Yusril mengundurkan diri sebagai Ketum PBB, kemarin, Sabtu (18/5/2024), lewat sidang MDP, di DPP PBB, Jakarta.

Alasan Yusril mengundurkan diri dari Ketum PBB karena sudah terlalu lama memimpin partai tersebut, sejak PBB berdiri di awal Reformasi tahun 1998. Dia menyebut sudah saatnya terjadi regenerasi dalam kepemimpinan PBB.

Kendati begitu, Yusril mengatakan akan tetap aktif dalam dunia politik, dalam kapasitasnya sebagai pribadi dengan latar belakang akademisi dan pengalaman yang cukup panjang dalam dunia politik di tanah air, tanpa dibatasi oleh keterikatan dengan sebuah partai politik.

“Dengan bertindak sebagai pribadi di luar partai, akan dapat lebih leluasa menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk turut serta dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa dan negara kita, khususnya dalam membangun hukum dan demokrasi di negara kita ini,” keterangan Yusril yang diterima media.

Menunggu muktamar untuk dipilihnya ketum baru, ditunjuk Fahri Bachmid sebagai Penjabat Ketum PBB.

(Rob/parade.id)

Artikel Yusril Mengundurkan Diri dari Ketum PBB, Diterima MDP pertama kali tampil pada Parade.id.

Dalam pidato atau sambutannya, Yusril mengingatkan tentang pribadi Prabowo Subianto kepada para kadernya. Salah satunya soal rekam jejak Prabowo yang dinilainya sangat bagus.

“Bahkan meskipun dicela dan difitnah, beliau diam dan tidak membalasnya sehingga kita seua sepakat untuk berjuang memenangkan Pak Prabowo Subianto dalam pencalonannya sebagai presiden 2024 mendatang,” ucap Yusril.

Prabowo, juga menurut Yusril memiliki kepribadian yang mengerti tentang persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa saat ini sehingga Prabowo akan mampu menyelesaikannya.

“Kita harus memilih calon presiden yang akan datang itu harus orang yang mengerti persoalan-persoalan bangsa. Bukan asal pilih calon presiden meskipun mereka tidak mengerti persoalan bangsa,” ia mengingatkan lagi.

Ahmad Muzani mengucapkan terima kasih kepada Yusril dan PBB. Muzani tahu bahwa PBB memiliki komitmen terhadap Gerindra dan juga Prabowo.

“Kami mengetahui bagaimana komitmen PBB itu. Sekali bilang lurus maka akan tetap lurus dan tidak akan tengah—tengok kemana-mana dengan segala konsekuensinya. Untuk itu sekali lagi saya, atas nama Prabowo Subianto mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungannya yang sangat besar sekali,” sampainya.

(Rob/parade.id)

Artikel Deklarasi dan Konsolidasi Pemenangan Pileg PBB dan Pemenangan Prabowo Presiden pertama kali tampil pada Parade.id.

Hal seperti ini pun kata Yusril wajar dan sah dalam negara demokrasi.

“Bung Karno juga mengatakan hal yang sama dalam pidatonya di sidang PPKI Tahun 1945 sejenak setelah penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta. Tetapi kompromi harus tetap ada antara golongan Islam dan golongan Kebangsaan,” kata dia, Ahad (12/2/2023).

Adapun mengenai hukum-hukum agama di bidang peribadatan seperti salat lima waktu, salat sunat, puasa, zakat, haji dan lain-lain, Pemerintah kata dia tidak boleh mencampuri aspek hukumnya. Begitu juga dengan ibadat-ibadat agama lain.

Negara, kata dia, wajib menghormati semua aturan itu. Sebab, tugas negara dalam hal peribadatan ini menurutnya adalah memfasilitasi, membantu dan memberikan jaminan pelaksanaan ibadat-ibadat itu terlaksana dengan leluasa tanpa hambatan.

“Inilah negara Pancasila, bukan negara Islam dan bukan pula negara sekuler,” ia mengingatkan.

Yusril mengatakan bahwa di negara Islam urusan ibadat keagamaan Islam langsung ditangani negara. Masjid dan pemeliharaannya dibangun dan dibiayai oleh negara.

“Imam dan khatib semuanya pegawai negara. Di Saudi Arabia, Pakistan dan Malaysia semuanya begitu,” kata Yusril.

