“Jika mengacu kepada aturan undang undang dalam hal ini TAP MPRS NO 25 TAHUN 1966, maka kami sepakat dengan statement Panglima TNI. Sehingga menurut kami setiap warga negara Indonesia punya hak untuk mendaftarkan diri menjadi prajurit walau dia adalah keturunan PKI,” kata Ketum BMI M. Zulkifli, lewat siaran persnya, Kamis (31/3/2022).

“Tetapi jika kita berbicara dalam konteks tindakan antisipasi keamanan negara, maka walaupun mereka punya hak untuk mendaftar tetapi kami tidak sepakat jika mereka harus lolos menjadi prajurit,” sambungya.

Ia rasa panglima TNI juga harus mendengar pendapat masyarakat luas soal ini. Jika banyak masyarakat yang menolak keturunan PKI lolos menjadi prajurit TNI, ini bukan berarti mereka dendam dengan keturunan PKI. Dan ia rasa apa yang BMI sampaikan atau kelak orang sampaikan itu adalah bentuk aspirasi sebagian besar rakyat yang sangat khawatir akan terulangnya masa kelam yang dilakukan PKI kepada negara ini.

“Jadi Pak Jenderal harus paham bahwa ini bukan dendam tetapi bentuk antisipasi keamanan negara agar peristiwa kelam yang dilakukan PKI kepada bangsa ini tidak terulang lagi. Dan saya rasa panglima TNI harus memiliki kemampuan yang mumpuni untuk mengantisipasi kebangkitan PKI di tubuh TNI.”

Oleh karena itu, kata dia, demi keamanan rakyat dan negara dan maka menurut BMI tidak ada masalah jika TNI membuat aturan khusus yang diberlakukan kepada seluruh peserta calon prajurit demi menghasilkan sosok prajurit yang berkualitas dalam rangka menjaga rakyat dan keutuhan NKRI.

Sebelumnya, Panglima TNI Andika mengizinkan keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI) boleh mendaftar dalam proses seleksi penerimaan prajurit TNI. Langkah itu dilakukan Andika dengan mencecar syarat yang sebelumnya diatur proses rekrutmen prajurit di lingkungan TNI.

Hal itu ditegaskan Andika dalam rapat penerimaan prajurit TNI yakni Taruna Akademi TNI;  Perwira Prajurit Karier TNI; Bintara Prajurit Karier TNI; dan Tamtama Prajurit Karier TNI Tahun Anggaran 2022 yang diunggah di akun YouTube Andika, Rabu (30/3).

“Oke nomor 4 yang ingin dinilai apa, kalau dia ada keturunan apa?” tanya Andika.

Mulanya dalam rapat, dipaparkan terkait mekanisme penerimaan prajurit TNI mulai dari tes mental ideologi, Psikologi, akademik, kesamaptaan jasmani, hingga kesehatan. Andika dalam rapat itu sempat mempertanyakan soal pertanyaan uraian yang diberikan kepada calon prajurit TNI yang ikut seleksi.

Salah seorang anggota pun menjawab Andika.

“Pelaku dari tahun 65-66,” kata anggota itu.

“Itu berarti gagal, apa bentuknya apa, dasar hukumnya apa?” tanya Andika.

“Izin, TAP MPRS Nomor 25,” kata anggota itu lagi, dikutip cnnindonesia.

Andika lalu meminta anggota TNI itu untuk menyebut isi TAP MPRS itu. Ia mempertanyakan apa yang dilarang berdasarkan TAP MPRS 25 Tahun 1966.

“Yang dilarang dalam TAP MPRS nomor 25, satu Komunisme, ajaran Komunisme, organisasi komunis maupun organisasi underbow komunis tahun 65,” kata anggota itu.

“Yakin ini? cari, buka internet sekarang. Yang lain saya kasih tahu nih, TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang, tidak ada kata-kata underbow segala macam, menyatakan Komunisme, Leninisme, Marxisme sebagai ajaran terlarang. Itu isinya,” kata Andika.

