“Waktunya sudah sangat dekat. Semuanya harus siap. Memang Pemilu tahun 2024 ini sangat kompleks. Ini Pemilu serentak. Pilpres, DPR, DPD, DPRD provinsi kabupaten dan kota, dan melibatkan angka, terakhir yang saya terima 204.087.222.  juta 87.22 orang, di 38 provinsi, 514 Kabupaten dan Kota 7. 277 Kecamatan, 83.77 Desa. Melibatkan 18 partai politik nasional dan Partai Lokal Aceh. Kita bisa bayangkan betapa sangat kompleks Pemilu kita ini,” ungkap Presiden Jokowi, di Rapat Konsolnas Kesiapan Pemilu 2024, Sabtu (30/12/2023).

“Sangat kompleks sekali dan semua ini adalah perintah Undang-undang. Harus dijalankan dengan sebaik-baiknya sehingga kita harus pastikan tata kelolanya. Baik kesiapan petugas juga harus baik, ketersediaan logistik juga harus baik, distribusi logistiknya juga harus baik dan kesiapan sistem dan teknologinya juga harus baik,” tambah presiden.

Presiden mengingatkan agar jangan sampai ada yang tercecer satu pun. Semuanya, kata presiden, harus baik dan tidak boleh ada yang salah, termasuk aspek teknisnya.

“Hati-hati mengenai ini. Hal-hal yang kecil harus kita perhatikan secara detail. Sebab keteledoran teknis bisa berimplikasi politis. Bisa berimplikasi politik. Bisa merembet ke mana-mana yang dapat mengganggu kondusifitas Negara, yang dapat mengganggu legitimasi Pemilu kita, ehingga saya mengajak jaminan kehandalan sistem informasi dan perangkat-perangkat penunjang Pemilu harus berfungsi dengan baik,” presiden mengingatkan.

“Harus transparan. Terbuka. Kangan sampai terjadi peretasan. Hati-hati mengenai ini. Sekali lagi, karena ini bisa berimplikasi politis. Bisa berimplikasi politik,” sambungnya.

Ia juga mengingatkan soal kita yang berada di era yang serba digital. “Sedikit saja ada ketidakcermatan langsung mengganggu kepercayaan masyarakat,” kata presiden tegas.

Hal semacam ini, kata presiden, yang tidak boleh terjadi. Presiden mengajak semua kita untuk bersama-sama harus menjaga itu.

(Rob/parade.id)

Artikel Penyampaian Tegas Presiden ke KPU Pusat dan Daerah soal Pemilu 2024 Harus Jurdil pertama kali tampil pada Parade.id.

“Apalagi TAP MPR hirarkinya dibawah UUD, maka lebih tidak bisa lagi untuk keperluan tunda Pemilu krn itu bertentangan dg UUD yg mengatur bhw Pemilu 5 tahun sekali(psl 22E ayat 1 dan 2). Jadi sudahlah, focus pd sukses Pemilu serentak 2024 saja,” kata dia, kemarin.

Terkait putusan PN Jakpus yang dinilai berdampak pada penundaan Pemilu, menurut dia mestinya segera dibatalkan.

“Apalagi Presiden  @jokowi juga menolak penundaan Pemilu. Maka mestinya keputusan PN Jakpus yg berdampak pd penundaan Pemilu itu, segera dikoreksi dan dibatalkan oleh Pengadilan di atasnya, karena keputusan Pemilu ditunda memang tidak sesuai dg Konstitusi, dan membahayakan NKRI,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Di cuitan di atas, HNW merespons “temuan” Drone Emprit yang baru-baru ini merilis temuan seberapa besar pro dan kontra penundaan Pemilu 2024 di pemberitaan dan perbincangan media online dan media sosial.

Temuan pertama, bahwa tren pemberitaan dan perbincangan terkait isu Penundaan Pemilu mencapai titik tertinggi pada 3 Maret 2023, kemudian bergerak melandai namun dengan volume percakapan yang masih cukup tinggi.