Sementara di Republik Sekuler Philipina, misalnya, agama dan negara dipisahkan total. Gereja Katolik Philipina berada di luar struktur negara Philipina. SPBN dan APBD tidak boleh digunakan untuk membantu kegiatan lembaga agama apapun di Philipina. Agama sepenuhnya urusan swasta.

“Negara kita memilih jalan tengah antara Negara Islam dengan Negara Sekuler seperti contoh tadi. Negara terlibat dalam pendidikan agama untuk menjaga moral masyarakat dan memfasilitasi serta membantu pelaksanaan ibadat agama-agama yang ada di negara ini,” pungkasnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Pesan Yusril Kalau Ingin Kaidah Hukum Islam Masuk dalam Norma Hukum Positif pertama kali tampil pada Parade.id.

Namun, stabilitas politik itu hanya akan tercipta jika dua kekuatan politik nasional bersatu dan bekerjasama dengan erat, yakni Golongan Nasionalis dan Golongan Islam.

“Tidak mungkin hanya yang satu berkuasa, yang lain dipinggirkan. Sampai kapanpun, dua golongan ini tetap ada. Kita terima saja keberadaan dua golongan itu apa adanya sambil tetap menghormati dan menghargai keragaman etnik, adat dan budaya serta agama-agama yang hidup dan berkembang di tanah air kita ini,” kata dia, Ahad (12/2/2023).

Siapa pun yang jadi pemimpin, menurut Yusril harus menyadari hal yang spesifik Indonesia ini. Indonesia, menurut Yusril bukan Eropa atau Amerika. Bukan pula Cina bukan pula Arab.

“Jangan impor mentah2 apa yang ada di negara-lain karena Indonesia ini, peta kekuatan politiknya, kemajemukan etnik, budaya dan agama serta geografi yang kompleks tidak ada di negara manapun di dunia ini. Karena itu pemimpin masa depan Indonesia haruslah pemimpin yang faham betul kekhususan Indonesia beserta kompleksitas yang ada dalamnya. Menangani kompleksitas itu dan mengubahnya menjadi sebuah potensi untuk maju adalah seni, kemampuan memahami dan kerja keras tanpa henti,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Mantan Menteri Kehakiman dan HAM ini mengingatkan agar jangan coba-coba memaksakan suatu kehendak untuk mengubah keadaan itu, baik dengan aturan, kebijakan, apalagi gunakan kekuatan aparatur tanpa pemahaman, karena berisiko timbulnya perlawanan, konflik dan kekerasan dengan taruhan sangat mahal mengatasi dan memulihkannya.

Resep utama mengatasi kekhususan Indonesia itu menurut dia adalah membangun kesadaran dan rasa percaya diri rakyat kita sendiri. Jangan mudah terpukau pada kemajuan bangsa lain dan kemudian merasa rendah diri dan tak percaya diri. Dimana apa saja yang ada pada bangsa ini semua dipandang jelek.

Rasa percaya diri itu pun kata Yusril hanya bisa dibangun oleh pemimpin yang cerdas dan berwibawa yang segala omongannya itu didengarkan rakyat. “Sabdo pandito ratu” dalam peristilahan Jawa.

“Omongan yang jelas, tegas, bijak dan dimengerti semua orang mulai tukang becak sampai Guru Besar. Omongan dan perbuatan pemimpin itulah, yang didukung oleh sistem dan perncanaan yang baik serta tatget yang jelas yang ingin dicapai yang menjadi acuan pergerakan bangsa ini ke depan. Bagaimana kita harus mampu mendayagunakan potensi SDM, SDA dan segala peluang yang ada. Untuk kemajuan bangsa dan negara kita,” terangnya.

Untuk itu kemampuan melakukan negosiasi kerjasama bilateral dan multilateral serta kecanggihan berdiplomasi menurut Yusril menjadi sangat penting. Satu dan lain hal dilakukan dengan mengutamakan kepentingan nasional, kepentingan rakyat diatas segalanya. Sebab, menurutnya, Presiden tidak mungkin mengerjakan itu sendiri. Tapi dia harus punya kewibawaan, gagasan, kemampuan dan pemahaman terhap persoalan fundamental bangsa ini.

