Jakarta (PARADE.ID)- Pengamat politik Hendri Satrio memberi perhatian serius soal penjabat Kepala Daerah (Kada) yang akan menggantikan posisi Kada hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
“Untuk menghindari konflik kepentingan dan potensi gesekan, Pemerintah harus melibatkan warga dalam penunjukkan Penjabat Kepala Daerah yang akan menggantikan posisi Kepala Daerah hasil Pilkada. Peraturan pengangkatan harus segera dibuat dan disosialisaikan #Hensat,” demikian sarannya, kemarin.
Pasalnya, sebagai informasi, mulai Mei 2022 ini, pemerintah akan menunjuk dan mengangkat Penjabat Kada untuk menjadi Bupati/Wali Kota/Gubernur hingga terpilihnya Kada hasil Pilkada yang akan dilaksanakan November 2024.
“Nih ya, Pilkadanya kan baru November 2024, mungkin pelantikannya ada yang baru di 2025. Nah kan lama tu Kepala Daerah yang mimpin Daerah cuma modal ditunjuk Pemerintah Pusat tanpa melalui Pilkada, makanya warga, rakyat di daerah tersebut harus dilibatkan,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.
Tampaknya penting soal di atas, karena penjabat ini menurut dia bukanlah pelaksana tugas (Plt). Ia (penjabat pengganti Kada hasil Pilkada) memiliki wewenang hampir sama dengan Kada hasil Pilkada.
“Enak ya… Nah makanya jadi pada rebutan para eselon 1 untuk mengisi jabatan ini, Kan enak, jadi Kepala Daerah tanpa Pilkada 2 tahunan.”
Hendri menanyakan soal aturan penunjukannya itu. Seingat dirinya, belum ada aturan soal itu.
“tanya @kemendagri deh! Apakah pemerintah belum siap dengan Mekanisme dan aturan penunjukkan Penjabat ini? Yah, Kalo pemerintah sudah siap, nanti kita kaget.”
“Siapa aja yang Rebutan jabatan Kepala Daerah tanpa Pilkada ini? Siapa saja yang bakal ditunjuk Pemerintah (Mendagri dan Presiden a.k.a Pak Tito dan Pak Jokowi)? Apakah ada kepentingan politik dalam penunjukkan itu? Nah, Anda semua pasti paham jawabannya.”
Hendri pun menganggap soal di atas kusut. Bagaimana tidak, soal itu penting. Tapi terkesan tertutup dengan isu macam-macam, seperti intoleransi dll.
“Kusut ya? Ya mau bagaimana lagi, isu penting penunjukkan Kepala Daerah yang penunjukkannya mirip Zaman Orde Baru ini ketutup sama isu intoleransi, lebaran, sholat Ied, mudik, Perdana Menteri hingga Mafia bahan pokok. Mari Berdoa agar Indonesia baik-baik saja.”
(Rob/PARADE.ID)