Sebagai informasi, TAP MPRS 25 berisi tentang pembubaran PKI, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunis, Marxisme, Leninisme.

Andika mengatakan jika melarang sesuatu harus mempunyai dasar hukum. Ia mempertanyakan dasar hukum pelarangan dari keturunan PKI.

“Ini adalah dasar hukum, ini legal, tapi tadi yang dilarang itu PKI. Kedua adalah ajaran komunisme Marxisme, Leninisme. Itu yang tertulis. Keturunan ini apa dasar hukum, apa yang dilanggar sama dia,” kata Andika.

Lantas salah satu peserta rapat di ruangan tersebut mengatakan tidak ada hal yang dilanggar.

“Jadi jangan mengada-ngada. Saya orang yang patuh perundangan. Kalau kita melarang pastikan kita punya dasar hukum. Zaman saya, tidak ada lagi, keturunan dari apa, tidak. Karena apa? Saya gunakan dasar hukum. Hilang nomor 4,” imbuh dia.

(Verry/PARADE.ID)

Artikel BMI Merespons Pernyataan Panglima TNI soal Penerimaan Calon Prajurit Keturunan PKI pertama kali tampil pada Parade.id.

“Di era ini, apa kita setuju minta maaf pada PKI? Kita harus renungkan. Mereka yang bunuh, masa kita yang meminta maaf. Masuk akal, gak?” kata Rizal, kemarin, dalam diskusi “Selamatkan Generasi Muda Penerus Bangsa dari Paham Komunis”, Jakarta.

Menurut Rizal, hal semacam itu seperti ingin mengadu domba kita. Ia pun meminta kepada kita agar jangan mau melakukan itu (meminta maaf) dengan alasan konsep apa pun.

“Sejengkal tanah tidak akan saya berikan kepada PKI. Sekali merdeka tetap merdeka! Saya ingin menjadi pelaku sejarah, bukan penonton sejarah,” tegasnya.

Kisah hitam PKI itu menurut Rijal juga karena bukan keributan antara jendral dengan jendral, melainkan murni pembunuhan. Penculikan.

Berita yang tampak menganulir di publik soal itu pun dianggap Rijal telah dipelintir. Ia mengimbau agar jangan mau masuk ke dalam pelintiran info tersebut.

“Itu pembantaian terhadap manusia. 1969 TNI melakukan pembersihan terhadap PKI. Akhirnya dibuat TAP MPRS 1966. Sampai sekarang TAP MPRS itu berlaku,” terangnya.

Rijal memberikan contoh atas hal itu, misalkan PKI melakukan pembantaian di pabrik gula. Kekejaman yang dilakukan oleh PKI itu dapat dirasaka ketika darah manusia mencapai semata kaki.

“Dahsyatnya pembunuhan terjadi oleh PKI. Bisa bayangkan berapa yang terbunuh. Akhirnya mampu meredam oleh TNI setelah Indonesia merdeka,” ceritanya.

Contoh lainnya yang menguatkan kebiadakan PKI dan terus dikenang hingga saat ini ialah dimana para jendral dibantai tengah malam. Persis di tanggal 30 September 1965. Menurut Rijal, itu pembunuhan besar.

“Tahun 1965 terjadi besar-besaran tujuh jendral. Awalnya 10. Tapi tiga dicoret, yakni Soewanto, Adam Malik, satu lagi saya lupa. Tiga ini digeser oleh PKI karena dianggap tidak penting terhadap NKRI. Tujuh ini disebut pahlawan revolusi,” katanya.

Selain TNI, warga, santri maupun lainnya, organisasi kepemudaan saat itu seperti HMI dan GPI juga turut andil melakukan kebiadaban PKI. Dan sebelumnya PKI pernah gerah dengan salah satu organisasi tersebut, yakni HMI.

Sementara itu, ustaz Maulana Poso Siregar yang juga menjadi salah satu pembicara dalam diskusi tersebut mengatakan sebenarnya PKI itu tidak ada apa-apanya. Sudah tidak laku.

“Di Rusia sudah tidak dipakai. Eh, cebong sekarang mau naikin komunis. Gak tahu diri. Gak laku,” tegasnya.