Selain itu, Presiden harus memilih para menteri yang mampu dan paham visinya karena menteri-menteri itu pembantu Presiden.

“Sangat aneh jika ada Presiden terpilih lantas panggil calon menteri lalu bertanya apa yang akan anda kerjakan jika anda saya lantik menjadi Menteri ESDM misalnya. Harusnya calon menteri itu yang balik tanya ke Presiden, program Bapak apa? Saya kan calon pembantu Bapak,” katanya.

Presiden pun harus sudah punya konsep dan program di bidang ESDM dan panggil calon menteri. “Ini program saya. Anda danggup menjabarkannya lebih rinci dan melaksakannya dengan mengatasi segala kendala atau tidak,” semisalnya.

Yusril mengingatkan agar jangan biarkan menteri-menteri berkreasi sendiri-sendiri, dan Presiden fokus pada apa yang dia suka. Sebab hal ini akan berakibat program Presiden tidak mengarah kepada tujuan utama, mengangkat harkat dan martabat bangsa menjadi lebih baik dalam jangka waktu jabatan kepresidenannya.

“Pembangunan ekonomi, sosial dan politik bangsa ini hanya akan berhasil jika dilandasi dengan keadilan dan kepastian hukum sebagai pengejawantahan Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara. UUD 45 telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum,” ia mengingatkan.

“Negara hukum itu berarti semua tindakan dan kebijakan negara harus dilandaskan kepada hukum. Hukum yang bagaimana? Hukum yang adil dan mengandung kepastian. Hukum itu dirumuskan oleh negara ke dalam norma2 yang bersifat mengatur dan dapat dilaksanakan di dalam praktek,” ia melanjutkan.

Yusril mengatakan, hukum yang dirumuskan oleh negara dan diundangkan, namanya hukum positif, yakni hukum yang berlaku di negara kita. Selain hukum positif itu ada hukum yang hidup dalam pikiran, perasaan dan kesadaran tiap orang, baik yang berasal dari ajaran agamanya, adat atau kebiasaannya.

Adapun tugas negara menurut dia adalah meramu, merumuskan dan mengangkat kesadaran hukum masyarakat itu, dengan menimbang-nimbang kemajemukan, manfaat dan kebutuhan hukum untuk merumuskannya menjadi hukum positif yang berlaku. Tapi, pedoman utamanya adalah asas keadilan dan kepastian hukum.

“Hukum harus adil dg menjaga keseimbangan dan kepentingan semua orang sehingga tdk ada yg dirugikan. Hukum harus pasti, jangan multitafsir. Hukum menjamin rasa aman masyarakat karena sudah ada ketentuan hukum yg pasti,” ia menerangkan.

Oleh karena negara kita ini majemuk di satu pihak tetapi dilain pihak juga negara kesatuan, maka hukum pun juga harus seperti itu, kata dia.

Dalam hukum private seperti perkawinan, kewarisan, pengangkatan anak dan lain-lain kita akui kemajemukan hukum. Hukum private Islam berlaku bagi umat Islam. Begitupun hukum agama lain serta adat istiadatnya berlaku pula buat mereka.

“Negara memfasilitasi keberlakuan hukum2 tsb dengan menyediakan lembaga dan perangkatnya yang diperlukan seperti pengadilan dsb,” tekannya.

Namun di bidang hukum publik seperti hukum administrasi negara, hukum lalu lintas, hukum pidana dan tata negara, kita berlakukan satu hukum positif yang sama bagi kepentingan rakyat dan penyelenggaraan negara. Ini adalah cermin sebuah negara kesatuan.

Oleh karena perumusan norma hukum publik itu dilakukan melalui proses legislasi, yakni sebuah proses politik yang melibatkan Presiden, DPR dan adakalanya juga DPD, maka semua pihak silahkan membawa aspirasi politiknya masing-masing untuk diperdebatkan dan durumuskan bersama.

“Kalau umat Islam ingin agar sebanyak-banyaknya kaidah2 hukum Islam masuk dlm norma hukum positif di bidang publik, maka wakil2 partai Islam harus banyak di DPR. Presidennyapun atau wakil Presidennyapun harus dari golongan Islam agar aspirasi Islam wujud dlm kenyataan,” pesannya.