Kedua, narasi pro kontra isu Penundaan Pemilu (27 Februari-8 Maret 2023 pukul 23.59 WIB): Media online: pro 5 persen, kontra 73 persen, netral 22 persen. Sementara di media sosial: pro 6 persen, kontra 91 persen, netral 3 persen.

Temuan ketiga, bahwa narasi pro diperoleh dari pernyataan yang mendukung putusan PN Jakpus serta wacana Penundaan Pemilu. Sedangkan narasi kontra berisi konten yang menentang wacana penundaan Pemilu.

Temuan keempat, Presiden RI Jokowi menegaskan pemerintah mendukung upaya KPU mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutuskan menunda tahapan pemilu. Temuan kelima, disebut bahwa mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merasa ada yang aneh dan di luar nalar dengan keputusan dari PN Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Partai Prima untuk menunda Pemilu 2024.

(Rob/parade.id)

Artikel Penundaan Pemilu Bisa Melalui TAP MPR? pertama kali tampil pada Parade.id.

Kedua, narasi pro kontra isu Penundaan Pemilu (27 Februari-8 Maret 2023 pukul 23.59 WIB): Media online: pro 5 persen, kontra 73 persen, netral 22 persen. Sementara di media sosial: pro 6 persen, kontra 91 persen, netral 3 persen.

Temuan ketiga, bahwa narasi pro diperoleh dari pernyataan yang mendukung putusan PN Jakpus serta wacana Penundaan Pemilu. Sedangkan narasi kontra berisi konten yang menentang wacana penundaan Pemilu.

Temuan keempat, Presiden RI Jokowi menegaskan pemerintah mendukung upaya KPU mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutuskan menunda tahapan pemilu. Temuan kelima, disebut bahwa mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merasa ada yang aneh dan di luar nalar dengan keputusan dari PN Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Partai Prima untuk menunda Pemilu 2024.

Selian Jokowi dan SBY, Megawati, melalui Hasto Kristiyanto menegaskan agar KPU tetap lanjutkan seluruh tahapan Pemilu.

Selain di atas, temuan itu juga mencantumkan keberatan penundaan Pemilu dari organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah, yang menilai bahwa putusan PN Jakpus atas gugatan Partai Prima terhadap KPU mencederai hukum dan melanggar konstitusi.

“Butir kelima amar putusan hakim melanggar Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Hal ini disampaikan lewat Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah,” demikian dikutip akun Twitter Ismail Fahmi selaku Founder Drone Emprit, Jumat (10/3/2023).

Pun dengan Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Habiburrokhman mengkritik langkah Komisi Yudisial yang berencana memanggil majelis hakim PN Jakarta Pusat imbas putusan yang mengabulkan tuntutan Partai Prima. Dirinya menilai peran KY dalam mengawasi hakim ada di level kode etik, bukan pada putusan yang diketuk oleh para hakim.

Selanjutnya, lewat perbincangan di media sosial diisi oleh klaster tokoh nasional, akun media, dan publik. Terakhir, peta perbincangan warganet didominasi oleh emosi Trust yang dipicu oleh keyakinan publik jika keluarnya keputusan PN Jakpus terkait penundaan Pemilu ditunggangi kelompok yang memiliki power.

Kesimpulan Analisis Drone Emprit

Bahwa tren perbincangan terkait Penundaan Pemilu mendapatkan sorotan sangat tinggi pasca PN Jakpus mengabulkan gugatan Partai Prima untuk menunda Pemilu 2024.

Perbincangan di media sosial dominan diisi narasi yang mengkritisi penundaan Pemilu. Tak hanya politisi, tapi pakar hukum, pengamat, petinggi partai, juga publik secara umum kritisi putusan PN Jakpus tersebut.

Beberapa tokoh besar kerap dikutip dalam wacana ini dan menolak penundaan Pemilu antaranya adalah Jokowi, SBY, Mahfud MD, Megawati melalui Hasto Krsitiyanto, Prabowo, Surya Paloh, Muhammad Busyro Muqoddas, Feri Amsari, Rocky Gerung, dan banyak lagi.