Menurut dia, PKI/komunis tidak cocok berada di negeri Indonesia yang berpancasila. Sebab di sila pertama di Pancasila, kita harus beragama.

“Pancasila cocok dengan kita. Agama dilindungi oleh Negara. PKI itu kecil. Komunis itu kecil, kalau kita menjalankan agama dengan benar,” kata dia.

Namun demikian, ia berpesan agar kita tetap waspada akan adanya ancaman kebangkitan PKI. Kita diminta mempersiapkan diri.

Dan menurutnya yang tampak menjadi ancaman itu ialah telah diubah UUD terkait Presiden tidak lagi perlu warga asli Indonesia, melainkan cukup hanya dengan warga Indonesia.

Hal kedua yang tampaknya menjadi ancaman bangkitnya PKI adalah tidak adanya patung-patung yang heboh belakangan ini di Museum Dharma Bhakti, Markas Kostrad, Jakarta. Ketiga patung yang dipindahkan itu merupakan tiruan sosok tokoh angkatan bersenjata, yakni AH Nasution, Soeharto, dan Sarwo Edhie Wibowo.

Ia pun menilai bahwa keadaan kita saat ini tidak dalam damai dan biasa-biasa saja. Kendati begitu, ia berharap kepada pemerintah agar dibangun kembali patung-patung tersebut.

(Sur/PARADE.ID)

Artikel Selamatkan Generasi Muda Penerus Bangsa dari Paham Komunis pertama kali tampil pada Parade.id.

Banyak pihak, tokoh, ataupun organisasi yang mengutuk aksi teror tersebut. Banyak pihak pula yang menyesalkan mengapa hal tersebut masih saja terjadi di negara yang damai ini.

Namun demikian, ada yang coba menyandingkan dan coba membandingkan keganasan antara teror dengan PKI. Walaupun kita tahu bahwa keduanya kalau boleh dinilai sama-sama berbahaya dan laten.

Menurut Muhammad Said Didu, PKI itu sangat radikal. PKI telah membantai para kiai dan para jenderal.

“Ada yg katakan bahaya laten bukan PKI tapi radikalisme. Kurang radikal apa PKI saat membantai Kiai dan Jenderal ? Artinya PKI sangat radikal,” kata pengamata politik Muhammad Said Didu, kemarin, di akun Twitter-nya.

Hampir senada dengan Said, mantan Wasekjen MUI Pusat ustaz Tengku Zulkarnain mengatakan bahwa PKI adalah adalah bahaya laten. Terorisme pun juga bahaya.

“Jangan pernah mengulang sejarah kelam masa lalu, dengan mengawani PKI dalam satu koalisi…

Ujung ujungnya disembelih PKI…!”

Cuitan ustaz Tengku tersebut menanggapi berita di salah satu media, dimana Ketum PBNU kiai Said Aqil Siradj berujar bahwa “Bahaya Laten Indonesia Bukan PKI, tapi Terorisme”.

Ujaran kiai Said itu berawal ketika menyinggung peristiwa bom bunuh diri di depan geraja Katedral Makassar, Ahad (28/3/2021).

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel PKI dan Terorisme Sama-sama Laten dan Berbahaya pertama kali tampil pada Parade.id.

Situasinya cukup genting. Ketua Umum PDIP Megawati sudah memerintahkan para kadernya “merapatkan barisan.” Fraksi PDIP menyerukan perlawanan.

Seruan itu dikeluarkan menyusul pembakaran bendera partai oleh massa pengunjukrasa penentang RUU Haluan Idiologi Pancasila (PDIP) di Gedung MPR/DPR.

Bendera merah dengan simbol kepala banteng moncong putih itu dibakar bersama bendera merah dengan simbol palu arit.

Pengunjukrasa tampaknya secara tegas ingin menyampaikan pesan bahwa PDIP sama berbahayanya dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Partai terlarang itu beberapa kali melakukan pemberontakan, namun gagal.