Hal seperti ini kata Yusril wajar dan sah dalam negara demokrasi. Bung Karno kata dia juga mengatakan hal yang sama dalam pidatonya di sidang PPKI Tahun 1945 sejenak setelah penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta.

“Tetapi kompromi harus tetap ada antara golongan Islam dan golongan Kebangsaan,” kata dia.

Adapun mengenai hukum-hukum agama di bidang peribadatan seperti salat lima waktu, salat sunat, puasa, zakat, haji dan lain-lain, Pemerintah tidak boleh mencampuri aspek hukumnya. Begitu juga dengan ibadat-ibadat agama lain. Negara wajib menghormati semua aturan itu.

“Tugas negara dalam hal peribadatan ini adalah memfasilitasi, membantu dan memberikan jaminan pelaksanaan ibadat2 itu terlaksana dengan leluasa tanpa hambatan. Inilah negara Pancasila, bukan negara Islam dan bukan pula negara sekuler,” ia mengingatkan.

Yusril mengatakan bahwa di negara Islam urusan ibadah keagamaan Islam langsung ditangani negara. Masjid dan pemeliharaannya dibangun dan dibiayai oleh negara. Imam dan khatib semuanya pegawai negara. Di Saudi Arabia, Pakistan dan Malaysia semuanya begitu, kata Yusril.

Sementara di Republik Sekuler Philipina, misalnya, agama dan negara dipisahkan total. Gereja Katolik Philipina berada di luar struktur negara Philipina. SPBN dan APBD tidak boleh digunakan untuk membantu kegiatan lembaga agama apapun di Philipina. Agama sepenuhnya urusan swasta.

“Negara kita memilih jalan tengah antara Negara Islam dengan Negara Sekuler seperti contoh tadi. Negara terlibat dalam pendidikan agama untuk menjaga moral masyarakat dan memfasilitasi serta membantu pelaksanaan ibadat agama-agama yang ada di negara ini,” pungkasnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Ketum PBB: Stabilitas Politik Nasional Sangat Penting Menjaga Keutuhan Bangsa dan Negara pertama kali tampil pada Parade.id.

“Padahal ini adalah masalah paling fundamental bagi sebuah negara. Kalau keadilan tidak ada, yang kuat menang, yang lemah tersingkir dan terabaikan, maka ketidakpuasan akan menumpuk di mana2,” katanya, Senin (6/2/2023).

Salah satu yang disorot Yusril adalah ketidak adilan masalah pertanahan, di mana ketika yang kuat selalu menang dan yang lemah (rakyat kecil) selalu kalah, maka kekecewaan akan semakin menjadi-jadi.

“Ketika pemilik modal dan pengusahan selalu diuntungkan dan hak2 buruh makin diabaikan, maka demo dan protes akan terjadi di mana2,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Keseimbangan dan keadilan bagi kedua pihak menurut dia mutlak perlu dalam konsep dan aturan. Pemerintah mengawasi, menjaga dan menegor pihak yang salah.

“Industri manufaktur haris dibua luas untuk daerah pulau Jawa agar terjadi pemerataan dan penciptaan lapangan kerja. Upah yang wajar dan jaminan hukum serta keadilan ditegakkan Pemerintah. Kalau 2 hal ini tidak ada, indistri manufaktur akan lagi ke Vietnam, Kamboja dan Laos,” ia menegaskan.

Kepastian hukum tentang eksistensi perusahaan pun menurut Yusril harus dijaga ketat dengan sistem dan kontrol oleh Kemenkumham. Jangan biarkan IT mudah dibobol dan diubah-ubah notaris sehingga kepastian hukum berantakan.

“Kalau begini keadaannya, siapapun takut mendirikan usaha di negara ini,” kata dia.

Sistem pelayanan imigrasi juga harus dievaluasi, jangan mudah kebobolan. Sistem elektronik yang dibangun tujuannya untuk mempercepat pelayanan. Tapi jangan menyerahkan segalanya kepada sistem elektronik IT tanpa kontrol yang ketat karena rawan penyalahgunaan.

(Rob/parade.id)

Artikel Yusril Sebut Pembangunan Paling Lemah di Pemerintahan Jokowi adalah Sektor Hukum pertama kali tampil pada Parade.id.