Di lain pihak, publik melihat penundaan pemilu sebagai upaya perpanjangan masa jabatan presiden. Warganet juga meyakini ada kelompok yang bekerja tersistematis dan konsisten mendorong wacana penundaan pemilu.

Beberapa nama disebut sebagai aktor paling bertanggung jawab atas naiknya isu penundaan Pemilu, antaranya LBP, Zulhas, Cak Imin, Airlangga H., M. Mardiono, Bamsoet, M. Qodari, Suharso Monoarfa, juga Romahurmuziy dari PPP.

Penolakan penundaan Pemilu juga dilakukan dengan coba menarik perhatian publik dengan menggunakan beberapa tagar, seperti #RakyatOgahTundaPemilu, #TolakTundaPemilu, #Tolak, #TolakPenundaanPemilu, juga #TolakPenundaanPemilu2024.

Video yang paling banyak beredar di publik, juga dominan berisi penjelasan dan argumentasi kenapa penundaan Pemilu harus ditolak, selain juga memaparkan rekam jejak hakim yang memutuskan penundaan Pemilu, juga soroti mantan petinggi BIN dalam Partai Prima.

Lebih jauh, warganet juga mempertanyakan kapabilitas dan kompetensi para hakim di Indonesia. Warganet mengangkat berbagai putusan hakim yang dinilai jauh dari keadilan dan terkesan “lucu”. Seiring dengan hal ini, beberapa narasi negatif juga mempertanyakan kredibilitas dan kebersihan para hakim.

Perbincangan tertinggi di media sosial terjadi pada 3 Maret 2023 (19.274 mentions), didorong kritikan putusan PN Jakpus soal penundaan Pemilu. Ekspos media online juga mengalami peningkatan pada 3 Maret (3.827 mentions), didorong berbagai penolakan penundaan Pemilu.

Percakapan dominan bernada kontra (91%): Jokowi diduga menjadi dalang penundaan Pemilu, Tekankan jika Pemilu akan berjalan sesuai dengan rencana, Sebut penundaan pemilu bertentangan dengan konstitusi, ajakan untuk melawan adanya penundaan Pemilu Percakapan pro (6%): Amplifikasi narasi soal upaya menghormati hasil putusan PN Jakpus, dukungan pada adanya penundaan Pemilu, amplifikasi penjelasan dari Partai Prima soal hak menjadi peserta Pemilu.

Perbincangan terlihat dominan dilakukan oleh akun-akun yang teridentifikasi organik. Metode analisis yang dilakukan Drone Emprit—periode dari 27 Februari 2023 pukul 00.00 WIB s.d. 8 Februari 2023 pukul 23.59 WIB. Sumber Media Online dan Twitter.

Keyword: Pemilu, Pemilihan Umum. Filter: penundaan, perpanjangan, tunda, menunda, ditunda, jakpus, jakarta pusat.

(Rob/parade.id)

Artikel Analisis Media Sosial terkait Pendukung dan Penolak Penundaan Pemilu pertama kali tampil pada Parade.id.

Pernyataan dan imbauan ini resmi dikeluarkan DDII dengan nomor 027/KU-DD/II/1444H/2023M. Berikut pernyataan dan imbauan DDII:

1. Dewan Da’wah merupakan lembaga da’wah yang melaksanakan da’wahilallah dengan fungsi untuk mengawal aqidah, merekat ukhuwah, menegakkan syariat, mengokohkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan membangun solidaritas dunia Islam.
2. Dewan Da’wah turut serta berperan aktif untuk memandu ummat Islam dalam kaitannya dengan kehidupan sosial politik yang berlandaskan ajaran Islam dalam bingkai NKRI sehingga tercapai tujuan nasional sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Republik Indonesia.
3. Dewan Da’wah menghimbau ummat Islam Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik di Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung dengan mendukung dan memilih partai politik dan pemimpin bangsa yang bersedia menyalurkan aspirasi ummat dan bangsa sesuai dengan cita cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.
4. Dewan Da’wah berharap agar Ummat Islam Indonesia dapat menunjukkan kemuliaan ajaran Islam dengan cara yang penuh hikmah, nasehat yang baik dan saling berdialog dengan cara yang terbaik (QS. An-Nahl : 125) kepada segenap komponen bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
5. Dewan Da’wah akan terus melakukan dakwah kepada seluruh kekuatan politik yang ada agar mau memperjuangkan aspirasi dan kepentingan ummat Islam. Dewan Da’wah selalu menjaga hubungan ukhuwwah yang sama dengan para partai politik yang memperjuangkan aspirasi dan kepentingan ummat Islam.
6. Dewan Da’wah memberikan kesempatan kepada para kader Dewan Da’wah untuk memberikan dukungan politik kepada para calon pemimpin nasional atau daerah yang memiliki kriteria sebagai berikut:
7. Beragama Islam;
8. Memiliki Akhlakul Karimah;
9. Memiliki kemampuan dalam memimpin.
10. Dewan Da’wah bekerjasama dalam kebaikan dengan pemerintah (Social Support) dan mengkritisi kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan konstitusi dan peraturan yang berlaku (Social Control) dan ikut serta dalam setiap program pemerintah yang bermanfaat bagi ummat, bangsa dan negara Indonesia (Social Participation).
11. Dewan Da’wah akan terus membangun kerjasama ke seluruh negara dan organisasi di dunia Islam dalam rangka membangun solidaritas dunia Islam dan membangun arah kepemimpinan ummat diantara negara-negara Muslim terutama dengan negeri-negeri serumpun dan negara- negara Islam yang terjajah seperti Palestina dan ummat Islam yang sedang terzalimi di berbagai belahan dunia.

Pernyataan dan imbauan ini ditandatangani langsung oleh Ketua Pembina Prof Kiai Didin Hafidhuddin dan Ketua Umum DDII Ustaz Adian Husaini.

(Rob/parade.id)

Artikel Pernyataan dan Imbauan DDII tentang Kepemimpinan Nasional dan Pemilu 2024 pertama kali tampil pada Parade.id.

“Untuk menghindari konflik kepentingan dan potensi gesekan, Pemerintah harus melibatkan warga dalam penunjukkan Penjabat Kepala Daerah yang akan menggantikan posisi Kepala Daerah hasil Pilkada. Peraturan pengangkatan harus segera dibuat dan disosialisaikan #Hensat,” demikian sarannya, kemarin.

Pasalnya, sebagai informasi, mulai Mei 2022 ini, pemerintah akan menunjuk dan mengangkat Penjabat Kada untuk menjadi Bupati/Wali Kota/Gubernur hingga terpilihnya Kada hasil Pilkada yang akan dilaksanakan November 2024.

“Nih ya, Pilkadanya kan baru November 2024, mungkin pelantikannya ada yang baru di 2025. Nah kan lama tu Kepala Daerah yang mimpin Daerah cuma modal ditunjuk Pemerintah Pusat tanpa melalui Pilkada, makanya warga, rakyat di daerah tersebut harus dilibatkan,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Tampaknya penting soal di atas, karena penjabat ini menurut dia bukanlah pelaksana tugas (Plt). Ia (penjabat pengganti Kada hasil Pilkada) memiliki wewenang hampir sama dengan Kada hasil Pilkada.

“Enak ya… Nah makanya jadi pada rebutan para eselon 1 untuk mengisi jabatan ini, Kan enak, jadi Kepala Daerah tanpa Pilkada 2 tahunan.”

Hendri menanyakan soal aturan penunjukannya itu. Seingat dirinya, belum ada aturan soal itu.

“tanya @kemendagri deh! Apakah pemerintah belum siap dengan Mekanisme dan aturan penunjukkan Penjabat ini? Yah, Kalo pemerintah sudah siap, nanti kita kaget.”