Gerakan perlawanan publik sungguh mengagetkan. Tampaknya tidak masuk dalam kalkulasi politik PDIP sebagai inisiator RUU HIP.

Kemungkinan besar mereka menduga bakal suskes menyelundupkan menjadi UU mumpung publik lengah karena pandemi.

Sebagai partai penguasa, PDIP tengah berlayar dalam segala kemegahannya dan eforia kemenangan.

Bersama-sama partai pendukung pemerintah mereka berhasil menggolkan berbagai UU kontroversial. Mulai dari UU Minerba sampai UU Kebijakan Stabilitas Keuangan Negara.

PDIP kali ini salah hitung. Tanpa mereka sadari, ambisi menghegemoni tafsir politik Pancasila ternyata membangunkan macan tidur.

Isu bangkitnya kembali PKI membuat dua sekutu lama –kalangan umat beragama dan TNI– kembali bersatu.

Mata publik kini juga menjadi lebih terbuka, siapa mereka sesungguhnya dan apa agendanya?

Semakin lama, pendulum politiknya semakin bergerak terlalu ke kiri.

(Mengulang kisah lama)

Posisi PDIP saat ini mengingatkan kita pada kemelut politik tahun 1965. Kemelut politik yang menjadi penyebab tumbangnya Presiden Soekarno.

Menjelang kejatuhannya, bandul politik ayah Megawati itu bergeser sangat jauh. Dari tengah, ke kiri jauh (komunis).

Dia mencoba menyatukan berbagai elemen kekuatan bangsa dalam sebuah ijtihad politik yang disebutnya sebagai Nasakom (Nasionalis, Agama dan Komunisme).

Setting politiknya hampir sama. Saat itu Soekarno melalui Demokrasi Terpimpin menjadi penguasa tunggal yang otoriter.

Soekarno juga berusaha menjadi penafsir tunggal Pancasila. “Siapa yang setuju kepada Pancasila, harus setuju kepada Nasakom. Siapa yang tidak setuju kepada Nasakom, sebenarnya tidak setuju kepada Pancasila,” tegasnya.

Soekarno bahkan melangkah lebih jauh dengan mengatakan: “Sekarang saya tambah: Siapa setuju kepada Undang-Undang Dasar 1945, harus setuju kepada Nasakom; Siapa tidak setuju kepada Nasakom, sebenarnya tidak setuju kepada Undang-Undang Dasar 1945.”

Kekuatan-kekuatan yang menentang ide Nasakom dilabeli oleh Soekarno sebagai kontra revolusi.

Dengan cap kontra revolusi Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dibubarkan. Tuduhannya para tokohnya banyak terlibat dalam gerakan PRRI/Permesta.

Melalui RUU HIP selain ingin merebut kembali hegemoni tafsir Pancasila. PDIP ingin menghidupkan kembali gagasan Soekarno.

Hal itu terlihat dalam rumusan memeras Pancasila menjadi Trisila. Kemudian diperas lagi menjadi Ekasila: Gotong royong. Rumusan itu muncul dalam pidato Soekarno pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945.

Satu hal lagi yang membuat kekuatan agama dan purnawirawan TNI meradang adalah penolakan PDIP mencantumkan TAP MPRS No 25 Tahun 1966 dalam RUU HIP. Dalam Ketetapan MPRS itu PKI dibubarkan dan dinyatakan sebagai partai terlarang.

Wajar jika langkah politik PDIP ini mengundang kecurigaan. Sikap politik PDIP terhadap TAP MPRS ini sesungguhnya cukup jelas.

Sebuah kliping media yang belakangan beredar, menunjukkan pada Sidang Tahunan MPR (2003) PDIP mengagendakan dan akan memperjuangkan pencabutan TAP tersebut. Dasar pertimbangannya adalah HAM (Rakyat Merdeka 29 Juli 2003).

Kini manuver politik PDIP berubah menjadi prahara. Penolakan memasukan TAP MPRS XXV Tahun 1966 dan memeras Pancasila menjadi Ekasila —kendati sudah dicabut—menghidupkan kembali isu lama: bangkitnya PKI.