“PBB meyakini bahwa lima sila dalam Pancasila itu adalah sejalan dengan ajaran-ajaran Islam; melaksanakan tuntunan ajaran Islam dalam kehidupan bermasayarakat dan bernegara adalah sekaligus melaksanakan lima sila dari Pancasila itu,” tegas Ketum PBB itu, Jumat (30/12/2022).

PBB pun melihat tidak ada konflik antara Islam, Pancasila dan Negara RI. Semua berjalan seiring dan setujuan mencapai keridhaan ilahi.

“Karena itu PBB berjuang mempertahankan keutuhan NKRI dan bercita-cita menjadikannya sebagai bangsa dan negara besar yang berpengaruh di dunia ini,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Yusril juga menyatakan bahwa PBB ini partai tengah, partai ummatan wasatan. Sejauh hal-hal itu dapat dikompromikan sesuai tuntunan Islam, PBB melakukannya.

“Kami mengedapankan cara-cara damai dan dialog dalam memecahkan segala persoalan. Sampai sejauh ini setelah lebih dua dekade keberadannya, PBB belum pernah terlibat dalam tindak kekerasan, apalagi menggunakan cara-cara teror dalam mencapainya,” tambahnya.

PBB pun menurut Yusril konsisten melakukan perjuangan menempuh cara-cara yang sah dan konstitusional. Ia pun mengajak siapa saja yang berpikiran moderat dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam di tengah tantangan dunia modern untuk bergung ke PBB.

“Di partai ini, rasionalitas berpikir dan spiritualitas Islam yang mecerahkan hati nurani kita padukan bersama-sama,” ajaknya.

PBB sendiri telah resmi menjadi peserta Pemilu 2024. Resminya PBB menjadi peserta Pemilu 2024 ini setalah KPU Pusat mengumumkannya pada 14 Desember 2022, malam hari.

PBB mendapatkan nomor urut 13. Ada belasan partai politik yang ikut lolos sebagai peserta Pemilu 2024.

(Rob/parade.id)

Artikel PBB adalah Partai Berasaskan Islam, Tegas Yusril Ihza Mahendra pertama kali tampil pada Parade.id.

Renungan Akhir Tahun PBB. Akhir 2022 ini PBB dinyatakan sah sebagai Peserta Pemilu 2024 tanpa harus melakukan perlawanan ke Bawaslu dan Pengadilan. Ini semua terjadi berkat kerja keras seluruh jajaran pengurus dari pusat sampai ke daerah-daerah dan doa seluruh pendukung PBB;

Lima tahun kerja keras itu kita lakukan dengan segala jerih payah dan pengorbanan. PBB berhasil menyelesaikan segala konflik dan masalah. Yang bertahan di partai adalah kader-kader setia dan militan. Ini menjadi modal penting untuk membangun dan membesarkan partai ke depan.

PBB harus satu komando di bawah DPP. Ideologi, asas perjuangan, taktik dan strageti partai harus sejalan dengan dengan jalur komando. Partai adalah tempat berhimpun orang-orang yang mempunyai ideologi, pikiran, cita-cita dan strategi perjuangan yang sama untuk mencapainya. Jangan ada anggota partai yang menjalankan kemauannya sendiri yang tidak sejalan dengan garis partai.

Partai tidak boleh dijadikan ibarat kuda tunggangan. Partai tidak boleh dijadikan alat untuk mewujudkan agenda organisasi lain dengan mengerahkan anggotanya ramai-ramai masuk partai ini. Karena itu, setiap angota PBB wajib mendalami AD/ART, Tafsir Asas, Pedoman dan Peraturan Partai serta arahan yang diberikan DPP PBB dan Majelis Syuro.

Keputusan Mahkamah Partai wajib ditaati. Partai punya disiplin dan disiplin itu wajib ditegakkan semua anggota!

PBB adalah Partai yang berasaskan Islam yang mengakui Pancasila sebagai dasar falsafah negara RI sebagai asas dalam membangunan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia yang majemuk.PBB meyakini bahwa lima sila dalam Pancasila itu adalah sejalan dengan ajaran-ajaran Islam; melaksanakan tuntunan ajaran Islam dalam kehidupan bermasayarakat dan bernegara adalah sekaligus melaksanakan lima sila dari Pancasila itu.