“Siapa aja yang Rebutan jabatan Kepala Daerah tanpa Pilkada ini? Siapa saja yang bakal ditunjuk Pemerintah (Mendagri dan Presiden a.k.a Pak Tito dan Pak Jokowi)? Apakah ada kepentingan politik dalam penunjukkan itu? Nah, Anda semua pasti paham jawabannya.”

Hendri pun menganggap soal di atas kusut. Bagaimana tidak, soal itu penting. Tapi terkesan tertutup dengan isu macam-macam, seperti intoleransi dll.

“Kusut ya? Ya mau bagaimana lagi, isu penting penunjukkan Kepala Daerah yang penunjukkannya mirip Zaman Orde Baru ini ketutup sama isu intoleransi, lebaran, sholat Ied, mudik, Perdana Menteri hingga Mafia bahan pokok. Mari Berdoa agar Indonesia baik-baik saja.”

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Pengamat: Libatkan Warga di Penunjukan Penjabat Sementara Gantikan Kada Hasil Pemilu pertama kali tampil pada Parade.id.

“Makanya Selasa depan Presiden akan melantik KPU dan Bawaslu yg baru periode 2022-2027,” katanya, Sabtu (9/4/2022).

Rakortas polkam tadi dihadiri oleh Mendagri, Mensesneg, Ka. BIN, Panglima TNI, Menhub, Ka. KSP, Polri. Tertulis demikian di akun Twitter Prof. Mahfud.

Soal di atas, belakangan ada pihak-pihak yang meragukan Pemilu 2024 akan digelar sesuai dengan jadwalnya. Sampai-sampai ada pihak-pihak yang melakukan aksi unjuk rasa, salah satunya datang dari unsur mahasiswa.

Belakangan, boleh dikatakan mahasiswa yang meragukan Pemilu digelar sesuai jadwal adalah dari BEM SI. Mereka meragukan karena merespons beberapa petinggi partai pendukung pemerintah yang tampak setuju kalau Pemilu 2024 ditunda.

Macam-macam alasannya. Ada karena alasan ekonomi. Ada karena alasan pandemi Covid-19.

BEM SI pun, kabarnya hari Senin depan akan melakukan aksi lanjutan soal itu, di antara ada isu atau tuntutan lainnya.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Rakortas Polkam, Menko Mahfud: Memastikan Tahapan Pemilu 2024 Berjalan Sesuai UU pertama kali tampil pada Parade.id.

Artinya, yang kemudian akan mengambil alih kekuasaan atas kekosongan itu adalah TNI-Polri.

“Keterpisahan institusional antara dua aparatur negara bersistem komando ini dapat memicu konflik besar jika tidak ada kekompakan dan kesejalanan antara keduanya,” paparnya, kepada media, Senin (4/4/2022).

Seperti, kata dia, adanya pihak-pihak, sebut saja pemuda dan mahasiswa yang turun ke jalan dan upaya lainnya, dapat memicu konflik, yang harus dialihkan ke upaya lain yang lebih efektif. Menurut dia justru dinamika pro-kontra harus dijaga agar tetap pada koridornya.

“Dinamika pro-kontra yang bergulir di tengah masyarakat mulai memanas. Banyak kemudian kelompok mahasiswa yang memilih untuk turun ke jalan demi menyampaikan penolakannya atas isu penundaan Pemilu,” terangnya.

“Bukan pula mengurangi intensitas perjuangan yang dilakukan, namun lebih kepada mengarahkan perjuangan itu agar tepat sasaran tanpa menyebabkan masalah baru lainnya,” sambungnya.

Dan jika perpanjangan dari dinamika pro-kontra masyarakat ini terus digulirkan maka kata dia akan berpotensi menyebabkan konflik horizontal di tengah masyarakat. Jika konflik ini terjadi maka, penundaan Pemilu pun menjadi dampaknya.

“Bak buah simalakama, perjuangan untuk menunda pemilu menjadi alasan penundaan Pemilu itu sendiri.”

Tidak sampai disitu saja, penundaan Pemilu hasil konflik akan memicu konflik baru yang lebih besar. Yakni seperti yang disampaikan tadi, bahwa ekosongan jabatan karena penundaan Pemilu akan membuka tragedi baru sepanjang sejarah Indonesia.

