangka mendapatkan masukan dari pakar, akademisi, dan pemerhati sebagai rangkaian dari proses penyusunan Rancangan Naskah Akademik dan Draf Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ secara fisik di Ruang Rapat Komisi V, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2020) dan juga secara virtual.

“Mendorong perekonomian nasional ini adalah ruh RUU LLAJ. RUU LLAJ ini juga harus mendorong perekonomian nasional. Tentunya, jalan yang terkoneksi dari  hulu ke hilirnya dan memajukan kesejahteraan umum. Dengan security dan safety yang menjadi yang utama untuk pembahasan UU LLAJ berikutnya,” ujar politisi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) tersebut.

Tak hanya itu, Nurhayati mengungkapkan, melalui grand design konektivitas dari jalan desa ke jalan nasional yang terintegrasi dan terkoneksi dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi, tutur Nurhayati, grand design itu ke depannya menjadi salah satu tugas dari Kementerian PUPR untuk mendesain bahwa jalan di Indonesia harus terkoneksi dari desa sampai dengan jalan nasional.

Selain itu, Nurhayati menyatakan, di tengah pandemi Covid-19 yang melanda dunia tak terkecuali Indonesia saat-saat ini berdampak pada Pemerintah yang seolah kesulitan untuk mengatur tentang transportasi umum dikarenakan adanya wabah. Maka, usul Nurhayati, dalam RUU LLAJ tersebut nantinya juga harus mengatur bagaimana aturan dari Pemerintah apabila terjadi pandemi seperti yang terjadi saat-saat ini.

“Kita harus bersikap tentang bagaimana untuk mengatur kendaraan umum ini harus seperti apa. Sehingga, tidak ada lagi kerancuan yang terjadi. Sehingga, ke depannya tidak ada lagi kerugian dari para pengusaha transportasi darat seperti saat ini di tengah pandemi,” tandasnya. Hadir dalam rapat itu pakar, akademisi, dan pemerhati yaitu Profesor Danang Parikesit secara fisik. Serta, Ir. Sakti Adji Adi Sasmita dan Dian Agung Wicaksono secara virtual.

(dpr.go.id/PARADE.ID)

Artikel RUU LLAJ Harus Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional pertama kali tampil pada Parade.id.

“Berdasarkan pengalaman penyaluran bansos (bantuan sosial) terkait Covid-19 secara by name by adressmemperlihatkan lemahnya data rakyat miskin di Indonesia. Seharunya, pengalaman tersebut menjadi pertimbangan Pemerintah dalam memutuskan model dan skema pemberian subsidi langsung,” ujar Mulyanto, melalui pesan singkatnya, Jumat (26/6/2020).

Dilanjutkannya, dalam penyaluran bansos Covid-19 kemarin saja, masih banyak ditemukan masalah. Ada warga yang mendapat double atau ganda, ada PNS yang juga dapat. Bahkan ada orang yang status ekonomi menengah ke atas yang tinggal di dalam perumahan lumayan besar juga dapat bansos. Sementara tidak sedikit warga miskin atau yang tidak mampu yang seharusnya berhak menerima bansos, malah tidak dapat.

Lebih jauh, Mulyanto menyarankan, sebelum memberlakukan sistem penyaluran subsidi langsung ke rakyat, Pemerintah harus memperbaiki dan memutakhirkan dulu data rakyat miskin. Sediakan data valid tentang jumlah pedagang kecil, industri mikro rumah tangga, nelayan dan segmen pengguna kecil lain terlebih dahulu. Jika semua sudah siap, baru kebijakan tersebut diuji-coba secara terbatas dan bertahap.

“Secara teoritis transformasi, model subsidi dari ‘komoditas’ ke ‘orang’ memang sepertinya lebih baik, namun yang jadi masalah adalah soal operasionalnya di lapangan. Terutama kesiapan data rakyat miskin dan pedagang kecil, usaha mikro, dan lain sebagainya,” tambah politisi Fraksi PKS ini.

Dengan kata lain, Mulyanto meminta Pemerintah untuk tidak tergesa-gesa melempar wacana ini ke publik, Pengalaman sebelumnya memperlihatkan, bahwa isu atau wacana seperti ini juga dapat memicu kelangkaan dan kenaikan gas elpiji 3 kg di pasar. “Kasihan masyarakat yang tengah menderita pandemi Covid-19, dan butuh gas melon untuk masak di rumah, kalau gas melon 3 kg ini langka dan naik di pasaran,” pungkas legislator dapil Banten III ini.

(dpr.go.id/PARADE.ID)

Artikel Anggota DPR Tolak Pencabutan Subsidi Gas Elpiji 3 Kg pertama kali tampil pada Parade.id.

Di sesi ASEAN Leader’s Interface, Puan memberikan pandangannya tentang ASEAN, bergiliran dengan Presiden Philiphina, Perdana Menteri Malaysia serta Perdana Menteri Vietnam. Menurut Puan, agenda tahunan ini menegaskan kembali peran AIPA sebagai mitra ASEAN. AIPA yang merupakan Persatuan lembaga-lembaga legislatif se-ASEAN memiliki memiliki peran strategis dalam mencapai tujuan pembentukan Komunitas ASEAN.

Politisi dari Fraksi PDI – Perjuangan ini menekankan semangat gotong royong kepada ASEAN untuk meningkatkan sinergi sebagai satu Masyarakat ASEAN, terutama di masa pandemin Covid-19. Menurutnya, negara-negara di kawasan saat ini tengah mengalami tekanan yang sama, yang telah berdampak pada aspek kesehatan dan juga telah melumpuhkan seluruh aktivitas masyarakat. Baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, bahkan kegiatan bersama keagamaan.

“Kita harus bahu membahu sebagai satu Masyarakat ASEAN. Kita harus menyatukan semangat dan energi untuk kerja bersama. Tantangan yang dihadirkan Covid-19 ini tidak memandang bangsa maupun batas-batas wilayah. Apalagi ini ASEAN yang sudah mengikrarkan diri sebagai satu komunitas,” seru Puan.

Puan menambahkan, semangat Gotong Royong telah menjadi semangat nasional bangsa Indonesia. Ia pun mengajak ASEAN untuk mengadopsi semangat ini dalam upaya mencari solusi bersama di tengah pandemi. “Saat ini salah satu yang sangat penting diperlukan adalah adanya vaksin Covid-19. Oleh karena itu, saya tekankan juga kerjasama dalam menemukan vaksin dan membuka akses aksin secara terjangkau,” kata Puan.

Selanjutnya, pertemuan itu juga membahas isu-isu keamanan dan stabilitas kawasan, ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Termasuk, poin mengenai penguatan kemitraan antara ASEAN dan AIPA. Untuk diketahui, acara ini merupakan rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-36 ASEAN yang dibuka Jumat (26/6/2020) pagi. Presiden Joko Widodo mengikuti pembukaan KTT ke-36 Asean melalui telekonferensi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Adapun, Tuan rumah Vietnam memilih tema ASEAN Kohesif dan Responsif. Tema tersebut mewarnai keketuaan mereka di ASEAN tahun ini. Di tengah situasi tidak menentu yang diakibatkan pandemi global, tema ini memiliki kesesuaian dengan kebutuhan menghadirkan organisasi intra kawasan yang responsif dan tuntutan untuk memperkuat upaya regional dalam menangani pandemi Covid-19.

(dpr.go.id/PARADE.ID)

Artikel Puan Maharani Serukan Gotong Royong ASEAN-AIPA untuk Tangani Covid-19 pertama kali tampil pada Parade.id.