PBB melihat tidak ada konflik antara Islam, Pancasila dan Negara RI. Semua berjalan seiring dan setujuan mencapai keridhaan ilahi. Karena itu PBB berjuang mempertahankan keutuhan NKRI dan bercita-cita menjadikannya sebagai bangsa dan negara besar yang berpengaruh di dunia ini.

Negara besar harus mempunyai basis ekonomi yang kuat, keamanan yang tinggi, politik yang stabil serta tegaknya hukum dan HAM. Karena itu sejak awal berdirinya PBB memegang teguh komitment untuk menegakkan konstitusi UUD 45 dan membangunan sistem pemerintahan yang kuat yang ditopang oleh norma dan penegakan hukum yang adil dan menjamin kepastian hukum buat semua orang; PBB berpendapat negara harus dimpimpin oleh pemimpin yang cerdas dan berani menanggung risiko dalam mengambil keputusan. Negara besar besar harus dipimpin oleh pemimpin besar pula yang faham betul apa persoalan mendasar yang dihadapi bangsa ini dan bagaimana cara memecahkannya.

PBB selama ini menempuh cara moderat dalam mencapai tujuannya. Partai ini partai tengah, partai ummatan wasatan. Sejauh hal-hal itu dapat dikompromikan sesuai tuntunan Islam, kami melakukannya. Kami mengedapankan cara-cara damai dan dialog dalam memecahkan segala persoalan. Sampai sejauh ini setelah lebih dua dekade keberadannya, PBB belum pernah terlibat dalam tindak kekerasan, apalagi menggunakan cara-cara teror dalam mencapainya.

PBB konsisten melakukan perjuangan menempuh cara-cara yang sah dan konstitusional. Karena itu saya mengajak siapa saja yang berpikiran moderat dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam di tengah tantangan dunia modern untuk bergung ke PBB. Di partai ini, rasionalitas berpikir dan spiritualitas Islam yang mecerahkan hati nurani kita padukan bersama-sama.

Pemilu sebenar lagi. Kita persiapkan PBB agar benar-benar mampu bersaing untuk mengisi keanggotaan DPR, MPR dan DPRD dengan orang-orang berkuakitas yang mampu menyiapkan undang-undang yang adil bagi semua, mampu merumuskan kebijakan untuk memajukan negara dan melakukan pengawasan. Ayo daftarkan diri anda menjadi caleg-caleg PBB!

Artikel Renungan Akhir Tahun Partai Bulan Bintang (PBB) pertama kali tampil pada Parade.id.

Keputusan tersebut secara khusus mempertimbangkan pemilihan yang direncanakan Mali pada Februari 2024, menyusul pembicaraan antara Kanselir Olaf Scholz dan mitra koalisinya Partai Hijau dan FDP liberal.

“Pemerintah akan mengusulkan kepada parlemen bahwa komitmen Jerman untuk operasi MINUSMA diperpanjang pada Mei 2023 untuk terakhir kalinya selama satu tahun, untuk mengakhiri misi ini secara terstruktur setelah 10 tahun,” kata juru bicara Steffen Hebestreit dalam sebuah pernyataan, Selasa, dikutip Al Jazeera.

Misi militer Jerman di luar negeri memerlukan mandat dari parlemen, yang biasanya diberikan setiap tahun.

Militer Jerman telah berada di Mali sejak 2013, dengan kehadiran hingga 1.400 tentara sebagai bagian dari misi MINUSMA, sebagian besar berbasis di dekat Gao di utara. Mereka menghadapi kesulitan yang semakin meningkat dalam beberapa bulan terakhir, berulang kali harus menangguhkan patroli pengintaian setelah ditolak hak terbangnya oleh pemerintah militer.

Ada ketegangan yang meningkat antara misi PBB dan penguasa militer Mali menyusul dugaan kedatangan agen Wagner dari Rusia untuk mendukung pasukan pemerintah.

(Irm/parade.id)

Artikel Jerman akan Menarik Pasukannya dari Misi PBB di Mali pertama kali tampil pada Parade.id.

“Setelah memohon kepada para pemimpin dunia di PBB untuk melindungi pendidikan dan hak-hak perempuan di Afghanistan setahun setelah Taliban mengambil alih,” kata Somaya Faruqi, mantan kapten tim robotika putri Afghanistan, belum lama ini.