Masyarakat kemudian terpecah menjadi dua pihak dalam menanggapi isu ini. Satu pihak dengan legowo menerima usulan ini, dengan alasan kekhawatiran atas penyebaran pandemi.

“Sedangkan pihak lainnya menolak secara tegas dengan konstitusi sebagai argumentasinya.”

(Verry/PARADE.ID)

Artikel Senat Hukum Universitas Jayabaya Tolak Penundaan Pemilu 2024, Ini Alasannya pertama kali tampil pada Parade.id.

Gagasan penundaan Pemilu 2024 menurut DPP GMPN juga mencerminkan inkonsistensi partai atas keputusan politik yang sudah dibuat, mencerminkankan pragmatisme politik kepentingan partai, serta menunjukan rendahnya komitmen partai politik untuk menjaga dan menegakan prinsip-prinsip demokrasi. Demikian disampaikan Ketum GMPN, Lendi O. Priyadi.

GMPN juga menilai bahwa penundaan Pemilu 2024 menciderai amanat reformasi di Indonesia dan memunculkan gejolak serta kemarahan publik.

“Usulan tersebut juga merupakan sebuah ancaman bagi demokrasi yang kita cita-citakan dan berpotensi melahirkan kepemimpinan yang otoriter dan despotik,” kata dia.

Untuk itu, kata Lendi, DPP GMPN kepada Presiden Jokowi agar mengeluarkan pernyataan resmi terkait penundaan Pemilu 2024–menyudahi polimik dan pro kontra di masyarakat. Pun GMPN mendesak semua partai politik agar konsisten untuk menjalankan amanat konstitusi, yakni Pemilu tetap diadakan selama 5 (lima) tahun sekali.

“Meminta kepada Presiden Jokowi untuk secara tegas menolak wacana penundaan Pemilu dan konsisten pada keputusan jadwal pemilu yang telah disepakati oleh Pemerintah, DPR, dan KPU, yaitu tanggal 14 Februari 2024,” pintanya.

Perlu diketahui, bahwa Pemilu Indonesia diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 22 E 1945, yang dengan tegas membatasi kekuasaan Eksekutif dan Legislatif selama 5 (lima) tahun dan mengamanatkan Pemilu diselenggarakan dalam waktu 5 (lima) tahun.

Oleh karena itu, pihak-pihak yang datang dari Menteri, Ketua-ketua Parpol, dan beberapa Ormas merupakan sebuah ironi. Apalagi, pemerintah, DPR dan KPU sendiri telah menyepakati pemilu akan dilaksanakan pada hari Rabu, 14 Februari 2024.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel DPP GMPN Menilai Penundaan Pemilu 2024 Inkonstitusional dan Merampas Hak Rakyat pertama kali tampil pada Parade.id.

Dan dua isu itu menurut pengamat politik Hendri Satrio, bisa otomatis reda hanya kurang dari 10 detik, dengan catatan kalau Presiden Jokowi mau.

“Presiden Jokowi hanya perlu kurang dari 10 detik untuk mengatakan ‘Mari kita sukseskan Pemilu 14 Februari 2024!’ Tapi entah mengapa sulit sekali terjadi #Hensat #2024Gantian,” kata dia, Ahad (3/4/2022).

Hendri adalah di antara pengamat yang cukup memperhatikan dua isu di atas. Bahkan, founder lembaga survei KedaiKopi ini “menciptakan” tagar khusus soal dua isu wacana tersebut.

Tagar ini dimaksudkan untuk menjawab wacana penundaan Pemilu 2024 serta perpanjangan jabatan Presiden.

“Indonesia tidak akan kehabisan pemimpin, bisa kok gantian dan orangnya bisa terus lebih baik. Harapan selalu ada, demi Indonesia, 14 Februari 2024, ayo gantian #2024Gantian #Hensat,” kata dia, beberapa waktu lalu, di akun Twitter-nya.