Isu yang semula disebut sebagai hantu, dalam benak publik kini menjadi nyata. PDIP identik dan disamakan dengan kebangkitan PKI karena RUU HIP.

Runyam khan?! End.

*Pengamat Sosial dan Politik, Hersubeno Arief

Artikel PDIP Dalam Pusaran Trauma Politik PKI pertama kali tampil pada Parade.id.

Sebelum melakukan aksi pembakaran, dibacakan pernyataan sikap ulama dan pimpinan ormas Jakarta Barat yang menolak kebangkitan paham komunis dan PKI. Pernyataan sikap dibacakan oleh KH Bahrul Luthfi, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Jakarta Barat.

“Proses legislasi RUU HIP adalah bukti terbaru kebangkitan komunisme di Indonesia,” salah satu petikan pada poin pernyataan sikap tersebut dalam keterangan diterima pada Ahad (14/06/2020).

Menurut pernyataan itu, RUU HIP menjadi bukti adanya upaya mengubah Pancasila dari konsensus nasional 18 Agustus 1945, serta usaha membuat tafsir tunggal Pancasila yang menyimpang dari makna paragraf 4 Pembukaan UUD 1945.

Massa dari berbagai organisasi masyarakat itu melakukan aksi pembakaran bendera PKI di depan Masjid Al Hasni Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (13/06/2020).

Tokoh dan ormas se-Jakarta Barat dalam pernyataan sikapnya meminta Presiden Joko Widodo agar tetap setia mengamalkan Pancasila, UUD 1945 dan Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966.

Kepada para ulama, tokoh masyarakat, aktivis dan masyarakat diminta agar mewaspadai dan melawan kebangkitan dan gerakan komunis gaya baru yang ditengarai berusaha bangkit, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun lewat jalur kekuasaan.

Pembacaan pernyataan sikap tentang RUU HIP ini dirangkai dengan pelantikan pengurus GNPF Ulama Jakarta Barat.

Hadir sejumlah perwakilan ormas Jakarta Barat seperti dari Front Pembela Islam (FPI), Pemuda Pancasila, Bang Japar, Laskar Merah Putih, Betawi Bangkit, dan lain-lain.

Massa meminta fraksi-fraksi di DPR RI agar mewaspadai kebangkitan PKI dengan terus mengingat sejarah. DPR-RI agar dalam membahas RUU HIP tidak mereduksi Pancasila, terutama sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, yang telah dikukuhkan dengan pasal 29 ayat 1 UUD 1945.

Disebutkan, para politisi diminta pula untuk mewaspadai disingkirkannya peran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Termasuk mewaspadai adanya indikasi memformalisasi komunisme.

(Robi/hidayatullah/PARADE.ID)

Artikel Tolak RUU HIP, Massa Bakar Bendera PKI pertama kali tampil pada Parade.id.

“RUU HIP dinilai menurunkan derajat Pancasila untuk diatur dengan Undang-Undang, memeras Pancasila ke dalam pikiran-pikiran yang menyimpang, dan memonopoli penafsiran Pancasila yang merupakan kesepakatan dan milik bersama,” kata Din dalam keterangannya, Minggu (14/6).

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Presiden Joko Widodo untuk menghentikan pembahasan RUU HIP tersebut. Karena akan memecah belah bangsa.

Selain itu, pembahasan sejumlah RUU di tengah keprihatinan nasional akibat Covid-19, ini tidak bijaksana. Apalagi cenderung dilakukan secara diam-diam dengan menutup aspirasi dari masyarakat madani.

“Praktik demikian merupakan hambatan terhadap pembangunan demokrasi Pancasila yang berkualitas yang kita cita-citakan bersama,” pungkasnya.

Untuk diketahui, sejumlah elemen masyarakat menolak RUU HIP. Alasannya, terutama RUU HIP tidak mencantumkan TAP MPRS Nomor 25/MPRS/1966 Tahun 1966 tentang Pembubaran PKI. [rob]

Artikel Din Syamsudin Minta Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Ditunda pertama kali tampil pada Parade.id.