Jakarta (parade.id)- Ketum Partai Bulan Bintang (PBB) Prof Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa pembangunan yang paling lemah pada masa pemerintahan Jokowi ada di sektor hukum. Keadilan dan kepastian hukum seperti makin menjauh.
“Padahal ini adalah masalah paling fundamental bagi sebuah negara. Kalau keadilan tidak ada, yang kuat menang, yang lemah tersingkir dan terabaikan, maka ketidakpuasan akan menumpuk di mana2,” katanya, Senin (6/2/2023).
Salah satu yang disorot Yusril adalah ketidak adilan masalah pertanahan, di mana ketika yang kuat selalu menang dan yang lemah (rakyat kecil) selalu kalah, maka kekecewaan akan semakin menjadi-jadi.
“Ketika pemilik modal dan pengusahan selalu diuntungkan dan hak2 buruh makin diabaikan, maka demo dan protes akan terjadi di mana2,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.
Keseimbangan dan keadilan bagi kedua pihak menurut dia mutlak perlu dalam konsep dan aturan. Pemerintah mengawasi, menjaga dan menegor pihak yang salah.
“Industri manufaktur haris dibua luas untuk daerah pulau Jawa agar terjadi pemerataan dan penciptaan lapangan kerja. Upah yang wajar dan jaminan hukum serta keadilan ditegakkan Pemerintah. Kalau 2 hal ini tidak ada, indistri manufaktur akan lagi ke Vietnam, Kamboja dan Laos,” ia menegaskan.
Kepastian hukum tentang eksistensi perusahaan pun menurut Yusril harus dijaga ketat dengan sistem dan kontrol oleh Kemenkumham. Jangan biarkan IT mudah dibobol dan diubah-ubah notaris sehingga kepastian hukum berantakan.
“Kalau begini keadaannya, siapapun takut mendirikan usaha di negara ini,” kata dia.
Sistem pelayanan imigrasi juga harus dievaluasi, jangan mudah kebobolan. Sistem elektronik yang dibangun tujuannya untuk mempercepat pelayanan. Tapi jangan menyerahkan segalanya kepada sistem elektronik IT tanpa kontrol yang ketat karena rawan penyalahgunaan.
(Rob/parade.id)