Menurut Hendri, Indonesia tidak akan kehabisan pemimpin. Tapi tokoh apalagi pejabat yang berusaha menunda Pemilu 2024 menurut dia itu adalah yang jahat. Sebab mereka berusaha membunuh munculnya Pemimpin Baru di Indonesia.

Berikut cuitan Hendri yang memasang tagar terkait #2024Gantian, yang parade.id sempat ikuti:
Tolak penundaan Pemilu 2024, Tolak perpanjangan masa jabatan Presiden, Tolak Presiden seumur hidup! #2024Gantian #Hensat
Sudah jelas #2024Gantian! kenapa mesti memaksakan kehendak? #Hensat
Orang ini… ke Indonesia! #2024Gantian #Hensat
Mengundang semua Relawan @ganjarpranowo @puanmaharani_ri @erickthohir @aniesbaswedan @AgusYudhoyono @susipudjiastuti @RamliRizal @Nurmantyo_Gatot @bangzul_ntb @prabowo @ridwankamil @sandiuno bersatu gelorakan #2024Gantian kecuali mau liat Jagoan Bacapres anda melongo! #Hensat
Salam 2-0 #YNWA #2024Gantian #Hensat
Orang ini lagi! #2024Gantian #Hensat
Pak Jokowi kemping ngajak Pak Luhut gak? #2024Gantian #Hensat
Orang ini lagi, haiiisss! #2024Gantian #Hensat
Terima kasih Sudah bersama-sama menggaungkan #2024Gantian. Mari terus gaungkan untuk memastikan Pemilu sesuai jadwal 14 Februari 2024 #Hensat @_rakyatmerdeka
Mari saksikan, setelah itu kita diskusi dan bergerak menuju lebih baik #2024Gantian #Hensat
Mari pastikan Pemilu tetap 14 Februari 2024 #2024Gantian #Hensat

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Jokowi Bisa Redakan Dua Isu Ini Kurang dari 10 Detik pertama kali tampil pada Parade.id.

“Karena DPR, KPU dan Pemerintah (Kementerian Dalam Negeri) sudah menetapkan Pemilu 2024 di tanggal 14 Februari 2024,” ujarnya, kepada media, baru-baru ini.

Adapun soal adanya indikasi istana yang menginginkan dua wacana di atas, Penri mengatakan justru istana tidak terlibat. Hal itu bisa ditemui dari pernyataan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD.

“Bahwa Pak Presiden Jokowi pemimpin yang punya sikap setia di garis rakyat dan taat konstitusi. Mari kita jaga beliau hingga 2024,” pesannya.

Sebaliknya, ia justru mengkritisi beberapa menteri yang menyuarakan wacana di atas, yang harusnya menteri fokus bekerja di kabinet, bukan sibuk kerja untuk suksesi maupun hidden agenda jelang 2024.

Kepada (kelompok) mahasiswa, yang kebetulan ada belakangan ini turun ke jalan, ia mengajak agar berani mengawal dan mendukung partai politik yang komitmen dalam menolak agenda amandemen atas wacana penundaan Pemilu 2024 dan menolak perpanjangan masa jabatan Presiden.

“Saya ingat jargon kampanye 2019, Jokowi adalah Kita. Kita menginginkan agar Pemilu 2024 tetap berjalan di tanggal 14 Februari 2024,” ucapnya.

Menurut dia, perlu disampaikan sikap kritis mahasiswa terhadap wacana beberapa elit politik yang menginginkan penundaan pemilu 2024. Agar agar menjaga Indonesia, menjaga Pancasila dan menjaga Jokowi hingga 2024.

“Perlu sikap setia dan tegak lurus membantu Bapak Jokowi hingga selesai di tahun 2024 nanti. Jangan pernah tergoda bujuk rayu elit politik dengan wacana tiga periode, karena wacana tersebut diduga merupakan keinginan terselubung beberapa elit- elit politik,” pungkasnya.

(Juf/PARADE.ID)

Artikel Wacana Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Hentikan Saja, Kata PMN pertama kali tampil pada Parade.id.