“Saya di kelas tahun lalu, tapi tahun ini anak perempuan tidak di kelas. Ruang kelas kosong, dan mereka berada di rumah mereka. Jadi terlalu sulit untuk mengendalikan diri, mengendalikan perasaan saya,” kata Faruqi, dikutip aljazeera.

Faruqi, yang sekarang kuliah di Universitas Sains dan Teknologi Missouri, meninggalkan Afghanistan pada Agustus tahun lalu ketika Taliban merebut kekuasaan dan Amerika Serikat serta sekutunya menarik pasukannya setelah perang 20 tahun.

Berbicara di PBB di New York minggu ini ketika para pemimpin dunia berkumpul untuk pertemuan tingkat tinggi Majelis Umum PBB, dia mendesak mereka untuk bersatu dan menuntut pembukaan kembali sekolah-sekolah perempuan dan perlindungan hak-hak mereka.

“Pekan ini kalian semua hadir untuk mengusulkan solusi transformasi pendidikan untuk semua, tapi jangan lupakan mereka yang tertinggal, mereka yang sama sekali tidak beruntung bersekolah,” kata Faruqi.

“Tunjukkan solidaritas Anda dengan saya dan jutaan gadis Afghanistan,” sambungnya.

Pemenang Hadiah Nobel Perdamaian Malala Yousafzai, yang ditembak oleh seorang pria bersenjata Taliban di Pakistan saat dia meninggalkan sekolah pada 2012 ini, menegur kepala negara karena kurangnya tindakan.

“Sebagian besar dari Anda tahu apa yang sebenarnya perlu dilakukan. Anda tidak boleh membuat janji kecil, pelit dan jangka pendek, tetapi berkomitmen untuk menegakkan hak untuk menyelesaikan pendidikan dan menutup kesenjangan pendanaan untuk selamanya, ”kata Yousafzai.

(Irm/parade.id)

Artikel PBB Seru Pemimpin Dunia Melindungi Pendidikan Anak Perempuan Afghanistan pertama kali tampil pada Parade.id.

Alasan Mesir menarik pasukannya dari Mali karena tujuh pasukannya tewas sepanjang tahun ini. Demikian kata juru bicara pejabat PBB di Mali, Olivier Salgado, dikutip aljazeera.com.

“Kami mengkonfirmasi bahwa Mesir, melalui Misi Tetapnya untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, menyatakan keprihatinannya pada awal minggu atas peningkatan serangan terhadap pasukan penjaga perdamaiannya yang mengawal konvoi yang memasok pangkalan kami di pusat dan Mali utara,” Salgado mengatakan dalam sebuah pernyataan.

“Serangan ini telah menyebabkan kematian tujuh tentara Mesir sejak awal tahun. Kami telah diberitahu bahwa sebagai akibatnya, kontingen Mesir akan menangguhkan sementara kegiatannya di MINUSMA mulai 15 Agustus.”

Mesir memiliki 1.072 tentara dan 144 polisi dalam misi PBB di Mali yang dikenal sebagai MINUSMA. Keputusan itu merupakan pukulan lain bagi misi PBB setelah penguasa militer Mali untuk sementara menangguhkan rotasi pasukan oleh negara-negara yang berkontribusi pada misi penjaga perdamaian pada hari Kamis. ‘Seringkali kondisi berbahaya’.

Penangguhan perannya di MINUSMA akan tetap berlaku sampai kekhawatiran Mesir atas keselamatan dan keamanan pasukan penjaga perdamaiannya ditangani, seorang diplomat yang mengetahui keputusan tersebut, mengatakan kepada kantor berita Reuters.

Sumber diplomatik lain mengatakan bahwa Mesir telah khawatir untuk beberapa waktu tentang keamanan penjaga perdamaian, tetapi keputusan Mali pada hari Kamis untuk menghentikan rotasi pasukan kemungkinan menjadi pemicu untuk menangguhkan kegiatan.

Diplomat itu menambahkan bahwa penangguhan kegiatan, khususnya batalyon konvoi tempur, diperkirakan akan menyebabkan keterlambatan pengiriman konvoi bahan bakar dan dapat menimbulkan konsekuensi serius.

(Irm/PARADE.ID)

Artikel Mesir akan Tarik Pasukan Perdamain di Mali, Kata PBB pertama kali tampil pada Parade.id.